cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Machmud
Contact Email
aries_machmud@uai.ac.id
Phone
+628111060099
Journal Mail Official
Magisterilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/about/editorialTeam
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)
Published by Universitas Al Azhar Indonesia
ISSN : 25487884     EISSN : 28071832     DOI : http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1877
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia merupakan jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan setiap bulan Januari dan Juli. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2016. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia mempublikasikan artikel penelitian dan hasil review yang berhubungan dengan bidang Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 91 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Reda Manthovani
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.2314

Abstract

AbstrakIndustri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomiannasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Menurut Pasal2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalahlembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas danwewenangnya. LPS berbentuk badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden. AdapunJumlah bank peserta penjaminan LPS pada akhir 31 Desember 2014 sebanyak 1.919 bank (119bank umum dan 1.800 BPR). Simpanan yang dijamin LPS terdiri dari simpanan yang dijaminseluruhnya (sampai Rp2 miliar) dan yang dijamin sebagian untuk simpanan yang di atas Rp2miliar, hanya dijamin maksimal Rp2 miliar. berdasarkan Undang-Undang dengan tujuanmenumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan setelah terjadinya krisismoneter yang mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank di Indonesia. LPS berfungsimenjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas system perbankansesuai kewenangannya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, LPS mempunyai tugasmerumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakanpenjaminan simpananKata Kunci: LPS, UU No 24 Tahun 2004AbstractThe banking industry is a very important component in the national economy in order tomaintain a balance of progress and national economic unity. According to Article 2 of LawNumber 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation is an institution that isindependent, transparent and accountable in carrying out its duties and authorities. LPS is alegal entity and is responsible to the President. As for the number of banks participating in theLPS guarantee at the end of December 31 2014, there were 1,919 banks (119 commercial banksand 1,800 rural banks). Deposits guaranteed by LPS consist of fully guaranteed deposits (upto Rp. 2 billion) and partially guaranteed for deposits above Rp. 2 billion, only a maximum ofRp. 2 billion is guaranteed. based on the Law with the aim of fostering a sense of public trustin the world of banking after the monetary crisis which resulted in the liquidation of severalbanks in Indonesia. The LPS functions as a guarantee for bank customer deposits and activelyparticipates in maintaining the stability of the banking system according to its authority. Therefore, in carrying out its functions, IDIC has the task of formulating and establishingpolicies for implementing deposit insurance and implementing deposit insurance.Keywords: LPS, Law No. 24 of 2004
Law-making Process in Indonesia An Analysis On the National Legislation Program (Prolegnas) Akhmad Safik
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v1i1.728

Abstract

Abstract- Indonesia is the largest archipelago country in the world that consists of five large islands: Sumatra, Java, Kalimantan (Borneo), Sulawesi (Celebes), and Papua and some 18.000 smaller islands. The distance from Sabang district, a city in the most north-western top of Aceh on Sumatra to Merauke district, the most eastern border with Papua New Guinea is approximately 4,000 km. Most of its population, approximately 140 million live on Java, the smallest of large islands, which makes the island of 132,000 km2 one of the most densely populated areas in the world. The population is consisted by thousands many diverse ethnicities, cultures, traditions, linguistic and religious groups. The fact that Indonesia is one of the most socio-culturally diverse countries in the world is reflected by the symbol of Indonesia motto: unity in diversity. Therefore, the founding father of Indonesia declared Indonesia as the Unitary State of the Republic of Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI). The Indonesian government is divided into three levels of administrations namely the Central Government, the Provincial Government and the Municipal/Regency Government. The Central Government, Provincial Government, Municipal/Regency Government is led by an elected president, an elected governor, and an elected regent/mayor, respectively. Every 5 years, the president, the governor and the regent/mayor are elected through the national, provincial and municipal/regency direct election. Key Words: country, Government, election
PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA Reda Manthovani; Istiqomah Istiqomah
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v2i2.744

Abstract

Abstrak- Pendaftaran tanah mempunyai arti penting dan mempunyai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam sejarah umat manusia dan bangsa dimulai dari tanah, dan bahkan konon manusia pertama diciptakan dari tanah. Awalnya tanah merupakan kebutuhan dasar seperti untuk tempat tinggal, ladang untuk budidaya tanaman dan memungut hasil, maupun ladang untuk berburu hewan. Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah atau diberikannya hak-hak atas tanah kepada semua subyek hak juga diberikan wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian akan terciptalah jaminan kepastian hukum bagi subyek hak dalam kepemilikan dan penggunaan tanahnya. Kegiatan pendaftaran tanah akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat.Kata kunci: tanah, sertifikat, kepemilikan
SISTEM PEMASARAN PRODUK SAFE DEPOSIT BOX IB AR-RAHMAN PADA BANK BPD KALSEL SYARIAH CABANG KOTA BANJARMASIN Sadino Sadino; Yulia Kamilah
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i1.760

Abstract

Abstrak- Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Seiring dengan diberlakukannya dual banking system oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang PerbankanBerdasarkan. Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankkan Syariah, pengertian Perbankkan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah., mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 angka 1). Sedangkan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarkaat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (pasal 1 angka 2) Dengan demikian, lembaga perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka dapat dikatakan sebagai perbankan syariah. Kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan “sistem bagi hasil” atau “prinsip bagi hasil” dalam kegiatan perbankan nasional. Setelah lahirnya UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank Islam tersebut tidak lagi dinamakan dengan “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”, tetapi dengan nama baru, yakni “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.Kata Kunci: Kasus, Perbankkan, Hukum, .
PERJANJIAN BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL Moch Anshori; Anas Lutfi; Syafrizal Syafrizal
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i1.795

Abstract

Abstrak- Perselisihan Pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbulsebagai akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiranhubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pemutusan hubungankerja (PHK), tidak saja diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, akan tetapi jugadalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. RumusanMasalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah keabsahan kesepakatandalam bentuk perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja ditinjau dariperaturan perundangan dan yurisprudensi terhadap upaya penyelesaianhubungan industrial non litigasi? Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Teori yang digunakanmengacu pada Teori Kebebasan Berkontrak dan Efektivitas Hukum. Kesimpulanyang dihasilkan adalah bahwa Perjanjian Bersama yang sudah ditandatanganitetapi belum didaftarkan ke pengadilan tidak dapat dibatalkan atau diingkari olehsalah satu pihak. Karena Perjanjian Bersama mengikat para pihak bagai UndangUndang. Kata Kunci: Perjanjian Bersama, Pemutusan Hubungan Kerja, HubunganIndustrial.
Penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah terhadap Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Subak Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali Nur Suliantoro; fokky Fuad; Anas Lutfi
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i2.1265

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terhadap proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah di berbagai daerah provinsi Indonesia yang rumit dan lama sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil kepada masyarakat pemilik tanah. Penulis memilih lokasi riset di Subak Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali karena dalam pengamatan penulis, di antara beberapa proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang terjadi di daerah-daerah, maka proses Konsolidasi Tanah di Subak Sanggulan adalah yang paling lama (mangkrak selama 33 tahun) dan paling kompleks permasalahan hukumnya hingga sampai pada proses peradilan sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat adat pemilik tanah. Dalam tesis ini penulis mengurai benang kusut permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pemerintah daerah setempat beserta elemen-elemennya dengan masyarakat adat pemilik tanah. Telaah yuridis dan penerapannya penulis sajikan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris atau atau penelitian lapangan, dimana penulis melakukan observasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat adat sekaligus pemilik tanah juga mewawancarai pemerintah daerah beserta elemen-elemennya. Berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan beberapa akar permasalahan yang menjadi penyebab utama mangkraknya proses Konsolidasi Tanah selama 33 tahun. Kata kunci: Subak Sanggulan, Konsolidasi Tanah, dan Masyarakat Adat.  Abstract This research is motivated by the author's concern about the process of implementing Land Consolidation in various provinces of Indonesia that is complicated and long so as to cause material and immaterial losses to the landowner community. The author chose the research location in Subak Sanggulan, Banjar Anyar Village, Kediri District, Tabanan District, Bali Province because in the observation of the author, among several processes of implementation of Land Consolidation that occurred in the regions, the process of Land Consolidation in Subak Sanggulan is the longest (mangkrak for 33 years) and the most complex legal problems to the judicial process so as to cause a lot of harm to indigenous landowners. In this thesis the author unravels the tangled thread of problems that occur between the local government and its elements with the indigenous landowners. Juridical study and application of the author presented using the latest legislation, namely the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Affairs / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2019 on Land Consolidation. The research method used in this study is empirical research method or field research, where the author observes and interacts directly with indigenous peoples as well as landowners as well as interviewing local governments and their elements. Based on the results of the study the authors found several root problems that became the main cause mangkraknya soil consolidation process for 33 years. Keywords: Subak Sanggulan, Consolidated Land, and Indigenous Peoples. 
STUDI KASUS ANALISA EKONOMI ATAS HUKUM TENTANG HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA Arina Novizas; Andri Gunawan
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v2i1.739

Abstract

Abstrak-Aktivitas usaha yang kini marak dilakukan oleh pelaku usaha tidak luput dari adanya persaingan. Persaingan itu terkadang mengarah pada pelanggaran hukum demi tercapainya keuntungan yang maksimum. Bahkan mereka melakukan persaingan curang/ persaingan tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat ini akan merugikan kepentingan umum. Persaingan itupun kini marak dalam kegiatan bisnis di Indonesia dan Negara lain pada umumnya. Meskipun sebelum dikeluarkan UU no. 5 tahun 1999, sebenarnya pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan pasal 382 bis KUH Pidana.Kata Kunci: Ekonomi, Hukum, Monopoli
PENERAPAN HAK PATEN DI INDONESIA Sadino Sadino; Julia Astuti
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v3i2.755

Abstract

Abstrak-Pengertian Hak Paten atau definisi hak paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yg untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengertian Hak Paten atau definisi hak paten merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak paten, walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri (bukan meniru). Menurut UU hak paten No. 14 Tahun 2001 (UU hak paten 2001), hak paten diberikan untuk invensi yang memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif & dapat diterapkan dalam industri selama 20 tahun.Kata Kunci: Hak, Paten, Indonesia
MENGGALI ASAS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Susianto Susianto; Febriansyah Ramadhan
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.790

Abstract

Abstrak- Tulisan ini mengkaji asas-asas pengadilan HAM yang digali melaluiPutusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Pengadilan HAM. Hal tersebutdiperlukan lantara terjadi penelantaran terhadap penyelesaian pelanggaran HAMberat masa lalu. Penyelesaian tersebut seperti kehilangan arah, tidak pasti,berlarut-larut yang tentu merugikan korban/keluarganya. Pemaknaan asashukum sebagai bintang pemandu, perlu dilakukan kembali untuk mengembalikanarah penegakan hukum yang telah kabur. Tulisan ini membahas dua hal, uraiantentang Pengujian UU Pengadilan HAM di Mahkamah Konstitusi. Kedua, Menggaliasas pengadilan HAM dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UUPengadilan HAM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, denganpendekatan peraturan perundang-undangan, sejarah, dan filsofis. Kata Kunci: Asas, Pengadilan HAM, Putusan Mahkamah Konstitusi.
KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG PASCA ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK BERLAKU UMUMNYA PASAL YANG MENGATUR PERUNTUKAN RUANG DALAM PERATURAN DAERAH Ainil Ma’sura; Suparji Suparji; sadino sadino
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i1.1188

Abstract

AbstrakDokumen rencana tata ruang di Indonesia bersifat hierarkis komplementer. Ditetapkan dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan. Dokumen-dokumen Rencana Tata Ruang pada saat disusun haruslah melibatkan peran masyarakat. tahap pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang ini sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta tahap penetapan Rencana Tata Ruang. Dokumen rencana tata ruang merupakan instrumen yang sangat penting karena menyangkut semua remcama pemanfaatan ruang yang menentukan untuk apa dan bagaimana sumber daya dimanfaatkan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun di sisi lain terdapat Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan beberapa pasal yang mengatur peruntukan ruang dalam rencana tata ruang tidak sah dan tidak berlaku umum. Tulisan ini disusun dengan cara meneliti bahan kepustakan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, pengaturan komposisi Ruang Terbuka Hijau, dan terkait permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di Indonesia.Kata Kunci: Rencana Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Uji Materiil.AbstractSpatial planning documents in Indonesia are complementary and hierarchical. As we known as a one of laws and regulations. Spatial Planning Documents at the time of preparation must involve the role of the community. The Stage of involving the community's role in the preparation of this Spatial Plan as an effort to accommodate the needs of the Community in the Implementation of Spatial Planning, as well as the stage of determining the Spatial Plan. The spatial planning document is a very important instrument because it involves all types of spatial use that determine what and how resources are used in an effort to realize sustainable development. However, on the other hand, there is a Supreme Court Decision which states that several articles governing the allocation of space in spatial plans are invalid and not generally applicable. This paper by examining library materials or secondary data as the basic material to be researched by conducting a search on regulations and literature related to space utilization, setting the composition of Green Openspace, and related application for judicial review of laws and regulations in Indonesia.Keywords: Spatial Planning, Green Openspace, Judicial Review.

Page 1 of 10 | Total Record : 91

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue