cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Christine Diah Wahyuningsih
Contact Email
chrisayudia@yahoo.com
Phone
+6224-8441821
Journal Mail Official
chrisayudia@yahoo.com
Editorial Address
FISIP Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang Telp 024. 8441821
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Mimbar Administrasi
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 08543542     EISSN : 25811010     DOI : 10.56444
Core Subject : Education, Social,
Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI diterbitkan dua kali dalam setahun. Jurnal ini memberikan akses terbuka langsung ke isinya dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara bebas untuk publik mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar dalam lingkup bidang Admnistrasi Publik. Jurnal ini bertujuan untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel hasil pemikiran. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Administrasi, Sosial dan Politik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 106 Documents
 1   2   3   4   5 
UPAYA PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA Bambang Agus Windusancono
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i1.557

Abstract

Dalam Upaya peningkatan stabilitas ekonomi masyarakat, peran UMKM sangat penting untuk menopang kehidupan bermasyarakat prioritas pada industri kecil atau home industri. Khususnya pada kondisi pandemi covid -19 yang belum berakhir. Untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil (UMKM) adalah dengan membuat strategi baru tentang pemasaran dan penjualan baik secara online dam offline di era new normal. Dampak globalisasi menyebabkan persaingan ketat dalam import ekspor barang dan jasa, sehingga pertumbuhan perekonomian dan kemakmuran rakyat tercapai secara merata. Isue yang berkembang adalah upaya meningkatkan kemandirian UMKM masa yang akan datang, perlu strategi baru dalam membangun hubungan antara UMKM dengan Bank. Agar tujuan pemerataan ekonomi terlaksana perlu kebijakan pemerintah dalam mengatur regulasi pertumbuhan usaha UMKM dan percepatan perwujudan kemandirian usaha masyarakat, peran serta pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM modern perlu dituangkan dalam peraturan yang baru agar pemerataan ekonomi segera terwujud.
STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PASCA PANDEMI COVID-19 Nursalim Nursalim
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i1.558

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, akibat pengaruh globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Mengglobalnya Covid-19 telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat, dunia usaha swasta, dan pemerintahan. Dampak pandemi Covid-19, khususnya bagi Birokrasi Pemda berupa munculnya permasalahan adanya kelemahan pada aspek kelembagaan dan perilaku aparatur birokrasi. Namun di samping itu juga terdapat tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul pasca pandemi. Dalam konteks tersebut, penanganan pandemi akan dapat diatasi dengan baik jika didukung oleh adanya good governance dan bikrokasi digital. Pendekatan reformasi kelembagaan dan perilaku birokrasi Pemda akan menjadi baik. Pendekatan reformasi kelembagaan Pemda baik perbaikan bentuk dan misi organisasi, regulasi (kebijakan), prosedur, metode, maupun mekanisme kerja pelayanan publik akan menjadikan birokrasi Pemda mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatasi pandemi. Adapun reformasi melalui perbaikan perilaku aparatur birokrasi (ASN) baik melalui pendidikan dan latihan, kebijakan renumerasi, pengembangan karier ataupun lainnya akan menjadikan birokrasi Pemda dapat menyelenggarakan pelayanan publik pasca pandemic Covid-19 dengan baik.
Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Motivasi Donor Darah Sukarela Mengenai Donor Darah (Studi pada UDD PMI Kota Semarang pada Bulan Juli Tahun 2021) Sylvia Jene P.L.S; Anna Kartika; Ratih Dwi Anggraynie
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i1.559

Abstract

Upaya memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan selama ini telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia melalui Unit Transfusi Darah yang tersebar di seluruh Indonesia. Humas UDD PMI Cabang Kota Semarang telah menggunakan strategi kampanye untuk mengajak masyarakat menjadi pendonor darah sukarela sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan, sikap dan memberikan motivasi sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan darahnya. Penelitian ini menggunakan jenis survei analitik. Populasi penelitian ini adalah seluruh pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 70 pendonor. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan donor darah sukarela di UDD PMI Kota Semarang cukup baik yaitu 48,0%.Sebagian besar pendonor memiliki sikap yang cukup baik terhadap donor darah yaitu 35,0%.Tingkat motivasi pendonor terhadap donor darah cukup baik yaitu 33,0%. Pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Semarang memiliki tingkat pengetahuan, sikap, dan motivasi yang cukup baik mengenai donor darah.
DEREGULATION AND DEBIROCRATIZATION IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESSES FACING THE COVID-19 PANDEMIC Indra Kertati
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i1.560

Abstract

Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapai pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja.
ELECTRONIC-VOTING (E-VOTING) DAN PEMILIHAN UMUM (Studi Komparasi di Indonesia, Brazil, India, Swiss dan Australia) Karmanis Karmanis
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v18i1.561

Abstract

Indonesia sebagai negara demokrasi sudah menggunakan metode E-Voting sebagai sarana demokrasi, walaupun baru diterapkan di tingkat pemilihan kepala dusun dan kepala desa. Sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) harus diseriusi dan menjamin transparansi, kepastian, keamanan akuntabilitas, dan akurasi. Selain kesiapan teknologi, tentunya harus didukung dengan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sistem e-voting ini ke depannya. Ketidaksiapan dan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap e-voting juga dapat menjadi faktor pemicu kegagalan dalam penerapan sistem ini. Sejak pandemi Covid-19 yang menyebar diseluruh dunia, melumpuhkan kegiatan manusia khusus di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mengalami polemik physical distancing ditengah pandemi Covid-19. Penerapan sistem E-Voting telah dilakukan oleh beberapa negara misalkan di Brajil, India, Swiss dan Australia mendapatkan respon positif dalam masyarakat, namun juga terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian diskriptif kwalitatif dengan pendekatan perbandingan data sekunder. Hasil penelitian ini, sistem E-Voting dalam Pemilihan Umum dapat meningkatkan nilai demokrasi khusus peningkatan partisipasi masyarakat dan memberikan keefektivan serta keefesienan dalam proses pemilihan berlangsung. Namun, penerapan sistem E-Voting masih terkendala dengan adanya hacker yang bisa membobol sistem serta kesiapan pemerintah dalam penggunaan E-Voting.
PARTISIPASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN Karmanis Karmanis
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v19i1.562

Abstract

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peranserta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional. Kajian ini mengunakan pendekatan kualitatif, Analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Hasil kajian, Organisasi-organisasi intrernasional yang berkecimpung dalam urusan perempuan di dunia politik. Salah satu organisasi adalah Inter-Parliamentary Union (IPU) yang telah menjadi perintis upaya menggali informasi komparatif tentang perempuan yang terjun di dunia politik. Meskipun banyak tempat jumlah mereka sangat kecil, sesungguhnya para anggota parlemen perempuan dapat bekerja secara efektif dan menghasilkan dampak yang nyata. Perlu ada upaya meningkatkan jumlah perempuan di parlemen menuju strategi-strategi untuk memperkuat kemampuan mereka dalam membuat keputusan di parlemen. Kuota merupakan salah satu mekanisme yang paling efektif untuk menjamin akses perempuan menuju kekuasaan politik. Negara-negara yang memiliki massa kritis kaum perempuan (30 persen) di parlemen, dewan-dewan legislatif, membuktikan adanya pemberlakuan sistem kuota itu, baik yang diterapkan secara sukarela oleh partai-partai politik maupun yang digariskan oleh undang-undang.
PERAN KADER KESEHATAN DALAM PENINGKATAN KESEHATAN LANJUT USIA (LANSIA): (Kaji Tindak Peran Kader dalam Peningkatan Kesehatan Lansia Perempuan Di Gereja Kristen Jawa Kramas, Kecamatan Tembalang) Rahmad Purwanto W; Retno Mratihatani
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v19i1.563

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peningkatan kesehatan lanjut usia yang telah dilaksanakan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Kramas, Kota Semarang. Sebagai besar lanjut usia di gereja adalah perempuan lanjut usia yang masih aktif melakukan kegiatan domestic dan usaha ekonomi mikro/kecil. Berdasarkan rencana aksi peningkatan kesehatan lanjut usia dilaksanakan dengan data terpadu lanjut usia, pembentukan kelembagaan lanjut usia, peningkatan kapasitas kader kesehatan dan pelaksanaan cek kesehatan sebagai langkah promotif dan layanan dasar kepada Pusat Kesehatan Masyarakat Tembalang. Dalam perkembangannnya upaya telah mendatangkan hasil dan mendapatkan apresiasi dari gereja dan masyarakat sekitar.
PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN POLITIK Pratiwi Tedjo
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v19i1.564

Abstract

Indonesia mulai memperjuangkan hak-hak perempuan sejak era R.A. Kartini. Perjuangan tersebut terus dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak bagi perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kini perempuan mendapat hak yang sama mulai dari pandangan hukum, pekerjaan, beban pekerjaan, maupun politik. Kehidupan politik menyangkut seluruh kegiatan yang mempengaruhi jenis kebijakan yang disesuaikan untuk masyarakat dan bagaimana penerapannya. Seseorang yang berpartisipasi dalam kehidupan politik maka akan memberikan dampak bagi pelaksanaan suatu kebijakan. Perjuangan politik di Indonesia berawal dari pengesahan konstitusi yang membuat peran perempuan semakin meningkat dalam kancah perpolitikan Indonesia. Mulai muncul tokoh- tokoh politik perempuan yang mengisi lembaga eksekutif maupun legislatif.
ANALISIS PERLAWANAN PEREMPUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENAMBANGAN BATU ANDESIT DI DESA WADAS Nursalim Nursalim; Slamet Riyono
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v19i1.565

Abstract

Kebijakan pemerintah membebaskan lahan warga desa untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas telah memunculkan perlawanan kaum perempuan menolak kebijakan tersebut. Peristiwa dari perlawanan perempuan itu klimaks saat terjadi tindakan represif oleh aparat keamanan ketika dilakukan pengukuran lahan untuk lokasi penambangan. Warga desa laki-laki dan perempuan diintimidasi, ditangkap, dipaksa, diseret, dan dipukul oleh aparat keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan informasi tentang terjadinya perlawanan perempuan dan faktor-faktor penyebabnya serta strategi penyelesaian konflik agrarian tersebut. Jenis penelitian dokumentasi dipilih dengan pendekatan riset kualitatif dan teknik analisis desktiptif kualitatif. Sumber data primer berupa pernyataan dan hasil investigasi aparat pemerintah dan non pemerintah yang dipublikasikan lewat media online dan media maintrream. Sumber data sekunder berupa data yang dipublikasikan institusi pemda. Hasil temuan yaitu munculnya perlawanan perempuan dipicu oleh adanya konflik kepentingan yang bersifat tertutup dan terbuka antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan penambangan batu andesit. Dalam konflik sosial ini telah terjadi tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat yang menolak proyek penambangan batu andesit. Penyelesaian konflik sosial yang tehadap perlawan perempuan tersebut dapat dilakukan dengan gaya manajemen konflik kompromi dan pengakomodasian.
PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN KELUARGA MELALUI PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA Bambang Agus Windusancono; M. Daeni
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v19i1.569

Abstract

Perempuan memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan dunia dan perkembangan manusia setiap era kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan agar bisa melakukan adaptasi pada perkembangan zaman, hal ini memberi peluang perempuan untuk meningkatkan kemampuan dalam pola asuh keluarga dan kreatifitasnya sesuai profesi yang ditekuni. Baik buruknya bangsa tergantung pada baik buruknya perempuan dalam membimbing keluarga dalam menjalankan fungsi manusia secara utuh sebagai warga negara yang beretika,berbudaya dan khususnya berjiwa Pancasila di Indonesia. Hal ini juga terlihat dari peran, fungsi, dan Profesi perempuan yang ada disemua bidang kehidupan, mulai dari perempuan dalam keluarga, perempuan dalam masyarakat, perempuan dalam dunia industry, perusahaan, politik, profesi. Kemampuan dan keahlian perempuan bisa lebih baik apabila memperoleh pelatihan, Pendidikan dan pengalaman hidup dalam aktivitas sehari-hari. Tujuan makalah ini adalah untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh perempuan masa kini dalam penerapan nilai Pancasila. Untuk mendeskripsikan kemampuan perempuan tersebut dalam implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, perlu dilihat dari data dan kehidupan perempuan di masyarakat. Dalam menyajikan data dari makalah ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dan dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi lainnya yang mendukung. Berdasarkan data tersebut didapatkan hasil bahwa peran perempuan sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara yang dimulai dari memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk anak-anaknya atau dengan kata lain “Ibu merupakan perpustakaan pertama seorang anak”. Sehingga dapat disimpulkan terkait Pendidikan Pancasila adalah perempuan mampu memberi bimbingan dan pendampingan yang pertama dalam pola asuh anak dalam implementasi langsung nilai-nilai Pancasila sejak dini.

Page 1 of 11 | Total Record : 106

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 1 (2024): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI Vol. 20 No. 2 (2023): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI Vol. 20 No. 1 (2023): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI Vol. 19 No. 2 (2022): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI Vol. 19 No. 1 (2022): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI Vol. 18 No. 2 (2021): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI