Limbago: Journal of Constitutional Law
Limbago: Journal of Constitusional Law (ISSN Online 2797-9040) merupakan terbitan ilmiah berkala bidang hukum konstitusi dan tata negara. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian bidang hukum tata negara dan konstitusi. Nama "LIMBAGO" berarti Lembaga dalam Bahasa Melayu, nama ini dipilih untuk merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober, Limbago: Journal of Constitusional Law menggunakan model open access journal dengan sistem double blind peer review. Limbago: Journal of Constitusional Law berkomitmen menjadi forum diskusi dan pengkajian isu-isu kontemporer berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi di Indonesia dan perspektif global.
Articles
80 Documents
<![CDATA[PERANAN LURAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Muhammad Gibral Fareza]]>;
<![CDATA[Dasril Radjab]]>;
<![CDATA[Bustanuddin Bustanuddin]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i2.17631
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengelolaan penanganan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi; untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi belum berperan sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan terjadinya berbagai permasalahan yang melingkupi struktural dan operasional Lurah beserta jajaran aparat pemerintah kelurahan; upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi, yaitu: peningkatan kapasitas jajaran aparat pemerintahan dalam hal pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan fungsinya terutama pada tugas dan fungsi Lurah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan adanya mekanisme dialog jajaran aparat pemerintahan dan warga masyarakat yang berkesinambungan serta sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif dalam pengelolaan sampah. Kata kunci:Pengelolaan, Penanganan Sampah, Kelurahan]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Darul Akbar]]>;
<![CDATA[Muhammad Amin]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i2.18461
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta untuk mengetahui Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komisi Nasional Hak Manusia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah sebuah lembaga negara mandiri atau independen yang berstatus sebagai lembaga bantu ( State Auxiliary ).) dan memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM memiliki beberapa fungsi di beberapa Undang-undang-undangan seperti fungsi pengkajian, penelitian, pemantauan dan fungsi mediasi di Undang-undang No. 39 Tahun 1999, kemudian fungsi penyelidikan di Undang-undang No.26 Tahun 2000, dan fungsi pengawasan di Undang-undang -undang No.40 Tahun 2008.]]>
<![CDATA[PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Syafernando Akas Putra]]>;
<![CDATA[Iswandi Iswandi]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i2.19024
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak terlaksana di Kecamatan Kotabaru. 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak terlaksana di Kecamatan Kotabaru dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kota Baru belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan terjadinya berbagai permasalahan yang melingkupi mekanisme pengawasan yang lemah dan penerapan sanksi yang kurang tegas. 2). faktor penyebab penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak terlaksana di Kecamatan Kota Baru yaitu: a) lemahnya sistem penegakan sanksi, b) kurangnya aparat dan c) tingkat kesadaran hukum masyarakat (pedagang kaki lima) yang masih kurang baik. Kata kunci: Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Riyan Ripaldi]]>;
<![CDATA[Ridham Priskap]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i2.20346
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Pengaturan Kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah? 2). Bagaimana Bentuk Kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan kewenangan Sekretaris Daerah tidak berada pada satu simpul peraturan perundang-undangan melainkan terdapat dalam banyak peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal dan kewenangan tersebut diatur di dalam peraturan pelaksana dari Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada peraturan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan secara eksplit bahwa Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan, melainkan menggunakan istilah kata seperti pejabat berwenang dan lain sebagainya. Kedudukan Sekretaris Daerah Kabupaten adalah sebagai Perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah Kabupaten (Bupati) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten diperoleh dengan cara atribusi, delegasi dan mandat,akan tetapi substansi kewenangan tersebut masih sangat sempit dan terbatas. Terkait dengan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Sekretaris Daerah karena kedudukannya bertugas utama sebagai pembantu Kepala Daerah maka dalam banyak hal kewenangan tersebut berupa kewenangan mandat serta secara subtsansi sangat terbatas dari kekuasaan Sekretaris Daerah atas kewenangan tersebut, selain itu juga karena berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah maka sumber kewenangan lahir dari dua cara yaitu berupa Peraturan Kepala Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN KEWENANGAN ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 ]]>
<![CDATA[Nicho Sitorus]]>;
<![CDATA[Arfa'i Arfa'i]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i2.20732
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan dari penegakhukum advokat sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat 2) Untukmengetahui akibat dari kekosangan hukum kewenangan advokat dari peraturan perundanganundangan tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukumnormative. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan danPendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan kewenanganAdvokat berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 yang belum mengatur secarakomprehensif sebagaimana mestinya, 2) Advokat memiliki peranan dalam penegakan hukum,sebagai pengawas penegakan hukum, sebagai penjaga kekuasaan kehakiman dan sebagai pekerjasosial. Serta bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjaditanggung jawabnya dan tetap berpegang pada kode etik profesi dan perundang-undangan sertadalam itikad baik. hal ini telah tampak dengan tidak ditemukannya pengaturan lebih lanjut darikewenangan advokat di undang undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.]]>
<![CDATA[PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Aldi]]>;
<![CDATA[Firmansyah Putra]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i2.21678
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan republik indonesia. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan masyarakat hukum adat sistem hukum indonesia? Dan bagaimana Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat di Indonesia ? Metode penelitian penulisan skripisi ini adalah Penelitian Ini Merupakan Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian ini adalah negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat di negara republik indonesia, hal ini jelas tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih tepatnya tercantum didalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur masyarakat hukum adat. Sehingga sampai saat ini entitas masyarakat hukum adat masih dalam keadaan yang belum jelas kedudukan hukumnya terutama di sistem tata hukum negara republik Indonesia. Dan persoalan pokok yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan adalah mengenai peristilahan yang digunakan peraturan perundang-undangan untuk mendefinisikan masyarakat hukum adat yang belum mendapat penjelahan mengenai istilah masyarakat hukum adat tersebut. Masyarakat hukum adat selama ini belum dilindungi secara optimal oleh konstitusi republik indonesia. belum optimalnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat dan munculnya konflik di masyarakat hukum adat sehingga dapat menimbulkan ancaman stabillitas keamanan nasional.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA SUMBERSARI KECAMATAN RIMBO ULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[Niken Arum Sari]]>;
<![CDATA[Meri Yarni]]>;
<![CDATA[Irwandi Irwandi]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i2.22188
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo. Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahu bagaimana keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo di tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kendala yang dihadapi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Tata cara dalam pengambilan sempel yaitu Purposive Sampling. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pemanfaatan potensi alam yang ada di Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dengan BUMDES ini mendirikan unit usaha baru yang lebih memanfaatkan potensi Desa dan banyak nya kendala yang dihadapi BUMDES Sumbersari ini membuat macetnya beberapa unit usaha yang sudah berjalan. Hal ini tentunya akan menjadi penghalang dalam memajukan dan berkembangnya unit usaha BUMDES.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG N0 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Kevin Akbar Pratama]]>;
<![CDATA[A Zarkasi]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i2.23902
<![CDATA[Penelitian ini tentang pengaturan perlengkapan pemungutan suara pada Pemilihan Umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang di mana akan membahas tentang perlengkapan pada saat Pemilu, Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlengkapan pemungutan suara pada Pemilu, dan Pemilu dan Demokrasi di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Dalam skripsi ini bahwa ada beberapa perlengkapan dan prosedur pada Pemilihan Umum yang mana telah di tuangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dan permasalahan Pengaturan perlengkapan pemungutan suara mengenai penggunaan Kotak Suara berbahan Karton yang digunnakan pada Pemilu di tahun 2019 menjadi permasalahan publik tentang keamanan surat suara yang di simpan dalam kotak suara tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa penggunaan kotak suara berbahan Karton masih memunuhi pro dan kontra di masyarakat bagaimanan dengan keamanan kotak suara tersebut, dan nantinya KPU di Pemilu tahun 2024 masih menggunakan kotak suara dari bahan Karton.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[Sherly Dantis Suhamartha]]>;
<![CDATA[Syamsir Syamsir]]>;
<![CDATA[Muhammad Eriton]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i2.24165
<![CDATA[Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untukmengetahui dan menganalisis kajian pengaturanpolitik hukum mengenai periode jabatan kepala desadi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 2) mengetahui dan menganalisis konsekuensi dari pengaturan periodejabatan kepala desa berdasarkan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitianini adalah yuridis normative dengan pendekatanperundang-undangan, komparatif, sejarah dan konseptual. Hasil analisa menunjukkan bahwapengaturan politik hukum mengenai periode jabatankepala desa di Indonesia berdasarkan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa justru menambahperiode jabatan kepala desa, dimana dalam pengaturansebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 ditegaskan bahwa periode jabatan kepala desahanya 2 periode dengan masa jabatan 6 tahun per periode, sedangkan setelah terbit Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tersebut maka kepala desamenjabat selama menjadi 3 periode dengan lama jabatan 6 tahun per pediode, sehingga aturan periodejabatan kepala desa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertentangan denganperaturan perundang-undangan lainnya dan bukanmerupakan kebijakan politik yang tepat dalammengatur jabatan kepala desa. Konsekuensi daripengaturan periode jabatan kepala desa berdasarkanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desaadalah menimbulkan hal buruk yang tidakmemberikan manfaat bagi masyarakat, sepertimenyebabkan pertentangan atau ketidakselarasankebijakan mengenai periode jabatan kepala daerahlainnya dengan kepala desa yang berujung padadisharmonisasi peraturan perundang-udangan, menimbulkan perilaku nepotisme yang hadir dalamkonfigurasi politik di taraf lokal, serta terjadinyakonflik politik dan sosial di tingkat desa yang mengganggu harmonisasi sosial masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Ulfa Armin]]>;
<![CDATA[Kosariza]]>;
<![CDATA[Ansorullah]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i2.24215
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis prosedur pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2) Mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah : 1)Pengawasan terhadap peraturan daerah dilakukan baik secara preventif maupun represif sedangkan untuk peraturan daerah selain itu dilakukan pengawasan represif, dengan cara menyampaikan kepada pemerintah pusat. 2)Implikasi adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak adanya lagi kewenangan Menteri dan/atau Gubernur di dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Sedangkan di dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 Mahkamah memberikan putusan bahwa pemerintahan pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah di tingkat Provinsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah memberikan hal yang baru, kini Menteri Dalam Negeri dan Gubernur kehilangan wewenangnya dalam melakukan judicial review terhadap peraturan di tingkat daerah.]]>
