Journal of Goverment Science Studies
Desentralisasi, Pemerintahan Lokal, Otonomi Daerah, Manajemen Publik, Kebijakan Publik, Ekologi Pemerintahan, Sistem Kepartaian, Goverment Digital, Tata Kelola Keuangan Daerah, Good Governance.
Articles
23 Documents
<![CDATA[Efektivitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Polisi Resor Kota Ternate ]]>
<![CDATA[Andi Hajuan]]>
<![CDATA[ Journal of Government Science Studies Vol 1 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (587.423 KB)
|
DOI: 10.30598/jgssvol1issue1page01-08
<![CDATA[Deskripsi, effectiveness service of SIM at Polres Town of Ternate run in this time not yet is effective, because, service of SIM not yet as according to Code/Law procedure of No. 22 Thn 2009, and service of SIM there are two way of service that is passing shoot and tes, but which is run in this time more tend to to SIM shoot. Result of which is found in this research is service which not yet as according to mechanism / procedure not yet is effective. Service not yet as according to Code/Law of No. 22 Thn 2009, provided counter still is limited, there no coherent guidance to follow SIM tes. All service of SIM more tend to to SIM shoot, therefore the importance of the institute have the character of tranparansi, professional, trust and existence of performance evaluation. So that in execution of service of SIM can walk according to procedure.]]>
<![CDATA[Implementasi Pendidikan Gratis di Sekolah Dasar Inpres Nania dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kota Ambon ]]>
<![CDATA[Jesmendi A Sadubun]]>;
<![CDATA[Wahab Tuanaya]]>;
<![CDATA[Nurainy Latuconsina]]>
<![CDATA[ Journal of Government Science Studies Vol 1 No 2 (2022): Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (572.415 KB)
|
DOI: 10.30598/jgssvol1issue2page69-76
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pendidikan Gratis di SD Inpres 55 Ambon dan SMP Negeri 20 Ambon Kecamatan Baguala Kota Ambon. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam Proses Implementasi Pendidikan Gratis di SD Inpres 55 Ambon dan SMP Negeri 20 Ambon Kecamatan Baguala Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Pendidikan Gratis tidak sepenuhnya menggratiskan semua biaya pendidikan, sehingga tidak semua siswa mendapatkan beasiswa dari program tersebut. Pengalokasian dan pembiyayaan Program Pendidikan Gratis diperuntukkan pada item-item seperti bantuan biaya pembelian kelengkapan sekolah, khususnya pada masa pandemi covid19 ini bantuan Dana BOS diperuntukan untuk pembelian hand sanitizer, face shield guna menjalankan protokol kesehatan untuk peserta didik. Program pendidikan gratis juga membantu pihak sekolah dalam melengkapi sarana prasarana serta meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan.]]>
<![CDATA[Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Ohoi Elaar Lamagorang Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Maluku Tenggara ]]>
<![CDATA[James Lebetubun]]>
<![CDATA[ Journal of Government Science Studies Vol 1 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (618.311 KB)
|
DOI: 10.30598/jgssvol1issue1page28-37
<![CDATA[Tingkat partisipasi perempuan yang masih rendah dalam perencanaan pembangunan masih sangat minim sehingga program yang berpihak kepada kaum wanita tidak pernah ada dalam program pemberdayaan masyarakat. Faktor menjadi hambatan yaitu perempuan masih sibuk dengan urusan rumah tangga dan keluarga serta pengetahuan yang masih sangat rendah. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara secara mendalam dengan masyarakat bersama kepala adat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1). perempuan minim terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan di Ohoi Elaar Lamagorang yakni budaya. (2). Kuantitas perempuan yang dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan Ohoi Elaar Lamagorang masih sedikit. (3) kuantitas kontribusi pemikiran perempuan yang dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan di Ohoi Elaar Lamagorang sangat minim.]]>
<![CDATA[Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon ]]>
<![CDATA[Haris Bin Haji]]>
<![CDATA[ Journal of Government Science Studies Vol 1 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (831.871 KB)
|
DOI: 10.30598/jgssvol1issue1page09-17
