Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGGUNAAN APLIKASI VTUBE BERMOTIF MONEY GAME PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH Iin Fadila Ramadhani; Aftur Solekhan; Uun Zahrotunnisa; Yunan Andriansyah; Krismono Krismono
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss1.art6

Dewasa ini pandemi Covid-19 di Indonesia melumpuhkan berbagai sektor penting, seperti kesehatan, pariwisata, perekonomian, dan sebagainya. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan melalui sebuah aplikasi yakni VTube. Aplikasi VTube dianggap sebagai solusi yang tepat bagi sebagian kalangan masyarakat untuk mengatasi perekonomian dalam bentuk investasi. VTube dengan system money game menjalankan fungsinya dengan mengimplementasikan skema ponzi/ skema piramida yang hanya menguntungkan pihak pertama dan merugikan pihak lain. Penelitian ini dimaksudkan guna meninjau lebih jauh terkait sistem pelaksanaan dari aplikasi VTube menurut fikih Muamalah. Melalui penyebaran kuisener dan wawancara, data diperoleh dan dianalisis. Hasilnya, mekanisme sistem money game dapat merugikan pengguna baik dalam hal moril maupun materiil karena keuntungan yang lebih besar akan diperoleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat ketika dalam sistemnya aplikasi ini terdapat ketidakjelasan, artinya dalam aplikasi VTube ditemukan unsur-unsur yang dilarang dalam Fikih Muamalah seperti maysir, gharar, ighra’ dan kadzib. Oleh karena itu, aplikasi VTube merupakan aplikasi yang dilarang karena didalamnya melanggar unsur dalam Fikih Muamalah. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Syafii yang mengharamkan praktik jual-beli ghaib. Kata Kunci: VTube, Money Game, Fikih Muamalah Currently, the Covid-19 pandemic in Indonesia has paralyzed various important sectors, such as health, tourism, the economy, and so on. This condition is used by certain individuals to reap profits through an application, namely VTube. The VTube application is considered the right solution for some people to overcome the economy in the form of investment. VTube with a money game system performs its function by implementing a ponzi scheme/pyramid scheme that only benefits the first party and harms the other party. This study is intended to further review the implementation system of the VTube application according to Muamalah fiqh. Through the distribution of questionnaires and interviews, data was obtained and analyzed. As a result, the mechanism of the money game system can harm users both morally and materially because the company will get bigger profits. This can be seen when the system in this application is unclear, meaning that in the VTube application elements that are prohibited in Muamalah fiqh such as maysir, gharar, ighra ‘and kadzib are found. Therefore, the VTube application is an application that is prohibited because it violates elements in the Fiqh of Muamalah. This is in line with the opinion of Imam Syafii who forbids the practice of buying and selling unseen. Keywords: VTube, Money Game, Fikih Muamalah

REKONSTRUKSI NALAR HUKUM ISLAM KONTEMPORER MUHAMMAD SHAHRUR DAN KONTEKSTUALISASINYA Muhammad Iqbal Juliansyahzen
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss1.art4

