cover
Contact Name
NADIA DWI IRMADIANI
Contact Email
isipuntag@gmail.com
Phone
+6287832428937
Journal Mail Official
isipuntag@gmail.com
Editorial Address
Jln Bendan Dhuwur, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50233
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Public Service And Governance Journal
ISSN : 29637252     EISSN : 27979083     DOI : 10.56444
Core Subject : Social,
Public Service And Governance Journal adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Public Service And Governance Journal terbit 2 (dua) kali dalam setahun, pada bulan Januari dan Juli. Public Service And Governance Journal adalah jurnal berkala ilmiah yang menjadi sarana publikasi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang administrasi publik dalam menerbitkan artikel hasil penelitian (riset) maupun artikel telaah konseptual atau riview. Ruang lingkup dibidang : Manajemen Pelayanan Publik, Kebiajakan Publik, Tata Kelola Pemerintahan
Articles 145 Documents
KUALITAS KEPERCAYAAN PADA ATASAN DIPENGARUHI OLEH GAYA KEPEMIMPINAN ISLAM SERTA LINGKUNGAN SEBAGAI MODERASI PADA KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA Yustiana Dwirainaningsih
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.611

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu, menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk mencari data yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah purposive sampling Karena jumlah populasi yang terbatas yaitu sebanyak 98 responden, maka dalam penelitian ini semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Jadi dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 98 responden. Berdasarkan hasil uji validitas pada penelitian ini seluruh variabel yang meliputi variabel kepercayaan pada atasan (X1), gaya kepemimpinan islam (X2), kinerja SDM (Y1) dan lingkungan kerja (Y2) dinyatakan valid karena nilai Sig(2-tailed) < Alpha 0.005. Hasil pengujian hipotesa 1 mendapatkan bahwa variabel kepercayaan pada atasan ternyata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM. Bila melihat nilai sig variabel gaya kepemimpinan Islam mempunyai nilai sebesar 0.001 < 0.05 Yang ini berarti bahwa variabel gaya kepemimpinan islam berpengaruh terhadap kinerja SDM. Dari Tabel Anova diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari Alpa (0,05). Dari Tabel Coefficients diketahui bahwa t hitung untuk kepercayaan pada atasan adalah sebesar 3,623. Dengan tingkat kesalahan α= 0,05 dan n=98 diperoleh nilai t Tabel sebesar 1,660, maka berdasarkan hasil perhitungan ternyata t hitung > t Tabel maka Ho ditolak. Dengan demikian hipotesis nol (Ho) ditolak . Ditolaknya hipotesis nol menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% terdapat pengaruh antara kepercayaan pada atasan terhadap gaya kepemimpinan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENAGGULANGAN HIV AIDS KABUPATEN SEMARANG Gunarto Gunarto; Harsoyo Harsoyo
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.612

Abstract

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bukan pekerjaan sederhana, dan mudah. Meningkatnya kasus yang terus menerus setiap kasus adalah jawaban dari persoalan yang dihadapi oleh semua bangsa di dunia ini. KAbupaten Semarang merupakan salah satu dari tujuh kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki persebaran kasus yang tinggi. Permasalahan yang ditemui atas meningkatnya kasus HIV/AIDS ini cukup beragam, baik dari factor internal maupun eksternal. Undang-undang Kesehatan telah memberikan rambu-rambu untuk upaya kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Semarang telah melakukan upaya menterjemahkan secara spesifik dan operasional. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2010 adalah bukti upaya implementasi dalam pencegahan dan penaggulangan HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkanupaya implementasi kebijakan public dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi telah berjalan dengan baik, namun belum optimal. FAktor-faktor yang mempengaruhi adalah selain kondisi internal berkaitan dengan penelusuran kasus dan pembiayaan, yang paling dominan justru dari kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini menyangkut kesadaran melaporakan kasus, kesadaran menggunakan kondom, persebaran yang sulit terdeteksi, juga termasuk penutupan lokalisasi dari berbagai daerah sekitar. Partisipasi ODHA juga menjadi factor yang harus mendapat perhatian dari pemerintah, pemerintah daerah dan LSM pendamping ODHA
PENGEMBANGAN ORGANISASI JAKARTA CENTRE LAW ENFORCEMENT COOPERATION (JCLEC) DALAM MEMBANGUN KERJASAMA MULTILATERAL Antonia Mayaningtyas; Nursalim Nursalim
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.615

Abstract

Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) didirikan pada tahun 2004 sebagai sebuah inisiatif bersama antara Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tujuan JCLEC adalah untuk memberikan layanan kependidikan yang difokuskan pada bidang Anti Teror dan Kejahatan Lintas Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model pengembangan organisasi yang dilakukan oleh JCLEC dalam kapasitasnya membangun kerjasama multilateral dan untuk memberikan rekomendasi bagi masa depan JCLEC. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis bagaimana organisasi JCLEC dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan kondisi internal dan masalah yang terjadi dalam organisasi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis, yaitu (1) Bagaimana JCLEC memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder, (2) Ketidaksetaraan SDM antar level dalam struktur organisasi, (3) Peran-peran level sub manager yang belum optimal, (4) JCLEC sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan banyak pihak, (5) Mempertahankan jaringan alumni dan prestasi, (6) Situasi pandemic Covid-19, (7) Persaingan NGO bersegmen sama, dan (8) Faktor politik antara pemerintah Indonesia dan Australia yang dapat mempengaruhi roda dan arah kebijakan JCLEC. Penelitian ini merekomendasikan JCLEC perlu mempertimbangkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan dari segi (1) pengembangan segi SDM atau personalia, (2) penempatan JCLEC secara strategis terhadap negara donor, (3) pengembangan dan pelaksanaan rencana pemasaran atau media komunikasi, (4) penguatan peran dewan pengawas dan dewan pembina JCLEC, dan (5) model daring dikembangkan untuk keberlanjutan JCLEC.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA PENDEMI COVID 19 (Studi Kasus Di Puskesmas Ngesrep Kota Semarang) Domingos Lino Ximines Belo; Christine Diah Wahyuningsih
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.616

Abstract

Menjaga kualitas pelayanan kesehatan pada massa pandemic Covid-19, Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan sehat. Covid-19 sebagai pandemic dunia, harus disikapi seluruh penduduk dunia termasuk Indonesia, teristimewa di puskesmas-puskesmas sebagai garda pelayanan public, dan sebagai pusat pemberantasan ataupun investigasi Covid-19. Penelitian ini berujuan menganalisis pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngesrep dengan menggunakan purposive random sampling, yaitu memilih secara sengaja beberapa anggota masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngesrep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngesrep Kota Semarang masa pandemi Covid-19 relatif baik yang ditunjukkan dengan kompetensi teknik petugas kesehatan yang baik, keterjangkauan dan akses ke puskesmas juga mudah, fasilitas nyaman, informasi yang diberikan sangat baik, ketepatan waktu pelayanan cukup baik dan hubungan antar manusia sangat baik. Inovasi terus dilakukan antara lain puskesmas mengefektifkan jumlah tenaga kesehatan yang ada sesuai kebutuhan pelayanan. Dengan sistem komputerisasi pasien tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KENDAL Made Agtya Kusumayudha; Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.617

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat Peraturan Bupati Kendal nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kendal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam ((In-depth- Interview), dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, metode data (display data), dan penarikan/ verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis relative mudah, meskipun belum semua masyarakat dapat menikmati hasilnya. Perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan belum tampak signifikan, pelimpahan wewenang aturan yang cukup jelas namun konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana belum berjalan sesuai aturan. Kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan, penertiban umum atau pengelolaan lembaga masyarakat kurang direspon oleh masyarakat. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah sumber daya manusia, dukungan masyarakat, kerjasama antar individu atau tim pelaksana kebijakan dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan minimnya sumber anggaran, dan sikap serta perilaku masyarakat.
PENINGKATAN LAYANAN PERSAMPAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN (Studi Kasus Pengelolaan Persampahan Kota Mojokerto) Mohammad Debby Rizani; Teguh Imam Rahayu
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.619

Abstract

Kondisi persampahan Kota Mojokerto yang terdiri dari 2 kecamatan dan 18 kelurahan, pelayanan persampahan mencakup di 67% kelurahan, dengan kemampuan mengangkut 78,2% dari timbulan sampah kota sebesar 349 m3/hari dan dihasilkan dari 135.024 jiwa. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan metode diskriptif kualitatif. Pengambilan data dengan metode studi dokumen,diskusi kelompok terfokus, wawancara dan observasi pada proses pengelolaan sampah. Kondisi pengelolaan sampah ditinjau dari aspek teknis operasional, kelembagaan, peraturan, pendanaan, peran serta masyarakat dengan mengacu pada teori dan analisis Strength, Weaknesess, Opportunity, dan Threath (SWOT). Pengelolaan sampah Pemerintah Kota Mojokerto dengan sistem kumpul-angkut-buang mengakibatkan timbulan sampah yang tidak terkendali di TPA serta biaya operasional tinggi, dilakukan uji coba pengurangan sampah dari sumber, pengolahan sampah skala kawasan dan skala kota tetapi belum memberikan hasil optimal, sampah masuk ke TPA sebesar 273 m3 per hari. Pemrosesan sampah di TPA dengan sistem control landill dan laju timbulan sampah sebesar 1,6% pertahun dengan biaya pengelolaan sampah yang belum cost recovery.Pengembangan strategi pengelolaan sampah diprioritaskan pada optimalisasi pengurangan volume sampah dari sumber dengan melibatkan peran aktif masyarakat skala rumah tangga dan kawasan atau kelompok, peningkatan kualitas pengelolaan TPA sebagai tempat pemrosesan bukan pembuangan, peningkatan cakupan pelayanan persampahan, peningkatan kerjasama dengan pihak swata,pengembangan sistem penghargaan dan sangsi, pemulihan biaya pengelolaan sampah, kerjasama regional dalam pengelolaan sampah, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan. Strategi bertumpu pada perubahan pola pikir untuk mengelola sampah kota bersama antara pemerintah masyarakat dan swasta dengan penerapan pengurangan, pemakaian kembali, daur ulang dan pembuangan yang aman bagi lingkungan.
IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI ERA PANDEMI COVID-19 Karningsih Karningsih
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.620

Abstract

Program Indonesia Pintar bertujuan untuk menjamin semua anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan , dan kesempatan belajar.Bantuan dana Program Indonessia Pintar ini sangat membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah, apalagi ketika munculnya wabah pandemi covid-19 berdampak pada semua sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan yang mengharuskan siswa belajar di rumah, hal ini tidak selalu menguntungkan bagi siswa dari keluarga miskin, karena tuntutan biaya hidup yang tinggi orang tua menyebabkan pemanfaatan dana PIP tidak digunakan untuk biaya sekolah siswa, melainkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga . pembelajaran selama pandemi Covid -19 secara online bisa dilakukan dengan fasilitas internet, pulsa dan gadget, Pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif, fokus penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Japah Kabupaten blora belum optimal dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan siswa ,). Komunikasi program PIP dilakukan melalui sosialisasi pemanfaatan bantuan dana PIP, dan tidak ada pengawasan dalam pemanfaatan bantuan dana. Struktur birokrasi sederhana oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa,Sumber daya manusia sudah melaksanakan tanggung jawabnya, tetapi sumber dana mengalami masalah pendistribusian karena kurang tepat waktu, dilihat dari disposisi (sikap) implementor memberikan pelayanan dengan baik.
APLIKASI (SI D’nOK), PERAN PEMERINTAH DAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT Tri Lestari Hadiati; Johan Dwi Saputra; Antin Novitasari; Indah Fajarwati
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.621

Abstract

Di Kota Semarang ditemukan beberapa masalah terkait dengan penggunaan Aplikasi SI D’nOK yaitu aplikasi Sistem Informasi Dokumen Online Kependudukan ( disingkat SI D’nOK) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang. Masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran program ini memiliki peran penting akan keberhasilan aplikasi SI D’nOK, yang di launching sejak tahun 2018. Namun pada saat pra survay (Oktober 2020), ditemukan adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui penggunaan dan adanya aplikasi tersebut, masih banyak yang mengurus surat surat kependudukan dan mendatangi langsung ke kantor Disdukcapil dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah Kota Semarang mengenai aplikasi SI D’nOK. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh aplikasi SI D’nOK terhadap tingkat kepuasan masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Semarang Timur), menganalisis pengaruh peran Pemerintah terhadap tingkat kepuasan masyarakat dan menganalisis pengaruh aplikasi SI D’nOK dan peran Pemerintah terhadap tingkat kepuasan masyarakat Kota Semarang. Penelitian kuantitatif ini menggunakan tipe eksplanatory untuk menjelaskan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis. Populasi nya adalah masyarakat di lokasi wilayah Kecamatan Semarang Timur dan sampel sebanyak 67 orang. Penelitian ini menggunakan teknik Non Probability Sampling (Random Sample), dengan pengambilan sampel secara random. Hasilnya bahwa pengaruh Aplikasi Sistem SI D’nOK dan Peran Pemerintah Kecamatan terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dinyatakan signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesa yang menyatakan : “Ada Pengaruh Aplikasi Sistem SI D’nOK dan Peran Pemerintah Kecamatan Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat” dapat dinyatakan diterima.
PELAYANAN ADMINISTRASI TIKET TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG KM. KELIMUTU PADA PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI SEMARANG) Iik Suryuati Azizah; Karjono Karjono
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.622

Abstract

PT. Pelayaran Nasional Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi laut yaitu kapal penump PT.PELNI menitik beratkan kepada pelayanan terhadap kepuasan penumpang, Pelayanan penumpang dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan penumpang dan dalam bentuk barang dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitan disi adalah untuk mengetahui kinerja jasa pelayanan serta mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa Pelayanan terhadap PT. PELNI. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dari aspek kualitas pelayanan, sikap pegawai PT. PELNI terhadap penumpang dan, secara umum kinerja pelayanan yang belum memuaskan, masih memerlukan beberapa pembenahan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh pengguna jasa PT. PELNI. Kedua, berdasarkan penilaian penumpang terhadap fasilitas yang disediakan oleh pihak PT. PELNI masih kurangnya tempat penjualan tiket dan tempat loket tiket, sehingga menimbulkan antrian panjang yang menimbulkan penumpang saling rebutan untuk segera bisa masuk ke dalam kapal KM. Kelimutu. Ketiga keamanan terhadap penumpang yang masih menyebabkan keresahan dan kerugian pada penumpang terhadap masih adanya pencaloan atau tiket palsu, bentrokan antar penumpang. Artinya sebagian besar penumpang menginginkan perbaikan pada tiga indikator tersebut dan harus menjadi prioritas dalam peningkatan pelayananannya oleh pihak PT. PELNI pada masa akan datang dalam memberikan layanan.
IMPLEMENTASI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG Noviana Noviana; Munawar Noor
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.623

Abstract

Tujuan peneltian untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pendekatan kualitatif sebagai dasar unuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan faktor pendukung dan pendukung implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang secara umum relative baik berdasarkan analisis variabel komunikasi, sumber daya,disposisi, struktur birokrasi, Faktor pendukung kir kendaraan bermotor diantaranya kecukupan SDM, alat uji kendaraan. kendaraan operasional dan sistem pelayanan online (daring). Sedangkan faktor diantaranya kualitas SDM sekitar 20% berpendidikan Sd dan SMP dan berumur diatas 50 tahun sehingga kurang taktis dalam pelayanan, terbatasnya sosialisasi ke masyarakat terkait sistem online (melalui e-KIR, serta BLU-e), dan juga tidak sebandingnya antara jumlah populasi kendaraan yang selalu bertambah dengan SDM yang menangani kir kendaraan bermotor.

Page 3 of 15 | Total Record : 145