cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ina Heliani
Contact Email
jurnalhukumumt@gmail.com
Phone
+6281316352225
Journal Mail Official
jurnalhukumumt@gmail.com
Editorial Address
Jl. Cipinang Besar No.2, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Jatinegara, Kota Jakarta Timur,13410
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Yure Humano
Published by Universitas Mpu Tantular
ISSN : -     EISSN : 3026751X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Yure Humano : merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular . Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya (fokus dan ruang lingkup Jurnal Yure Humano terletak pada bidang Hukum) Jurnal Yure Humano merupakan hasil penelitian berupa tulisan baik dari kalangan civitas akademika Universitas Mpu Tantular . Jurnal ini merupakan hasil sumbangsih Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, serta peran aktif dari penulis-penulis lain di luar Universitas Mpu Tantular. Jurnal tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa/i, masyarakat, para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum. Jurnal Yure Humano ini telah diregistrasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL" : 6 Documents clear
KAJIAN MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN EDY SANTOSO, INA HELIANY
YURE HUMANO Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota - kota besar saja. tetapi sudah sampai ke kota - kota kecil di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi kelas atas. Terpidana perkara narkotika baik pemasok atau pedagang besar, pengecer, maupun pecandu atau pemakai pada dasarnya merupakan warga negara Indonesia yang di harapkan dapat menjadi warga negara, yang dapat membangun negeri ini agar menjadi lebih baik. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahanya, para terpidana tersebut diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka merupakan suatu cara atau sarana agar setelah selesai tersebut menjalani masa mereka meninggalkan perbuatan hukuman. Berdasarkan ketentuan undang - undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hak - hak Narapidana, bahwasanya Narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, maka masalah yang diangkat dalampenelitian ini adalah Bagaimana pembinaan yang diberikan Rumah Tahanan (Rutan) terhadap Narapidana yang melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika dan hambatan hambatan apa yang dialami pada Rumah Tahanan (Rutan) Kelas ICipinang Jakarta dalam pembinaan Narapidana penyalahgunaan Narkotika. Penelitian ini menggunakan Metode: penelitian Normatif - yuridis dan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pembinaan Narapidana Penyalahguna Narkotika Kelas 1 Cipinang Jakarta dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan memberikan program medis, terapi dan konseling Adapun Hambatan - hambatan yang dialami Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Kelas 1 Jakarta terdiri dari faktor internal. maupun faktor eksternal. Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Narkotika.
ANALISIS PEMIDANAAN ANAK MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) FRANSISKA NOVITA ELEANORA
YURE HUMANO Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga perlu diperhatikan apa yang menjadi haknya dalam perlindungan dan pemeliharaan, serta selalu mengutamakan kepentingan terbaik setiap anak, sehingga seiring berjalannya waktu anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini dilakukan sejalan dengan anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana, yang diberikan kekhususan atau perbedaan dengan hukuman terhadap orang dewasa agar tidak mempengaruhi psikis dan kejiwaan sianak. Rumusan masalah adalah Bagaimana sistem pemidanaan anak dan perlindungan hak-hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan menelaah kepustakaan yang berhubungan dengan Hukuman Anak. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dengan adanya Sistem Pemidanaan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat memberikan efek jera serta pemulihan bagi anak dan bagaimana perbedaannya di hadapan Undang-undang, khususnya dalam masalah pidana dan hasilnya UU itu Nomor 11 Tahun 2012 memberikan kebebasan lebih dalam menyelesaikan sengketa anak di luar pengadilan melaliu diversi dan restorative justice. Kata Kunci: Pidana Anak, Peradilan Anak, Restorative Justice, Diversi.
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH OLEH BADAN PERTNAHAN NASIONAL PURBANDARI
YURE HUMANO Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sertifikat adalah bukti hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Namun karena sistem pendaftaran tanah menganut stelsel negatif dengan kecenderungan positif, maka sertipikat dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses penerbitannya. Pembatalan sertipikat dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif tentang aspek hukum pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh Kepala BPN, Kriteria dikatakan sertipikat hak atas tanah mengandung cacat administrasi sehingga Kepala BPN dapat membatalkan sertipikat hak atas tanah adalah bahwa sertipikat tersebut terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitannya yang disebabkan kesalahan prosedur, penerapan peraturan perundang-perundangan, subyek hak, kesalahan objek hak, jenis hak, perhitungan luas, tumpeng tindih hak sampai kesalahan yang bersifat hukum administrative yang semuanya dapat dibatalkan dengan prosedur yang diatur oleh Undangundang. Kata Kunci: Sertifikat, Pertanahan, Pembatalan Sertifikat, Cacat Hukum.
PENERAPAN PUTUSAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA HOTMAN SITORUS
YURE HUMANO Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memvonis terdakwa penyalahguna rehabilitasi Narkotika Pasal 103 Putusan mengenai rehabilitasi terdakwa penyalahguna narkotika mengacu pada syarat dan ketentuan hakim di seluruh Distrik. Pengadilan di Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010 tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan, Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan (library research) digunakan untuk mengetahui sejauhmana hakim menggunakan teori sanksi pidana dan sanksi tindakan (double track system) sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang Undang Narkotika. Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa hakim tidak seragam dalam menegakkan SEMA. Kata Kunci: Rehabilitasi, Pidana, Narkotika, Putusan Hakim.
ANALISIS FINAL AND BINDING PUTUSAN ARBITRASE SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN INA HELIANY
YURE HUMANO Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia persaingan dalam bisnis yang semakin ketat dan dinamis akan meningkatkan potensi sengketa antar pelaku usaha. Terhadap sengketa tersebut ada dua pilihan penyelesaian yaitu jalur litigasi dan non litigasi, tetapi pada umumnya pelaku usaha memilih jalur non ligitasi khususnya arbitrase karena dianggap selaras dengan dunia usaha, lebih efektif, efisien, dijamin kerahasiannya serta memiliki putusan yang bersifat final and binding. Prinsip final and binding terdapat pada pengaturan arbitrase baik nasional maupun internasional. Tulisan ini ditujukanuntuk menganalisis konsistensi pasal serta sifat putusan arbitrase juga mengetahui dampaknya pada kepastian hukum dan keadilan. Kesimpulan yang didapatkan bahwa putusan arbitrase masih menyisakan banyak pertanyaan yang membingungkan para pelaku bisnis. Hal itu disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian dalam Undnag-Undang Arbitrase. Undang-Undang tersebut masih membuka kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur litigasi dengan dalil yang sulit dibuktikan serta tidak ada petunjuk rincinya. Putusan belum memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berperkara.Mereka dapat dengan mudah mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri. Dipandang perlu adanya revisi atau pembaharuan Undang-Undang yang berkaitan dengan prinsip final and binding pada putusan arbitrase. Peraturanperaturan maupun pasal-pasal yang tidak sinkron atau inkonsisten yang berhubungan dengan putusan arbitrase harus disesuaikan sehingga lahir kepastian hukum dan mampu memberikan keadilan bagi semua pihak. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah atau pihak yang terkait diluar proses litigasi, misalnya dibentuk dewan kehormatan dan juga pengawas lembaga arbitrase sehingga tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan juga pertukaran domain hukum antara sistem litigasi dengan non litigasi. Kata Kunci: Arbitrase, Non Litigasi, Final and Binding
KAJIAN IMPLEMENTASI GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH A TERAS NARANG
YURE HUMANO Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Good governance merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. Secara umum good governance memiliki pengertian sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilainilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Kata “governance” yang kemudian dipadukan dengan kata “good” (baik) dan selanjutnya berkembang menjadi istilah (konsep) yang popular sebagai “good governance” yang sering didampingi dengan kata ”clean government”, bermula dari usulan badan-badan pembiayaan internasional seperti World Bank dan IMF. Konsep tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka program bantuan reformasi ekonomi di negara-negara penerima bantuan, termasuk Indonesia dan terus mengemuka sampai kini. Pada perkembangannya perlu dilakukan pengujian terhadap implementasinya di dalam pemerintahan secara terus menerus khususnya di Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan konseptual dan undang-undang. Hasil penlitian menunjukkan bahwa Propinsi Kalimantan Tengah sudah cukup berhasil mewujudkan Good dan Clean Governance diwujudkan melalui berbagai capaian di beberapa bidang. Kata Kunci: Good Governance, Clean Governance, Pemerintahan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2023): YURE HUMANO JOURNAL Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL Vol 6 No 2 (2022): YURE HUMANO JOURNAL Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL Vol 5 No 1 (2021): YURE HUMANO JOURNAL Vol 4 No 2 (2020): YURE HUMANO JOURNAL Vol 4 No 1 (2020): YURE HUMANO JOURNAL Vol 3 No 2 (2019): YURE HUMANO JOURNAL Vol 3 No 1 (2019): YURE HUMANO JOURNAL Vol 2 No 2 (2018): YURE HUMANO JOURNAL Vol 2 No 1 (2018): YURE HUMANO JOURNAL Vol 1 No 2 (2017): YURE HUMANO JOURNAL Vol 1 No 1 (2017): YURE HUMANO JOURNAL More Issue