cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Advances
Contact Email
adshrjurnal@gmail.com
Phone
+6285174373232
Journal Mail Official
adshrjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Senopati No.113 Rt.1/Rw.2 Senayan Kebayoran Baru. Kota Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12190
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Advances In Social Humanities Research
Published by Sahabat Publikasi
ISSN : 30323037     EISSN : 30315786     DOI : doi.org/10.46799/adv.v2i2.187
Core Subject : Humanities, Social, Engineering,
Humanities Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Advances In Social Humanities Research is a double blind peer-reviewed academic journal and open access to social and humanities fields. The journal is published monthly by Sahabat Publikasi Advances In Social Humanities Research provides a means for sustained discussion of relevant issues that fall within the focus and scopes of the journal which can be examined empirically. This journal publishes research articles covering social and humanities fields. Published articles are from critical and comprehensive research, studies or scientific studies on important and current issues or reviews of scientific books. This journal publishes research articles covering social and technology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 224 Documents
 6   7   8   9   10 
Pendidikan Pancasila dalam Era Multikulturalisme: Membangun Toleransi dan Menghargai Keberagaman Aria Gempar Saputra; Syafana Candra Juliansyah; Sabian Athayla
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.73

Abstract

Pendidikan pancasila di era multikulturalisme memiliki beberapa tujuan utama seperti membentuk kepribadian individu yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan negara. Dalam konteks multikultural, individu harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan menghargai perbedaan dan menghindari diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras dan golongan. dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode studi literaturmengumpulkan berbagai macam data serta mengulas dan membahas artikel-artikel penelitian sebelumnya mengenai Pendidikan Pancasila dalam Era Multikulturalisme: Membangun Toleransi dan Menghargai Keberagaman. Pendidikan pancasila berperan penting dalam membentuk kesadaran multikultural di kalangan siswa. Melalui pendidikan Pancasila, peserta didik didorong untuk mengembangkan sikap inklusif, saling menghargai, dan menerima perbedaan dalam segala aspek kehidupan. Mereka diajarkan untuk menghormati perbedaan agama, budaya, adat istiadat dan tradisi, serta belajar bersama dalam kerangka dialog yang saling memperkaya. Di era modern seperti saat ini, telah banyak perkembangan dalam budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan penurunan pelaksanaan pendidikan dan semangat Pancasila bagi generasi muda dan milenial.pendidikan pancasila memperkuat nilai-nilai pluralisme, kesetaraan dan keragaman budaya. Pendidikan semacam itu juga berperan dalam memerangi diskriminasi, prasangka, dan ketidakadilan sosial.
Implementasi Nilai-nilai Wawasan Nusantara dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Nadia Aulia; Indah Elyza Sihite; Dela Septemberiyani; Zahra Silvania
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.74

Abstract

Implementasi nilai-nilai wawasan nusantara dalam pendidikan kewarganegaraan menjadi hal yang penting dalam membentuk pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia serta memperkuat identitas nasional. Wawasan nusantara mencakup pemahaman yang mendalam tentang keanekaragaman budaya, sejarah, geografi, dan kekayaan Indonesia sebagai negara kepulauan. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk karakter dan sikap positif warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan mencintai tanah airnya. Integrasi nilai-nilai wawasan nusantara dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi landasan penting dalam membangun jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan cinta tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendokumentasikan implementasi nilai-nilai wawasan nusantara dalam pendidikan kewarganegaraan. Dalam penelitian ini, kami akan menganalisis kurikulum yang ada, metode pengajaran yang digunakan, dan evaluasi dampak dari implementasi nilai-nilai wawasan nusantara pada siswa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai wawasan nusantara dalam pendidikan kewarganegaraan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dalam mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia serta memperkuat identitas nasional.
JURNAL PERAN WARGA NEGARA DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA DI ERA DIGITALISASI Rizki Firman Hidayat; Fadhilla Haqsan; Yasmine Musyarofah; Bayu Gilang
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.75

Abstract

Identitas nasional merupakan suatu konsep kebangsaan yang dapat terus berkembang dan mengalami perubahan, terlebih lagi di era digitalisasi saat ini maka akan menimbulkan pertanyaan tentang apa saja serta bagaimana efek yang ditimbulkan dari era digitalisasi ini? Seperti yang telah diketahui secara umum, jika digitalisasi telah membawa dampak signifikan pada identitas nasional, baik dalam konteks positif maupun negatif. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan deskriptif analitik. Adapun instrumen penelitiannya ialah berbasis kuesioner dalam google form. Sumber data penelitian ini adalah hasil jawaban berupa pendapat dari masyarakat sekitar yang didapat dari kuesioner.Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan tantangan bagi warga negara dalam mempertahankan identitas nasional bangsa dalam era globalisasi. Lalu dalam penelitian ini dapat difokuskan ke dalam lima hal yaitu: 1) Apa itu identitas nasional bangsa indonesia ?, 2) Bagaimana peran warga negara dalam mempertahankan identitas nasional di era digitalisasi?, 3) Tantangan apa yang dihadapi dalam mempertahankan identitas nasional di era digitalisasi?, 4) Dampak krisis identitas nasional ?, 5) Bagaimana peran pemerintah dan lembaga pendidikan lainnya dalam mendukung identitas nasional di era digitalisasi?. Hasilnya adalah ada beberapa jawaban berupa pendapat dari responden atau masyarakat mengenai fokus pembahasan jurnal penelitian ini yaitu tentang peran warga negara dalam mempertahankan identitas nasional bangsa khususnya di Indonesia di era digitalisasi.
DEMOKRASI PANCASILA : KONSEP DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA Miftahul Rohim; Linda Rahmawati; Arkan Raihan; Saepul Rizki
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.76

Abstract

Demokrasi menawarkan wawasan bahwa sumber daya memahami orang dan orang membuat aturan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Untuk itu, diperlukan basis pendukung dan landasan penghidupan untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Aturan- aturan ini disebut konstitusi. Karena kekuasaan tertinggi itu sendiri ada di tangan rakyat, tidak perlu dipahami sebagai unilateral dan absolut dalam arti kata yang tak terbatas. Inilah yang disebut kontrak sosial antara warga sosial dan juga tercermin dalam Konstitusi. Ini adalah konstitusi yang membatasi dan mengatur cara di mana kedaulatan rakyat ditentukan, dilaksanakan dan dikelola dalam kegiatan sehari-hari negara dan pemerintahan. Pada hakekatnya, konsep kedaulatan rakyat mensyaratkan jaminan bahwa rakyat adalah pemilik negara yang sebenarnya dan memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Anda memiliki wewenang untuk merencanakan, mengatur, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi penerapan fitur-fitur terkait tersebut. Dalam konteks demokrasi pancasila, penerapan prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi aktif warga negara, persatuan dalam keberagaman, keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, segala kegiatan untuk kepentingan rakyat ditujukan untuk memperoleh segala manfaat yang timbul dari adanya dan berjalannya kegiatan negara.Selain itu, untuk kepentingan rakyat, semua kegiatan ditujukan untuk mencapai semua manfaat yang sudah diperoleh dari keberadaan dan berfungsinya kegiatan negara. Ini adalah konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dilengkapi oleh rakyat, oleh rakyat, oleh rakyat, dan dengan rakyat.
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA Affan Akbar; Muhammad Yangyang Sihabudin; Riko Elvan Firdaus; Rivan Pahreji
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.77

Abstract

Tahun 1945 tahun dimana Bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya setelah lama dijajah oleh kekuatan kolonial dimulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Sekutu, dan Jepang yang berbondong-bondong merebut sumber daya alam bangsa Indonesia. Pembentukan negara Indonesia baru diawali dan dimulai dengan pembuatan Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan pandangan bangsa Indonesia serta dibentuknya UUD 1945 sebagai suatu konstitusi. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang dimana seorang Parlemen sebagai lembaga utama dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia. Namun, perjalanan demokrasi Indonesia pada saat itu tidak selalu lancar selalu ada gejolak dimulai dari partai politik hingga pemberontakan. Pada tahun 1950 lebih tepatnya terjadi instabilitas politik dan konflik yang mengakibatkan terjadinya peristiwa perubahan kekuasaan atau konsep menjadi demokrasi terpimpin. Pada era Orde Baru yang dimulai saat mundurnya presiden Soekarno dan diganti oleh Soeharto dimulai pada tahun 1966, demokrasi selalu dibatasi dan kekuasaan tumpul hanya berada ditangan presiden. Meskipun demikian, pada akhir era Orde Baru, pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang menggulingkan kekuasaan otoriter dan membuka jalan bagi reformasi demokrasi. Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat besar dalam sistem perpolitikan. Terdapat perubahan demokrasi dengan mengadopsikan sistem demokrasi multipartai, pemilihan umum yang bebas, dan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Bangsa Indonesia telah berhasil mengadakan beberapa pesta pemilihan umum yang sukses, termasuk pemilihan presiden, legislatif, dan pemerintah daerah. Namun, meskipun terdapat kemajuan yang cukup signifikan, Indonesia masih harus dihadapkan pada sebuah tantangan dalam memperkuat demokrasi. Beberapa hal atau tantangan tersebut meliputi seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, radikalisme agama, serta ketidaksetaraan gender dan hak asasi manusia. Dan selain itu, demokrasi Indonesia juga diuji oleh polarisasi politik, populisme, dan penyebaran informasi yang salah di zaman serba digital saat ini. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah dan masyarakat memperkuat lembaga demokrasi, melindungi hak asasi manusia, memerangi korupsi, dan memperluas partisipasi politik. Demokrasi di Indonesia merupakan upaya untuk terus berkembang dan proses yang kompleks, yang melibatkan membangun masa depan yang lebih demokratis
LANDASAN HUKUM DAN FONDASI TATANEGARAAN YANG KUAT Dio Rabbani Achmad; Rafli Mohamad Yudiansyah; Siti Maisya Mufidah; Vika Oktivanny
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.78

Abstract

Artikel ini membahas tentang konstitusi sebagai peraturan atau hukum tertinggi yang mengatur pembentukan, keberadaan, dan tata cara kerja suatu negara atau lembaga. Konstitusi memiliki fungsi penting dalam menyusun tata negara, melindungi hak dan kewajiban warga negara, menjamin keamanan dan ketertiban, mengatur hubungan antarlembaga negara, dan memiliki mekanisme perubahan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sejarah konstitusi bermula sejak zaman kuno dan konstitusi modern muncul dengan pengaruh pencerahan di Eropa. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi pertama yang berlaku hingga saat ini. Konstitusi memainkan peran penting dalam demokrasi dengan melindungi hak-hak warga negara, memastikan pemilihan yang adil, bertanggung jawabnya pemerintah kepada rakyat, dan memberikan perlindungan terhadap diskriminasi. Dengan memiliki konstitusi yang kuat, suatu negara dapat menjaga stabilitas politik, mempromosikan keadilan sosial, dan mewujudkan tata negara yang demokratis.
MARKETING STRATEGY ANALYSIS TO IMPROVE COMPETITIVENESS BAZNAS AND LAZNAS Muhammad Furqan MD; Muhammad Zen
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.79

Abstract

The marketing mix is a set of factors that are controlled to affect the demand for the company's output. An extraordinary combination suitable for making consumers aware of the company's products Companies using a marketing mix strategy with a mix of different elements Grouping The elements of the marketing mix are product (product), price (gift), location (location) and promotion (advertisement) ) According to LAZ NO law .23 of 2011 to Zakat Management said this: "Amil Zakat Institution, hereinafter abbreviated as LAZ is an established institution for people with the obligation to help collect, distribute and use zakat". Competitive advantage has differences. Competitive advantage is the total price vs competition, which attracts more customers. The complete offer must be more attractive offered by competitors to create a competitive advantage. The idea of the initial stage of this research is to determine First, the observed and examined objects and observations made on predetermined observable objects, commitment to identify potential problems of observable objects. The sampling technique used in this study was an expert sample, which is an example of the benefits of a sample included in the non-probability category, as exemplified. PKPU and Rumah Zakat digital marketing strategies are integrated digital marketing methods. PKPU and Rumah Zakat use all digital components to the maximum and creative and innovative human resources get partnerships in the form of an extensive internet web environment and in information dissemination. The digital marketing strategy is very effective in collecting and distributing PKPU community funds and Rumah Zakat. This can be seen from the collection and distribution of ZIS funds from 2012 to 2017.
LEGAL PROTECTION OF WOMEN TRAFFICKING VICTIMS IN INDONESIA FROM AN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE Bella Kusmayadi; Mohamad Lutfi Awaludin; Sindi Arifah Darayani; Rizka Rizkiatul Ula
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.80

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan manusia di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder dari hasil penelitian lapangan dan literatur, yang dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya serta digunakan untuk mendeskripsikan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari perspektif hak asasi manusia internasional, perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan manusia sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Manusia,
Marketing Strategy of Wardah's Digital Da'wah Management Asni Leliana; Muhammad Zen
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.81

Abstract

Being beautiful and youthful is the dream of all women. Cosmetics are generally materials that are polished, sprayed or rubbed into the body creating freshness, smoothness, softness, purity and fragrance for the wearer. No wonder, several cosmetic industries compete for it such as beauty products. The goal is for women to look beautiful as users of the product. The use of cosmetics at an early age or side effects can also occur with short- or long-term use. The negative effects caused are usually triggered by several chemicals that are specifically used as mixed ingredients in cosmetics. Cosmetics that follow their products specifically in an Islamic way are Wardah Cosmetics produced by PT Pusaka Tradition Ibu (PTI). Currently, the development of industries, especially in Indonesia, such as cosmetic products is growing very rapidly. The idea of the initial stage of this research is to determine First, the objects observed and examined as well as the observations made on observable objects that are predetermined, the commitment of identifying potential problems of observable objects. The sampling technique used in this study is an expert sample is an example of sample expediency included in the non-probability category. The results of this study get several points to be followed up in order to get solutions in completing the strategy as well as marketing changes in wardah cosmetic products and Da'wah Management's views on the strategy. These points are the Analysis of the Final Results of Wardah's Cosmetic Marketing Strategy and Customer Desires in buying wardah cosmetic products.
DEMOKRASI PANCASILA DALAM ISU EKONOMI Tedi Abdul Fariz; Ganjar Nugraha; M. Rayhan AlFauzan; Didiet Mugina Sumaryono
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.82

Abstract

Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia yang mencakup keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan yang berada di dalam sila ke-5 Pancasila. Demokrasi dalam isu ekonomi memuat konsep yang didalamnya terlibat partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi. Terciptanya keadaan ekonomi yang sejahtera bagi masyarakat yang dijalankan atas nilai-nilai demokrasi yang menimbulkan terimplementasinya sila ke-5 Pancasila. Dalam sistem demokrasi, keputusan-keputusan ekonomi sangat penting, seperti perencanaan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan regulasi pasar, dibahas dan ditentukan dengan melibatkan partisipasi aktif rakyat melalui representasi politik dan proses pengambilan keputusan yang terbuka.

Page 8 of 23 | Total Record : 224

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 7 (2024): Advances in Social Humanities Research Vol. 2 No. 6 (2024): Advances in Social Humanities Research Vol. 2 No. 5 (2024): Advances in Social Humanities Research Vol. 2 No. 4 (2024): Advances in Social Humanities Research Vol. 2 No. 3 (2024): Advances in Social Humanities Research Vol. 2 No. 2 (2024): Advances in Social Humanities Research Vol. 2 No. 1 (2024): Advances in Social Humanities Research Vol. 1 No. 12 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research Vol. 1 No. 11 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research Vol. 1 No. 10 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research Vol. 1 No. 9 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research Vol. 1 No. 8 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research Vol. 1 No. 7 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research Vol. 1 No. 6 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research Vol. 1 No. 4 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research Vol. 1 No. 3 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research Vol. 1 No. 2 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research Vol. 1 No. 1 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research More Issue