Jurnal Ilmu Kenotariatan
JURNAL ILMU KENOTARIATAN merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember yang bertemakan Ilmu Hukum berkaitan dengan Kenotariatan, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kenotariatan. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang kepada penulis untuk mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinalnya, baik para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen, ataupun para praktisi hukum. Fokus dan Lingkup penulisan dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum yang berkaitan dengan bidang kenotariatan dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Kenotariatan. Hukum Pertanahan. Cyber Notary. Hukum Perdata. Hukum Bisnis. Hukum Administrasi. Hukum Internasional. Hukum Acara. Hukum Dan Masyarakat. Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik. Hukum Hak Asasi Manusia. Hukum Kontemporer.
Articles
50 Documents
<![CDATA[Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk) ]]>
<![CDATA[Rhama Wisnu Wardhana]]>;
<![CDATA[Edi Wahjuni]]>;
<![CDATA[Mataniari Diana Naiborhu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 2 No 2: November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.178 KB)
|
DOI: 10.19184/jik.v2i2.29646
<![CDATA[Kegiatan arisan di Indonesia sangatlah familiar terutama di kalangan kaum hawa, umumnya kegiatan arisan adalah saling berkumpul dan mengumpulkan uang ataupun barang secara teratur tiap periode tertentu. Setelah uang atau barang telah terkumpul kemudian akan ada undian nama atau nomor yang akan dinyatakan sebagai pemenang undian arisan, dan berakhir ketika semua peserta arisan telah mendapatkan undian atau menang. Tidak berbeda jauh, arisan online juga sedang marak dikalangan masyarakat Indonesia jika biasanya arisan harus berkumpul dan bertatap muka, tidak dengan jenis arisan ini, karena kegiatannya dapat melalui media atau dengan kata lain ada perantara atau jembatan untuk menghubungkan para peserta arisan online. Akan tetapi setiap peristiwa pasti ada risiko, begitu juga dengan arisan online di mana memiliki banyak sekali celah untuk pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya adalah dengan tidak memenuhi kewajiban nya yaitu tidak membayar iuran rutin arisan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Kasus perjanjian tidak tertulis dalam arisan online dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor: 106/Pdt.G/2017/PN Plk. Tujuan umum, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan Khusus untuk mengetahui dan memahami perjanjian yang dibuat tidak tertulis sah menurut hukum perjanjian, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif (Normative Legal Research). Keabsahan perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPer.]]>
<![CDATA[Perluasan Kewenangan Pelaporan Majelis Pengawas Notaris ]]>
<![CDATA[Fenny Tria Yunita]]>;
<![CDATA[Malik Wahyu Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 2 No 1: May 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4238.508 KB)
|
DOI: 10.19184/jik.v2i1.24870
<![CDATA[This paper aims to examine the new authority of the notary supervisory board in reporting an ethic and performance violations which committed by notary and its relation to the principles of certainty and justice. According to the Regulation issued by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number 15 of 2020 concerning The Procedures for Examination of the Notary Supervisory Board (MPN), the authority of MPN has being enlarged. This regulation give a bigger authority for MPN to report and make a report as the result of the implementation of notary’s occupation, so that the MPN can examine and make decisions according to their own report. Otherwise, the Notary Act (UUJN) only gives MPN an authority to examine and make decisions based on reports of people who have been violated by Notary. This can be seen in Article 73 paragraph (1) of the UUJN which states that "The Regional Supervisory Council is authorized to hold sessions to examine and make decisions on public reports that can be submitted through the Regional Supervisory Council". Through a normative legal research, this paper consist on two central issues. First, the legal reasoning of new authority of MPN and its consistence with Notary Act. Second, the discourse of this new authority obtained by MPN with the principle of certainty and substantive justice.]]>
<![CDATA[Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak ]]>
<![CDATA[Rhama Wisnu Wardhana]]>;
<![CDATA[Edi Wahjuni]]>;
<![CDATA[Syarifah Syawallentin Permatasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 1 No 1: May 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.767 KB)
|
DOI: 10.19184/jik.v1i1.18233
<![CDATA[Perkawinan beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia, dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Setiap Perkawinan memiliki akibat hukum antara suami dan istri juga terhadap orang tua maupun anak serta pengaturan mengenai harta perkawinan. Akibat hukum terkait harta perkawinan, menjadikan permasalahan tersendiri bagi calon suami istri, dibutuhkan kesepakatan apakah ada percampuran harta atau pemisahan harta perkawinan. Calon suami istri yang berkeinginan untuk memisahakan harta perkawinan mereka dapat membuat perjanjian perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam pembuatan Perjanjian perkawinan harus memenuhi norma yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai suatu konsekuensi perjanjian. Kasus perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian serta dikualifikasikan adanya itikad tidak baik dalam pembuatannya, dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel. Tujuan umum, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus, untuk mengetahui dan memahami apakah pembatalan perjanjian perkawinan bisa dilakukan secara sepihak. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif. akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak yaitu perjanjian dianggap batal demi hukum, maka posisi para pihak dikembalikan kepada posisi semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada.]]>
<![CDATA[Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya ]]>
<![CDATA[Karin Jihananda Deriyanti]]>;
<![CDATA[Edi Wahjuni]]>;
<![CDATA[Firman Floranta Adonara]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 3 No 1: May 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.431 KB)
|
DOI: 10.19184/jik.v3i1.34962
<![CDATA[PT Asuransi Jiwasraya (Persero) experienced liquidity pressure so that the company's equity was recorded at negative IDR 23.92 trillion. This condition caused turmoil for policyholders to ask for clarification on this matter from PT. Asuransi Jiwasraya related to payment of insurance claims. For this reason, PT Asuransi Jiwasraya provides an alternative restructuring and based on the PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Restructuring Acceleration Team, the number of policyholders participating in the Jiwasraya policy restructuring program until January 18, 2021 reached 102,856 participants. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) is a BUMN where BUMN cannot be bankrupt, so the quick step taken by the government is to restructure customer policies for a new company, namely the IFG Life company. The type of research in the research used is normative juridical research, which is carried out with a statutory and conceptual approach. The result is PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) is a step taken by the central government as the largest shareholder because it is a state-owned company. As a result of the legal restructuring of the policy on the customer, the legality of the insurance policy is no longer valid between PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) with its customers when the customer has agreed to carry out a policy restructuring. As a result of the legal restructuring of the policy on the customer, the legality of the insurance policy is no longer valid between PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) with its customers when her has agreed to carry out a policy restructuring. KEYWORDS: Policy, Restructuring, The Principle of Justice]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pengaturan Publisitas Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ]]>
<![CDATA[Restu Adi Putra]]>;
<![CDATA[Dominikus Rato]]>;
<![CDATA[Dyah Ochtorina Susanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 2 No 2: November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.515 KB)
|
DOI: 10.19184/jik.v2i2.22161
<![CDATA[The Publicity Principle in the Complete Systematic Land Registration Program is the principle that provides juridical data about who is the subject of their rights, what are the names of their rights, and how are their transitions and encumbrances taking place. The principle of publicity in PTSL regulated by article 24 paragraph (2) Permen. ATR/Ka. BPN Nuumber 6 Tahun 2018 governs announcement of physical data and juridical data is foor 14 working days. This is different from the time provisions for the announcement of physical data and juridical data governed by article 26 paragraph (1) PP. Number 24 tahun 1997 regulating the period off announcement of physical and juridical data is 30 working days. The formulation of the problem in this thesis paper consists of three problem formulations.First, is the Publicity Principle in the Complete Systematic Land Registration Program in accordance with the Principle of Legal Certainly at Land Registration in Indonesia, second How the legal remedies of the Certificate from the Registraton Program Compelete Systematic Land, third What are future arrangements for the Systematic Complete Land Registration Program to ensure legal certainly of land rights in Indonesia. The methodology used in writing this thessis is the statute approach, the conceptual approach, and the historical approach. The Publicity Principle of the PTSL program which is regulated differently from PP Number 24 of 1997 provides space for legal uncertainly in the community. This is because the community as seekers of guarantee of land rights can be disadvantaged by reducing the time for submitting anobjection in the PTSL program for 14 working days which PP Number 24 of 1997 is set for30 days. If it is examined with the basic legal principle, namely the principle of lex superior derogat lex inferior, there is also a clear devitation from this principle. Legal uncertainly on the principle of publicity is even clearer if it is reviewed based on the principles of legal certainly that must be contained for a certain rule. There are some elements which cannot be fullfilled by Permen ATR/Ka. BPN Number 8 of 2018 so that in daily practice in society still problems can be found in this publicity principle. The conclusion of this paper is first, the principle of publicity of the PTSL program does not meet the principle of legal certainly. Second, there are two legal actions that can be dealt with by the public if they have objections due to the issuance of the PTSL certifivcate. Third, the Goverment needs to synchronize/ harmonize Permen ATR/Ka. BPN number 6 of 2018 in order to guarantee legal certainly to holders of land rights.]]>
<![CDATA[Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi ]]>
<![CDATA[Firman Floranta Adonara]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 1 No 2: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.161 KB)
|
DOI: 10.19184/jik.v1i2.23599
<![CDATA[Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memberikan perubahan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dimana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung menjadi dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memberikan kewenangan baru kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 terkait bentuk perjanjian perkawinan dalam bentuk perjanjian tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan seringkali salah dimaknai sebagai akta autentik, sehingga terjadi ketidaharminisan peraturan pelaksanaan terkait dengan bentuk dari perjanjian perkawinan.]]>
<![CDATA[Pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Dinilai Cacat Hukum Oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional ]]>
<![CDATA[Mochamad Icksan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 3 No 2: November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (145.238 KB)
|
DOI: 10.19184/jik.v3i2.36441
<![CDATA[Certificates through the registration was not just watching it in the procedure. An appIication in issuing certificates is not enough if onIy anaIyzed by whether the appIicants quaIify, the request has been announced. PhysicaIIy examined, measured, the production of fatwa and others which are procedure, but to be assessed in terms of the Iaw. An appIication can be assessed according to the Iaws of worthy feasibIe to be processed, when the subject of appIicants to prove in the Iaw that he is entitIed to by the Iand. An assessment of the kind done by officiaIs of the petition / the Iand office, is in terms of the acts of the Iands to concerned IegaIIy and accountabIe.This is where necessary civiI aspects. Iand registration in Indonesia in the era of gIobaIization now is very important as a guarantee of IegaI certainty ensured that not onIy intended. This reasearch used normative juridical method, with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials, which are collected by the method of literature study and analyzed by the method of deductive analysis. PPAT deed that was canceled by the court, there is one aspect that causes defects in the deed, so that the deed can become a degraded deed or a private deed, even null and void by law. The cancellation of a PPAT deed is caused by an error or negligence of the parties who mutually bind themselves to the deed fulfilling the element of an unlawful act, the existence of this provision is a form of legal certainty provided by the Civil Code. KEYWORDS: Legal certainty, Cancellation of PPAT’s Deed, National Land Office]]>
<![CDATA[Kontruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris ]]>
<![CDATA[Misbah Imam Soleh Hadi]]>;
<![CDATA[Bayu Indra Permana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 3 No 1: May 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.399 KB)
|
DOI: 10.19184/jik.v3i1.34912
<![CDATA[Tax as a source of state revenue play an important role in the life of the state, especially in development, so taxpayers in carrying out their obligations must be given definite legal guarantees by the state. However, this is not reflected in the regulation on the exemption of income tax on the transfer of land rights by sharing rights with inheritance, because the heirs must continue to pay income tax, so they are burdened with double taxes. This is because the regulations in the law and its implementing regulations do not provide firm legal certainty, therefore, to overcome these problems, it is important to find an ideal legal construction in setting the income tax exemption. This study uses a normative juridical method, with a legal approach and a conceptual approach. The results of the research carried out are that there is a vagueness of norms in the regulation of income tax exemption in inheritance, besides that there is also a gap in norms related to the criteria for acceptance and rejection of applications for the issuance of SKB PPh. So that the author provides an option for future arrangements related to the exemption of income tax on the transfer of land rights in inheritance, especially the distribution of joint rights, which is expected to provide benefits and a sense of justice for the heirs. KEYWORDS: Legal Certainly, Income Tax, Transfer of Land Rights, Inheritance.]]>
<![CDATA[Covid 19 Sebagai Force Majeure untuk Menunda Pelaksanaan Kontrak yang Termuat dalam Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Mahardhika Gilang Aditya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 2 No 1: May 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4159.003 KB)
|
DOI: 10.19184/jik.v2i1.23419
<![CDATA[Corona Virus Disease (Covid 19) has a significant impact on all aspects of human life. One of the aspects affected by Covid 19 is the business sector, especially in contract implementation. A Contract is an agreement made or agreed upon by the parties in writing. An agreement exists because of an act committed between one or more people against one or more people who bind themselves to each other. So that this event creates a legal relationship between the parties, which includes rights and obligations. In a contract, there is usually a clause or arrangement related to a forced condition or what is known as a force majeure (overmacht). The regulation relating to force majeure exists because to protect the debtor when in the execution of the contract contained in the notariil deed, the debtor in carrying out his obligations to the creditor occurs an event that is beyond the power of the party concerned. Force majeure can be categorized as earthquakes, floods, landslides, wars, fires, military coups, embargoes, epidemics, and so on. During the corona pandemic that is currently sweeping all parts of the world certainly has an impact on the implementation of a contract. Therefore, further explanation is needed regarding the impact of Covid 19 as force majeure to delay implementation of the contracts contained in the notarial needed. KEYWORDS: Covid 19, Contract, Force Majeure, Notarial Deed.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak ]]>
<![CDATA[Moh. Ali]]>;
<![CDATA[Nurin Dyasti Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 1 No 1: May 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Jember, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.096 KB)
|
DOI: 10.19184/jik.v1i1.18234
<![CDATA[Pembagian harta bersama tidak hanya dapat diajukan setelah adanya putusan cerai talak tetapi juga dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak. Pembagian harta bersama yang diajukan oleh istri bersamaan dengan permohonan cerai talak menimbulkan beberapa permasalahan yakni istri tidak dapat melakukan eksekusi atas pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan suami keberatan atas Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan Pembagian harta bersama dengan alasan tidak memberikan rasa kedilan bagi suami. Dari hal tersebut memunculkan konflik norma antara Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam mengenai sita harta bersama. Mengingat landasan penerapan sita harta bersama dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak dilaksanakannya pengucapan ikrar talak oleh Pemohon tidak menyebabkan putusan menjadi batal, tetapi hak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur. Contoh perkara yang dapat dianalisis yakni pada Putusan Pengadilan Agama Jember dengan perkara Nomor : 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Slawi dengan perkara Nomor : 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw.]]>