<![CDATA[Penelitian yang dilakukan untuk melakukan analisis pengaruh peran lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Batu Merah Kota Ambon. Lemahnya peran lembaga-lembaga adat di Maluku dalam memberikan kontribusi gagasan belum dirasakan sebagai lembaga yang memiliki kekuataan kekuasaan sebagai penyeimbang pemerintah adat. Permasalahan tersebut sehingga saat menarik untuk melakukan studi pemerintahan adat sebagai bagian sistem pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitaif dengan membagi pertayaan penelitian kepada informan kunci untuk mengetahui seberapa pengaruh lembaga adat dalam melakukan perencanaan pembangunanan. Hasil penelitian (1). Hipitesis Nihil (Ho) yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara Peran Lembaga Adat Dengan Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. (2). Hipotesis Alternatif (Ha) yaitu ada hubungan yang signifikan Peran Lembaga Adat Dengan Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Sehingga tidak ada hubungan yang sangat signifikan peran lembaga adat dalam perencanaan pembangunan namun di pengaruh oleh faktor lain.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah dalam Penyedian Lahan Pemakaman Umum Masyarakat Kecamatan Sirimau ]]>
<![CDATA[Regina P Lainata]]>;
<![CDATA[Mike J Rolobessy]]>;
<![CDATA[Atikah Khairunnisa]]>
<![CDATA[ Journal of Government Science Studies Vol 1 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (508.241 KB)
|
DOI: 10.30598/jgssvol1issue1page39-49
<![CDATA[Penataan tempat pemakaman umum (TPU) menjadi persoalan minimnya lahan di Kota Ambon di Kecamatan Sirimau. Persoalan penyedian lahan perkuburan masyarakat yang memiliki daya tampung semakin sempit dan kecil. Kebun Cengkeh mempunyai luas lahan sekitar 5 hektar di bagi menjadi 2 kuburan yaitu 2,5 hektar perkuburan Islam dan 2,5 hektar lagi perkuburan Kristen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk mengetahui penyedian lahan pemakaman masyarakat. Temuan penelitian dilapangan adalah sebagai berikut (1). lahan tempat pemakaman umum tidak tertata rapi, terlihat semrawut dan sudah tidak layak lagi digunakan sebagai tempat pemakaman umum. (2). Tata wilayah di tempat pemakaman umum yang berada di Kecamatan Sirimau tidak sesuai dengan aturan yang ada (3). Terjadinya tumpang tindih pemakaman dalam satu tempat.]]>
<![CDATA[Strategi Pemenangan Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Muhammad Nasir Angar]]>;
<![CDATA[Jusuf Madubun]]>;
<![CDATA[Johan Tehuayo]]>
<![CDATA[ Journal of Government Science Studies Vol 1 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (619.271 KB)
|
DOI: 10.30598/jgssvol1issue1page18-27
<![CDATA[This study is a descriptive qualitative research that aims to know the winning strategy of the Golkar Party in the 2020 Seram Bagian Timur Regency Election. The study results showed that the realization of the Party's programs offered to the community is more inclined to the people's economy, such as in infrastructure, education, and health. The placement of figures was very influential in winning the 2020 Pilkada. The political behavior of the community tends to choose Mukti and Idris because of the candidate's character, vision, and mission on the collective expectations of the community. In the Adat leadership, Pak Mukti supports and develops local wisdom and inaugurates Adat leaders in Seram Bagian Timur Regency. Pak Mukti's leadership always tends to represent the interests of Adat.]]>
<![CDATA[Konflik Wilayah Administrasi di Negeri Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagain Barat ]]>
<![CDATA[Atikah Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Judy de Fretes]]>;
<![CDATA[Amir F. Kotaromalos]]>;
<![CDATA[Albid Nurahman Gofanda]]>
<![CDATA[ Journal of Government Science Studies Vol 1 No 2 (2022): Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (849.73 KB)
|
DOI: 10.30598/jgssvol1issue2page57-68
<![CDATA[Abstract: This research was conducted to find out the causes of administrative conflicts in Waesala State, Huamual Rear District, West Seram Regency. The administrative area conflict is caused by the fact that the State of Waesala has not recognized the administrative area of Allang Asaude Village, which has been dividing since 20 years ago. The research method used is the method of observation, interviews and documentation. The research findings are (1). So far, the State of Waesala has not recognized the expansion of the village of Allang Asaude, which was formerly part of the government of the State of Waesala. (2). The division of Allang Assaude Village in 1999 did not yet have a Central Maluku Regional Regulation (Perda) as a legal norm for recognizing administrative villages. Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui penyebab konflik wilayah administrasi di Negeri Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat. Konflik wilayah administrasi disebabkan karena Negeri Waesala belum mengakui wilayah administrasi Desa Allang Asaude yang telah melakukan pemekaran sejak 20 Tahun yang lalu. Metode penelitian yang di pakai yaitu metode observasi, interview dan dokumentasi. Adapun temuan penelitian adalah (1). Negeri Waesala sampai saat belum mengakui pemerkaran desa Allang Asaude yang dulunya merupakan bagian dari petuanang Negeri Waesala. (2). Pemekaran Desa Allang Assaude pada tahun 1999 belum ada Peraturan Daerah (Perda) Maluku Tengah yang sebagai norma hokum pengakuan desa administrasi.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi ]]>
<![CDATA[Eka Setianingsi]]>;
<![CDATA[Nastia Nastia]]>;
<![CDATA[Muh. Askal Basir]]>
<![CDATA[ Journal of Government Science Studies Vol 1 No 2 (2022): Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.451 KB)
|
DOI: 10.30598/jgssvol1issue2page77-85
<![CDATA[This study aims to determine the participation of women in the Family Welfare Empowerment Program in North Wandoka Village, Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency. This research uses descriptive research with a quantitative approach, which is a research method used to examine the condition of natural objects, so the researcher is the key instrument. The findings show that community involvement in the primary PKK program went quite well, because of the community's knowledge to participate through involvement in events carried out by the PKK driving team in North Wandoka Village. Furthermore, community involvement in the main PKK program can be considered as community self-help, both in terms of manpower and supplies. The problem in North Wandoka Village is the lack of public education. It is recommended that the involvement of the North Wandoka Village community in the PKK program be increased again, and the PKK mobilizing team as the executor of tasks in North Wandoka Village to maximize community involvement in various activities.]]>
<![CDATA[Transparansi Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Irmawati Irmawati]]>;
<![CDATA[Andy Arya Maulana Wijaya]]>;
<![CDATA[Muh. Askal Basir]]>
<![CDATA[ Journal of Government Science Studies Vol 1 No 2 (2022): Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (564.932 KB)
|
DOI: 10.30598/jgssvol1issue2page50-57
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah transparansi pelayanan publik dalam adminitrasi kependudukan di kantor kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelayanan publik dalam adminitrasi kependudukan di kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Didalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian motode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yaitu redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil daripada penelitian ini adalah: Penerapan prinsip transparansi dalam pembuatan pengantar KK di kantor kelurahan Labalawa belum cukup baik ini ditandai dengan masih terdapat adanya masyarakat yang belum paham dan tidak mengetahui mengenai prosedur dan persyaratan, prosedur dan persyaratan pelayanan belum cukup maksimal, dan juga belum mudah untuk memperoleh informasi dalam pengurusan tersebut. Sedangkan faktor yang mempengaruhi prinsip transparansi dalam hal ini faktor pendukung yang sudah cukup baik dan faktor penghambat perlu diperhatikan lagi karena masih terdapat adanya keterbatasan sarana dan kurangnya pemahaman masyarakat.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan BPNT Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Asrin Asrin]]>;
<![CDATA[Farid YN Acmad]]>;
<![CDATA[Anwar Sadat]]>
<![CDATA[ Journal of Government Science Studies Vol 1 No 2 (2022): Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (697.398 KB)
|
DOI: 10.30598/jgssvol1issue2page86-94
<![CDATA[Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program nasional dikelola oleh kementerian sosial yang dilimpahkan pada tingkat Kabupaten/Kota bertujuan mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan BPNT di kelurahan Baadia kecamatan Murhum kota Baubau. penelitian ini menggunakan toeri evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik analisis data Miles dan Huberman Untuk mencapai kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa efektifitas apabila hasil yang diinginkan telah mencapai tujuan yang dilihat dari ketepatan, kecukupan dan kulalitas; cukup baik dalam meringankan beban pengeluaran serta dari segi kualitas sangat baik dengan KPM yang menyatakan kepuasan terhadap kualitas beras yang mereka dapatkan. Namun, dari keseluruhan dapat disimpulkan belum cukup efektif hal ini dapat dilihat dari penambahan masyarakat miskin. Efisiensi penelitian ini dilihat dari jumlah usaha dalam mencapai hasil yang diharapkan melalui tingkat pemerataan, waktu dan responsivitas. masih banyak terdapat keluarga penerima manfaat yang belum menangkap maksud tujuan dari program BPNT membuktikan bahwa kurangnya usaha pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan ketepatan waktu dimana masyarakat kurang kejelasan dalam waktu penerimaan bantuan yang berarti belum efektif. ada baiknya pemerintah selalu melaksanakan dengan rutin survei lapangan untuk memastikan masyarakat yang berhak dan tidak sebagai penerima manfaat.]]>
