cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Samsul Arifin
Contact Email
academosjhts@um-surabaya.ac.id
Phone
+6283830834917
Journal Mail Official
academosjhts@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60113
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2985797X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial is a journal in the field of Law managed and developed by Students, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia. Since it was first published in 2022, the journal is intended to facilitate and provide a legal study development forum for lecturer, Researchers, and students. This journal publishes articles in the field of law with a theme specific to each problem. The specialty of this journal is to publish articles in contemporary legal studies with an interdisciplinary approach. The journal is also intended to publish a variety of studies on social justice and crime in a broad perspective. ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial publishes fallen theoretical contributions in the field of social-law, as well as contributions that are the result of empirical and interdisciplinary research. ACADEMOS journal is published twice a year (in February and August) by the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Refleksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024: Eskalasi Yudisialisasi Politik dan Politisasi Yudisial dalam Pengujian Norma syarif Hidayatullah Azhumatkhan; Adithya Tri Firmansyah
Academos Vol 3 No 1 (2024): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v3i1.22984

Abstract

Tujuan luhur mendesain lembaga peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, kini justru menemui jalan terjal lantaran dalam prosesnya, lembaga peradilan selalu vis a vis pada persimpangan antara keadilan dan politik. Saat ini kekuasaan yudisial alih-alih membawa isu diintervensi, malah sebaliknya, kekuasaan kehakiman menjadi pihak yang mengintervansi kekuasaan pembentuk peraturan, dan saat ini hampir mencapai titik kulminasi. Persoalan terbaru adalah Putusan MA No. 23/P/HUM/2024. Putusan a quo mengubah pemaknaan norma prasyarat batas usia calon Kepala Daerah yang terhitung sejak penetapan Pasangan calon, menjadi penghitungannya sejak pelantikan. Atas dasar di atas, maka penelitian ini hendak menyelami pemaknaan aktivitas MA tersebut pada konsep yudisialisasi politik dan politisasi yudisial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, sejarah, dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah, pertama, Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 menunjukkan kelemahan karena argumentasi yang diberikan tidak cukup memadai dan MA juga melampaui kewenangan dengan mengintervensi kewenangan legal policy KPU, hal ini dapat dimaknai sebagai yudisialisasi politik dan politisasi yudisial. Kedua, Problematika Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 cukup merefleksikan jika masih terdapat celah hukum yang harus dibenahi. Sehingga pada masa mendatang, dalam konteks pembaharuan hukum, diperlukan adanya integrasi pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di MK.
Kajian Hukum Agraria terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kabupaten Sorong Demianus Aru; Dwi Pratiwi Markus; Sri Yati; Kristi Warista Simanjuntak
Academos Vol 3 No 1 (2024): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v3i1.23317

Abstract

Tanah dianggap sangat penting bagi kehidupan manusia yang perlu dipertahankan. Hukum tanah di indonesia telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) yang artinya adalah keseluruhan norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis. Tanah bukan hanya tempat untuk berdiri, tetapi juga tempat tumbuhnya sumber daya alam, habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, serta fondasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tidak jarang hal ini menimbulkan suatu permasalahan atau konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi hukum agraria dalam penyelesaian permasalahan tanah adat di kabupaten sorong. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosioligis untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Hukum Agraria menjadi landasan dalam penyelesaian permasalahan tanah adat di Kabupaten Sorong tanpa mengesampingkan Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan yang telah ada pada masyarakat di Kabupaten Sorong. Keywords: Hukum Agraria; Tanah Adat; Sengketa Tanah
Disrupsi Regulasi atas Perizinan Bisnis Online (Studi Kasus Tantangan Hukum dan Etika) Siti Ngaisah
Academos Vol 3 No 1 (2024): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v3i1.23318

Abstract

Disrupsi Regulasi dalam Perizinan Bisnis Online telah menjadi subjek utama dalam pemandangan hukum dan etika modern. Studi ini menyoroti tantangan yang muncul dalam hal regulasi terkait perizinan bisnis online, menelaah dampak disrupsi tersebut terhadap pengaturan hukum dan isu-isu etika yang muncul. Kasus-kasus yang dibahas menggambarkan kompleksitas yang dihadapi dalam menyesuaikan regulasi dengan dinamika bisnis online, termasuk permasalahan privasi data, keamanan transaksi, dan perlindungan konsumen. Tantangan hukum meliputi upaya menyesuaikan peraturan dengan inovasi teknologi, sementara tantangan etika menyoroti keterbukaan, kejujuran, dan perlindungan hak individu dalam lingkungan bisnis online yang terus berkembang. Dengan menganalisis dampak disrupsi terhadap regulasi perizinan bisnis online, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi dan pendekatan yang dapat mempertimbangkan sekaligus menyeimbangkan aspek hukum dan etika dalam mengatur dunia bisnis digital saat ini. Penelitian yuridis normative dengan mempergunakan pendekatan kualitatif yang juga diperuntukkan mengumpulkan dan memanfaatkan serta mendistribusikan semua informasi terkait pokok permasalahan yang diangkat. Kata Kunci: Regulasi, Perizinan, Bisnis Online
Reconciling Environment and Development: Legal Transformation in the Job Creation Law Through a Green Constitution Bahar Elfudllatsani
Academos Vol 3 No 1 (2024): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v3i1.23319

Abstract

This research examines the compatibility of the Job Creation Law with the principles of the green constitution in the context of environmental protection and people's constitutional rights. The Job Creation Law was born to accelerate investment and simplify regulations. This raises concerns about the potential decline in environmental quality. This research uses a normative legal approach and literature analysis to identify the impact of the Job Creation Law on the environment and its integration with the green constitution. The discussion shows that the Job Creation Law tends to neglect environmental protection, reducing the role of state oversight and public participation. The results of this study emphasize the need for policy revision to integrate the principle of environmental sustainability in the legal framework of economic development. Public participation is also key to the success of sustainable environmental protection. This is because the people who will be directly affected by environmental changes are the people. Policy development that integrates sustainable principles in all aspects of economic development without sacrificing the environment. Keywords: Environmental Protection; Green Constitution; Job Creation Law; Sustainable Development.

Page 4 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2024): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial Vol 2 No 2 (2023): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial Vol 2 No 1 (2023): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial