Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berkelanjutan (Studi Kasus : BP2JK Lampung) ASNAL DIANSYAH; S Ediyanto; S Bahri
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, disingkat Perpres 16/2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disingkat PBJP, telah menyatakan beberapa tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disingkat PBJP. Salah satu tujuan PBJP adalah mendorong pengadaan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perpres 16/2018 menyatakan bahwa PBJP harus dilaksanakan berkelanjutan atau sustainability procurement. Dalam masa persiapan, Pengadaan Berkelanjutan harus menetapkan spesifikasi pengadaan, estimasi harga perkiraan sendiri (HPS), kriteria evaluasi dan rancangan kontrak yang mendukung terlaksananya Pengadaan Berkelanjutan. Spesifikasi barang/jasa harus memasukan kriteria yang relevan terkait dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Sebagai contoh adanya persyaratan minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk pengadaan barang, persyaratan untuk membeli bahan baku dari pengusaha kecil di sekitar wilayah pekerjaan, atau adanya sertifikat eco-labelling pada pengadaan furniture kantor. Harga barang/jasa yang mendukung Pengadaan Berkelanjutan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang/jasa yang tidak mendukung Pengadaan Berkelanjutan. Oleh sebab itu harus dipertimbangkan penggunaan indikator biaya yang lain, seperti Life Cycle Costing (LCC). Proses Pengadaan Berkelanjutan mendapatkan indikator implementasi dari sisi pengguna serta indikator kesiapan serta kinerja penyedia dalam transaksi Pengadaan Berkelanjutan. Secara keseluruhan terlihat manfaat besar yang akan dirasakan karena kegiatan pengadaan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi pelaksana namun juga berkontribusi dalam peningkatan ekonomi, minimalisasi dampak sosial dan dampak lingkungan. Namun risiko dan peluang implementasi Pengadaan Berkelanjutan juga sangat besar. Sehingga kapasitas kita dalam menjalankan Pengadaan Berkelanjutan harus dimulai dan terus dibangun.

Implementasi Program Hunian Hijau Masyarakat dalam Penurunan Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kelurahan Gulak Galik, Kelurahan Rajabasa Jaya, dan Kelurahan Gedung Pakuon) Eva Riana
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Program Hunian Hijau Masyarakat (H2M) adalah program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Lampung guna mendukung pemenuhan target RPJMD 2019 – 2024. Salah satu targetnya adalah persentase jumlah kawasan kumuh di Provinsi Lampung yang tertangani yaitu menurunkan luas kawasan kumuh dari 33,80% di tahun 2019 yang sudah tertangani menjadi 46,65% di tahun 2024. Program H2M dilaksanakan sebagai bentuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian berbasis lingkungan dengan mengedepankan konsep “Kampung Hijau” berorientasi pada ketersediaan infrastruktur lingkungan hunian serta mendukung ketahanan pangan masyarakat. Dengan program ini diharapkan terdapat peningkatan akses pelayanan dasar dan infrastruktur di kawasan permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman yang produktif, berkelanjutan dan tentu layak huni. Keberadaan Program H2M berperan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh untuk berkolaborasi dengan para pemangku kebijakan sebagai upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kehidupan yang berkelanjutan sesuai dengan indikator kawasan kumuh yaitu kualitas jalan lingkungan, bangunan gedung, ketersediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air, ruang terbuka yang bersifat publik dan pengamanan dari bencana kebakaran. Keberadaan Kota Bandar Lampung sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan Provinsi Lampung juga mengalami permasalahan permukiman kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 165/IV.01/HK/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2021, masih terdapat 297,25 Ha kawasan kumuh yang belum tertangani, tersebar di 13 kecamatan dan 30 kelurahan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, Program H2M telah berhasil menyumbang pengurangan kumuh di Kota Bandar Lampung sebanyak 6,77% dengan sebaran keberhasilan pada Kelurahan Gulak Galik sebesar 0,34%, Kelurahan Rajabasa Jaya sebesar 0,12% dan Kelurahan Gedung Pakuon sebesar 6,31%.

PENGELOLAAN KELOMPOK PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM DAN SANITASI (KPSPAMS) SUMBER WAY BAKAK DESA KELAWI KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN banu palaka; Sri Waluyo; Aleksander Purba
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Dalam rangka mencapai tujuan Amanat Penyelanggaraan Infrastruktur Permukiman 2022-2024 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya maka setiap daerah didorong untuk secara swakelola menyediakan sarana dan prasarana Air Minum dan Sanitasi dengan bimbingan dari pemerintah sesuai dalam keberlanjutan pelayanan kebutuhan air minum dan sanitasi di desa. Dusun Way Bakak merupakan salah satu dusun di Desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan merupakan lokasi Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) Sumber Way Bakak yang didirikan pada tahun 2017. Sejak didirikan terdapat pertumbuhan pelanggan sebesar rata-rata 71 % per tahunnya. Untuk menjamin keberlangsungan Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) maka perlu diambil Langkah-langkah strategis untuk mengembangkan Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) menjadi sebuah Lembaga non profit yang profesional.

Penanggulangan Banjir Kota Pangkal Pinang melalui Pemeliharaan Kolong Gudang Padi Agus Saputra; Fajar Nugraha Saefullah
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Kolong Gudang Padi dibangun pada tahun 2015 untuk mengendalikan limpasan permukaan di Kelurahan Pasar Padi kecamatan Girimaya yang diakibatkan oleh permukiman di sekitarnya. Adapun catchment area Kolong Gudang Padi memiliki luas 1,67 km2 dengan kemiringan lereng <25%. Isu yang saat ini terjadi pada Kolong Gudang Padi adalah sedimentasi yang telah mencapai 3 meter dari dasar Kolong sehingga mengurangi volume tampungan maksimum Kolong Gudang Padi. Hal ini berpotensi menyebabkan terganggunya fungsi Kolong Gudang Padi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pada kondisi pasca pembangunan Kolong Gudang Padi mampu menampung secara keseluruhan debit limpasan dengan debit puncak limpasan yang masuk ke Kolong Gudang Padi 12,6 m3/s muka air Kolong Gudang Padi maksimum berada di elevasi +7,5 m dan tidak menyebabkan aliran keluar Kolong. Sementara itu pada kondisi eksisting, elevasi maksimum muka air Kolong Gudang Padi adalah +10,3 m sehingga melimpas dengan debit puncak outflow adalah 1,5 m3/s. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya disfungsi Kolong Gudang Padi diperlukan pemeliharaan pada Kolong Gudang Padi secara menyeluruh sehingga dapat mengembalikan fungsi Kolong Gudang Padi. Pemeliharaan berupa pengerukan sedimen yang dilakukan dengan menggunakan 2 unit excavator log arm, 1 unit excavator standar, dan 1 unit dump truck untuk mengangkut material hasil galian ke disposal area. Seluruh rangkaian pekerjaan yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan pada Kolong Gudang Padi membutuhkan dana sebesar Rp 3.873.787.671,04.

Analisis Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung Farokie
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Air merupakan salah satu sumber penghidupan yang paling vital bagi semua mahluk hidup di bumi dalam kehidupan ekonomi modern, air memiliki peranan besar sebagai parameter keseimbangan lingkungan. Penelitian ini mengambil tempat di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan air bersih dengan proyeksi kebutuhan 20 tahun yang akan datang. Proyeksi penduduk kabupaten dan kota dilakukan untuk menghitung besarnya kebutuhan air di Provinsi Lampung, yang ditentukan oleh jumlah konsumen berdasarkan data penduduk yang ada untuk memperkirakan berapa kebutuhan air bersih dimasa 20 tahun yang akan datang menggunakan data awal penduduk pada tahun 2021, sehingga Provinsi Lampung dapat mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk memproduksi air bersih kabupaten dan kota dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Berdasarkan hasil penelitian secara umum neraca air di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung mengalami defisit yang dominan, di mana berdasarkan hasil proyeksi 20 tahun, ketersediaan air terpasang saat ini tidak mencukup untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan dating. Kabupaten dengan defisit air terbesar yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan deficit terendah berada di Kota Metro. Hasil analisis juga disajikan dalam bentuk grafis untuk mengidentifikasi kabupaten dan kota yang membutuhkan air paling besar di Provinsi Lampung secara spasial.

Analisa Kebutuhan Casing untuk Pekerjaan Bore Pile Pada Penanganan Longsoran Deden Lesmana
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Longsoran atau tanah longsor secara umum merupakan berpindahnya material lereng berupa bebatun atau tanah ke bawah atau keluar dari pembentuk lereng longsor merupakan gerakan massa tanah di sepanjang bidang longsoran. Gerakan massa tanah sendiri merupakan bergerak material jatuh ke bawah mengikuti arah kemiringan lereng. Proses gerakan massa yaitu pindahnya suatu massa tanah dan batuan akibat gaya pendorong dari gaya gravitasi. Penanganan longsoran salah satunya dengan proteksi dinding / retaining wall dengan pondasi bore pile. Pondasi bore pile adalah tiang pondasi dalam yang berbentuk tabung, yaitu berfungsi meneruskan beban struktur bangunan diatasnya dari permukaan tanah sampai lapisan tanah keras di bawahnya. Pondasi bore pile memiliki fungsi yang sama dengan pondasi tiang pancang atau pondasi dalam lainnya. Perbedaan di antara keduanya adalah pada cara pelaksanaan pengerjaanya. Pelaksanaan Pondasi Bor pile dimulai dari pembuatan lubang di tanah dengan cara tanah di bor terlebih dahulu kemudian penginstalasan besi tulangan ke dalam lubang yang dilanjutkan dengan pengecoran bore pile. Apabila tanah mengandung air, maka dibutuhkan pipa besi atau yang biasa disebut dengan temporary casing untuk menahan dinding lubang agar tidak terjadi kelongsoran, dan pipa ini akan dikeluarkan pada waktu pengecoran beton.

Pemilihan Jenis Perkerasan Pada Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan Dr. Sutomo Kota Metro) Susanto
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Era digitalisasi yang menyebabkan teknologi informasi berkembang secara cepat. Informasi dapat diperoleh secara mudah, cepat serta bisa disebarluaskan secara luas dengan menggunakan teknologi digital. Di bidang transportasi, khususnya pada pengaturan angkutan penyeberangan antar pulau menggunakan kapal laut, pemanfaatan teknologi informasi mempunyai peran penting dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasional dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Maka dari itu diperlukan suatu yang mampu mengawasi kepadatan, membantu petugas mengendalikan arus masuk penumpang/kendaraan (yang akan diserap/diangkut oleh kapal), serta mampu memberikan informasi mengenai kondisi pelabuhan secara real time pada calon penumpang/kendaraan yang belum sampai ke pelabuhan agar mereka bisa menghindari waktu-waktu padat atau memilih waktu yang tepat untuk memasuki pelabuhan Bakauheni.

Metode Pelaksanaan Konstruksi Baja pada Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Budaya Kabupaten Lampung Barat FERRY AJIANSYAH
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Perkembangan struktur bangunan dalam era globalisasi dan modernisasi dapat dirasakan pesatnya. Material bangunan gedung, menara, jembatan, perkantoran, hotel, dan bangunan lainnya pada umumnya terbuat dari gabungan bahan baja dan beton. Proses pembangunan digunakan pada saat konstruksi. Penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil metode pekerjaan dalam konstruksi baja. Metode pelaksanaan satu proyek konstruksi baja menuntut adanya suatu sistem pengawasan dan analisis dimana bisa memberikan hasil dan masukan pada tahap awal mengenai pertumbuhan biaya proyek sehingga dapat memberikan gambaran apakah proyek dapat menguntungkan pihak pelaksana atau sebaliknya. Pengendalian dan pengawasn proyek bertujuan untuk mengendalikan proses pelaksanaan proyek sejak awal dimulainya pembangunan hingga selesainya proyek terlaksana sesuai waktu, mutu yang telah direncanakan. Penerapan metode pelaksanaan konstruksi baja digunakan sebagai salah satu alat kendali dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Tolak ukur atau acuan pengukuran analisis adalah metode pelaksanaan, Studi kasus dilakukan pada pembangunan Gedung Budaya Kabupaten Lampung Barat..Hasil yang diperoleh dari penggunaan metode pekerjaan konstruksi baja berdasarkan hasil pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi baja, dan proses pengawasan pekerjaan.

