cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Roem Syibly
Contact Email
roemsyibly@uii.ac.id
Phone
+628112505178
Journal Mail Official
editor.mawarid@uii.ac.id
Editorial Address
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim - Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5 Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 898462
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 26561654     EISSN : 2656193X     DOI : 10.20885/mawarid
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by the Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of shariah and law challenges and beyond.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA Naily Fadhilah
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4

Abstract

ABSTRAKSeiring berkembangnya permasalah-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, pembaruan hukum diperlukan untuk menjawab persoalan-persoalan di masa kini yang sebelumnya belum pernah terjadi di masa lalu, salah satunya hukum keluarga bidang kewarisan. Persoalan waris mewaris adalah persoalan yang pasti terjadi dan akan dialami oleh manusia, sehingga hukum waris sebagai sarana bagi penyelesaian waris selalu menarik. Permasalahan yang fenomenal dalam hukum keluarga bidang kewarisan yaitu tentang status cucu sebagai ahli waris pengganti. Padahal dahulu, cucu tidak dapat menggantikan posisi ayahnya untuk menerima harta warisan kakeknya karena terhalang oleh pamannya. Namun konsep ini dirasa tidak adil bagi si cucu, sehingga tercetuslah konsep wasiat wajibah yang dipelopori oleh negara Mesir, yang kemudian konsep tersebut banyak yang mengadopsinya termasuk Indonesia, yang disebut dengan istilah ahli waris pengganti. Sistematika penulisan paper ini yaitu diawali dengan pendahuluan yang berisi alasan akademik atau latar belakang penulisan artikel ini. Kemudian dilanjutkan pemaparan pembahasan tentang sejarah tercetusnya konsep wasiat wajibah Mesir, konsep ahli waris pengganti di Indonesia, dan yang terakhir pembahasan tentang relevansi wasiat wajibah terhadap konsep ahli waris pengganti di Indonesia, lalu ditutup dengan kesimpulan dan kontribusi.Kata Kunci: kewarisan Islam, wasiat wajibah Mesir, ahli waris penggantiABSTRACTAlong with the development of problems that occur in society, legal reform is needed to answer problems in the present that have never occurred in the past, one of which is family law in the field of inheritance. The issue of inheritance is a problem that must occur and will be experienced by humans, so that the law of inheritance as a means of settlement of inheritance is always interesting. A phenomenal problem in family law in the field of inheritance is the status of grandchildren as a substitute heir. Whereas in the past, grandchildren could not replace their father's position to receive his grandfather's inheritance because it is obstructed by his uncle. However, this concept was deemed unfair to the grandchildren, so that appears the concept of wasiat wajibah that pioneered by the Egyptian state, which later many countries adopted these concepts, including Indonesia, which is referred to as a substitute heir. The systematic writing of this paper begins with an introduction containing the academic reasons or background for writing this article. Then it is followed by a discussion on the history of the emergence of the Egyptian wasiat wajibah, the concept of a substitute heir in Indonesia, and finally a discussion of the relevance of the wasiat wajibah to the concept of a substitute heir in Indonesia, then closes with conclusions and contributions.Keywords: Islamic inheritance, Egyptian wasiat wajibah, substitute heirs
Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab dalam Menghadapi Krisis Revi Hayati
Al-Mawarid: JSYH Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krisis Ekonomi merupakan sebuah situasi ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi individu bahkan kelompok luas yang cenderung membahayakan. Ancaman krisis bukan hanya mengancam negara kecil dan berkembang bahkan sangat dimungkinkan mengancam negara-negara besar seperti Amerika dan bahkan menyebar ke Eropa. Artikel ini mengkaji pemikiran Umar bin Khattab dalam menerapkan kebijakan ekonomi Islam di wilayah kepemimpinannya, di mana terjadi krisis selama sembilan bulan (tahun Ramadah) yang menyebabkan kekeringan yang luar biasa di wilayah Hijaz. Kemudian kebijakan strategis apa yang beliau gunakan dalam bidang ekonomi Islam untuk dapat diimplementasikan di era modern saat ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis melalui studi pustaka (pustaka library) yang mana memanfaatkan sumber yang berasal dari berbagai jurnal dan beberapa buku yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil kajian yang dapat diimplementasikan di era modern saat ini yaitu kepribadian dan kecerdasan beliau dalam merespon persoalan. Sikap tegas dan transparansi menjadi kunci kesuksesan Umar bin Khattab sekaligus kreatif dalam membuat kebijakan ekonomi Islam dengan mengawal pengelolaan zakat agar optimal dan menyentuh massyarakat yang lemah.
SHARIA’S ECONOMIC LAW PERSPECTIVE ABOUT CASH WAQF IN THE ERA OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION FOUR POINTS ZERO Hisam Ahyani; Muharir; Muntaha Mahfud
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss1.art2

Abstract

This study aims to determine cash waqf in the view of sharia economic law in the era of the industrial revolution 4.0. The understanding of the Indonesian people regarding cash waqf is still minimal even though this waqf has excellent potential for the welfare of the Indonesian people. Regarding research from the perspective of Islamic economic law on cash waqf in the era of the industrial revolution 4.0, no one has researched it. The method used is literature research, qualitative, with statutory, historical, comparative, and conceptual approaches, and this research is normative. The view of Shariah economics in Indonesia regarding cash waqf is carried out by Law No.41 / 2004 concerning waqf in which moving objects are in the form of “movable object waqf” which is manifested in the form of money. Waqf money in Indonesia in the era of the Industrial Revolution 4.0 can prosper the economy of the people and the country. Waqf is positioned as social worship, wherewith waqf in Law no.41 / 2004 concerning waqf article 1 it is explained that waqf is the act of a wakif to separate or give up part of his property to be used forever for worship purposes and for welfare purposes according to Islamic sharia.
Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Ruzanna Nada Mariska
Al-Mawarid: JSYH Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring perkembangan zaman Pola pengembangan wakaf mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun 2001. Ditandai dengan penyempurnaan administrasi untuk wakaf dan merambah kepada jenis harta wakaf. Sehingga wakaf tidak hanya terfokus pada tanah dan bangunan melainkan semua harta yang dapat memberikan dampak bagi orang banyak, salah satunya adalah wakaf uang. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang menghimpun wakaf uang. Penelitian ini menganalisa bagaimana pemanfaatan wakaf uang pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan apakah pengelolaan wakaf uang tersebut sudah sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kesimpulan atas penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatannya wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia (DMI) Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dilaksankan karena jumlah dana yang telah terhimpun terlalu kecil untuk didistrbusikan, dan teknis pelaksanaan penghimpunan dana wakaf uang di Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan substansi UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
KONDISI ANAK PEREMPUAN DAN DAMPAK PERKAWINAN ANAK (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia) Akh Syamsul Muniri; Nur Shofa Ulfiyati
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss1.art1

Abstract

ABSTRAKFenomena perkawinan anak masih seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam banyak kasus masih ditemukan KUA tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur meskipun pasangan tersebut belum memiliki surat keputusan dispensasi dari pengadilan. Banyaknya faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak mendapat perhatian yang serius di kalangan ulama perempuan Indonesia, sebab mereka melihat kondisi anak perempuan sangat memprihatinkan. Pengadilan agama memiliki kecenderungan tinggi untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, padahal dalam pelaksanaannya perkawinan anak berpotensi meningkatkan kasus perceraian. Penelitian ini mendeskripsikan pandangan ulama perempuan tentang kondisi anak perempuan dan dampak perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dari tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melalui wawancara langsung. Kondisi anak perempuan dan dampak perkawinan anak menurut ulama’ perempuan indonesia sangat berbahaya bagi masa depan anak, Bangsa dan Negara. Berbahaya bagi masa depan anak terkait kesehatan reproduksi, psikologis, ekonomi dan pendidikan, sedangkan berbahaya bagi Bangsa dan Negara terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rapuh dan kualitas generasi bangsa di masa depan terancam.Kata Kunci : Dampak Perkawinan Anak,  Anak Perempuan, Ulama Perempuan Indonesia
MAQASHID SYARIAH DALAM FRAGMENTASI FIQH MUAMALAH DI ERA KONTEMPORER Siti Mupida; Siti Mahmadatun
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss1.art3

Abstract

Tulisan ini bertujuan menganalisis hubungan dan pelaksanaan antara maqashid syariah dalam fragmentasi fiqh mu’amalah yang telah mengalami pergeseran secara massif di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Data penelitian diperoleh dari berbagai buku terkait maqashid syariah dan fiqh mu’amalah serta penelusuran dari berbagai situs online, kemudian dianalisis dalam bentuk wacana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep maqashid syariah dalam fragmentasi fiqh mu’amalah telah melami pergeseran yang signifikan berkat adanya media. Pergeseran ini terjadi dari manual ke online. Kegiatan mu’amalah tidak lepas dari peran maqashid syariah yang dilihat dari kepemilikan dan harta. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga dan memelihara harta telah tercantum dalam konsep maqashid syariah agar tidak mengandung unsur maisir, gharar, haram, riba dan batil. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerapkan maqashid syariah dalam banyak fatwa yang dikeluarkan dan diimplementasikan dalam mu’amalah hukum Islam.Kata kunci: Maqhasid Syariah, Fragmentasi, Fiqh Mu’amalah, Kontemporer
HIJRAH MENURUT AL-QUR’AN; Studi Atas Q.S. Al-Baqarah Ayat 218 Ade Chairil Anwar
Al-Mawarid: JSYH Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hijrah diartikan sebagai bentuk perpindahan seseorang maupun sekelompok orang dari suatu daerah ke daerah tertentu dengan berbagai motivasi dan tujuan tertentu. Pada periode tertentu, hijrah merupakan salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam rangka penyebarluasan agama Islam. Akan tetapi, mengingat agama Islam saat ini telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, maka apakah strategi hijrah ini masih memiliki relevansi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyebarluasan agama Islam? Ataukah diperlukan penafsiran ulang (reinterpretasi) terhadap ayat-ayat hijrah salah satunya  Q.S. Al-Baqarah ayat 218?. Penelitian ini mencoba mengelaborasi kontekstualisasi konsep hijrah di era kontemporer, bagaimana model reinterpretasi terhadap ayat hijrah Q.S. Al-Baqarah ayat 218, dan apa implikasi dari reinterpretasi tersebut serta sejauhmana relevansinya dalam proses penyebaran agama Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; Pertama, konsep hijrah itu bersiafat dinamis, ia bisa diformulasikan sesuai dengan realitas empirik dan sesuai dengan tantangan zaman. Dengan dinamisasi dan kontekstualisasi itu, hijrah masih memiliki relevansi dengan penyebarluasan agama Islam di era kontemporer, sebab ia bisa menembus batas ruang dan waktu dalam waktu yang relatif singkat, misalnya dengan melek IT atau hijrah dari kebodohan menuju kecerdasan, seorang muslim dapat menulis dan menyebarluaskan informasi untuk disampaikan kepada masyarakat dunia. Kedua, hijrah yang diartikan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik (continous improvement) menjadikan hijrah akan terus memiliki relevansi sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses penyebaran agama Islam di era kontemporer. Pemahaman hijrah semacam ini perlu dikembangkan dan diformulasikan dalam berbagai  aspek, sehingga akan membawa pada perkembangan dan kemajuan Islam di masa yang akan datang.
REVIEW BUKU-FATWA ULAMA INDONESIA DAN TIMUR TENGAH MENGENAI MULTI LEVEL MARKETING (MLM) Fauzan Sugiyono
Al-Mawarid: JSYH Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This book discusses the ijtihad method between fatwa (legal maxim) of Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  or The National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) and the fatwa of Middle Eastern scholars regarding Multi Level Marketing (MLM), with fiqh and ushul fiqh approaches. The method used by the researcher is comparative descriptive by exploring the fatwa of the DSN MUI by explaining the ijtihad method used and its correlation with positive law in Indonesia. The uniqueness of this book is that it specifically discusses the discourse of scholars on fatwas and MLM associated with fatwa of Middle Eastern scholars regarding MLM. These two different fatwas will most likely be different. The differences might be because of dissimilarities in social conditions, business entities and cultures.Fatwas issued by the DSN MUI in the field of muamalah jurisprudence such as banking, insurance, capital markets and also sharia business, are more systematic and applicable to business actors compared to fatwas of Middle Eastern scholars which tend to only provide legal verdicts. Two fatwas regarding MLM have been issued by DSN MUI in 2009 and 2012, namely fatwa No. 75 / DSN MUI / VII / 2009 concerning Sharia Tiered Direct Selling (PLBS) and No. 83 / DSn MUI / VI / 2012 concerning Sharia Tiered Direct Selling (PLBS) Umrah Travel Services. Meanwhile, fatwa institutes of Saudi Arabia, Lajnah Daimah and Dar al-Ifta, Egypt, have issued fatwas on the prohibition of MLM as a whole, so there is a need for convergence in understanding the causes of these differences.
KONTRIBUSI SYAIKH NURUDDIN AR-RANIRY SEBAGAI QADLI DI KERAJAAN ACEH DARUSSALAM ABAD KE-17 M Dzulkifli Hadi Imawan
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss2.art4

Abstract

Studi ini menjelaskan kontribusi Syaikh Nuruddin al-Raniry sebagai hakim di Kerajaan Aceh Darussalam Abad ke-17. Jabatan hakim di Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-17 M merupakan jabatan tinggi yang disebut sebagai qadli malikul adil. Diantara ulama yang memiliki kontribusi besar dalam peradilan saat itu adalah Syaikh Nuruddin al-Raniri. Oleh karena itulah, studi ini bertujuan untuk menelusuri kontribusi Syaikh Nuruddin ar-Raniry  dalam membumikan hukum Islam lewat karyanya As-Shirath al-Mustaqim. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka; studi diskriptif kualitatif dengan analisis-historis untuk menemukan data-data tentang kontribusi Syaikh Nuruddin ar-Raniry. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa Syaikh Nuruddin ar-Raniry sebagai hakim berkontribusi besar dalam membumikan hukum Islam madzhab Syafi’idan mendorong literasi fikih Islam di Nusantara.   This study explains the contribution of Shaykh Nuruddin al-Raniry as a judge in the 17th Century Kingdom of Aceh Darussalam. The position of judge in the Kingdom of Aceh Darussalam in the 17th century AD was a high position called qadli malikul just. Among the scholars who had a major contribution to the judiciary at that time was Shaykh Nuruddin al-Raniri.Therefore, this study aims to explore the contribution of Shaykh Nuruddin ar-Raniry in grounding Islamic law through his work As-Shirath al-Mustaqim. The research method uses literature review; qualitative descriptive study with historical analysis to find data about the contribution of Shaykh Nuruddin ar-Raniry. The results of this study explain that Shaykh Nuruddin ar-Raniry as a judge contributed greatly in grounding the Islamic law of the Syafi’imadhhab and encouraging Islamic fiqh literacy in the archipelago.
CLICKBAIT IN THE PERSPECTIVE OF JOURNALISTIC CODE OF ETHICS: A STUDY ON TRIBUNNEWS.COM Rahil Khansa Lider; Erni Dewi Riyanti
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss1.art5

Abstract

Media cetak yang dulunya menjadi sumber berita utama publik, kini tergeser oleh media online. Namun, jenis media baru ini telah membawa beberapa sisi negatif. Salah satunya adalah penggunaan clickbait. Penggunaan clickbait menjadi populer terutama di portal berita online. Penelitian ini mengkaji penggunaan clickbait di portal berita Tribunnews.com. Penelitian ini mempelajari prinsip-prinsip kode etik jurnalistik yang dilanggar dalam tajuk berita yang dimuat di portal berita ini. Dengan menerapkan metode penelitian normatif, peneliti mengkaji masalah penelitian melalui norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portal berita Tribunnews.com telah melanggar kode etik Jurnalistik pasal 1 butir B “akurat artinya dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan keadaan objektif pada saat terjadinya”, pasal 2 butir D “ menghasilkan berita faktual dari sumber yang terpercaya”, pasal 2 huruf E “pengambilan dan penyiaran gambar, foto, dan audio disertai dengan sumber data dan disajikan secara berimbang”, pasal 4 huruf D “cabul adalah penggambaran perilaku erotis dengan foto, gambar, suara, grafik atau tulisan yang membangkitkan nafsu”, dan pasal 4 butir A “kebohongan adalah sesuatu yang telah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi”. Kata kunci: Clickbait, Berita Online, Kode Etik Jurnalistik Print media, which used to be the main public source of news, is now displaced by online media. However, this new type of media has brought several negative sides. One of them is the use of clickbait. The use of clickbait becomes popular mainly in online news portals. This research examines the use of clickbait in Tribunnews.com news portal. It studies the violated principles of the journalistic code of ethics in the headlines of the news published in this news portal. By applying the normative research method, the researcher examines the research problems through law norms. The results of the research show that: First, the news portal has violated the Journalistic code of ethics article 1 point B "accurate means that it can be trusted to be true according to the objective situation when it occurred", article 2 point D " produce factual news from trusted sources", article 2 point E “the taking and broadcasting of picture, photograph, and audio are accompanied by data source and presented in a balanced manner”, article 4 point D “obscene means the depiction of erotic behavior with photos, pictures, sounds, graphics or writing that arouse lust", and article 4 point A "lies means something that has been known beforehand by journalists as things that are not in accordance with the facts that happened". Key words: Clickbait, Online News, Journalistic Code of Ethics

Page 3 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019)