Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Legalitas

JL
Website

Published by Universitas Negeri Gorontalo

ISSN : 19795955 EISSN : 27466094 DOI : 10.33756

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Legalitas adalah peer review journal yang dikhususkan untuk mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa Fakultas Hukum baik penelitian mandiri maupun penelitian yang berkolaborasi dengan dosen, terbit setiap bulan April dan Oktober. Jurnal Legalitas menerima artikel dalam lingkup hukum, ilmu hukum dan kajian isu kebijakan lainnya yang berfokus pada pengembangan dan pembangunan Ilmu Hukum di Indonesia.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 114 Documents

2 3 4 5 6

IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM MELALUI PROSES LEGISLASI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM Rustam Akili
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Salah satu usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mempersiapkan kebijakan pembentukan hukum adalah dengan menyusun suatu pedoman teknis (cara) penyusunan rancangan undang-undang. Lebih penting lagi, kebijakan pembentukan hukum dalam hal pembuatan RUU atau Peraturan Daerah (Perda) harus diusahakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No 12 tahun 2011. Perlu harus diusahakan tidak terjadi pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya atau dengan kata lain jangan sampai terjadi timpang tindih antar berbagai peraturan.

KETERLIBATAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN SEBAGAI ZuIfia Abdussamad
JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 1, 2009
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Involvement of consumer in each purchasing decision would always colours in every election of product brand by bases consideration of benefit criterion with product characteristic becoming its alternative. Consumer usually stays in weak position. To protect consumer is required a set law order. Involvement of consumer is a best concept to be comprehended as function of object. situation that altogether that will constitute in so many action of consumer with reference to accomplishment of requirement

Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana Lisnawaty Wadju Badu; Apripari Apripari
Jurnal Legalitas Vol 12, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Absolut Peradilan Militer yang tertuang dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (HAPMIL) berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip negara hukum Indonesia khususnya asas equality before the law. Kemudian sebagai salah satu upaya ius constituendum hukum positif di Indonesia. Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian dihimpun melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi absolut peradilan militer khususnya Pasal 9 Angka 1 HAPMIL atau khususnya dalam perkara pidana menegaskan peradilan militer memiliki kompetensi untuk mengadili tindak pidana didasarkan pada subjek (pelaku), yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama pelaku adalah militer, dan melakukan tindak pidana apa saja akan diadili di peradilan militer. sekalipun pelaku tindak pidana bukan prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit akan tetapi melakukan tindak pidana di mana tindak pidana tersebut merugikan kepentingan militer serta dilakukan semata-mata dengan militer (perkara koneksitas) dapat diadili di peradilan militer. Kompetensi absolut peradilan militer tersebut bertabrakan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) UU KK dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI yang merupakan bentuk perwujudan dari asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Konsepsi tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana dapat mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) UU KK dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI di mana apabila prajurit melakukan tindak pidana umum akan tunduk pada peradilan umum namun bilamana prajurit melakukan tindak pidana militer akan tunduk pada peradilan militer. Ketika suatu tindak pidana yang dilakukan oleh militer tidak dapat ditentukan apakah merupakan tindak pidana militer atau tidak, maka dapat mengacu pada prinsip yang dipakai dalam perkara koneksitas yang tertuang dalam Pasal 90-91 KUHPM.Untuk dapat menjadikan tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana, mesti dilakukan revisi terhadap Hukum Acara Pidana Militer. Kata Kunci : Tindak Pidana Militer; Kompetensi Absolut; Peradilan Militer.

Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Anak Memperoleh Pendidikan Johan Jasin
JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 3, 2009
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Child Presence in a family is not only becomes hungering and hope, but that\'s God\'s Mercy and God\'s trust. As trust, child like adult man, has basic rights like life rights, talks and have a religion. To enjoy this rights betterly, child haw other rights. For example education, that by international world has been poured in universal Declaration of Human Right, convention of children right and document of other regional, as reference and obligation banding member tate PBB.For Indonesian nation, basis latu, arrangement, protection, enforcer of chlid basic rights in education, met in UUD 1945 formulated through UU/39/1999,UU/20/2003 and UU/20/2003. The law and regulation presence indicates that in formal yuridis of chlid basic rights to education has been given protection, but government has not optimal to implementing of their responsibility. The Government with support from all stakeholder must seriously upholds the rule,because success of education will yield quality and excellent human resource that will be builds and positions this country paralel and can vie with other state in global era. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Asasi Anak, Pendidikan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA DI PROVINSI GORONTALO Sutrisno Mohamad
JURNAL LEGALITAS Vol 3, No 2, 2010
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

lack of appreciation of cultural heritage obiects have been a factor increasing threats, such as theft,vandalism,and forgery of cultural heritage objects.The condition is exacerbated by the economi condition of society are minimal and weak law enforcement. for that, it should continue to be socialized that historical heritage sites and objects of cultural heritage is part of the journey of a society and nation cultural heritage sites and objects is a trail so that we can learn from the past, as well as cultural preservation is the identity of a nation, of course we do not want to lose track of the history and identity though the loss of cultural heritage objects. Keywords:legal protection,object,site,Heritage\'

KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA SESUAI AMANAT UUD 1945 Nirwan Yunus
JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 1, 2009
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

The demand of land reform implementation increases recently. The imbalance of land athority and the demand of land acceas as well qs other productive resources of the poor are getting stronger in most of the third world country. Builds the law is not work which is easy and or simple like the one is imagined, because a good law and regulation must up to standard of justice, rule of law and utility in balance. and so in effort for agrarian law forming process which more accommodating all importances of all sides. Must be realized and confessed act No 5 the year 1960 still leaving various problems which must be broken.

OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM MENGATASI ILEGAL WEDDING Agustina Bilondatu
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Sebagai sebuah institusi tertua KUA merupakan lembaga hukum yang sangat sentral untuk melaksanakan perkawinan. Dari perkawinan akan lahir hubungan hukum privat seperti hubungan hukum nasab, kewarisan, status harta (dalam perkawinan maupun sasat putusnya perkawinan), dan lain lain, maupun hubungan hukum publik, seperti hubungan dengan masyarakat dan Negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1; ?gar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat?dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh UU, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebut pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan.Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan Pernikahan tanpa wali, Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan -pertimbangan tertentu Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pernikahan bahwa tangan atau yang lazim dikenal Kawin Bawah Tangan (KBT) memiliki konotasi yang tidak baik. Nikah bawah tangan mulai dikenal ketika banyak fenomena para priyayi yang hendak beristri lagi

Kebijakan Hukum Dalam Mengurangi Kejahatan Akibat Dampak Kemajuan Komputer Iskandar Z. Nasibu
JURNAL LEGALITAS Vol 2, No 3, 2009
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Computer crime in global community of internet user public is a thing which can be realized or unconsciously, intertionally or involuntary is done. This thing happened because development of information technology and level of public intelectuality is increases. Keeps abreast of technologi in the computer area, especially in area Information And Communivation technologi (ICT), badness by using computer technology has come up with phase to worry so that law footing to become a real footing that was public required. Law challenged to do regulation, investigation, even where necessary determines penalty system based on justice and rule of law in standing computer technology progress. Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Kejahatan, Komputer, Globalisasi,

Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi Condro Susanto Riyadi; Mutia Ch Thalib
Jurnal Legalitas Vol 13, No. 02 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Tujuan Penelitian adalah untuk Mengetahui dan Menganalisis tentang Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian ini menujukkan: Pertama, bahwa Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo. sampai dengan saat ini berdasarkan temuan penelitian yang didapatkan dari narasumber telah berjalan dengan baik, sebab hampir sebagian besar perusahaan konstruksi telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan asuransi kepada para pekerjanya. Kemudian terkait dengan implementasi K3 dalam aspek pemenuhan standar keselamatan kerja melalui alat pelindung diri (APD) semuanya disediakan oleh pihak perusahaan kepada para pekerjanya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh ini jaminan perlindungan hukum terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berjalan dengan baik di provinsi Gorontalo. Kedua, bahwa Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo. Adapun hasil indentfikasi mengenai hambatan yang dimaksud, yakni: Lemahnya Pengawasan Ketenagkerjaan; Faktor Sumber Daya Manusia; Faktor Anggaran; Faktor Kesedaran Pekerja; dan Kurangya Kesadaran Pimpinan Perusahaan untuk mendaftarakan Pekerja ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA PENGADILAN DI INDONESIA Farid Th Musa
JURNAL LEGALITAS Vol 3, No 2, 2010
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

the atmosphere of the anniversary of indepedence august 17, 2010 is an opportune moment to reflect on the ways the law during this run which is full of criticism and cynisism from the public view.in this paper,the author wants to changes the ways in primitiv state.laws must be placed into a more intelligent way of meaning ful and cultured according to the view that developed in this paper namely the sociology of law. law enforcement agen cies and courts have a greater burden of responcibility in implementing the law in the midst of the community.for that quality performance of law enforcement agencies and courts must be improved.negative views of society must be changed quikly to grow back better publik trust.not easy to changed things,we need morality and professionalism of law enforcement agencies and courds. Keywords: public perception,Law Enforcement Agencies,Court,sociologi of Law.

Page 4 of 12 | Total Record : 114

2 3 4 5 6

Filter by Year

2009 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 16, No 2 (2023) Vol 16, No 1 (2023) Vol 15, No 2 (2022) Vol 15, No 1 (2022) Vol 14, No 01 (2021) Vol. 14, No. 2 (2021) Vol 13, No. 02 (2020) Vol 13, No 01 (2020) Vol 12, No 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) VOL 05, NO 01, 2012 Vol 3, No 2, 2010 Vol 2, No 3, 2009 Vol 2, No 1, 2009 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Jufryanto Puluhulawa

Contact Email
jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Phone
+6281343878760

Journal Mail Official
jurnallegalitas@ung.ac.id

Editorial Address
Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia

Location
Kota gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Jufryanto Puluhulawa

Contact Email jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Phone +6281343878760

Journal Mail Official jurnallegalitas@ung.ac.id

Editorial Address Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia

Location Kota gorontalo, Gorontalo INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Jufryanto Puluhulawa

Contact Email
jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Phone
+6281343878760

Journal Mail Official
jurnallegalitas@ung.ac.id

Editorial Address
Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia

Location
Kota gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA