cover
Contact Name
Advances
Contact Email
adshrjurnal@gmail.com
Phone
+6285174373232
Journal Mail Official
adshrjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Senopati No.113 Rt.1/Rw.2 Senayan Kebayoran Baru. Kota Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12190
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Advances In Social Humanities Research
Published by Sahabat Publikasi
ISSN : 30323037     EISSN : 30315786     DOI : doi.org/10.46799/adv.v2i2.187
Advances In Social Humanities Research is a double blind peer-reviewed academic journal and open access to social and humanities fields. The journal is published monthly by Sahabat Publikasi Advances In Social Humanities Research provides a means for sustained discussion of relevant issues that fall within the focus and scopes of the journal which can be examined empirically. This journal publishes research articles covering social and humanities fields. Published articles are from critical and comprehensive research, studies or scientific studies on important and current issues or reviews of scientific books. This journal publishes research articles covering social and technology.
Articles 224 Documents
PENGARUH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENINGKATAN RASA NASIONALISME GENERASI MUDA BANGSA INDONESIA Mia Kamila; Maharani Febrianty; Keisya Larassyifa Aulia; Siti Asya Nur Maida
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.63

Abstract

Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri.Namun, dengan memudarnya rasa nasionalisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dalam mengembangkan dan melestarikan nilai - nilai luhur bangsa dan moral yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia. Tujuan adanya Penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh implementasi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai tempat meningkatkan kualitas rasa nasionalisme terhadap generasi muda bangsa Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Jenis data berupa data kualitatif, dengan studi dokumen melibatkan analisis teks, dokumen, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penilitian menunjukan bahwa Pendidikan kewarganegaraan sangat penting karena merupakan komponen dasar untuk mendidik setiap individu tentang nilai-nilai, nasionalisme. Generasi muda penerus bangsa membutuhkan pendidikan, dan pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu jenis pengajaran tersebut.
IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS IN THE LEARNING PROCESS Oktavioni Bastian; Yoga Dwi Wijaya; Yantoro Yantoro; Bradley Setiyadi
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.64

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen yang digunakan di SDN 55/I Sridadi. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode pilihan untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan analisis data. Dengan memanfaatkan aplikasi pengolah data bernama Data Dasar Pendidik (Dapodik) dan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran dalam memberikan layanan pendidikan dengan memfasilitasi pembelajaran praktis dengan menggunakan atau memanfaatkan infrastruktur teknologi, seperti fasilitas pembelajaran dengan mengintegrasikan komputer, penelitian ini menunjukkan bahwa (1 ) penerapan sistem manajemen informasi sangat penting dalam lembaga pendidikan, khususnya di SDN 55/I Sridadi; (2) pelaksanaan proses pembelajaran di SDN 55/I Sridadi berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa proses pembelajaran harus melalui tiga tahapan penting sebelum dapat dilaksanakan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap tahap evaluasi.
Negara dan Warga Negara Fauzan Felix Hidayat; Zamzam Muhamad; Alifia Hendrista Utami; Muhamad Ihsan Al Ansori; Moch. Fachru Ainun Nasrofi; Zahra Azalia Putri
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.65

Abstract

Jurnal ini membahas tentang hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks politik dan hukum. Negara sebagai entitas politik memiliki peran penting dalam membentuk dan mengatur kehidupan masyarakatnya, sementara warga negara adalah individu yang mempunyai hak, kewajiban, dan identitas sebagai bagian dari negara tersebut. Tulisan ini menganalisis dinamika interaksi antara negara dan warga negara, serta implikasinya dalam konteks sosial dan hukum. Dalam jurnal ini, penulis menggali konsep-konsep utama yang terkait dengan negara dan warga negara, termasuk hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan tugas negara dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan warganya. Peran negara dalam membangun dan menjaga kedaulatan serta keamanan negara juga menjadi fokus penelitian. Selain itu, penulis juga membahas bagaimana warga negara berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, kebebasan berpendapat, maupun organisasi sosial
Nizar Fadilah Damas Ramadhika; Rizky Adrian Ramadhana; Nizar Fadilah; Rizal Akhmad Nugraha
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.66

Abstract

Dalam segala aspek kehidupan, Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pedoman utama bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun kenyataannya, saat ini nilai-nilai luhur Pancasila semakin tercerai-berai akibat kemajuan pesat ilmu pengetahuan, inovasi dan keterampilan yang tidak terpisahkan. Tanda kaburnya pengamalan nilai-nilai Pancasila harus terlihat dari maraknya kasus termasuk usia negara yang mencerminkan kekurangan kepribadian negara. seperti peningkatan aktivitas kriminal, nepotisme, kolusi, radikalisme, pelanggaran seksual, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, karir politik yang tidak efektif, dan masalah serupa lainnya. Upaya aktualisasi diperlukan untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui realisasi sosialisasi nilai-nilai pancasila diyakini akan lebih praktis dalam kebudayaan Indonesia dengan mengikutsertakan semua perkumpulan untuk ikut serta secara efektif menanamkan nilai-nilai pancasila di segala lini kehidupan, di tiga ruang santai, pendidikan formal dan non formal untuk menjebak orang-orang hebat di zamannya. sehingga nilai dan keabsahan pancasila dapat dipertahankan dalam mengembangkan kesadaran dan kewajiban usia negara untuk masa depan yang berkualitas, cerdas, dan berkarakter.
PERAN WAWASAN NUSANTARA DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENGEMBANGAN EKONOMI Andika Jaya Pratama; Maya Oktaviani; Moh.Rifki Nur Ridwan; Nasywa Shopiana
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.67

Abstract

Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep yang mengedepankan kepentingan nasional Indonesia dengan mempertimbangkan warisan budaya, geografi, dan lingkungan sebagai sumber daya. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan cara yang berkelanjutan, mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan. Selain itu, konsep ini juga memandang bahwa pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Makalah ini berpendapat bahwa implementasi Wawasan Nusantara sangat penting bagi keberlangsungan masa depan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Dengan menciptakan kebijakan dan strategi yang tepat berdasarkan konsep Wawasan Nusantara, Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya dan mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan. Makalah ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan implementasi konsep Wawasan Nusantara sangat penting untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan di Indonesia.
Jurnal Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia Dimas Alun Gunawan; Rizki Naufal Mumtaz; Muhammad Alief; Dandi Fuadi
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.68

Abstract

Menurut Dr.Koentowijoyo dalam tulisanya mengenai radikalisasi pancasila (1998) bahwasanya pancasila perlu di berikan ruh yang baru sehingga pancasila dapat bergerak menjadi kekuatan yang menggerakkan sejarah.dari hal ini kita sudah membawa bahwasanya telah banyaknya penyelewengan terhadap makna dan tujuan pancasila sebagai dasar Negara dalam masa Orde baru maupun Orde lama. Pancasila sebagai idiologi mempunyai tujuan yang sama dan harus bekerja sama dengan pancasila sebagai dasar Negara karena kedua duanya sama mempunyai tujuan dan maksud dalam mepersatukan Negara dan menegakkan suatu Negara.dan keduanya ini di jadikan sesuatu dasar dalam suatu Negara yang harus di tegakkan oleh masyarakat IndonesiaPancasila Sebagai Pedoman Hidup Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Pancasila Sebagai Sumber Hukum Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Atau dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu pun peraturanyangbertentangan dengan Pancasila Pancasila merupakan intelligent choice kerena mengetasi keanekaragaman dalam masyarakat indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan ( indifferentism ), tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam slogan “bhineka tunggal ika”.
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP UNDANG UNDANG BAGI MASYARAKAT DI LAMPUNG Zainudin Hasan; Adinda Nurmaretha Azzahra; Puput Noviana
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.69

Abstract

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 lalu merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Putusan MK tersebut antara lain memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perpu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Pengolahan data melalui seleksi data, klarifikasi data, dan penyusunan data. Data yang diperoleh ditafsirkan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja tidak efektif untuk di implementasikan terhadap masyarakat beberapa fraksi dan pihak kepolisian pun menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja karena dianggap hanya untuk kepentingan elit saja bukan rakyat.
REVENGE PORN TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Dinda Nurfitria; Irma Anggraeni; Novi Ramadhani; Wulan Maulida
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.70

Abstract

Saat ini sudah banyak sekali kejahatan – kejahatan yang dapat dilakukan di media social. Salah satu contohnya adalah Revenge Porn. Seringkali korban dari kejahatan seperti ini tidak mendapatkan Hak Asasi Manusia yang adil. Pelaku bisa mendapatkan hukuman yang ringan bahkan bisa tidak dihukum sama sekali. Untuk meneliti kasus yang sering terjadi ini, peneliti menggunakan empat metode yaitu memilih, mencari, menyeleksi, dan memutuskan. Dalam hal ini, para penggiat HAM serta kelompok-kelompok masyarakat sipil harus berjuang untuk mendorong pemerintah dan legislator agar memperkenalkan undang-undang yang melindungi individu dari revenge porn dan mengambil tindakan untuk menjamin hak-hak privasi dan keamanan mereka. Perlindungan hukum dari kasus Revenge Porn ini sebagaimana berdasarkan Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa perlindungan yang diperoleh oleh Korban Revenge Porn yaitu terdiri dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, hukum dan/atau bantuan hukum, rehabilitasi sosial, medicolegal, dan psikologis.
ANALISIS PROBLEM TERHADAP PENGARUH MAKSIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN UNTUK TENAGA KERJA PERSPEKTIF UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS Nur Indah
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.71

Abstract

Di dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS telah diusung 5 program jaminan untuk melindungi peserta atau pekerja apabila mengalami musibah khususnya kecelakaan kerja. Diantara program tesebut yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), dan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Ada dan munculnya beberapa pekerjaan yang dilakukan masyarakat namun tidak tercover dengan baik di BPJS (terkhusus BPJS Ketenagakerjaan) secara praktek dilapangan, seperti Pekerja Mandiri, Pekerja Platform (Ojek Online), Pekerja Lepas, Pedagang Keliling, Pedagang Pinggir Jalan, Wirausaha, PSK (Pekerja Seks Komersial) serta Kaum Marjinal (pekerja informal), menjadikan riset ini penting untuk dilakukan. Kemudian masih terdapatnya problem seperti pengelolaan dana yang tidak begitu transparan dan tidak diatur secara khusus didalam UU BPJS, kenaikan tarif iuran yang terjadi namun BPJS tetap mengalami defisit anggaran akibat pengelolaan keuangan yang kurang baik, indikasi praktek monopoli serta masih banyaknya masyarakat biasa dan pekerja yang tidak terdaftar BPJS. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih jauh, adapun metode analisis yang akan digunakan ialah Deskriptif Analisis dengan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil riset menunjukkan bahwa secara tertulis didalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS niat baik negara dapat dilihat dalam beberapa pasal diantaranya Huruf a, Pasal 1 Ayat 2, 4 dan 7, Pasal 3, Pasal 10 Huruf g, pasal 18, pasal 19 ayat 4, pasal 20 ayat 2 (melibatkan tokoh masyarakat), pasal 41 ayat 1 huruf a yang intinya keberadaan sistem jaminan sosial adalah sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian untuk maksimalisasi pelaksanaan kelima program BPJS diatas, nyatanya belum begitu baik karena dalam pengelolaan BPJS, Pegawai BPJS, Dana dan Masyarakat tidak menjadi pelaksana yang sesuai dengan UU BPJS, terlebih terdapatnya kerancuan dan pertentangan dalam UU BPJS dengan peraturan lainnya yang seharusnya menguatkan keberadaan BPJS sehingga menurut teori kepastian dan kemanfaatan hukum, adanya UU BPJS dan peraturan pendukung lainnya membuat keberadaan BPJS ini sendiri menjadi kurang maksimal serta manfaat program yang diatur dalan UU belum dapat dirasakan secara maksimal pula.
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN OLEH KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SDN 34/I TERATAI Listiana Listiana; Fatmawati Fatmawati; Bradley Setiyadi; Yantoro Yantoro
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.72

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan strategi pengembangan dan peningkatan kualitas tenaga pengajar oleh kepala sekolah SDN 34/I Teratai. Jenis penelitian ini adalah studi literatur. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam dunia pendidikan, pendidik merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peran penting pendidik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut memerlukan pengembangan tenaga pendidik dan campur tangan kepala sekolah dalam melaksanakan program-program pendukung sehingga menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas.

Page 7 of 23 | Total Record : 224