MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Fokus keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 4 (2022): November 2022"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM TRIPLE UNTUNG PLUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (PPPD) KOTA BANDUNG I PAJAJARAN ]]>
<![CDATA[Reni Yulianty]]>;
<![CDATA[Engkus]]>;
<![CDATA[Wawan Setiawan Abdillah]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.186 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2716
<![CDATA[Sebuah wabah virus Covid-19 sedang melanda dunia yang berdampak terhadap semua sektor, salah satunya adalah sektor perekonomian. Dampak terjadi terhadap kegiatan perekonomian masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena adanya pembatasan aktivitas yang membuat sektor usaha tidak berjalan dengan baik. Menurunnya pendapatan akibat pandemi Covid-19 membuat masyarakat kesulitan dalam membayar kewajiban pajaknya, sehingga menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdampak kepada pemasukan negara dari sektor perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dan nilai besaran pengaruh efektivitas program Triple Untung Plus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada pusat pengelolaan pendapatan daerah (PPPD) Kota Bandung I Pajajaran yang dilatarbelakangi pada masa pandemi Covid-19. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik accidental sampling dengan jumlah sampel 100 responden. Dengan hasil menunjukkan bahwa efektivitas program Triple Untung Plus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh nilai 32,2%. Dan berdasarkan perolehan hasil kuesioner penelitian 35% Wajib Pajak kendaraan bermotor menganggap program Triple Untung Plus efektif terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAM PONDOK KURASI ]]>
<![CDATA[Gita Rania]]>;
<![CDATA[Ananta Prathama]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.451 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2722
<![CDATA[Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berinisiasi untuk semakin mendorong perluasan UMKM di wilayah Jawa Timur melalui peluncuran Program Pondok Kurasi, dengan tujuan untuk mendorong digitalisasi (onboarding) bagi UMKM Offline serta mendorong National branding untuk produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Program Pondok Kurasi menunjukkan perannya sebagai fasilitator atas Program Pondok Kurasi dalam memberdayakan pelaku UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Kurasi belum berhasil memberdayakan UMKM batik melalui Program Pondok Kurasi. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi perencanaan dapat mengidentifikasi potensi pelaku usaha, menganalisis kebutuhan pelaku usaha serta dapat merancang program sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Kemudian dari sisi pelaksanaan telah memberikan pelatihan-pelatihan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan pelaku usaha. Namun dari sisi hasil masih belum memenuhi hasil yang diinginkan oleh pelaku usaha. Sedangkan dari sisi evaluasi telah memenuhi monitoring dan evaluasi yang baik dengan memberikan pendampingan serta pelaksanaan evaluasi berkala setiap triwulan.]]>
<![CDATA[PENGARUH E-OFFICE DAN SISTEM TATA KELOLA PERSURATAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Inas Khairunnisa]]>;
<![CDATA[abdu roni]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.966 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2819
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh electronic office dan sistem tata kelola persuratan terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini melibatkan 63 responden dari pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatandengan metode Regresi Linier Berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Electronic Office berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai sedangkan, variabel sistem tata kelola persuratan tidak berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai secara parsial. Secara simultan, Electronic Office dan Sistem Tata Kelola Persuratan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai. Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi instansi lain yang belum menggunakan electronic office untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS REGULASI HUKUM PROGRAM KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Karmila Fitri Yana]]>;
<![CDATA[Lailatul Mu’arofah]]>;
<![CDATA[Inayatur Robbaniyah]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.363 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2837
<![CDATA[Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang terjadi dibawah usia 18 tahun. Artikel ini menguraikan aspek hukum wajib belajar sebagai alat yang kuat untuk terhindar dari perkawinan anak. Indonesia memiliki kebijakan wajib belajar 9 tahun yang diatur dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian ditingkatkan masa waktu menduduki pendidikan menjadi 12 tahun melalui “Program Indonesia Pintar” yang merupakan janji politik era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis secara normative kualitatif. Hasil penelitian bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum yang kuat terkait peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, dalam kaitannya untuk megentaskan perkawinan bawah umur, wajib belajar baru mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan batas usia perkawinan bagi perempuan namun belum cukup untuk mengentaskan perkawinan bawah umur keseluruhan karena diketahui banyaknya pelangsungan perkawinan terjadi pada anak rentan usia 16-17 tahun. Terkait dengan masih banyaknya perkawinan bawah umur di Indonesia yang terjadi maka perlu didukung dengan dibuat aturan hukum yang mengatur peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, sehingga adanya kebijakan yang mewajibkan seorang anak untuk menyelesaikan pendidikannya sampai dengan usia 18 tahun.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Silvi Fitria]]>;
<![CDATA[Khaerul Umam]]>;
<![CDATA[Ai Siti Farida]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1290.733 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2853
<![CDATA[This study aims to determine whether there is an effect of the administration of regional property on the quality of the financial statements of Bappelitbangda Bandung Regency. Mahmudi stated that financial reports will be of high quality if they have the following characteristics: 1) relevant; 2) reliable; 3) comparable; and 4) understandable. In this study, the researcher used a quantitative approach with data sources coming from primary and secondary sources. Data collection techniques used by researchers are through observation, questionnaires and literature study. To support the research analysis, the researcher used descriptive statistics with the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) program test tool. This study concludes that there is an influence on the administration of regional property on the financial quality of Bappelitbangda Bandung Regency. Through R square which shows the independent variable administration has a positive but not significant effect on the quality of financial reports, while the rest is influenced by other variables that were not investigated in this study.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR ]]>
<![CDATA[Sri Lestari]]>;
<![CDATA[Roy Valiant Salomo]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.781 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2854
<![CDATA[Manajemen Kinerja terdiri dari kegiatan perencanaan kierja, dilanjutkan dengan pengukuran kinerja, kemudian pengajuan laporan hasil kinerja untuk pengambilan keputusan. Manajemen Kinerja diterapkan di Indonesia melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sejak tahun 1999. Dengan diterapkannya otonomi daerah pada periode yang sama, implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik pada pemerintah daerah menjadi semakin penting. Penelitian ini meninjau khasanah penelitian tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dilakukan di Indonesia dan di dunia. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari kata kunci yang terkait dengan pemerintah daerah dan pengelolaan kinerja di jurnal terindeks Scopus dan google scholar. Penelitian ini menemukan bahwa khasanah penelitian tentang pengelolaan kinerja pada pemerintah daerah yang dilakukan di Indonesia berkembang sangat pesat dalam 10 tahun terakhir. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja terletak pada kualitas sumber daya manusia dan kapasitas organisasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan komitmen pimpinan dan tekanan kelembagaan eksternal baik dari legislatif maupun partisipasi publik.]]>
<![CDATA[EVALUASI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PONOROGO ]]>
<![CDATA[Jesica Destalies Primasari Pamadi]]>;
<![CDATA[Dian Suluh Kusuma Dewi]]>;
<![CDATA[Ekapti Wahjuni Dj]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.077 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2855
<![CDATA[Pelaksanaan e-goverment di Indonesia pada era digitalisasi sekarang ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik yang dapat diakses dari jauh menggunakan internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan e-goverment di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo dilihat dari pelayanan publik melalui aplikasi M-Paspor. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi aplikasi M-Paspor masih terdapat banyaknya komplain dari para pengguna layanan yang menyebabkan pengguna layanan merasa kecewa dan rugi karena terjadinya error pada aplikasi dan website, kurang cepatnya notifikasi kode verifikasi akun, tidak terdapatnya cara pembayaran, tidak bisa memilih lokasi untuk kejelasan permohonan paspor, proses buka map pada aplikasi termasuk loadingnya lama, serta tidak dapat memilih kebutuhan paspor antara paspor rusak atau exp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk sumber data, menggunakan penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, jurnal, media sosial atau referensi lainnya. Guna mempermudah menganalisa data, penulis menggunakan aplikasi Nvivo 12 dalam jumlah besar dan keakuratan data.]]>
<![CDATA[ANALISIS AKTOR DAN FAKTOR KONDISI AWAL YANG MEMPENGARUHI COLLABORATIVE GOVERNANCE PROGRAM BELI KREATIF LOKAL JABODETABEK ]]>
<![CDATA[Veni Robiatal Adawiyah]]>;
<![CDATA[Amy Yayuk Sri Rahayu]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.201 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2856
<![CDATA[UMKM memiliki peran yang strategis sebagai penggerek perekonomian negara. Di masa pandemi covid-19 sebagian besar UMKM mengalami penurunan pendapatan disebabkan permasalahan yang semakin kompleks. Walaupun demikian terdapat sebagian kecil UMKM yang justru memiliki pendapatan yang tetap bahkan meningkat. Hal ini menarik berbagai penelitian untuk mengkaji bagaimana UMKM dapat bertahan dalam menjalankan usahanya di masa pandemi covid-19. Apakah UMKM tersebut bergerak sendiri-sendiri atau dengan bantuan pemerintah atau ada aktor lainnya yang dapat membantu UMKM? Melalui studi ini peneliti akan mengkaji bagaimana program Beli Kreatif Lokal sebagai bagian dari strategi untuk membantu UMKM di masa pandemi covid-19. Tujuan dari studi adalah untuk memetakan siapa saja aktor yang dapat berperan dan bagaimana kondisi awal yang dapat dijadikan modal sosial untuk membantu UMKM tersebut. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripstif kualitatif dengan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan menggambarkan bahwa collaborative governance yang dilakukan aktor state dan non state dapat membantu kesulitan UMKM di masa pandemi covid-19. Perbedaan sumber daya atau kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing aktor dan insentif untuk berpartisipasi berperan sebagai modal sosial untuk melakukan kolaborasi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEBIJAKAN E-COURT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS SPEEDY ADMINISTRATION OF JUSTICE DI PENGADILAN AGAMA GARUT ]]>
<![CDATA[Aceng Ulumudin]]>;
<![CDATA[Triananda Genedin]]>;
<![CDATA[Eet Saeful Hidayat]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.112 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2857
<![CDATA[Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam kemajuan IPTEK menyebabkan perubahan sosial yang terjadi mengharuskan organisasi sektor publik memiliki kemampuan dan beradaptasi dengan kemajuan IPTEK. E-Court merupakan inovasi kebijakan publik dalam bidang peradilan yang implementasinya belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Pada tahun 2021, di Pengadilan Agama Kabupaten Garut dengan jumlah 7,210 perkara yang ada, pengguna E-Court hanya berjumlah 316 pengguna saja atau setara dengan 4.38%, dimana hal tersebut tidak memenuhi target kinerja sebagaimana tercantum pada perjanjian kinerja Pengadilan Agama bahwasanya persentase perkara E-Court diharuskan mencapai target 40% dari jumlah perkara. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kebijakan E-Court sebagai upaya mewujudkan asas Speedy Administration of Justice di Pengadilan Agama Garut dan faktor – faktor penghambat pelaksanaan kebijakannya serta memberikan rekomendasi solusi atas hambatan tersebut. Metode yang di ambil dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dihasilkan dari wawancara dan observasi. Hasil menunjukan bahwa Pelaksanaan kebijakan E-Court masih belum optimal, namun penerimaan kebijakan E-Court bagi implementator dan pengguna dapat diterima dengan baik. Faktor yang menghambat pelaksanaan E-Court adalah komunikasi terkait sosialisasi E-Court kurang maksimal, keterbatasan sarana pendukung E-Court dan kondisi sosial masyarakat, adapun solusi yang ditawarkan adalah mengoptimalisasikan proses sosialisasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan literasi digital]]>
<![CDATA[TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PASAR SEHAT SABILULUNGAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Engkus]]>;
<![CDATA[Anna Annisa]]>;
<![CDATA[Aditiyawarman]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.464 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2858
<![CDATA[Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bandung masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh potensi retribusi dari pedagang, khususnya dari pedagang kaki lima belum dapat ditarik secara maksimal, diantaranya karena belum terakomodasinya aspirasi para pedagang kaki lima (PKL) secara representatif, yang diakibatkan mis-komunikasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata kelola retribusi pelayanan pasar pada Pasar Sehat Sabilulungan Cicalengka yang merupakan milik pemerintah Kabupaten Bandung. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkap bahwa tata Kelola belum optimal, sekalipun pengelolaannya tergolong baik yang dapat dilihat dari pencapaian target dan kesesuaian dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.]]>