Value Engineering untuk Beautifikasi Ruang Bawah Flyover pada Pembangunan Flyover Simpang Jam (Laluan Madani) Fachmi Fajar Kurniawan; Irza Sukmana; Sri Waluyo
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Ruang yang berada di bawah flyover atau yang umum disebut kolong jembatan, dalam beberapa kasus di Indonesia, sering beralih fungsi dari area tidak termanfaatkan menjadi kawasan kotor atau kumuh karena adanya aksi vandalisme, mural dan hunian tuna wisma, sehingga diperlukan penataan untuk memperindah area tersebut yang dapat memberi nilai tambah dengan menerapkan sentuhan arsitektural, seni dan budaya serta lansekap yang spesifik, selain itu juga dapat memberikan efek psikologis kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keindahan, karena ruang bawah flyover telah menjadi bagian yang berharga terutama bagi masyarakat setempat. Salah satu penataan/beautifikasi ruang bawah flyover di Indonesia terdapat pada kegiatan pembangunan flyover Simpang Jam (Laluan Madani) di Kota Batam, dimana lokasi Pulau Batam yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia menjadikan pembangunan Infrastruktur di kota ini menjadi salah satu representasi infrastruktur di Indonesia. Kebutuhan biaya untuk penataan ruang bawah flyover yang tidak teralokasi dalam kegiatan proyek pembangunan menjadi permasalahan tersendiri, dibutuhkan pengelolaan biaya proyek menggunakan metode Value Engineer pada pekerjaan perkerasan, struktur dan bangunan pelengkap/pekerjaan minor. Penghematan biaya proyek yang diperoleh dari penerapan Value Engineer untuk dialokasikan ke pekerjaan penataan ruang bawah flyover adalah sebesar Rp. 2.826.914.809,29 atau sebesar 1,66% dari nilai kontrak. Bagaimanapun, penerapan kearifan lokal pada ornament Melayu untuk beautifikasi flyover ini juga menambah nilai tersediri bagi proyek ini.

Studi Potensi Air Permukaan untuk Irigasi Kabupaten Pringsewu dan Pesawaran Firdy Hamzah; Dikpride Despa
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Studi potensi air permukaan dilakukan di Kabupaten Pringsewu dan Pesawaran untuk dapat memetakan potensi air permukaan berupa sungai untuk irigasi. Untuk kebutuhan tersebut maka diperlukan Studi Potensi Air Permukaan untuk Irigasi di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran. Selain memetakan potensi air permukaan, dilakukan peninjauan apabila dimungkinkan pembangunan daerah irigasi baru pada Kabupaten Pringsewu dan Pesawaran. Data yang dipakai dalam kajian ini meliputi data DEM, peta tutupan lahan, dan data hidrologi berupa curah hujan dan data klimatologi. Data DEM akan digunakan untuk analisis spasial untuk mendapatkan luasan das, sedangkan data tutupan lahan dan hidrologi digunakan sebagai analisis debit andalan. Hasil analisis didapatkan sebanyak 31 potensi Sungai. Pada analisis kebutuhan air tanaman menunjukkan bahwa pada bulan Juli sampai Oktober tidak ada pengambilan air, sehingga berakibat hampir semua DAS pada periode tersebut terjadi surplus air. Terdapat lima sungai yang mengalami kekurangan air pada Bulan Mei s.d Desember yaitu Way Sukamarga, Way Manak Hulu, Way Manak Hilir, Way Kububatu, dan Way Gambang. Luas areal potensi untuk lahan irigasi didasarkan pada analsis GIS terhadap Peta Tutupan Lahan dengan luas areal potensi di Kabupaten Pringsewu sebesar 19279.451 Ha dan Kabupaten Pesawaran sebesar 28475.116 Ha.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Gigih Forda Nama

Contact Email
gigih@eng.unila.ac.id

Phone
+6285289774152

Journal Mail Official
snip@eng.unila.ac.id

Editorial Address
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung Rectorat Building

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Gigih Forda Nama

Contact Email gigih@eng.unila.ac.id

Phone +6285289774152

Journal Mail Official snip@eng.unila.ac.id

Editorial Address Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung Rectorat Building

Location Kota bandar lampung, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Gigih Forda Nama

Contact Email
gigih@eng.unila.ac.id

Phone
+6285289774152

Journal Mail Official
snip@eng.unila.ac.id

Editorial Address
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung Rectorat Building

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA