ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial is a journal in the field of Law managed and developed by Students, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia. Since it was first published in 2022, the journal is intended to facilitate and provide a legal study development forum for lecturer, Researchers, and students. This journal publishes articles in the field of law with a theme specific to each problem. The specialty of this journal is to publish articles in contemporary legal studies with an interdisciplinary approach. The journal is also intended to publish a variety of studies on social justice and crime in a broad perspective. ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial publishes fallen theoretical contributions in the field of social-law, as well as contributions that are the result of empirical and interdisciplinary research. ACADEMOS journal is published twice a year (in February and August) by the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya.
Articles
34 Documents
<![CDATA[Kriminologi Bukan Bagian Dalam Ilmu Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Samuel Dharma Putra Nainggolan]]>;
<![CDATA[Kholilur Rahman]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i1.13956
<![CDATA[Ilmu hukum dogmatik selalu berbicara mengenai hukum dan selalu berpikiran untuk mencari dan menemukan penyelesaian-penyelesaian konkret atas problematik hukum. Oleh karena itu maka tugas ilmu hukum dogmatik adalah memberi/mengadakan preskriptif, analisis, mensistematisasikan, menafsirkan, dan menilai hukum yang berlaku (terapan). Ilmu hukum (jurisprudence) merupakan suatu ilmu yang bersifat sui generis, maka fokus perhatian seharusnya berada pada hukum itu sendiri. Akan tetapi berbeda halnya menurut penganut mahzab ilmu empiris dalam hukum, mereka menganggap bahwa mempelajari ilmu hukum harus juga mempelajari cabang-cabang ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu hukum. Kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Termasuk didalamnya pembahasan proses pembuat undang-undangnya, pelanggaran terhadap undang-undang serta reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Sebenarnya kejahatan menurut hukum pidana dan kejahatan menurut kriminologi sebagian besar terjadi overlapping, mereka merupakan 2 (dua) lingkaran yang titik singgungnya tidak terletak satu sama lain dalam satu titik yang sama, akan tetapi juga tidak berjauhan. Kajian hukum pidana memiliki dimensi unsur kesalahan dan unsur melawan hukum, sedangkan kriminologi memiliki dimensi motif pelaku dan faktor sosial yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk melakukan kejahatan. KataKunci :Kriminologi,IlmuHukum,HukumPidana.]]>
<![CDATA[Application of Artificial Intelligence Technology in the Eradication of Corruption Criminal Acts in Indonesia ]]>
<![CDATA[Nadief Rahman Harris]]>;
<![CDATA[Satria Unggul Wicaksana Prakasa]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i1.13958
<![CDATA[Countries in the world are currently moving towards  to the development of sophisticated intelligent automated systems including the State of Indonesia where this system is able to achieve digital transformation which is considered as one of the most important pillars of modern economic growth.  With the PBB's call to implement the 2030 sustainable development plan, right in the context of this transformation, countries including Indonesia are trying to utilize modern technology in combating many issues that haunt society, namely corruption. The researcher will answer the questions (1) The legitimacy of the use of AI by the KPK in the Eradication of Corruption in Indonesia (2) The ideal legal mechanism to accommodate the use of artificial intelligence technology in eradicating corruption in Indonesia. This research uses a sociolegal approach. The results in this study indicate that in the legitimacy of the KPK in eradicating corruption criminal acts by using artificial intelligence products for eradicating corruption criminal acts, there are several articles that can be reviewed that the importance of the KPK is to use technology products in eradicating corruption criminal acts and the use of technology in handling evidence collection. and strengthen the evidence that states the existence of  corruption acts]]>
<![CDATA[Accountability of Military Members as Perpetrators of Corruption in Defense Equipment Procurement ]]>
<![CDATA[Dewi Rahayu]]>;
<![CDATA[Satria Unggul Wicaksana Prakasa]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i1.14016
<![CDATA[Corruption courts are the only judiciary that takes sides in examining, adjudicating, and deciding corruption cases in Indonesia. However, in fact, in handling cases of corruption crimes committed by members of the military, those who have the right to prosecute are military officials and those who can carry out investigations are prosecutors in the military environment. Therefore, this study aims to find out how the role of the Military Court in handling corruption cases in the defense equipment procurement sector. The legal question posed is ; 1.) What is the Criminal Liability of Military Members Who Commit Corruption In The Procurement of Defense Equipment?, and 2.) What are the legal mechanisms that can be carried out in the enforcement of corruption in the procurement of defense equipment? This research uses socio-legal methods. The results of this study argue that 1.) Legal liability for members of the military who commit criminal acts remains in the race against Law No. 31 of 1997 as amended by Law No. 20 of 2001. 2.) There needs to be transparency from defense equipment procurement data so that it can facilitate monitoring or supervision related to goods and services.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak ]]>
<![CDATA[Khoirotul Ummah Andriana]]>;
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i1.14131
<![CDATA[Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris dan tercantum pada pasal 1 angka 1 undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris Pembuatan akta notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, tetapi kadang akta yang dibuat dihadapan notaris mengandung keterangan palsu, penipuan dan bahkan ketidakbenaran. Sementara itu, undang-undang jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai pelindungan hukum bagi Notaris dalam proses pemeriksaan terkait keterangan palsu, seharusnya ketika notaris diperiksa dalam perkara pidana berdasarkan pada pasal 66 UUJN harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Konstitusi. Pada saat dalam proses pemeriksaan majelis kehormatan tidak memberikan perlindungan hukum, hal ini karena dalam UUJN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi Notaris dalam kasus pidana, tidak hanya itu dalam UUJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normative, dalam pengumpulan data dan lebih ditekankan pada sumber bahan sekunder, berupa peraturan perundang- undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi profesi Notaris dalam pembuatan akte berdasarkan keterangan palsu dari para pihak]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[Devi Shalsabila Atika Djatmiko]]>;
<![CDATA[Ahmad Yulianto Ikshan]]>;
<![CDATA[Muridah Isnawati]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i1.14191
<![CDATA[Upaya kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan umum yang harus dicapai melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka membangun kesehatan yang menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan. Rekam medis merupakan berkas yang berisikan tentang tindakan dan pelayanan yang telah diberikan rumah sakit kepada pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian dan untuk mengetahui nilai kekuatan pembuktian alat rekam rekam medis. Metode penelitian ini adalah memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/20008 tentang Rekam Medis. Nilai kekuatan pembuktian rekam medis sebagai alat bukti diatur di dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Kata Kunci : Pembuktian, Rekam Medis, Alat Bukti.]]>
<![CDATA[The Role of the Police in Efforts to Prevent and Overcome Child Sexual Violence in Bangkalan Regency (Study on Bangkalan Police) ]]>
<![CDATA[nico agus wijaya]]>;
<![CDATA[Nur Azizah Hidayat]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i1.14193
<![CDATA[AbstractSexual crimes do not only happen to adults, often the victims are minors. The prevalence of this crime in the community is evidenced by data obtained by researchers at the Bangkalan Resort Police (Bangkalan Police), which shows an increase every year. This study aims to determine the role of the Bangkalan Police. This research is a non-doctrinal legal research with a legal sociology approach. The results of this study indicate that the Bangkalan Police have provided education to the public about the dangers of sexual violence against children and their prevention measures, as a preventive measure. In addition, the curative efforts carried out by the Bangkalan Police are to process perpetrators of sexual violence against minors seriously so that can be proven and prosecuted the maximum sentenceKeywords: The Role of The Police; Sexual Violence; Child]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online ]]>
<![CDATA[Ramadhani Maghfirahtul Fitri]]>;
<![CDATA[Muridah Isnawati]]>;
<![CDATA[Ahmad Yulianto Ihsan]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i1.14200
<![CDATA[Tindak pidana perdagangan online yang saat ini marak terjadi di kota- kota besar yang melibatkan anak menjadi korban perdagangan online. Tujuan penelitian ini satu untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan online di aplikasi MiChat dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan perdagangan  online terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa perdagangan online terhadap anak melalui aplikasi MiChat sedang marak terjadi di kota-kota besar, koordinasi antar instansi yang sangat minim, dan kurangnya kesadaran hukum aparat, Lembaga sosial, keluarga dan lingkungan sekitar sehingga menyebabkan penanganan perkara tindak pidana prostitusi online kurang maksimal. Pelaku perdagangan anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang belum dapat maksimal sehingga perlu lebih dioptimalkan kembali agar perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online menjadi lebih maksimal.]]>
<![CDATA[An Existence Of Compensation Money For Workers At The End Of STWA ]]>
<![CDATA[Alfin Aslichatul Ummah]]>;
<![CDATA[Asri Wijayanti]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i1.14215
<![CDATA[There are many entrepreneurs who do not carry out compensation at the end of Specific Time Work Agreement (STWA). It was resulted in the rights of workers being fully protected. This research aimed to determine the existence for workers with STWA status and their legal remedies. This research was normative juridical with a per-law approach. The results showed that the entrepreneur was obliged to provide compensation money of one month, after the worker completes the contract period for one year. If the working time was less than one year, it would get the right proportionally. Violation of improper payment of compensation money, may be threatened with administrative sanctions. The legal remedy that can be made if the worker does not receive compensation money at the end of the STWA is that the worker can make bipartite negotiations. If it failed, the workers made mediation efforts to the local Department of Labor. If the mediator’s recommendation was not implemented, the worker can file a lawsuit with the Industrial Relations Court. The resulting recommendation was that the Department of Labor should provide more oversight of the registration of the STWA and the enforcement of the compensation payment clause Keywords: STWA, Compensation Money, Employment.]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medis ]]>
<![CDATA[Clisa Pramesti Yudyaningarum]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i2.14229
<![CDATA[Keresahan masyarakat dikarenakan tidak ada pertanggung jawaban terhadap dokter yang melakukan kesalahan/kelalaian dalam menagani pasien atau disebut dengan Malpraktik Medis. Malpraktik Medis yaitu dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pasien dapat dipidanakan dan pengaturan hukum terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis. Tujuan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi setelah terjadinya Malpraktik dengan dasar hukum yang pantas bagi pelaku Malpraktik. Hasil penelitian menunjukkan dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dokter tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur dari adanya suatu kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Pengaturan mengenai malpraktik medis dalam hukum pidana Indonesia secara tidak langsung dapat dikenakan sanksi sesuai pasal yang terdapat dalam KUHP, sedangkan dalam UU Praktik Kedokteran dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk menerima dan memeriksa pengaduan serta memberikan keputusan terkait pelanggaran displin yang dilakukan oleh dokter. Kesimpulannya, tindakan dokter yang melakukan malpraktik medis dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya jika telah memenuhi unsur-unsur dari adanya suatu kesalahan. Dikarenakan dalam hukum positif Indonesia dokter yang melakukan tindakan malpraktik masih belum mempunyai payung hukum yang jelas atau dasar hukum yang khusus maka secara tidak langsung dokter yang melakukan malpraktik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 359 dan 360 KUHP apabila korban tersebut sampai mengalami kematian atau luka berat. Sedangkan dalam kedokteran kena Pasal 75-79 tentang UU Praktik Kedokteran. Kalau dengan UU Kesehatan Pasal 56-58 dalam ketentuan pidana Pasal 190.Keywords       : Pertanggungjawaban dan akibat, malpraktik]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Serikat Pekerja Atas Pengurus Serikat Pekerja yang Menimbulkan Kerugian ]]>
<![CDATA[Oliviana Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Asri Wijayanti]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i2.14250
<![CDATA[Fungsi dan tujuan perlu dibentuknya suatu Serikat Pekerja di dalam perusahaan adalah sebagai sarana penyalur aspirasi antara para pekerja dengan pengusaha guna membentuk hubungan industrial yang dinamis, harmonis serta menjunjung keadilan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anggota Serikat Pekerja yang telah dirugikan oleh pengurus Serikat Pekerja, serta upaya hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi anggota Serikat Pekerja yang telah dirugikan oleh pengurus Serikat Pekerja adalah dapat keluar dari keanggotaan Serikat Pekerja. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui sarana non-litigasi dan litigasi. Non-litigasi dimulai dari upaya perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan di dasarkan pada hubungan keterwakilan dengan melihat pada pemberian pemberian kuasa di BW. Jika berdasarkan upaya gagal dapat melakukan upaya hukum gugat ganti rugi kepada Pengadilan Negeri adanya wanprestasi atas klausula AD/ART maupun gugat ganti rugi atas kerugian jika kerugian yang ditimbulkan tidak berhubungan dengan klausula AD/ART.]]>
