cover
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 156 Documents
Strategi Pendederan Benih Ikan Gabus Sebagai Langkah Antisipasi Penurunan Populasi Menggunakan Teknologi Bioflok Bambang Sihananto; Eddy Supriyono; Diki; Supriani
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.4.47-52

Abstract

Beberapa langkah dalam upaya penerapan Strategi Pendederan Benih Ikan Gabus Sebagai Langkah Antisipasi Penurunan Populasi Melalui Teknologi Bioflok : (1) pembangunan pusat atau sentra budidaya ikan gabus secara terintegrasi yang didukung oleh potensi daerah ; (2) pembuatan role model budi daya ikan gabus dengan sistem bioflok, terutama pada segmen usaha pembenihan; (3) peningkatan diseminasi teknologi bioflok pada pembenihan ikan gabus ; (4) stimulasi usaha budi daya ikan gabus terutama pada segmen pembenihan melalui bantuan benih, calon induk, bimbingan teknis, maupun sarana budidaya sistem bioflok.
Strategi Kesetaraan Gender dalam Keluarga untuk Persiapan Era Indonesia Emas 2045 Herien Puspitawati; Indra Gunawan
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.4.65-78

Abstract

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut: Tujuan Pembangunan Indonesia Emas meliputi 17 arah yang salah satunya melalui transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Nomor 14 yaitu Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender. Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan manusia tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan individu saja namun juga harus dilakukan melalui pendekatan keluarga. Secara garis besar masih ada bias gender dalam kehidupan keluarga terutama ketertinggalan berbagai aspek berada di pihak perempuan, anak dan lansia perempuan. Berdasarkan pendekatan konsep dan teoritis, dapat dikatakan sangatlah relevan dan penting mengintegrasikan konsep dan ruang lingkup gender dalam kehidupan keluarga yang terkait dengan pendekatan teori struktural fungsional dan teori sistem. Penulis menginterpretasikan adanya pendekatan kombinasi teori struktural fungsional dan gender dalam kehidupan keluarga melalui konsep kemitraan peran gender harmonis dalam keluarga. Bukti empiris dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan peran gender yang harmonis/seimbang, strategi balancing work and family untuk perempuan bekerja, dan semakin tinggi nilai ekonomi aktivitas ibu rumah tangga akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tantangan keluarga di masa depan adalah transisi demografi dan struktur keluarga, era ageing population, mobilitas yang tinggi, fenomena childfree, delayed married, perilaku kehidupan sesama jenis yang akan merubah transisi demografi dan struktur keluarga. Tujuan utama penulisan policy brief ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan keluarga terkait strategi kesetaraan gender dalam keluarga untuk persiapan Era Indonesia Emas 2045.
Strategi Keuangan Keluarga pada Saat Krisis Berdasarkan Ajaran Arthashastra Widyastutik; I Dewa Gede Bagus Biantara; Dwiki Cacala Gumelar Adhimandala; Trian Maulana; Dewi Sukmawati; Citra Shabira
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.4.12-16

Abstract

Berbagai krisis, termasuk krisis keuangan global, pandemi COVID-19, dan konflik Rusia-Ukraina, telah berdampak signifikan terhadap ekonomi baik di tingkat nasional maupun lokal, termasuk di Bali. Untuk itu diperlukan upaya antisipasi untuk menghadapi krisis yang mungkin terjadi dimasa mendatang salah satunya melalui pendekatan budaya dan sosio-kultural melalui ajaran Arthasastra yang berisikan ajaran mengenai manajemen keuangan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator ekonomi yang sesuai dengan konsep Arthasastra dalam konteks Desa Adat, menganalisis hubungan dan dampak nilai-nilai konsep ekonomi Arthasastra pada perilaku ekonomi masyarakat Desa Adat, serta merumuskan strategi penerapan Arthasastra sebagai alat pemulihan ekonomi masyarakat Bali setelah krisis. Metode penelitian melibatkan expert judgment, SEM PLS, Uji beda, dan AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua indikator yang diuji memiliki validitas yang tinggi, dengan perbedaan penerapan prinsip Arthasastra terutama pada aspek Nitya (Pengeluaran Kebutuhan) dan Labha (Manajemen Penerimaan Sebelumnya) di dua desa yang berbeda. Temuan juga menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip Arthasastra dapat berkontribusi signifikan terhadap ketahanan ekonomi masyarakat Bali pasca krisis, dengan penekanan pada peran keluarga dalam meningkatkan adaptabilitas dan upaya produktif untuk meningkatkan pendapatan.
Strategi Membangun Masa Depan Anak Terlantar Melalui Pendidikan Yulina Eva Riany; Aisyah Puspita Putri; Hilma Amrullah; Restu Utami
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.4.1-6

Abstract

Salah satu kategori rentan dan masuk dalam indikator pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) adalah anak terlantar (Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021). Berdasarkan kriteria Kemensos, anak terlantar adalah individu berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga atau kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarganya, dengan rincian : (1) berasal dari keluarga fakir miskin; (2) anak yang dilalaikan oleh orang tuanya dan (3) anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Masalah anak terlantar merupakan tantangan serius karena mereka rentan menjadi korban kekerasan, korban perdagangan orang, eksploitasi dan penyimpangan lainnya, padahal seharusnya mereka dapat tumbuh dan berkembang untuk mencapai cita-citanya.
Mempromosikan garut (Maranta Arundinacea) ‘Pangan Agroforestri’ untuk menekan stunting Dona Octavia; Nurheni Wijayanto; Sri Wilarso Budi; Sri Suharti; Irmanida Batubara
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.4.59-64

Abstract

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya hutan, jumlah penduduk yang terus bertambah dan tantangan krisis pangan akibat dampak perubahan iklim, memerlukan upaya peningkatan produktivitas lahan dan jumlah pasokan pangan, termasuk melalui praktik agroforestri. Hasil Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 mencatat angka stunting di Indonesia masih tinggi sebesar 21,6%, melebihi ambang batas WHO. Umbi garut ‘pangan agroforestri’ memiliki beragam manfaat kesehatan, merupakan pangan fungsional potensial mengatasi masalah gizi, stunting pada anak. Pencegahan stunting menjadi penting dengan mengonsumsi gizi seimbang berkualitas dari pangan beraneka ragam diantara melalui diversifikasi pangan dalam agroforestri. Untuk itu diperlukan upaya menyeluruh dan terintegrasi oleh pemangku kebijakan dan masyarakat dari hulu ke hilir, mulai dari peningkatan produktivitas di tingkat tapak, diversifikasi olahan pangan, dukungan pemerintah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengolahannya, hingga sosialisasi manfaat umbi garut yang saat ini masih belum banyak dikenal melalui berbagai program edukatif dan insentif.
Penyelamatan Perkaretan Nasional Melalui Kebijakan Peningkatan Konsumsi Karet Alam Domestik Frendy Ahmad Afandi; Feryanto Feryanto
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.4.7-11

Abstract

Perkaretan Indonesia saat ini tidak sedang dalam kondisi baik. Banyak pabrik pengolahan karet remah yang sudah mengalami penutupan. Jika kondisi tersebut tidak segera di atasi, bukan tidak mungkin karet alam Indonesia akan segera punah. Indonesia sebagai negara dengan lahan karet terluas di dunia dan produsen karet terbesar kedua perlu segera memikirkan langkah-langkah strategis untuk memitigasinya. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat diusulkan adalah peningkatan penyerapan karet alam domestik melalui sektor pertanian, pertambangan, kesehatan, otomotif, infrastruktur, dan gaya hidup. Pilihan kebijakan yang dipilih adalah peningkatan konsumsi domestik melalui sektor infrastruktur berdasarkan analisis tabel input-output 2016.
Memperbaiki Kinerja Perhutanan Sosial Menuju Keberlanjutan Hutan Jawa Thomas Oni Veriasa; Bambang Tri Daxoko; Novan Aji Imron; Andri Santosa; Muhammad Kosar
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.4.17-28

Abstract

Di Pulau Jawa, pengelolaan hutan oleh masyarakat tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah . Transformasi kebijakan pengelolaan Hutan Jawa secara signifikan dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang membagi kewenangan pengelolaan hutan untuk memperkuat kolaborasi multipihak dan desentralisasi tanggung jawab pengelolaan hutan termasuk Perhutanan Sosial. Pada pasal 112, peraturan ini menjelaskan tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Pulau Jawa. Pada program Perhutanan Sosial kesenjangan yang “tinggi” terjadi pada aspek pendampingan dan pemanfaatan. Namun, kesenjangan “moderat” pengelolaan PS terjadi di seluruh aspek yang dinilai yaitu pendampingan, pemanfaatan dan keberlanjutan. Pada pendampingan, kesenjangan terjadi pada intervensi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah tidak sebaik pada saat pra izin PS Beberapa hambatan mencakup kurangnya sumber daya pendamping dari pemerintah, tarik ulur wewenang tenaga pendamping dari pemerintah pusat dan daerah, serta perubahan regulasi yang cepat di tingkat pusat. Pada beberapa kasus studi, ditemukan persoalan inklusivitas pengelolaan hutan yang mana penerima izin bukanlah orang yang membutuhkan akses kelola sehingga menyebabkan kegiatan pengelolaan PS menjadi tidak fokus dan cenderung mandeg. Lebih luas persoalan inklusivitas berkaitan dengan desentralisasi pengelolaan hutan dan hambatan kerja-kerja multipihak. Walaupun regulasi terbaru mengatur soal desentralisasi pengelolaan hutan sampai ke tingkat provinsi, namun belum semua kabupaten memiliki perhatian yang serius untuk menjadikan PS sebagai bagian agenda pembangunan daerah. Pengelolaan PS yang terbuka pada kolaborasi dan pengarusutamaan masyarakat yang termarginalkan yang tepat sasaran akan mampu mengatasi ego-subjektif antar institusi, kapasitas sumber daya manusia dan persoalan penganggaran. Transformasi pengelolaan PS yang inklusif diperlukan untuk membuka keragaman aplikasi sistem kelembagaan berbasis lokal dan kebutuhan kontekstual pada tingkat daerah dan tapak (masyarakat) termasuk memastikan kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan.
Penguatan Ekosistem Jagung: Isu, Tantangan, dan Kebijakan Redy Prasetyo; Maya Kartika Sari; yuyun kurnia lestari
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.6.1.749-753

Abstract

Produksi jagung global mengalami kenaikan, namun produksi jagung nasional menurun disebabkan oleh luas panen yang menurun seiring dampak perubahan iklim. Luas panen dan produksi jagung menurun di sentra-sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Penurunan produksi mempengaruhi harga Jagung domestik 2023 yang trennya naik hingga mencapai Rp 5.580/kg pada November 2023.. Jagung sebagai salah satu komoditas strategis nasional yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan dan pangan. Kebutuhan pakan untuk ternak unggas dan sapi, sedangkan jagung sebagai pangan untuk kebutuhan pangan rumah tangga dan bahan baku industri makanan. Jagung dimanfaatkan untuk pakan ternak sebesar 75%, industri non pakan dan pangan 23% dan sisanya untuk konsumsi langsung rumah tangga dan benih. Tren impor jagung relatif terkendali dengan adanya kebijakan stop impor jagung untuk pakan mulai tahun 2016. Kebijakan tersebut diambil setelah terjadi lonjakan impor jagung dengan rata-rata di atas 3 juta ton per tahun pada periode tahun 2013-2015, Importasi jagung tahun 2016-2023 merupakan impor jagung untuk kebutuhan industri (food grade) yang rata-ratanya di bawah 1,5 juta ton per tahun. Masih adanya impor jagung untuk industri pangan dikarenakan kualitas jagung di Indonesia belum memiliki tingkat standar yang dibutuhkan untuk jagung pangan, seperti tingkat kandungan aflatoksin di bawah 20 pbb, kadar air, germination rate dll. Beberapa isu dan tantangan jagung nasional, yaitu penurunan konsumsi jagung pangan, meningkatnya kebutuhan jagung pakan, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, ketersediaan air, serta kelembagaan penyuluh dan pembiayaan. Pada prinsipnya, kebijakan pengembangan jagung dilakukan untuk memperkuat aspek hulu dan hilir jagung. Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, seperti peningkatan produksi dan produktivitas, penetapan harga acuan, penetapan Cadangan Jagung Pemerintah, bantuan pasca panen, dan food estate.
Integrated Farming System Berbasis Kopi: Produktivitas dan Daya Saing Global yang Optimal Dinda Aslam Nurul Hida; Dwi Rachmina
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.4.53-58

Abstract

Pengembangan subsektor perkebunan kopi di Indonesia menunjukkan potensi yang luar biasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun global. Namun, tantangan besar muncul dalam mengoptimalkan potensi ini. Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi kopi secara global menjadi salah satu hambatan utama, menciptakan kekurangan pasokan yang berdampak signifikan pada sektor kopi. Selain itu, penurunan minat petani kopi dalam berusahatani menimbulkan ancaman serius terhadap pertumbuhan sektor kopi di tingkat nasional. Ketidakseimbangan produksi dan konsumsi kopi dunia menandai permasalahan mendesak yang perlu diatasi. Penurunan minat petani kopi, terutama petani kecil yang menghadapi keterbatasan sumber daya, akses teknologi, dan modal, menjadi akar permasalahan utama. Rendahnya insentif bagi petani menciptakan kurangnya motivasi untuk meningkatkan produksi, sementara kendala akses informasi pasar yang akurat membatasi kemampuan petani untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Solusi atas tantangan ini melibatkan peningkatan insentif bagi petani, penerapan konsep pertanian berkelanjutan, dan peningkatan koordinasi di seluruh value chain. Adopsi program IFS menjadi langkah konkret untuk meningkatkan produktivitas kopi. Melalui konsep LEISA, petani dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan produksi kopi secara ramah lingkungan. Keberhasilan program Upland Project di Indonesia sebagai contoh penerapan IFS berbasis kopi memberikan harapan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi solusi ini melibatkan perbaikan sistem insentif, standarisasi produk kopi, peningkatan kualitas produksi, dan pelatihan manajemen ekspor. Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan kopi, diharapkan solusi ini dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani kopi, memberikan dampak positif pada ekonomi nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, fokus pada insentif, pertanian berkelanjutan, dan koordinasi value chain menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan kompleks di sektor kopi Indonesia.
Kajian Komunikasi dan Interaksi dalam Menghadapi Dinamika Perubahan Iklim Pada Masyarakat Pesisir Jawa Barat Defina; Risda Rizkillah; Dwi Hastuti; Istiqlaliyah Muflikhati
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.4.34-39

Abstract

Rekomendasi policy brief ini adalah pentingnya meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi keluarga nelayan dalam perubahan iklim. Interaksi keluarga akan meningkat ketika suami tidak banyak menghabiskan waktunya di laut. Perlu adanya program yang dapat meningkatkan jumlah populasi ikan di laut dangkal sehingga nelayan tidak terlalu jauh untuk menangkap ikan dan lebih banyak waktu bersama keluarga. Seperti penanaman hutan bakau di pantai utara serta edukasi dan pendampingan dalam penggunaan alat untuk pendeteksian posisi ikan secara maksimal, bantuan mesin dan alat tangkap perlu didistribusikan secara merata dan tepat sasaran. Selain itu, agar kekerasan verbal menurun, perlu adanya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan keluarga dalam strategi untuk meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi antara suami dan istri. Dari sisi ekonomi perlu adanya program pemberdayaan dalam hal manajemen keuangan keluarga dan penambahan pendapatan keluarga. Contohnya, pengelolaan hasil tangkapan nelayan oleh istri nelayan sehingga nilai jual bertambah dan pemerintah juga perlu untuk membantu dalam pemasaran produk yang dibuat oleh istri.

Page 1 of 16 | Total Record : 156