cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aris Machmud
Contact Email
aries_machmud@uai.ac.id
Phone
+628111060099
Journal Mail Official
Magisterilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/about/editorialTeam
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)
Published by Universitas Al Azhar Indonesia
ISSN : 25487884     EISSN : 28071832     DOI : http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1877
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia merupakan jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan setiap bulan Januari dan Juli. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2016. Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia mempublikasikan artikel penelitian dan hasil review yang berhubungan dengan bidang Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 91 Documents
 3   4   5   6   7 
CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY DALAM PERUNDANGAN DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERPAJAKAN Suparji Suparji; Aries Machmud
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v2i2.741

Abstract

Abstrak-CSR merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang undangan namun demikian dalam pelaksanaanya belum semuanya menjalankan peraturan tersebut, mengingat ada anggapan bahwa kewajiban ini membebani perusahaan selain dari pungutan perpajakan. Untuk itu agar perusahaan atau persereoan dapat menjalankan amanat UUPT No. 40 tahun 2007 dan peraturan lainnya, untuk tidak membebani perusahaan dalam menjalankan kewajiban tersebut maka pemeritah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 93 Tahun 2010, sehingga pengeluaran CSR dalam lima kategori di atas dapat dikurangkan dalam pembayaran pajak.Kata Kunci: CSR, Peraturan, Pajak
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ASPEK-ASPEK EKONOMI DI INDONESIA (Berdasarkan Teorema Coase dan Pemikikan Posner) Indra Cahyadi; Budi Muliawan
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v4i1.757

Abstract

Abstrak - Efek dari berkembangnya era globalisasi, perekonomian suatu negara akan semakin terintegrasi dengan negara lain, baik dalam suatu kawasan maupun dunia pada umumnya. melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk penguatan daya saing ekonomi adalah dengan melakukan standarisasi industri yang diselenggarakan dalam wujud Standar atau pedoman tata cara yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Indonesia juga merupakan negara hukum (rechtsstaat, government of laws), bukan merupakan negara kekuasaan (machtsstaat) yang merupakan tempat kekuatan badan untuk melakukan kesewenangan. Indonesia memandang hukum sebagai karakteristik yang penting, bertindak melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Penegakan hukum yang didasarkan atas aspek-aspek ekonomi dapat dilakukan dengan efektif selama dapat menentukan secara objektif karakteristikkarakteristik objek masalah. Penegakan hukum dengan aspek ekonomi akan sangat efektif apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan lebih memiliki akibat yang bersifat ekonomis daripada akibat yang bersifat fisik.Kata Kunci: Kasus, Ekonomi Negara, Hukum.
SISTEM URBUN/UANG MUKA/DOWN PAYMENT PADA AKAD JUAL BELI SYARIAH Prasintho Fridholin Sunandito; Yusup Hidayat
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.792

Abstract

Abstrak- Banyak peristiwa hukum yang berkaitan erat dengan ekonomi,begitupun sebaliknya. Hal menarik adalah permasalahan yang umum terjadi dimasyarakat, yaitu Murabahah bil ‘Urbun atau yang disebut dengan jual belidengan sistem uang muka/downpayment. Kebiasaan yang terjadi dimasyarakatadalah pihak pertama selaku pemilik barang atapun penggarap jasa bisa atauberkehendak mempraktikkan sistem uang muka, maka mereka akan memintauang terlebih dahulu, ataupun meminta sebagian dari pembayaran yang harusdilakukan di awal waktu kepada pihak kedua selaku pembeli ataupun pemesan.Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, Bagaimana pandanganhukum ekonomi Islam terhadap murabahah/jual beli dengan system uang muka?Kedua, Apakah akad jual beli dengan system uang muka (Murabahah bil ‘urbun)di Bank Syariah sudah sesuai dengan ekonomi syariah? Metode penelitian yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa hukum praktik murabahah bil‘urbun atau dengan kata lain jual beli dengan sistem uang muka diperbolehkansecara dalil yakni Al-Qur’an serta Al-Hadits Kata Kunci: Sistem Urbun, Akad Jual-Beli, Ekonomi Syariah.
IMPLEMENTASI NAWA CITA DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI BUM DESA Suartini Suartini; Nizla Rohaya
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i2.1262

Abstract

Abstrak Pembangunan kini tidak lagi tersentral sesuai dengan Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan ekonomi domestic di Indonesia telah di mulai dengan mendirikan Badan usaha Milik Desa yang kini sudah mulai menjadi penopang ekonomi negara. Implementasi terhadap Nawa Cita tersebut dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Desa juga pemberian dana desa kepada desa sehingga desa dapat mendirikan badan-badan usaha sesuai dengan kemampuan atau potensi desa sehingga karakteristik pembanguan ekonomi juga melihat dari sisi siumberdaya alam dan sumber saya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan social dimana dilihatnya peraturan perundang-undangan dan perilaku masyarakat. Dua desa yang ada dalam hasil penelitian menunjukkan desa mampu membangun ekonominya dengan pendekatan yang mereka Analisa dari keadaan geografis dan keadaan social masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa.Kata Kunci : Implementasi Nawa Cita melalui BUMDes
IMPLEMENTASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH BAGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM SEKTOR PROPERTI DI INDONESIA Reda Manthovani
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v3i2.2309

Abstract

AbstrakInvestasi merupakan salah satu faktor penting dalam menopang perekonomian suatu Negara, baik atau tidaknya iklim investasi pada suatu Negara berbanding lurus terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara tersebut. Sejak awal, undang-undang pokok agraria 1960 telah mengatur bahwa orang asing hanya berhak memperoleh hak pakai dan hak sewa untuk bangunan. kepuasan konsumen menjadi hal penting dalam memenuhi permintaan atas kebutuhan konsumen sebagai pengguna jasa pengembang perumahan. Konsumen perumahan berhak mendapatkan produk konstruksi yang sesuai dengan keinginan sebagaimana tertuang dalam brosur yang ditawarkan/dijanjikan oleh pihak pengembang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun telah sejalan dengan semangat perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindugan konsumen dimana, dalam kedua UU tersebut, dimana setiap orang berhak pengajuan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman atau rumah susun yang merugikan masyarakat.Kata Kunci: Investasi, UU No 1 Tahun 2011, Perlindungan KonsumenAbstractInvestment is one of the important factors in sustaining a country's economy, whether or not the investment climate in a country is directly proportional to economic growth in that country. Since its inception, the 1960 Basic Agrarian Law has stipulated that foreigners are only entitled to use rights and lease rights for buildings. consumer satisfaction is important in meeting the demand for consumer needs as users of housing  eveloper services. Housing consumers have the right to obtain construction products according to their wishes as stated in the brochure offered/promised by the developer. Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas and Law Number 20 of 2011 concerning Flats are in line with the spirit of consumer protection as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection where, in both laws, where Everyone has the right to submit a representative lawsuit to the court against the implementation of housing and residential areas or flats that are detrimental to the community.Keywords: Investment, Law No. 1 of 2011, Consumer Protection
Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia Adery Ardhan S; Noni Rihhadatul Aisya; Richie Stephen Henrizal; Indra Setiawan
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v8i2.2400

Abstract

ABSTRAKRestorative Justice adalah filosofi, proses, ide, teori, dan intervensi yang menekankan pada perbaikan kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar penanganan kejahatan seperti yang lazim dilakukan dalam hukum pidana di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam merumuskan materi ini adalah penelitian doktrinal, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Keadilan restoratif mendapat pijakan pada filosofi yang mendasari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian penyelesaian dengan mediasi korban pelanggar ini adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang dapat menjawab kebutuhan nyata para korban, pelaku dan masyarakat. Kontribusi penelitian tentang program restorative justice ini didasari oleh keyakinan bahwa para pihak yang melakukan konflik harus dilibatkan secara aktif dalam memulihkan dan memitigasi dampak negatifnya.Keywords: Restorative Justice, Tindak Pidana, pidana. ABSTRACTRestorative Justice is a philosophy, process, idea, theory, and intervention that emphasizes repairing harm caused or expressed by criminal behavior. This process is in sharp contrast to the standard way of handling crimes as is commonly done in criminal law in Indonesia. The research used in formulating this material is doctrinal research, where this research uses normative legal research methods. Restorative justice is based on the philosophy that underlies the fourth principle of Pancasila, namely priority deliberation in decision making. The aim of this research on settlements with mediation by victims of offenders is to humanize the justice system, justice that can answer the real needs of victims, perpetrators and society. This research contribution regarding restorative justice programs is based on the belief that the parties involved in the conflict must be actively involved in recovering and mitigating its negative impacts.Keywords: Restorative Justice, Criminal Offences, crime.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUUX/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia Suparji Suparji; Muhammad Abdul Roni
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v2i1.736

Abstract

Abstrak-Kehadiran Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, terjadi berkat dukungan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perkembangan perbankan syariah yang pesat sejak tahun 1999 merupakan hasil dari dukungan regulasi yang memadai yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diperkuat oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004Kata Kunci: Putusan, Perbankan, Syariah
Using the whole language approach to teaching Mandarin speaking skills in Indonesia Tri Budianingsih
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v3i2.752

Abstract

Abstrak-The major purpose of teaching methods is to achieve the abilities and knowkedge that the teachers want for their students. Teaching that involves listening and speaking skills aims to assist students express differences of pronunciation and understand meaning. The pronunciation should be precise, should be in an appropriate tone and the word used to express the idea must be appropriate. The focus of this qualitative research project is focused on the process of teaching speaking Mandarin in the classroom using the whole language approach. Data collection procedures involved observations by the researchers and searching the literature for books.Keynote: Using Language, Teaching Mandarin, Speaking
PENGUATAN PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Reda Manthovani
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.2313

Abstract

AbstrakPraktek pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan saat ini telah menjadi pusatperhatian dunia, hal ini dikarenakan proses dari praktik pencucian uang tersebut bukantidak mungkin dapat berdampak pada aspek pemerintahan baik ekonomi, politik dansosial. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU). Adapun peraturan yang paling mendekati baru sebatas Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakukan Bagi Pelapor Tindak Pidana(Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collabolator) di DalamPerkara Tindak Pidana Tertentu. Indonesia belum memiliki ketentuan khusus mengenaiprosedur dan mekanisme pengungkapan fakta oleh whistleblower. Selama ini mekanismeyang digunakan masih mendasarkan pada perlindungan saksi sebagaimana yang diaturdalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.Kata Kunci: Pencucian Uang, TPPU, WhistleblowerAbstractThe practice of money laundering as a crime has now become the center of worldattention, this is because the process of money laundering practices is not impossible tohave an impact on aspects of government, both economic, political and social. Law No.15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering (TPPU). The regulation thatcomes closest to it is limited to the Supreme Court Circular Number 4 of 2011 concerningthe Treatment of Whistleblowers and Witness Collaborators in Certain Crime Cases.Indonesia does not yet have specific provisions regarding procedures and mechanismsfor disclosing facts by whistleblowers. So far, the mechanism used is still based on witnessprotection as stipulated in Law no. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses andVictims.Keywords: Money Laundering, TPPU, Whistleblower
PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM Ade Arianto Asril; Anis Rifai; Arina Novizas Shebubakar
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i1.1185

Abstract

AbstrakSalah satu pembiayaan perumahan khususnya kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah melalui penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Perlindungan hukum terhadap peserta penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menjadi hal yang diteliti dalam penulisan ini serta diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi terkait pengaturan dan pelaksanaan penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat sehingga diharapkan upaya pemenuhan kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dipenuhi melalui penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif, data dalam penelitian ini adalah data sekunder (studi pustaka) dan metode analisis yang digunakan adalah interpretasi atau penafsiran. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana inplementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Peserta Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi penyelenggaraan Tapera serta perlindungan hukum terhadap peserta tabungan perumahan rakyat di masa yang akan datang.Kata kunci: Tabungan Perumahan Rakyat, Perlindugnan HukumAbstractOne of the housing financing, especially for people with low incomes is through the implementation of the People's Housing Savings (Tapera). Legal protection for participants in the implementation of Public Housing Savings is the matter studied in this paper and is expected to provide input or contributions related to the regulation and implementation of the implementation of public housing savings so that it is hoped that efforts to fulfill housing needs, especially for low-income people can be met through the implementation of public housing savings. The type of research used in this thesis is normative legal research, the approach used is the legal approach. This research is descriptive, the data in this study is secondary data (library study) and the analysis method used is interpretation or interpretation. The purpose of this study is to analyze the extent to which the implementation of Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 and Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, the factors that become obstacles in the implementation implementation of Tapera as well as legal protection for public housing savings participants in the futureKeyword: Housing saving, legal protectio

Page 5 of 10 | Total Record : 91

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue