cover
Contact Name
Gigih Forda Nama
Contact Email
gigih@eng.unila.ac.id
Phone
+6285289774152
Journal Mail Official
snip@eng.unila.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung Rectorat Building
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : 28285794     DOI : https://doi.org/10.23960/snip.v1i1.100
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) diselenggarakan oleh Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) Universitas Lampung.
Articles 299 Documents
Analisis Persepsi Penerima Program Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) Provinsi Lampung (Studi Kasus di Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara) Siti Fatimah; Herry Wardono; Irza Sukmana
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.298 KB) | DOI: 10.23960/snip.v2i1.64

Abstract

Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) merupakan fasilitas dari pemerintah Provinsi Lampung berupa stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan Program BSMS dan untuk melihat hasilnya dari segi keamanan dan standar struktur rumah layak huni penerima bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Pelaksanaan BSMS dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan pemberian stimulan berupa prasarana, sarana dan utilitas. Salah satu desa yang menjadi sasaran program BSMS adalah Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada penerima manfaat program BSMS. Hasil penelitian menunjukkan angka persentase untuk evaluasi dengan indikator efektifitas sebesar 77,5 %, indikator efisiensi sebesar 70 %, indikator kecukupan sebesar 76 %, pemerataan sebesar 84%, responsif sebesar 90 %, indikator ketepatan sebesar 100 % serta indikator keamanan dan standar struktur sebesar 100 %.
Permasalahan Kelembagaan Pemanfaatan Bendungan Way Rarem untuk Kegiatan Budidaya Keramba Jaring Apung di Kabupaten Lampung Utara David Ashari; Tumijo
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.818 KB) | DOI: 10.23960/snip.v2i1.65

Abstract

Bendungan Way Rarem merupakan salah satu sumber daya air yang potensial untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Masifnya aktivitas kegiatan perikanan Keramba Jaring Apung (KJA) berdampak pada penurunan kualitas lingkungan di sekitar Bendungan Way Rarem.. Penelitian bertujuan untuk menganalisis permasalahan kelembagaan pemanfaatan Bendungan Way Rarem untuk kegiatan perikanan KJA di Kabupaten Lampung Utara. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang didukung oleh data hasil wawancara kepada pemerintah pusat dan daerah dan petani KJA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pemanfaatan Bendungan Way Rarem tidak berjalan baik dilihat dari aspek kebijakan, peran dan kewenangan, dan koordinasi stakeholder. Dari aspek kebijakan, terdapat tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak ada prosedur perizinan yang diberlakukan untuk kegiatan KJA, dan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan dan aturan pemanfaatan keramba kepada masyarakat maupun lembaga terkait. Dari aspek peran dan kewenangan, ada perubahan wewenang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sumber daya manusia untuk mengelola Bendungan Way Rarem kualitasnya masih rendah, dan aktivitas perikanan KJA yang tidak terkoordinir dengan baik. Dari aspek koordinasi, belum ada koordinasi langsung antar instansi yang terlibat dalam pemanfaatan waduk, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) sebagai wadah koordinasi belum berjalan dengan baik, dan adanya missing link antara pemerintah pusat (BBWS) dan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah sebagai otoritas perlu membuat suatu konsep kelembagaan dengan model hubungan integrated administrative system agar tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Pengaruh Pasir Pontianak Pada Variasi Komposisi Dengan Tambahan CTF – 9A hafizuddin
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.262 KB) | DOI: 10.23960/snip.v2i1.66

Abstract

Pasir merupakan salah satu material penting dalam pembuatan beton. Spesifikasi pasir yang dimiliki tentu sangat berkaitan erat dengan mutu beton yang akan dihasilkan. Secara umum kandungan lumpur di dalam pasir merupakan salah satu persyaratan penting dalam upaya menghasilkan mutu beton sesuai yang diharapkan (kadar lumpur < 5%). Di tengah kesulitan wika beton pabrik Bogor dalam melakukan pengadaan pasir di daerah jawa maka dilakukan upaya pengadaan yang di datangkan dari luar jawa yaitu Pontianak. Secara karakteristik pasir Pontianak gradasi, SSD, absorsi dan kadar lumpur masih memenuhi persyaratan, namun dari kandungan organik masih melebihi standar. Dengan data tersebut dilakukan penelitian untuk mencari komposisi yang paling optimal untuk dicampurkan dengan penggunaan pasir galunggung dan abu batu yang saat ini digunakan PPB Bogor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa komposisi 50% pasir ex-Pontianak dan 50% abu batu ex-Cigudeg merupakan komposisi yang paling optimal untuk mencapai mutu beton rencana dan menghasilkan visual yang baik. Selain itu, penggunaan additive CTF-9A juga diperlukan untuk meningkatkan daya lekat antar agregat yang berjalan lambat akibat adanya kadar organik pada material pasir.
Metode Tercepat Perbaikan Lantai Jembatan Irfin Lubis
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.244 KB) | DOI: 10.23960/snip.v2i1.67

Abstract

Jembatan Way Mesuji A terletak di ruas simpang pematang – pematang panggang merupakan Jembatan rangka yang dibuat pada tahun 1992 terdiri dari 3 bentang dan panjang jembatan 128 m. Jembatan Way Mesuji A mengalami kerusakan pada lantainya sepanjang 1 segmen pada akhir Juni 2019, diakibatkan oleh adanya 2 (dua) truk yang bermuatan overload. Melihat kejadian tersebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Bandar Lampung bergerak cepat untuk mempercepat perbaikan lantai jembatan tersebut agar arus lalu lintas segera pulih kembali. Pihak Kementerian PUPR dan BPJN XIX Bandar Lampung mengirimkan Tim untuk melakukan investigasi mengenai penyebab terjadinya keruntuhan lantai jembatan dan mencari metode tercepat perbaikan jembatan tersebut. Dari hasil investigasi dicari solusi penangan perbaikan yang membutuhkan waktu sedikit, agar arus lalu lintas dapat kembali normal. Metode yang dipilih untuk memenuhi harapan tersebut digunakan Precast Double Tee (PDT).
Peningkatan jaringan irigasi Cibaliung, Kabupaten Pandeglang (Rencana rehabilitasi pada tahun 2017) Dhody Darmady
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.211 KB) | DOI: 10.23960/snip.v2i1.68

Abstract

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai swasembada beras. Untuk itu, diperlukan upaya yang besar untuk meningkatkan produktivitas padi. Peran irigasi sangat penting untuk meningkatkan produksi padi. Sayangnya, saat ini sebanyak 7,2 juta hektar daerah irigasi dan setengah dari sarana irigasi yang ada memerlukan perbaikan. Untuk mencapai target swasembada, prioritas Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Daerah Irigasi Cibaliung dikembangkan oleh Proyek Irigasi Teluk Lada yang diawali dengan pekerjaan perencanaan pada tahun 1976 sedangkan pelaksanaan konstruksinya dimulai pada tahun anggaran 1978/1979. Sejak dioperasionalkannya jaringan irigasi akhir tahun 1989 kegiatan rehabilitasi besar-besaran belum pernah dilaksanakan, jaringan irigasi yang ada sudah banyak mengalami kerusakan hal ini disebabkan oleh alam (longsor), manusia, hewan maupun karena usia bangunan, kerusakan yang ada rata rata mencapai 50%. Pekerjaan rehabilitasi ini akan memberi manfaat bagi kelancaraan suplai air, meningkatkan luas dan intensitas tanam, dan meningkatkan produktifitas pertanian. Agar tujuan dari artikel ini dapat tercapai sesuai harapan, maka perlu peran serta Instansi terkait dan seluruh masyarakat petani dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, hingga pengaturan pola dan jadwal tanam sesuai yang direncanakan, serta penyuluhan yang intensif kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani.
Analisis Aktual Kompetensi.Kerja (Akk) Kelompok Petani Kecil (Kpk) Mengenai Pengenalan Gabungan Kpk Dan Persepsinya Terhadap Dinamika Dan Kerjasama. Gabungan Kpk Dalam Program. Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4k) Erhason Wafa
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.346 KB) | DOI: 10.23960/snip.v2i1.69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk. 1) Untuk mengetahui Aktual Kompetensi Kerja (AKK) tentang pengenalan gabungan KPK yang dicapai KPK Kenanga dan Sidodadi di Kecamatan Kromengan . Kabupaten Malang. 2) Untuk mengetahui Persepsi yang dicapai KPK Kenanga dan Sidodadi tentang dinamika dan kerjasama gabungan KPK di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. Penelitian ini dirancang menggimakan pendekatan kuantitatif dengam jenis penelitian deskriptif, dengan penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive) di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu kecamatan yang masuk dalam proyek pengembangan P4K di Jawa Timur.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota KPK yang ada di Desa Karangrejo, Kecamatan .Kromengan Kabupaten Malang. Penentuan menggunakan teknik purposive sampling yaitu 2 KPK yang ada di daerah tersebut yakni KPK Kenanga dan Sidodadi. Penentuan sampel penelitian adalah anggota KPK yang pilih dengan simple random sampling sebanyak 20 responden setelah sebelumnya dilakukan perhitungan sampel minimal Parel. Hasil penelitian, implikasi penelitian dan saran antara lain: 1.hasil pembahasan dapat kita ketahui bahwa Aktua Kompetensi Kerja (AKK) yang dicapai oleh anggota KPK Sidodadi dan Kenanga cukup mengetahui mengenai pengenalan gabungan KPK.2. Dapat kita ketahui bahwa persepsi yang anggota KPK tentang dinamika dan kerjasama bahwa persepsi seluruh anggota KP baik Kenanga dan Sidodadi cukup mengetahui mengenai Dinamika da Kerjasama Gabungan KPK artinya dengan persepsi tersebut kedua KPK bail Kenanga maupun Sidodadi sudah mengetahui dan siap menjadi gabungan KPK yang lebih besar.
Identifikasi penanggulangan wilayah kumuh tubaba terhadap kriteria kondisi jalan lingkungan. Alhadi Pratama Bintang
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.741 KB) | DOI: 10.23960/snip.v2i1.70

Abstract

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang masih dalam proses berkembang dalam banyak hal, salah satunya dalam bidang infrastuktur. Selaras dengan perkembangan infrastruktur di Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut, biasanya muncul persoalan baru seperti wilayah kumuh dan lain sebagainya. Wilayah kumuh merupakan persoalan pelik yang menjadi pekerjaan rumah wajib bagi pemerintah daerah setempat. Sehingga diperlukan identifikasi pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam rangka penanggulangan wilayah kumuh tersebut. Salah satu kriteria wilayah kumuh yaitu kriteria kondisi jalan lingkungan. Dalam studi ini, metode pengambilan keputusan yang digunakan merupakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Hal ini dikarenakan AHP merupakan suatu sistem pengambilan keputusan yang kompleks dengan membandingkan antar variabel yang disusun secara hierarki sehingga dapat diperoleh nilai prioritas dari tiap variabel tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi dengan cara wawancara dan penyebaran kuisioner kepada beberapa responden dengan kriteria khusus, diperoleh hasil prioritas penanggulangan wilayah kumuh terdapat pada Kelurahan Daya Murni dengan nilai bobot sebesar 0.730, diikuti Tiyuh Pulung kencana dengan nilai bobot sebesar 0.448 diperingkat kedua, selanjutnya Kelurahan Mulya Asri dengan nilai bobot sebesar 0.428, lalu Kelurahan Panaragan Jaya dengan nilai bobot sebesar 0.201, kemudian Tiyuh Menggala Mas dengan nilai bobot sebesar 0.108 dan Tiyuh Bandar Dewa diurutan akhir dengan nilai bobot sebesar 0.086.
Preferensi Masyarakat Terhadap PDAM di Hinterland Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kab. Pesawaran pada Kec. Tegineneng dan Kec. Teluk Pandan; Kab. Lampung Selatan pada Kec. Natar, Kec. Tanjung Bintang dan Kec. Jati Agung) August Riko Suryahana Adipati; Aleksander Purba; Suharno
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.743 KB) | DOI: 10.23960/snip.v2i1.73

Abstract

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung setiap tahun terus menerus mengalami pertambahan. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2021, Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk sebesar 1.166.066 jiwa. Dengan kondisi kepadatan penduduk mencapai 6.361,17 jiwa/km2 sehingga akan mempengaruhi wilayah berbatasan Kota Bandar Lampung seperti Kec. Tegineneng, Kec. Teluk Pandan, Kec. Natar, Kec. Tanjung Bintang,dan Kec. Jati Agung. Namun untuk sungai yang terdekat dengan wilayah kecamatan adalah Sungai Way Sekampung. Sungai Way Sekampung diharapkan mampu memasok sumber air baku bagi wilayah kecamatan ke PDAM sebagai bentuk supply air di wilayah tersebut. Sehingga demand air yang dibutuhkan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Untuk saat ini, wilayah tersebut sudah terlayani oleh PDAM. Namun belum mencapai target yaitu 100% pelayanan di wilayah studi. Dengan begitu pentingnya kebutuhan air, maka penelitian ini akan melihat preferensi masyarakat di wilayah sekitar Kota Bandar Lampung terhadap pemanfaatan PDAM sebagai perusahaan air daerah sehingga penelitian ini akan mengetahui persentase pemanfaatan PDAM di wilayah studi. Penelitian menggunakan variabel sumber air yang digunakan masyarakat, kemauan masyarakat menyambung PDAM, kepuasan masyarakat menggunakan sumber air yang ada, dan kemampuan masyarakat membayar PDAM. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan hasil yaitu sumber air yang digunakan masyarakat di wilayah studi adalah air dari sumur hanya 7% di Kec. Teluk Pandan yang menggunakan sumber air selain sumur. Tingkat preferensi masyarakat dalam kemauan menyambung PDAM tertinggi berada di Kec. Tegineneng, dan kemauan menyambung PDAM terendah berada di Kec. Tanjung Bintang sebesar 14%. Tingkat preferensi masyarakat dalam kepuasan terhadap sumber air merasa sudah cukup dan mudah didapatkan yaitu berada di Kec. Tanjung Bintang, serta sumber air mudah tetapi sulit mendapatkannya berada di Kec.Jati Agung. Tingkat preferensi masyarakat dalam membayar PDAM yaitu berkisar Rp. 3.000,- sampai Rp. 5.000,-
Analisis Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berkelanjutan (Studi Kasus : BP2JK Lampung) Satria Ediyanto; Asnal Diansyah; Syamsul Bahri
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.667 KB) | DOI: 10.23960/snip.v2i1.74

Abstract

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, disingkat Perpres 16/2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disingkat PBJP, telah menyatakan beberapa tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disingkat PBJP. Salah satu tujuan PBJP adalah mendorong pengadaan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perpres 16/2018 menyatakan bahwa PBJP harus dilaksanakan berkelanjutan atau sustainability procurement. Dalam masa persiapan, Pengadaan Berkelanjutan harus menetapkan spesifikasi pengadaan, estimasi harga (HPS), kriteria evaluasi dan rancangan kontrak yang mendukung terlaksananya Pengadaan Berkelanjutan. Spesifikasi barang/jasa harus memasukan kriteria yang relevan terkait dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Sebagai contoh adanya persyaratan minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk pengadaan barang, persyaratan untuk membeli bahan baku dari pengusaha kecil di sekitar wilayah pekerjaan, atau adanya sertifikat eco-labelling pada pengadaan furniture kantor. Harga barang/jasa yang mendukung Pengadaan Berkelanjutan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang/jasa yang tidak mendukung Pengadaan Berkelanjutan. Oleh sebab itu harus dipertimbangkan penggunaan indikator biaya yang lain, seperti Life Cycle Costing (LCC). Proses Pengadaan Berkelanjutan mendapatkan indikator implementasi dari sisi pengguna serta indikator kesiapan serta kinerja penyedia dalam transaksi Pengadaan Berkelanjutan. Secara keseluruhan terlihat manfaat besar yang akan dirasakan karena kegiatan pengadaan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi pelaksana namun juga berkontribusi dalam peningkatan ekonomi, minimalisasi dampak sosial dan dampak lingkungan. Namun risiko dan peluang implementasi Pengadaan Berkelanjutan juga sangat besar. Sehingga kapasitas kita dalam menjalankan Pengadaan Berkelanjutan harus dimulai dan terus dibangun.
Implementasi Plat Penahan Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) untuk Meningkatkan Siklus Produksi Tanpa Steam Farli Aldian Hasanuddin; Aleksander Purba; Trisya Septiana
Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) Vol. 2 No. 1 (2022): Prosiding SNIP Vol.2 No.1
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.854 KB) | DOI: 10.23960/snip.v2i1.75

Abstract

Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) merupakan salah satu produk standar yang dimiliki olehWIKA Beton. Produk CCSP berfungsi sebagai dinding penahan tanah yang digunakan pada strukturpondasi ataupun tepi sungai/lereng tebing. Saat ini, permintaan pasar terkait produk CCSP sangat tinggi,namun jalur produksi belum dapat memenuhi permintaan pasar karena utilitas jalur yang rendah.Permintaan produk CCSP yang tinggi menjadi peluang bagi WIKA Beton untuk mengelola metode produksibaru yang lebih efektif dan efisien. Implementasi plat penahan pada CCSP bertujuan untuk meningkatkansiklus produksi tanpa steam. Penggunaan plat penahan adalah sebuah solusi karena endplate penahanmampu menahan gaya prestress yang terjadi saat proses release sehingga produk tidak langsungmendapatkan beban kerja tetapi ditahan oleh endplate penahan. Konsep ini membuat persyaratan untukrelease produk berdasarkan mutu beton tidak diperlukan lagi dan dapat mereduksi waktu curing produk.Dengan penggunaan endplate penahan, siklus produksi meningkat dari 10 siklus/minggu menjadi 14siklus/minggu. Selain itu, sisi produktifitas SDM juga mengalami peningkatan dari 6.1 m3/org/minggumenjadi 7.3 m3/org/minggu atau sebesar 20%.

Page 4 of 30 | Total Record : 299