cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
NADIA DWI IRMADIANI
Contact Email
isipuntag@gmail.com
Phone
+6287832428937
Journal Mail Official
isipuntag@gmail.com
Editorial Address
Jln Bendan Dhuwur, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50233
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Public Service And Governance Journal
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 29637252     EISSN : 27979083     DOI : 10.56444
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Public Service And Governance Journal adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Public Service And Governance Journal terbit 2 (dua) kali dalam setahun, pada bulan Januari dan Juli. Public Service And Governance Journal adalah jurnal berkala ilmiah yang menjadi sarana publikasi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang administrasi publik dalam menerbitkan artikel hasil penelitian (riset) maupun artikel telaah konseptual atau riview. Ruang lingkup dibidang : Manajemen Pelayanan Publik, Kebiajakan Publik, Tata Kelola Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 145 Documents
 1   2   3   4   5 
Implementasi Kebijakan Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Rembang Harsoyo Harsoyo; Christine Diah Wahyuningsih
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i1.585

Abstract

Perpustakaan bukan hanya sebuah institusi penyedia layanan untuk membaca, namun sebuah proses belajar bagi masyarakat untuk membangun peradapan sebuah bangsa. Perpustakaan merupakan elemen penting bukan hanya dalam dunia pendidikan namun secara luas menjadi jantung bagi pengembangan karakter dan kecerdasan bangsa. Kehadiran perpustakaan masih belum mampu mendorong minat membaca masyarakat. Anggapan bahwa perpustakaan hanya tempat menyediakan buku, bukan tempat belajar, menjadikan perpustakaan kurang diminati. Kebijakan penyelenggaraan perpustakaan sudah ada, bahkan mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah menyediakan layanan tersebut. Implementasi atas penyelenggaraan perpustakaan inilah yang harus terus diperjuangkan agar makin mendekati tujuan yaitu peningkatan kecerdasan masayrakat. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana imlementasi kebijakan penyelengagraan perpustakaan di Kabupaten Rembang. Tujuannya untuk mengekplorasi sejauhmana perpustakaan mampu mendorong masyarakat untuk gemar membaca.
Pembangunan Ketenagakerjaan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja (Studi Kasus Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja di Kota Surakarta) Y. Setyohadi Pratomo
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i1.586

Abstract

Permasalahan ketenagakerjaan di Kota Surakarta tingginya angka pengangguran. Upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan pengangguran salah satunya adalah peningkatan daya saing agar penduduk angkatan kerja di Kota Surakarta memiliki kesempatan kerja. Tujuan penelitian adalah menggambarkan kondisi ketenaga kerjaan di Kota Surakarta, menggambarkan permasalahan ketenaga kerjaan dan merumuskan strategi, arah kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja di Kota Surakarta dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah Daya saing tenaga kerja di Kota Surakarta kurang karena banyak tenaga kerja yang tidak memiliki sertifikasi. Link and match pendidikan kejuruan (SMK) masi belum terwujud sehingga terjadi penumpukan lulusan SMK yang tidak terserap. Semangat juang Tenaga kerja di Kota Surakarta kurang tinggi untuk memenuhi lowongan pekerjaan di berbagai tempat di Indonesia bahkan di Luar Negeri. Rekomendasi penelitian ini adalah Meningkatkan ketrampilan pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memberikan atau mengupayakan sertifikasi keahlian pada tenaga kerja. Link and match pendidikan kejuruan (SMK) harus ditingkatkan agar lulusan sekolah kejuruan segera dapat terserap oleh pasar tenaga kerja.
Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pendekatan Community Based Education Rini Werdiningsih
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i1.587

Abstract

Lembaga Pendidikan sebagai sarana yang mampu mengasah dan mengarahkan potensi anak sebagai bekal kehidupan di masyarakat kelak. Persepsi yang terbangun selama ini adalah bahwa tanggungjawab proses pendidikan masih dibebankan pada institusi pendidikan saja. Keterlibatan masyarakat dalam perwujudan dan penyelenggaraan pendidikan seringkali diabaikan. Padahal, dalam hal penyelenggaraan pendidikan, masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat ( Community based education) berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat Fokus penelitian ini adalah mengkaji Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengacu pada fenomenologis. Penentuan subyek penelitian dipilih berdasarkan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu antara lain partisipasi bentuk sukarela, pengambilan keputusan, pemikiran dan pembiayaan
Implementasi Smart Government Kota Surakarta Indra Kertati
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i1.588

Abstract

Smart City bukan hanya tren untuk kota-kota besar, tetapi kebutuhan akan layanan publik yang cepat, murah, aman, dan dapat dipercaya. Tujuannya adalah untuk menganalisis pemerintahan pintar berbasis teknologi informasi sebagai implikasi dari smart city Kota Surakarta. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengimplementasikan empat komponen dalam smart city yaitu: (1) government of a smart city, (2) smart decision-making, (3) smart administration and (4) smart urban collaboration. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pemerintah daerah telah menyediakan instrumen untuk keberhasilan infrastruktur kota pintar, sumber daya manusia, dan peraturan, tetapi dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas infrastruktur belum optimal seperti yang diharapkan; (2) Respons publik terhadap pemerintahan cerdas tidak optimal, tetapi kelas menengah memiliki kemampuan untuk menggunakan dan berpartisipasi dalam pemerintahan cerdas; (3) Ada 16 Perangkat Daerah yang telah menyediakan layanan publik berbasis TI dengan berbagai bentuk layanan; (4) Permintaan akan layanan berbasis TI telah meningkat tajam dari sebelumnya sebagaimana dibuktikan oleh nilai SKM yang cukup baik dan (5) mayoritas aksesibilitas publik ke layanan publik rendah karena kerentanan ekonomi, sosial, usia dan keterjangkauan harga.
PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS UNGGULAN (Kajian Pengembangan Unggulam dan Talenta Budaya Masyarakat Karimunjawa Kabupaten Jepara) Rahmad Purwanto W
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i1.589

Abstract

Pembangunan desa wisata berbasis unggulan desa dan talenta sosial budaya telah ditetapkan menjadi kebijakan strategis dalam percepatan pembangunan desa dan mengatasi permasalahan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Empat desa di Kepulauan Karimunjawa di Kabupaten Jepara mempunyai ungulan yang tidak terdapat di kawasan lain. Unggulan desa-desa tersebut adalah alam kepulauan, potensi wisata alam dan wisata bahari serta kekayaan laut Karimunjawa. Dari sisi tradisi dan potensi sosial budaya adalah beragam suku bangsa yang memiliki keunggulan budaya baik yang bersifat benda (bangunan rumah, lingkungan tempat tinggal) dan tak benda (mata pencaharian, tradisi, pencak silat, rebana, dongeng, tata karma, perilaku dan upacara tradisi masing-masing suku sangat kaya menjadi potensi wisayta budaya. Membangun kelembagaan BUMDEs, Pokdarwis dan sarana-prasarana pendukung bagi pengembangan lingkungan desa wisata. Hambatan dan tantangan pengembangan desa wisata diselesaikan dengan pengembangan kelembagaan menjadi komitmen dari perangkat daerah Kabupaten Jepara dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM IMPLEMENTASI MERIT SISTEM Munawar Noor; Muharsih Muharsih
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.590

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada Unit Penilaian Kompetensi ASN (UPENKOM) BKD Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan penelitian ini adalah implementasi penilaian kompetensi ASN dalam mendukung merit sistem belum secara optimal dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi penilaian kompetensi ASN dalam mendukung merit sistem dan faktor penghambat dan pendukungnya. Tipe penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah implementasi penilaian kompetensi ASN. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif menunjukkan bahwa semua proses uji komptensi sudah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Faktor pendukungnya konsistensi implementasi Uji Kompetensi melalui komunikasi yang dibangun dengan berbagai pihak. Sedang faktor penghambatnya adalah komunikasi antara pimpinan dengan bawahan antar staf belum terjalin dengan baik. Rekomendasi penelitian ini adalah UPENKOM perlu meningkatkan kapasitasnya dengan melakukan perekrutran Assessor dan merencanakan pengembangan unit kerja yang memungkinkan peningkatan kinejra dalam pelaksanaan tugas danfungsi UPENKOM.
KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT PENDIDIKAN Rini Werdiningsih
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.591

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam perspektif Masyarakat Pendidikan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perspektif yang diangkat ialah perspektif masyarakat pendidikaan, meliputi pendidik dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan perspektif masyarakat tentang zonasi meliputi; perspektif positif yaitu Sistem zonasi memudahkan akses laya nan pendidikan, memeratakan kualitas sekolah, dan perspektif negatif yaitu system zonasi akan menurunkan kualitas sekolah, serta membatasi siswa dalam memilih sekolah, sehingga sistem zonasi berdampak pada motivasi belajar siswa.
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK LANJUT USIA (Penelitian Tentang Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Surakarta) Rahmad Purwanto Widiyastomo
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.592

Abstract

Penelitian ini mendekripsikan tentang penjabaran dan konsistensi kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tentang kesejahteraan lanjut usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai batu penjuru kebijakan bagi daerah dan implementasinya di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mewujudkan lanjut usia (dalam Bahasa Jawa disebut Adi Yuswo) sebagai aset dan potensi pembangunan tetap kesejahteraan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam regulasi kebijakan, kelembagaan, pemberdayaan dan partisipasi pemangku kepentingan pada umumnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, menggambarkan penjabaran regulasi dan pelaksanaan program kesejahteraan lansia di Kota Surakarta. Peningkatan kesejahteraan lansia merupakan kerja bersma perangkat daerah secara lintas perangkat daaerah, menguatkan wadah lembaga dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI 10 PROGRAM POKOK PKK Alexius Sunaryo
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.593

Abstract

Sepuluh Program Pokok Pendidikan dan atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Item-itemnya sudah sangat operasional, tetapi benarkah sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, itulah yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini. Sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi program ini dilaksanakan, apa hambatan dan solusi yang sudah dikerjakan. Melalui pendekatan metodologi “Area dan stratified random sampling”, untuk memilih sample wilayah penelitian dan purposive random sampling untuk menentukan distribusi sampling sebagai responden, dan penggunaan type penelitian “discriftive research” yang lebih menggambarkan/mendiskripsikan tentang “Pelaksanaan 10 Program PKK”. Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara konsepsional apa yang di tuangkan dalam 10 Programan Pokok PKK, beserta definisi operasionalnya, sebenarnya dapat dilaksanakan secara baik dan benar, tetapi secara realitas sebagian besar program belum berjalan dengan tepat. Hal tersebut disebabkan jarang sekali sepuluh program pokok PKK tersebut dipahami secara profesional. Dengan demikian, saran yang menjadi syarat mutlak diperlukan adalah Menejemen Program Aksi Nyata yang dikelola secara khusus, dengan menggunakan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Secara Profesional, karena apa yang sudah dijawab dengan selalu dilakukan oleh PKK sebagai penyelenggara, masih sangat lemah, karena Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan juga belum menguasai subtansi materi dan subtansi Sepuluh Program Pokok Pendidikan dan atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Item-itemnya sudah sangat operasional, tetapi benarkah sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, itulah yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini. Sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi program ini dilaksanakan, apa hambatan dan solusi yang sudah dikerjakan. Melalui pendekatan metodologi “Area dan stratified random sampling”, untuk memilih sample wilayah penelitian dan purposive random sampling untuk menentukan distribusi sampling sebagai responden, dan penggunaan type penelitian “discriftive research” yang lebih menggambarkan/mendiskripsikan tentang “Pelaksanaan 10 Program PKK”. Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara konsepsional apa yang di tuangkan dalam 10 Programan Pokok PKK, beserta definisi operasionalnya, sebenarnya dapat dilaksanakan secara baik dan benar, tetapi secara realitas sebagian besar program belum berjalan dengan tepat. Hal tersebut disebabkan jarang sekali sepuluh program pokok PKK tersebut dipahami secara profesional. Dengan demikian, saran yang menjadi syarat mutlak diperlukan adalah Menejemen Program Aksi Nyata yang dikelola secara khusus, dengan menggunakan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Secara Profesional, karena apa yang sudah dijawab dengan selalu dilakukan oleh PKK sebagai penyelenggara, masih sangat lemah, karena Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan juga belum menguasai subtansi materi dan subtansi methodologi pemberdayaan Masyarakat karena belum pernah mendapatkan TOT secara profesional, oleh konsultan ahli pendamping program pemberdayaan masyarakat. methodologi pemberdayaan Masyarakat karena belum pernah mendapatkan TOT secara profesional, oleh konsultan ahli pendamping program pemberdayaan masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEMENTERIAN AGAMA DI KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH Indra Kertati; Adhi Nur Setyo
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.594

Abstract

Kualitas pelayanan publik menekankan tiga hal yaitu berlandaskan pada nilai-nilai bersama, preferensi individu sebagai modal sosial, dan menjadi jembatan antara keinginan individu dan sosial sebagai tujuan sosial kolektif. Oleh karena itu peran besar dari penyedia layanan untuk menyediakan sistem, prosedur, mekanisme, sumberdaya manusia dan sarana prasarana untuk menjamin kualitas layanan yang terbuka, mudah, murah dan berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi KMA Nomor 90 Tahun 2018 pada Kementerian Agama di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, menganalisis kualitas pelayanan publik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mendiskripsikan faktor - faktor yang mendukung dan menghambat implementasi. Hasil penelitian menunjukkan capaian implementasi KMA Nomor 90 Tahun 2018 terdapat 21 indikator yang sudah tercapai sesuai standar pelayanan dan ada 7 indikator yang belum tercapai. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah mendapatkan kategori sangat baik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari beberapa unsur pelayanan antara lain unsur maklumat pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, kemudahan mencapai/jangkauan dari tempat tinggal dan waktu penyelesaian. Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi KMA adalah standar pelayanan penyelenggaraan, sebagian besar sudah memenuhi standar pelayanan pada KMA sedangkan yang menghambat adalah belum dibuatnya petunjuk pelaksanaan pelayanan, standar operasional prosedur, struktur organisasi, visi misi dan motto layanan serta penyediaan sarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

Page 1 of 15 | Total Record : 145

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): Juli: Public Service and Governance Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Januari : Public Service and Governance Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Juli: Public Service and Governance Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari: Public Service and Governance Journal Vol. 3 No. 2 (2022): Juli : Public Service and Governance Journal Vol. 3 No. 1 (2022): Januari: Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service and Governance Journal