cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vivit Fitriyanti
Contact Email
vivitfitriyanti@gmail.com
Phone
+6285346752984
Journal Mail Official
redaksi.qonunfasya@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Kampus 2 IAIN Samarinda, Jalan H. A. M. Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ISSN : -     EISSN : 27743209     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan is an open access, peer-reviewed journal which aims to offer an international academic platform for Islamic legal stuidies. It encompeasses research articles, both normative-doctrinal and empirical, in the dicipline of Islamic law that includes: Constitutional Law and Administrative Law Human Rights and Religious Freedom Islamic Jurisprudence (Fiqih) Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) Law in Modern Muslim World (Legislation/Codification, Statues, Regulations, Legal, Professions, and Institutions) Comparative Law, Law & Religion, or Law & Society which interest with Islamic Law Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan was established in 2020 and is affiliated to the faculty of Sharia and Law, UINSI Samarinda. Academic quality and the international character of the journal are guaranteed by editorial board, which consists of national and foreign experts in all specializations of Islamic legal studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Prespektif Siyasah Syariyyah Lala Tri Rizky
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.6178

Abstract

Lala Tri Rizky, 2022. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Perspektif Siyasah Syar‟iyyah (Studi Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Sukaraja). Skripsi, Jurusan Pidana Politik Islam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. H. Ashar Pagala, M.H.I, selaku pembimbing I dan bapak Suwardi Sagama, S.H, M.H, selaku pembimbing II. Latar belakang penelitian ini yaitu, dalam penggunaan Dana Desa, pemerintah desa haruslah menggunakan sesuai dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat desa. Di desa Sukaraja akibat munculnya pandemi COVID-19 dalam penggunaan Dana Desa, desa Sukaraja mengalami kendala terhadap pembangunan, pembangunan tersebut terhambat akibat adanya refocusing dana pembangun terhadap pembiyaan penanganan pandemi COVID-19, sehingga pembangunan tersebut tidak dapat terealisasikan. Maka berdasar pada hal-hal itu, penulis ingin meninjau lebih jauh melalui penelitian Skripsi ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (field research) dengan jenis penelitian empiris, menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan observasi, wawancara, dokumen. sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Teknik analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Pertama, bahwa penggunaan Dana Desa didesa Sukaraja sudah menyesuaikan dengan peraturan pemerintah, namun penggunaan dana tersebut belum cukup untuk melakukan pembangunan karena dana yang ada digunakan atau direfocusing untuk pembiayaan penanganan COVID-19. Kedua, terhambat dan tidak terealisasinya pembangunan jalan tani yang terjadi karena adanya refocusing Dana Desa oleh pemerintah desa yang di mana mengalihkan dana pembangunan tersebut untuk pendanaan pandemi COVID-19 menjadi penghambat, sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan tidak dapat terwujud. ketiga, Dalam perspektif siyasah Syar‟iyyah implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa meski tidak dapat sepenuhnya terwujud dengan baik namun pemerintah telah tetap berusaha untuk mewujudkan sebagaimana yang dijelaskan kebijakan seorang pemimpin untuk selalu mengedepankan kemaslahatan, dan meski dengan adanya kendala tersebut hal itu tetap terlaksana dengan baik atau terwujud dengan baik dengan konsep dan psinsip siyasah syar‟iyyah. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini: pemerintah desa selaku pemegang kuasa haruslah dapat mendengar keluhan masyarakat dan mengutamakan kepentingan yang sangat dibutuh oleh mayarakat. serta dapat membuat kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Kata Kunci: (Desa; Dana Desa; COVID-19; Pemerimtah; Kebijakan)
Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Muhammad Edy Ramlan
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.6510

Abstract

Muhammad, 2022. “Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda)”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Bambang Iswanto, M.H sebagai pembimbing I dan Abd Syakur, Lc., M.H sebagai pembimbing II. Latar belakang penelitian ini adalah adanya tuntutan masyarakat terhadap penerapan good governance di dorong oleh fenomena karena tidak maksimalnya kinerja pemerintah yang disebabkan beberapa faktor diantaranya ketidakcermatan pemerintah dalam pemantauan dan perencanaan strategis. Good governance di Kelurahan Samarinda unsur penting dalam terwujudnya tujuan pemerintah daerah di antaranya kinerja kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Sidomulyo Samarinda. 2) mengetahui dan meganalisis tantangan dan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Sidomulyo Samarinda. 3) Mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Sidomulyo Samarinda. Metode penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif, dengan metode Kualitatif serta pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan Pihak Kelurahan, Rukun Tetangga (RT), dan masyarakat. Data sekunder yang peneliti gunakan yaitu berupa terjemah, buku-buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan 1) Penerapan prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Sidomulyo sudah dilaksanakan partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, keadilan, efektivitas dan akuntabilitas. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan di kelurahan, transparansi sudah cukup baik, waktu pelayanan yang cepat sesuai kebutuhan masyarakat. Keadilan pegawai sudah cukup baik, dikarenakan dalam memberikan pelayanan pegawai lebih mengutamakan masyarakat yang datang dengan persyaratan yang lengkap. 2) Kendala yang ada yaitu fasilitas umum seperti genset yang belum terpenuhi adalah genset sehingga pada saat mati lampu pelayanan terhambat, kurang memadainya daya listrik sehingga sering mengahambat pekerjaan. 3) Tinjauan hukum Islam dalam mewujudkan good governance di Indonesia dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna dan amanah.
Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah Siski Fatmala; Ashar Pagala; Suwardi Sagama
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.6543

Abstract

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim Dalam Perspektif Siyasah Syari’iyyah (Studi di Stadion Utama Palaran Samarinda). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. “Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. H. Ashar Pagala.,M.H.I dan Bapak Suwardi Sagama, S.H, M.HLatar belakang penelitian ini ialah pengelolaan pada sarana dan prasarana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda. Adanya problematika yang terjadi pada pengelolaan tersebut seperti banyaknya kerusakan-kerusakan pada sarana dan prasrana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda yang dibiarkan sehingga sarana dan prasarana tidak dapat digunakan dalam melakukan aktivitas olahraga yang seharusnya pengelolaan berperan penting dalam sarana dan prasarana.Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif yang melakukan penelitian langsung kelapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis emperis, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah upaya apa sajakah yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran dan faktor apa sajakah yang menjadi penyebab hambatan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran Samarinda serta bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 pengelolaan sarana dan prasarana di stadion utama Palaran Samarinda dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini ialah, upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran hanya melakukan gotong royong semampunya saja. Adapun faktor penyebab penghambatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran karena tidak adanya anggaran dana dalam melakukan pengelolaan, sehingga dalam pengelolaan sarana dan prasarana tidak optimal. Banyaknya kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran Samarinda yang hanya dibiarkan dan mengakibatkan pengelolaan sarana dan prasarana tidak terjalankan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Quran dan sunnah, dalam tasyri’iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar’iyyah untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan demi kemaslahatan umat manusia, namun dalam pengimplementasian pengelolaan sarana dan prasarana olahraga tidak terjalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat memberikan kemudharatan kepada umat manusia.
Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pengadaan Fasilitas Tempat pembuangan Sementara (TPS) dalam Perspektif UU & Siyasah Syar'iyyah Ahmad Setio Widodo; Materan Materan
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.5924

Abstract

Latar belakang dalam penelitian ini adalah membahas terkait tempat pembuangan sementara atau yang disebut dengan TPS. Program pemerintah yang melakukan penutupan sebagian TPS dalam hal ini belum adanya pembangunan kembali yang diberikan pemerintah setempat setelah penutupan terdapat kendala yang dialami masyarakat terkait jarak antara sumber sampah dengan tempat pembuangan sementara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kelurahan di ranah Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda terhadap pengadaan TPS, mendeskripsikan pandangan Undang-Undang dan Siyasah Syar’iyyah. Metode yang digunakan kualitatif merupakan jenis field research (penelitian lapangan) penelitian yang menyelidiki, menemukan dan menggambarkan suatu objek serta menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab Pemerintah Kelurahan Baqa masih mempertahankan dua TPS, Kelurahan Mangkupalas masih mempertahankan dua TPS, Kelurahan Masjid dengan menyediakan satu TPS yang memiliki diamter lebih besar, Kelurahan Tenun dengan menyediakan satu TPS dan menyediakan petugas kebersihan pengangkut sampah, dan Kelurahan Sungai Keledang progres tahap pembangunan TPS. Dalam hal ini telah berjalan sesuai Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 huruf b dan Pasal 9 huruf d yang memberikan amanat kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat. Begitu pula telah sesuai dengan siyasah syar’iyyah dalam surah An-Nisa ayat 58 dan kaidah tentang kemaslahatan yang bahwa pemerintah menjalankan segala kewajiban yang telah menjadi tugasnya harus bertangung jawab dan mementingkan segala yang berkaitan dengan kemaslahatan.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Smr dalam Fiqih Jinayah Nisrina Khairunnisa; Abnan Pancasilawati
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.5957

Abstract

Artikel ini menganalisis Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smr tentang pelaku pidana anak yang dijatuhi Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Para pelaku anak turut serta melakukan penganiayaan dan korbannya meninggal dunia sehingga mendapatkan hukuman penjara atas tindak pidana yang mereka lakukan. Para pelaku masih dibawah umur sehingga dalam putusan disebutkan hakim telah merujuk kepada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang digunakan hakim dalam membuat pertimbangan dan bagaimana Putusan ini dalam perspektif Fiqih Jinayah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan hukum Islam, fiqih jinayah. Hasil penelitian menunjukkan, dalam membuat pertimbangan hakim telah menggunakan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak. Ditinjau dari Fiqih Jinayah, landasan yang digunakan hakim dalam pertimbangan telah sejalan dengan prinsip dalam Fiqih Jinayah yaitu hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku telah sejalan dengan prinsip hukuman ta’zir, yaitu sebagai ganti dari hukuman utama atau qishas. Hukuman ta’zir diberikan karena pelaku masih dibawah umur serta keluarga korban telah memaafkan perbuatan mereka sehingga hukuman qishash (hukuman utama) dapat dihapuskan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Putusan, Fiqih Jinayah
Analisis Fikih Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Angraeni Angraeni; Muzayyin Ahyar
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.6223

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis fikih siyasah terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bagian penting yang harus diperhatikan adalah materi hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (library reseacrh) dengan pendekatan hukum normatif, metode kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dan pendekatan konseptual atau analitis. Hasil menunjukkan bahwa dalam materi hukum peraturan perundang-undangan keimigrasian terdapat kesesuaian dengan beberapa pembagian dalam fikih siyasah dimana yaitu; Siyasah dauliyah (politik luar negeri) berkaitan dengan fungsi imigrasi, dan masuk keluar wilayah Indonesia. Sedangkan mengenai siyasah idariyah (politik administrasi negara), berkaitan dengan dokumen perjalanan. Selanjutnya yaitu siyasah maliyah (politik keuangan Negara), hal ini berkaitan dengan pembiayaan, dan denda dalam keimigrasian. Sedangkan yang terkait dalam siyasah tandfziyyah (politik pelaksanaan Undang-undang) yaitu pengawasan keimigrasian, pencegahan, penangkalan, dan penyidikan dalam keimigrasian. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka disarankan kepada masyarakat dan juga pemerintah untuk lebih memperhatikan aturan tentang keimigrasian, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, agar tidak terjadi lagi suatu penyelewengan-penyelewengan terkait aturan terkait.
Analisis Motif Psikologi dan Tinjauan Hukum Islam pada Kasus Penganiayaan Berat Ashari Ashari; Muhammad Idzhar
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.6633

Abstract

Kasus pembunuhan tidak hanya dipandang sebagia kasus hukum pidana, tetapi dipandang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sejauh ini kejahatan yang dipidanakan dengan hukuman penjara berorientasi pada aspek recovery kesadaran batin pelaku untuk mengevaluasi perilakunya yang salah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis motiv psikologi dan tinjauan Hukum Islam kasus penganiayaan berat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Pustaka (library reseach), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Kasus Pembakaran WS (40) di Kota Sorong, dipandang sebagai penganiayaan kolektif/ kekerasan kolektif, hal ini dijelaskan dalam Social contangion Theory menurut LeBon (1895-1957) perilaku kolektif memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dari perilaku individu yang menjadi anggotanya. Pada kasus penganiayaan dan pembakaran ODGJ di Sorong, pelaku FT (25), termasuk melakukan Hostile aggression, sebagai ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Psikologi memberikan perspektif untuk menguraikan sudut pandang perilaku seseorang, dalam penelitian ini variable psikologi yang diangkat penulis dibatasi oleh aspek yang dinaggap relevan. Kata kunci: Motive Psikologi, Hukum Islam, Penganiayaan

Page 4 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021)