cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irma Mangar
Contact Email
fakhukumunigoro@gmail.com
Phone
+6281322942881
Journal Mail Official
fakhukumunigoro@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro Jl.Lettu Suyitno No.2 Glendeng, Kalirejo Kab. Bojonegoro
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Published by Universitas Bojonegoro
ISSN : 24434132     EISSN : 26621047     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ilmu Hukum, Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum International, HAKI, Hukum Ekonomi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum" : 7 Documents clear
Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkoba tri astuti handayani
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan narkotika telah meluas dikalangan msyarakat menengah kebawah, maupun dikalangan anak dibawah umur. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika terdapat subjek hukum khusus yaitu anak. Didalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak diatur mengenai perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini dirumusakan: 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pengedar narkobatelah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak pada putusan nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn; 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana anak sebagai pelaku pengedaran narkoba dalam putusan nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn; 3. Bagaimana kronologi kasus tindak pidana anak sebagai pelaku pengerdaran narkoba dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjn. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang cukai dilakukan melalui dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengedaran rokok ilegal khususnya di Kabupaten Bojonegoro perlu diawasi dengan tegas disertai kerjasama antara pemerintah dan instansi lainnya.
Analisis Krominologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak mochamad mansur
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara normatif-empiris (applied law research). Bahan hukum yang digunakan seperti bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku ilmiah dan artikel ilmiah) serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang diakukan di Kabupaten Bojonegoro yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain kepribadian, rasa ingin tau dan keinginan untuk mencoba sedangkan faktor eksternal antara lingkungan masyarakat, keluarga dan pergaulan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika antara lain kronologi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, saksi, barang bukti. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim memutuskan bahwa terdakwa akan dipenjara selama 1 tahun 6 bulan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 112 ayat (1) sertaketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Penelitian ini memberikan saran bahwa diperlukan dukungan dari semua lapisan masyarakat untuk mendukung dengan penuh upaya penanggulangan yang telah direncanakan oleh pemerintah, serta diharapkan para orangtua dapat mengawasi pergaulan anak agar anak tidak memiliki pergaulan bebas tanpa batas dan dapat menjerumuskan anak dalam prilaku negatif yang bertolak belakang dari nilai dan norma yang ada dalam masyarakat serta diharapkan agar serta diharapkan orang tua mau pun masyarakat yang bersangkutan oleh anak lebih diperhatikan lagi dan dididik anak agar dapat lebih mengerti tentang bahayanya narkotika bagi masa depan anak itu sendiri.
Pelaksanaan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 herawati
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa juga merupakan instrumen pendayagunan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahtraaan eklonomi warga desa melalui pengembanggan usaha ekonomi mereka. Di samping itu, keberadaaan BUM desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahtraan rakyat secara optimal. serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengembangan unit usaha pada BUMDesa, setiap BUMDesa juga diwajibkan melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana yang dilakukan baik oleh perusahaan. Penelitian ini menguraikan dua rumusan masalah yaitu pengaturan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Pilanggede Gemilang” Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dengan analisis deskriptif kualitatif.
Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (satute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan diversi. Pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui diversi.Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan diversi di Wilayah Hukum Polres Tuban belum terlaksana secara optimal. Dalam mengupayakan diversi, aparat kepolisian dari Polres Tuban masih mengalami beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengupayakan diversi, kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia sehingga semua perkara yang melibatkan anak ditangani oleh pihak Polres dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversi sehingga menolak adanya proses diversi yang diupayakan.Polres Tuban perlu melakukan pembenahan SDM khususnya dalam menambah personil yang dapat diikutkan dalam pelatihan teknis tentang peradilan anak. Personil yang dilibatkan tidak hanya mereka yang ditugaskan pada Polres, melainkan juga pada Polsek di Wilayah Hukum Polres Tuban, sehingga perkara anak tidak lagi terpusat di Polres, tetapi juga dapat diselesaikan di tingkat Polsek.
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Ichwal Subagjo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa; 2) Untuk mengetahui akibat hukum pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latarbelakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penulis memilih Lokasi Penelitian di Kantor Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Analisis data yang digunakan penulis yakni analisis deskriptif kualitatif yaitu tekhnik pengolahan data kualitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik, serta mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta memiliki makna. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat di simpulkan bahwa Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Perangkat Desa yang dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) tidak sesuai dengan Peraturan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Kabupaten Bojonegoro Didiek Wahju Indarta
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum sebagaimana yang telah diketahui memiliki fungsi atau peran mengatur dan menegakkan keadilan, termasuk di dalamnya hukum melindungi setiap hak asasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Diantara sekian hak asasi manusia, satu diantaranya adalah hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan ini mencakup keseluruhan, artinya tidak hanya untuk orang pada umumnya saja, melainkan juga bagi orang – orang yang memiliki kebutuhan khusus. Khususnya, bagi anak berkebutuhan khusus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian jenis normatif, artinya peneliti mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data, data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di tempat penelitian. Dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum berupa undang – undang, peraturan, jurnal, dan penelitian hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana upaya SLB Negeri Sumbang Bojonegoro dalam melindungi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk di dalamnya adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian juga menunjukkan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berupa undang – undang dan peraturan – peraturan.
Tinjauan Yuridis Dan Analisa Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Andrianto Prabowo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanganan anak bermasalah tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa peyelenggaraan peradilan pidana anak, diharapkan tetap berpengang teguh bahwa mereka merupakan bagian intekgral dari kesejahterahan anak, dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsonal sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatanya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana tinjauan yuridis dan analisa hukum terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan dan Upaya apakah yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan perkara tindak pidana pencabulan. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Deskriptif analisis dan Yuridis normatif.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum More Issue