Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Jurnal ini adalah jurnal studi ilmu-ilmu Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora yang bersifat peer-review dan terbuka. Bidang penelitian dalam jurnal ini termasuk ilmu politik, sosial ,hukum, dan humaniora. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Articles
82 Documents
<![CDATA[Upaya Pemanfaatan Digitalisasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Desa Dongko ]]>
<![CDATA[Dian Ayu Lestari]]>;
<![CDATA[Jihan Amira Nurcahyo]]>;
<![CDATA[Pahala Raja Pangindoan Simanullang]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.167
<![CDATA[Digitalization of marketing emerged in the Industrial Revolution 4.0 Era, which in the era of digital technology and the internet must be interconnected. This is a challenge for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to have creative, innovative businesses and minimize operational costs. Through student service activities for the community by providing assistance to MSME actors in Dongko Village in optimizing digital marketing by holding socialization related to marketing digitalization. The method used in this activity is to use a quality approach through outreach, implementation and mentoring. the result of this activity is to help digitize the marketing of MSME products in Dongko Village. So that these activities affect MSME actors in Dongko Village to take advantage of digital marketing gradually.]]>
<![CDATA[ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA TATEDE KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA) ]]>
<![CDATA[Muhammad Jarnawansyah]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i1.186
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahap pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan di desa Tatede kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah data primer yaang diperoleh dari teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan perangkat desa Tatede kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian ini bahwa Akuntabilitas pada Pengelolaan APBDes di Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa pada tahap pelaksanaan sudah baik dan sesuai dengan indikator dalam penelitian ini yaitu tentang Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.]]>
<![CDATA[REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA PELAYANAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA: ASPEK HUKUM DAN IMPLEMENTASI ]]>
<![CDATA[Satria Indra Kesuma]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i1.188
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas yang semula berbasis di dunia nyata (real) kemudian mengembangkannya ke dunia maya (virtual). Informasi elektronik adalah setiap informasi berbentuk elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang pada suatu waktu tertentu dapat diakses untuk kepentingan tertentu. Institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan dinas kesehatan merupakan salah satu lembaga yang juga secara langsung mengikuti arus digitalisasi dalam perkembangan organisasinya. Rekam medis atau data pasien yang selama ini dibuat secara konvensional atau kertas kini mengalami perubahan menjadi rekam medis elektronik. Pengembangan Rekam medis elektronik tentunya menimbulkan masalah baru di bidang kerahasiaan dan privacy si pasien. Bila data medik pasien jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, maka dapat terjadi masalah hukum dan menjadi tanggung jawab bagi rumah sakit dan dokter yang menangani si pasien. Dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Paper ini bertujuan untuk mengeksplor aspek rekam medis elektronik dalam pelayanan Rumah Sakit di Indonesia dan bagaimana pengaturan rekam medis elektronik di Indonesia. Dengan menerapkan rekam medis elektronik dapat meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, maka diperlukan arah pengembangan rekam medis elektronik. Selain itu, pada saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur rekam medis elektronik dan hanya merujuk dalam kategori “dokumen elektronik” yang belum secara terperinci mengatur mengenai rekam medis elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Perundang-undangan yang jelas dan khusus dalam menerapkan rekam medis elektronik dalam pelayanan di Rumah Sakit, untuk menghindari keraguan pasien dan tenaga medis dalam menerapkan rekam medis elektronik pelayanan di Rumah Sakit.]]>
<![CDATA[MAQOSHID AL SYARI’AH DALAM HUKUM MAHAR PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[AKHMAD MAIMUN]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.197
<![CDATA[Abstrak: Mahar in the Koran is referred to by various terms. This varied term of dowry contains specific aims and objectives (maqashid syari'ah). To find out the maqasid syari'ah dowry, it is necessary to carry out a comprehensive study of the verses of the Koran that explain dowry. Among the verses of the Koran that explain dowries include QS. Annisa 4 and 20 and QS. Al Baqarah 237. Maqasid al Sharia as a conception in understanding the aims and objectives of Islamic shari'ah needs to be used as a basis for analysis in conducting a comprehensive study. In Ibn Asyur's maqashid al syari'ah, there are three steps that can be taken in conducting maqashid analysis, first, istiqra' (observation) of the syar'I arguments. Second, a comprehensive assessment of the arguments that have the same topic. Third, the use of mutawatir hadiths as support in conducting analysis. The results of applying Ibn Asyur's maqashid al syari'ah to the arguments regarding dowry show that the law on giving dowry aims to provide protection so that a marriage can be carried out and to provide protection for the life of a wife in the household. In addition, giving dowry needs to pay attention to the position of women in social construction.]]>
<![CDATA[Mengubah Perspektif Masyarakat Luar Terhadap Masyarakat Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Hilmalia Sesy Riauroikha]]>;
<![CDATA[Gebby Cantika Putri]]>;
<![CDATA[Gan Godsend]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.199
<![CDATA[Penelitian ini bermula dari perspektif masyarakat luar sekitar Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, atau stereotip negatif masyarakat termaksud akan kurangnya literasi dalam menerima, mendengar, serta membagikan informasi yang diperoleh sehingga memberikan dampak buruk terhadap Kampung Bugis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Kampung Bugis sebagai upaya mengubah perspektif buruk masyarakat luar agar tidak terus mengakar dan menimbulkan gesekan antar kelompok hingga memicu pencemaran nama baik yang membuat perpecahan antar masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden dalam penelitian ini adalah 17 warga Kampung Bugis di antaranya 1 ketua RW dan 16 warga biasa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara interaktif kepada para responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab nama Kampung Bugis menjadi buruk di mata masyarakat luar adalah kerapnya peristiwa kriminalitas yang sering kali terjadi di Kampung Bugis, seperti pencurian barang. Namun, oknum warga Kampung Bugis yang menjadi pelaku hanya segelintir orang dan telah mendapatkan sanksi setimpal dari pihak yang berwenang, sehingga sanksi sosial dari luar yang ditimpakan melalui stereotip negatif kepada masyarakat Kampung Bugis tidak adil dan memicu terjadinya pencemaran nama baik suatu kelompok. Untuk itu diperlukan upaya untuk dapat mengembalikan citra baik Kampung Bugis dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tindak kejahatan akan merugikan banyak pihak, perketat sanksi agar para pelaku kejahatan jera, mampu berpikir terbuka, dan tidak menghakimi.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pemberlakuan Multi Voting Shares Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Marcelline Allegra]]>;
<![CDATA[Tarsisius Murwadji]]>;
<![CDATA[Nun Harrieti]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.200
<![CDATA[Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 22/2021 memperbolehkan perusahaan tertentu untuk menerapkan Multi Voting Shares (MVS). Diterapkannya MVS mengakibatkan rasio antara hak suara dan kepemilikan saham yang tidak seimbang. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari pemberlakuan Multi Voting Shares dihubungkan dengan penerapan Good Corporate Governance sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa MVS dapat meningkatkan potensi dilanggarnya berbagai prinsip GCG, yaitu prinsip Independensi, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Tidak hanya itu, MVS juga berpotensi meningkatkan terjadinya transaksi self-dealing yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pemegang saham minoritas.]]>
<![CDATA[AKTIVITAS PROKOPIM KABUPATEN KOLAKA DALAM MENINGKATKAN LAYANAN KEPROTOKOLAN PIMPINAN ]]>
<![CDATA[Izki Fikriani Amir]]>;
<![CDATA[Muhammad Idris]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i1.201
<![CDATA[Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan kabupaten kolaka mengalami nonmeklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Begitupun dengan Kabupaten Kolaka yang mengalami perubahan Tugas dan fungsi sesuai bagiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas prokopim kabupaten kolaka dalam meningkatkan pelayanan pimpinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang seluruh aktivitas Prokopim Kbauoaten kolaka sesuia dengan Peraturan Bupati kolaka tahun 2022. Selain itu juga karakteristik pimpinan harus dipahami betul bagian prokopim dalam memberikan layanan pada bupati, wakil bupati dan Setda Kabupten Kolaka.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pengurusan Perizinan Perseroan Terbatas Bidang Usaha Perdagangan Terkait Ketentuan Modal Dasar ]]>
<![CDATA[Faiz Fadhillah]]>;
<![CDATA[Dhody A.R.W.]]>;
<![CDATA[Cicilia Julyani Tondy]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.203
<![CDATA[Pada tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memangkas regulasi yang menghambat dunia usaha, namun muncul permasalahan dimana terdapat inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan seperti ketentuan modal dasar minimal perseroan terbatas, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menerapkan dan kepastian hukum Izin Usaha Perdagangan Terbatas (SIUP) terkait ketentuan modal dasar yang bebas ditentukan oleh pendiri Perseroan, teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori konsekuensi hukum Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data-data yang diperlukan terkait dengan permasalahan tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu juga digunakan data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis sistematis. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh, bahwa pengurusan izin perdagangan bagi perusahaan di bidang perdagangan belum memiliki kepastian hukum, ketidakpastian hukum bagi para pendiri perusahaan untuk menentukan besarnya modal dasar perusahaan yang akan didirikan, tumpang tindih peraturan permodalan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengelolaan izin perdagangan. Diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah segera menyelaraskan dan mensinkronisasikan undang-undang dan notaris sebagai profesi hukum sebagai pihak pertama yang memberikan penyuluhan hukum atas perbuatan yang dibuatnya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI WAWASAN KEBANGSAAN TERHADAP PELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PERATURAN SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Salman Al Farisi]]>;
<![CDATA[Sami’an Sami’an]]>;
<![CDATA[Siti Assa’adah]]>;
<![CDATA[Aulia Aulia]]>;
<![CDATA[Yustiana Dwirainaningsih]]>;
<![CDATA[Izul Arob]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i1.204
<![CDATA[Wawasan kebangsaan merupakan salah satu ilmu yang wajib dipupuk dan di tanamkan dalam diri remaja, terutama kalangan pelajar, mulai dari lingkup pelajar Menengah Pertama maupun Menengah Atas. Saat ini sumber penanaman wawasan kebangsaan dalam lingkup pelajar umumnya hanya bersumber dari mata pelajaran PPKn, namun hakikatnya instansi pendidikan harus menanamkan nilai nilai wawasan kebangsaan dalam sebuah peraturan sekolah. Dengan ini maka perlu diadakan penelitian guna mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman pelajar tentang wawasan kebangsaan dan implementasinya dalam aturan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data menggunakan teknik kuisioner yang ditujukan pada pelajar menegah pertama dan menengah atas. Hasil dari penelitian ini diketahui konsepsi tingkat pemahaman pelajar cukup baik untuk memahami wawasan kebangsaan dengan menyertakan contoh implementasi di lingkup sekolah. Media yang digunakan pelajar mayoritas mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pelajaran PPKn di sekolah, tetapi ada juga yang melalui media lain seperti belajar otodidak, kehidupan sehari-hari, mempelajari sejarah bangsa, dan media informasi digital. Pelajar memahami penerapan wawasan kebangsaan yang berdamping dengan kewajiban pelajar dengan mengikuti kegiatan wajib di sekolah. Pelajar paham bagaimana cara implementasi wawasan kebangsaan dengan sikap nasionalisme.]]>
<![CDATA[Partisipasi Politik Pemilih Perempuan di Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Rapida Nuriana]]>;
<![CDATA[Satriadi Satriadi]]>;
<![CDATA[Muhammad Rahmat]]>;
<![CDATA[Sharil Budiman]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i1.206
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan dalam pemilihan gubernur ditinjau dari usia dan tingkat pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif berjenis komparatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 180 pemilih perempuan di Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil dengan perhitungan anova dua jalur diperoleh partisipasi politik berdasarkan usia dengan signifikansi 0,026 (p < 0,05), partisipasi politik berdasarkan tingkat pendidikan dengan signifikansi 0,23 (p>0,05) dan uji interaksi antara usia dengan pendidikan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,002 (p < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan berdasarkan usia namun tidak terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan berdasarkan tingkat pendidikan. Selain itu, terdapat interaksi kategori usia dengan pendidikan dalam keikutsertaan perempuan dalam partisipasi politik.]]>