Artikel ini mendiskusikan pemikiran tokoh Muslim kontemporer yang menuai pro-kontra terhadap konstruksi metodologi hukum Islam yaitu Muhammad Shahrur. Ia digolongkan oleh sarjana Muslim ke dalam kelompok pembaharu dengan spirit liberalism keagamaan yang cenderung mendobrak tradisi keilmuan klasik. Menurutnya, pemikiran Islam secara umum memiliki beberapa problem akademik yang serius, baik secara metodologis, historis maupun substansi. Berdasarkan hal tersebut, Shahrur membangun sejumlah prinsip penafsiran dan konstruksi fiqh baru. Di antara prinsip tersebut, Shahrur menawarkan nalar berfikir dalam memahami kedudukan Al-Qur’an. Salah satu kontribusi penting Shahrur dalam konteks pembacaan teks keagamaan adalah konsep batas (theory of limits). Menurutnya, Al-Qur’an selalu menyebutkan bahwa syariat hanya menentukan batas-batas tertentu, karena sifat dari Al-Qur’an adalah universal bagi setiap generasi. Oleh karena itu, proses ijtihad menjadi sikap gerak dalam menafsirkan Al-Qur’an sesuai dengan realitas kondisi zaman. Dalam artikel ini juga dibahas mengenai aplikasi dan kontekstualisasi teori Shahrur terhadap persoalan hukum Islam yaitu poligami, jilbab, dan milk al-yamin. Dalam merespons persoalan tersebut, Shahrur menekankan pembacaan yang komprehensif dengan mengupas relasi antar ayat baik secara kebahasaan dan analisis mendalam dengan terhadap struktur ayat, maupun membaca realitas kontemporer serta menekankan pola “pembacaan kedua” untuk mendapatkan pemahaman yang lebih segar dan kontekstual. This article discusses the thoughts of contemporary Muslim figures who reap the pros and cons of the construction of Islamic law methodology, namely Muhammad Shahrur. He is classified by Muslim scholars into a group of reformers with the spirit of religious liberalism which tends to break the classical scientific tradition. According to him, Islamic thought, in general, has several serious academic problems, both methodologically, historically, and substantively. Based on this, Shahrur developed a number of principles of interpretation and construction of new fiqh. Among these principles, Shahrur constructs reason in understanding the position of the Qur'an. One of Shahrur's important contributions in the context of reading religious texts is the concept of limits (theory of limits). According to him, the Qur'an always mentions that the Shari'a only determines certain limits, because the nature of the Qur'an is universal for every generation. Therefore, the process of ijtihad becomes an attitude of movement in interpreting the Qur'an in accordance with the reality of the conditions of the times. This article also discusses the application and contextualization of Shahrur's theory to issues of Islamic law, namely polygamy, hijab, and milk al-yamin. In responding to this problem, Shahrur emphasized a comprehensive reading by exploring the relationship between verses both linguistically and in-depth analysis with the structure of the verse, as well as reading the contemporary reality.

Islam dan Multikulturalisme Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Putri Qurrata A'yun
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss2.art3

Tidak dapat dipungkiri Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman, baik budaya, etnis, suku, Bahasa, warna kulit, bahkan agama. Keberagaman ini merupakan khazanah kekayaan nusantara yang luar biasa. Akan tetapi pengelolaan yang tidak tepat akan menjadikannya mata pisau yang tajam dan sumber problematika yang kompleks. Penelitian ini membahas tentang pemikiran Buya Hamka terhadap multicultural sebagai sebuah sunnatullah dan ketetapan yang harus terus di pelihara. Hamka sebagai seorang negarawan, budayawan yang juga seorang mufassir menyampaikan interprestasi dan cara pandangnya terhadap keragaman dan multicultural indonesi yang disajikan dalam kacamata tafsir. Hal itu tentu menjadi ijtihad kebangsaan atau fiqih kenegaraan bagaimana dialektika antara islam dan negara bisa berjalan secara harmoni dan seimbang. Penelitiant ini memberikan temuan bahwa terdapat korelasi yang sangat erat antara agama, multikurtural dan keragaman yang terdapat pada tafsir al -azhar karya Hamka.

Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia hisam ahyani; Ais Surasa; Santi Suryani
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4

Hukum dan moral adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Disatu sisi hukum yang ideal, maka hukum berfungsi sebagai moral, dan moral berfungsi sebagai hukum. Namun ketika melihat kasus-kasus hukum yang terjadi hari ini, menunjukan bahwa kasus tersebut bertentangan juga menurut moral, semisal korupsi, ketidakpatuhan hukum, pembunuhan dan lain sebagainya, dimana hal ini disebabkan oleh tidak terintegrasinya kesadaran moral antara individu satu dan invidu lainnya. Sehingga ketika hal ini terus dilanggengkan maka penegakan hukum bergaya moral itu akan sulit ditegakan. Tulisan ini bertujuan untuk : 1) menguak serta menggali tentang pentingnya membangun integritas moral bagi masyarakat (penegak hukum) yang akan menegakan hukum di Indonesia; 2) menguak serta menggali tentang penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) dalam rangka membangun integritas moral bagi masyarakat (penegak hukum) yang akan menegakan hukum di Indonesia, maka perlu membangun dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat (penegak hukum), dimana ini akan berimplikasi pada dinamika sosial; 2) penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia dapat tumbuh dengan sendirinya, yakni dengan mengikuti tatanan sosial yang hidup dan berkembang selaras dengan zaman yang sedang dilaluinya, artinya penegakan hukum dilakukan dengan melihat perkembangan dinamika dalam masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif dan konseptual guna menguak serta menggali tentang idealitas penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di indonesia.

MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH Agus Hermanto
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3

Laki-laki adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Begitulah paradigm yang tertanam dalam masyarakat kita pada umumnya, karena selama ini laki-laki selalu menjadi yang utama digarda depan sedangkan istri selalu di wilayah yang terbatas. Yang menjadi masalah adalah bahwa secara kontekstual, peran perempuan tidak lagi di wilayah domestic semata, melainkan juga telah banyak yang berperan diluar rumah untuk membantu suami mencari nafkah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan dalam konteks ini? Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan sebuah rekonstruksi terhadap hak dan kewajiban baru yang bercorakkan fikih mubadalah. Penelitian ini merupakan kajian pustaka, jenis kualitatif dengan pendekatan mubadalah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa mitra antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keadilan dalam rumah tangga, harus adanya kesalingan, seperti halnya saling bermusyawarah, saling mewujudkan demokrasi dan saling berbuat baik dalam pergaulan. The husband is the head of the household and the wife is the housewife, that is the paradigm that is embedded in our society in general. So far, the husband has always been in the forefront while the wife has always been in a limited area. Contextually, the problem is that the role of women is no longer only in the domestic area, but also has many roles outside the home to help husbands earn a living. The focus of this research is how the rights and obligations of husband and wife can be carried out in this context? The purpose of this study was to determine the values of mutuality in the new rights and obligations which are characterized by mublah fiqh. This research is a literature review, qualitative type with a mubadalah approach. The results of this study are that partners between men and women in realizing justice in the household must have mutual values, such as mutual deliberation, mutual democracy and doing good in relationships.

Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia M Khoirur Rofiq; Rifqotun Nabila; Fazylla Alya Hafshoh
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss2.art2

Murtad dalam hukum keluarga Indonesia dapat menjadi alasan perceraian di pengadilan. Perceraian yang disebabkan karena murtad dapat mengakibatkan hak-hak anak terabaikan, seperti hak memperoleh kasih sayang, hak asuh, hak pendidikan, dan juga hak beragama. Pemenuhan hak beragama anak dalam keluarga menjadi bermasalah, karena agama salah satu orang tua menjadi berbeda dengan agama anak. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus. Fokuskan penelitian ini adalah untuk mengkaji status agama dan hak beragama anak dalam perceraian karena murtad dalam perspektif hukum keluarga Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah, (1) status agama anak dalam perceraian karena murtad mengikuti agama orang tuanya saat pelaksanaan akad pernikahan, (2) hak beragama anak dalam perkara perceraian karena murtad, yaitu hak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama anak, hak untuk beribadah sesuai dengan agama anak, meski anak diasuh oleh orang tua yang beda agama, dan hak anak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan anak, selama anak belum dapat menentukan pilihan agamanya sendiri, maka anak mengamalkan agama sesuai amalan agama orang tuanya saat perkawinan terjadi.

CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM Eva Fadhilah
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1

Childfree menjadi sebuah isu yang hangat diperbincangkan dikalangan masyarakat khususnya pasangan muda. Childfree adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Padahal selama ini dalam kontruksi budaya masyarakat Indonesia, anak dianggap sebagai satu anugrah yang berfungsi sebagai perekat keharmonisan sebuah keluarga sehingga kehadirannya senantiasa dinanti-nantikan oleh pasangan yang sudah menikah bahkan keluarga besarnya. Dengan pendekatan normatif al-Qur’an dan Sunnah dapat diketahui bahwa memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga childfree tidak termasuk pada kategori perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Kendati demikian, meski tidak ada ayat yang secara langsung melarang childfree, sebagai manusia yang meyakini Allah SWT, pilihan untuk childfree bisa dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Tegas disebutkan bahwa dalam Islam anak dipandang sebagai anugrah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas.Kata kunci : Childfree, Hukum Islam, Anak, Pernikahan, Al-Qur’an dan Sunnah

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PARIWISATA HALAL DI JAWA BARAT Naeli Mutmainah; Hisam Ahyani; Haris Maiza Putra
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2

This article aims to uncover and explore: 1) Prospects of developing a halal tourism industrial area in West Java; 2) Review of sharia economic law in the development of the halal tourism industrial area in West Java. The legal research method used is normative legal research, including statutory regulations in the form of the Tourism Law, Minister of Tourism Regulations, Governor Regulations, Regional Regulations, and the MUI Fatwa on the Implementation of Halal Tourism. The legal research approach used in this study, namely the library research approach obtained from various library sources such as journals, the internet, books, and other documents relevant to Islamic business ethics, in the development of the halal tourism industrial area in Java. West. The theory used in this research uses the Maqashid Syariah theory and Islamic business ethics. The results of the study show that: 1) the prospect of developing a halal tourism industrial area in West Java has several development prospects in several aspects, in Bandung City and Bandung Regency developing Muslim-friendly tourism where the implementation is through the development of Halal Tourism Destinations in a more progressive, directed, and sustainable manner, in Ciamis Regency developed the concept of superior tourism by prioritizing excellent service and increasing professional and sustainable tourism potential, meanwhile in Pangandaran Regency developing a tourism concept which includes 5A (attractions, accessibility, amenities, available packages, activities, ancillary services) namely attractions, accessibility, facilities, available packages, activities, additional services. 2) Thus the review of sharia economic law in the development of the halal tourism industrial area in West Java is included in the recommended tourism concept, this is because the majority of the population is Muslim, in addition to maqashid sharia and Islamic business ethics that the concept of halal tourism in West Java including the concept of complementary tourism that prioritizes Islamic services in the implementation of its business, this can be seen from the availability of halal food, places of worship, and hotels that provide various needs of Muslim tourists. Artikel ini bertujuan untuk menguak serta menggali tentang : 1) Prospek Pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat; 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, meliputi peraturan perundang-undangan berupa UU Kepariwisataan, Peraturan Menteri Pariwisata, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Adapun pendekatan penelitian hukum digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal, internet, buku-buku, dan dokumen lainnya yang relevan tentang etika binsis islam, dalam pengembangan kawasan indutri pariwisata halal di Jawa Barat. Adapun teori yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan teori Maqashid Syariah dan etika bisnis islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) prospek pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat memiliki beberapa prospek pengembangan dalam beberapa aspek, di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung mengembangkan wisata ramah muslim dimana pelaksanaannya melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Halal secara lebih progresif, terarah, dan berkesinambungan, di Kabupaten Ciamis mengembangkan konsep pariwisata unggulan dengan mengedepankan pelayanan prima dan meningkatnya potensi kepariwisataan yang profesional dan kesinambungan, sementara itu di Kabupaten Pangandaran mengembangkan konsep pariwisata yang meliputi 5A (attractions, accessibility, amenities, available packages, activities, ancillary services) yakni atraksi, aksesibilitas, fasilitas, paket yang tersedia, aktivitas, layanan tambahan. 2) Dengan demikian tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat termasuk pada konsep pariwisata yang dianjurkan, hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya adalah muslim, selain itu secara maqashid syariah dan etika bisnis islami bahwa konsep pariwisata halal yang ada di Jawa Barat termasuk pada konsep pariwisata pelengkap yang mengedepankan pelayanan islami dalam pelaksanaan bisnisnya, hal ini dapat dilihat dari tersedianya makanan halal, tempat ibadah, dan hotel-hotel yang menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan muslim.

Pemikiran KH. Ahmad Rifa’i tentang Walimatul Ursy pada Jami’ah Rifaiyah di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati Lova Evianna Lova; Anisah Budiwati
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss2.art5

Walimatul ursy atau yang sering dikenal dengan pesta perkawinan merupakan jamuan makan dalam rangka mensyukuri nikmat atas terlaksanakannya sebuah pernikahan. Pada Jam’iyah Rifaiyah dalam pelaksanaan walimatul ursy terdapat persyaratan tertentu. Hal ini tidak luput dari peran KH. Ahmad Rifa’i yang merupakan tokoh junjungan Jam’iyah Rifaiyah. Pelaksanaan walimatul ursy pada Jam’iyah Rifaiyah cenderung memiliki aturan-aturan yang lebih ketat. Untuk itu, dalam penelitian ini diangkat dua rumusan masalah yakni terkait dengan konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa’i tentang walimatul ursy dan implementasi walimatul ursy Jam’iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa’i tentang walimatul ursy dan untuk mengetahui implementasi walimatul ursy Jam’iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan kayen Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa’i tentang walimatul ursy yang terbagi menjadi tiga poin yakni: 1) Hukum melaksanakan walimah ialah sunnah dan menghadiri walimah fardhu ‘ain. 2) Hukum menghadiri walimah dapat berubah sesuai dengan kondisi. Jika di majelis walimah terdapat kemunkaran maka hukum menghadiri walimah itu haram. Hukum menghadiri walimah akan tetap wajib, jika orang yang diharap menghadiri walimah tersebut dapat menghilangkan kemunkaran. Beberapa kemunkaran yang ada dalam walimatul ursy ialah: adanya minuman keras, adanya gamelan dan musik yang haram, terdapat gambar hewan yang sempurna di majelis walimah, dan bercampurnya tamu laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. 3) Kemunkaran yang terdapat dalam walimah dapat membuat saksi menjadi fasik sehingga menyebabkan batalnya nikah karena tidak menghadirkan saksi yang adil. Kedua, pelaksanaan walimah pada Jam’iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati masih berpegang teguh terhadap ajaran KH. Ahmad Rifa’i yang dituangkan dalam kitab yang berjudul Tabyīn al-Islah. Walimatul Ursy, frequently known as a wedding party, is a banquet as a form of gratitude for the implementation of a marriage. In Jam'iyah Rifaiyah, there are certain requirements in the implementation of walimatul ursy,. This cannot be separated from the role of KH. Ahmad Rifa'i who is a respected figure of Jam'iyah Rifaiyah. The implementation of walimatul ursy at Jam'iyah Rifaiyah tends to have stricter rules. For this, in this study, two problem are formulated namely those related to the concept of KH Ahmad Rifa'i’s thinking. about the walimatul ursy and the implementation of the walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah in Sundoluhur Village, Kayen District, Pati Regency. This study aims to determine the concept of KH. Ahmad Rifa'i’s thinking about walimatul ursy and to figure out the implementation of walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah in Sundoluhur Village, Kayen District, Pati Regency. This study used a qualitative method and for obtaining the data needed, it used field research. The results of this study resulted in two conclusions. First, the concept of KH. Ahmad Rifa'i’s thinking about walimahul ursy is divided into three points: 1) The law of carrying out walimah is sunnah and attending walimah is fardhu 'ain. 2) The law of attending walimah might change based upon condition. If there is a munkar (evil) in the walimah assembly, then it is haram (unlawful) to attend the walimah. The law of attending walimah will remain obligatory, if the person who is expected to attend the walimah is able to eliminate munkar (evil) such as the presence of liquor, the presence of gamelan and music that is forbidden, perfect pictures of animals in the walimah assembly, and the mix of male and female guests in one assembly. 3) The munkar in walimah can make the witness become wicked, causing the marriage to be annulled because not presenting a fair witness. Second, the implementation of walimah at Jam'iyah Rifaiyah in Sundoluhur Village, Kayen District, Pati Regency still adheres to the teachings of KH. Ahmad Rifa'i as outlined in the book entitled Tabyīn al-Islah.

DINASTI POLITIK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH KONTEMPORER Annisaul Maslamah; Yusdani
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2

Islam has no a complete and ready-made political system and governance, including the discussion about the political dynasty. The phenomenon of political dynasties has occurred in Islamic history, also in Indonesia, in reform era from the regional to national level. If seen in legal aspect, there is no any policy prohibiting the practice of political dynasty in Indonesia, but if this still continues, it can threaten the sustainability of the Indonesian government and damage the substance of democracy as a system used in governance. This study aims to explain how the practice of political dynasty in Indonesia during the reform era and to explain how contemporary Siyasah Fiqh perspective, which in this case uses Muhammad Abid Al-Jabiri’s political reasoning thoughts on the practice of political dynasties in Indonesia. The research method used in this research was library research that is by collecting data and information through the study of various library materials as research sources. The analysis technique in this study used content analysis. The results of this study showed that the practice of political dynasty in Indonesia has emerged any issues from the political to economic aspect. The increasing political dynasty in Indonesia is also determined by a number of factors, some of which are the absence of policy prohibiting the practice of political dynasty. In the perspective of al-Jabiri about the political rationale, it consists of three dominant motives: aqidah (faith), kabilah (tribes) and ghanimah. Al-Jabiri historically confirmed the practice of political dynasties. In practice, political dynasty in Indonesia, aqidah is defined as a political ideology, tribes as nepotism, and ghanimah as economic interests, both economic benefits from political dynasties, or economic interests to continue to grow a political dynasty. Islam tidak mempunyai sistem politik maupun pemerintahan yang lengkap dan siap pakai, termasuk bahasan mengenai dinasti politik. Fenomena dinasti politik pernah terjadi dalam sejarah Islam, begitu juga di Indonesia, pada era reformasi ruang lingkupnya dari level daerah sampai nasional. Memang tidak terdapat kebijakan yang melarang praktik dinasti politik di Indonesia, namun jika terus dibiarkan hal ini dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan Indonesia dan merusak substansi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik dinasti politik yang ada di Indonesia era reformasi dan menjelaskan bagaimana tinjauan fikih siyasah kontemporer, yang dalam hal ini menggunakan pemikiran nalar politik Muhammad Abid Al-Jabiri terhadap praktik dinasti politik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan pendekatan normatif, historis dan sosiologis. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis isi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa, praktik dinasti politik di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan dari bidang politik sampai ekonomi. Terus tumbuhnya dinasti politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tidak adanya kebijakan yang melarang praktik dinasti politik, dll. Dalam perspektif al-Jabiri mengenai nalar politik yang terdiri dari tiga motif dominan yaitu akidah, kabilah dan ghanimah, al-Jabiri membenarkan adanya praktik dinasti politik secara historis Islam. Dalam praktik dinasti politik di Indonesia akidah diartikan sebagai idelogi politik, kabilah sebagai nepotisme, dan ghanimah sebagai kepentingan ekonomi, baik keuntungan ekonomi dari dinasti politik, ataupun kepentingan ekonomi untuk terus menumbuhkan dinasti politik.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
M. Roem Syibly

Contact Email
roemsyibly@uii.ac.id

Phone
+628112505178

Journal Mail Official
editor.mawarid@uii.ac.id

Editorial Address
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim - Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5 Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 898462

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name M. Roem Syibly

Contact Email roemsyibly@uii.ac.id

Phone +628112505178

Journal Mail Official editor.mawarid@uii.ac.id

Editorial Address Gedung K.H.A. Wahid Hasyim - Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5 Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 898462

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
M. Roem Syibly

Contact Email
roemsyibly@uii.ac.id

Phone
+628112505178

Journal Mail Official
editor.mawarid@uii.ac.id

Editorial Address
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim - Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5 Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 898462

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA