cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reno Ismanto
Contact Email
renoismanto@iainsasbabel.ac.id
Phone
+6281273254994
Journal Mail Official
ifj.iainsasbabel@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/about/editorialTeam
Location
Kab. bangka,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
Published by IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
ISSN : -     EISSN : 27471934     DOI : https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL (E-ISSN: 2747-1934) is a journal published by the Faculty of Sharia and Islamic Banking State Islamic Institute of Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. This journal first published in 2020 (electronic edition) to facilitate the publication of research, articles, and book review about Islamic family law. The Journal issued biannually in June and December.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2023): Islamitsch Familierecht Journal" : 5 Documents clear
ANALISIS ASURANSI KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN HUKUM ASURANSI ISLAM Rahmat Robuwan; Taura tiya
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 4 No 1 (2023): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v4i1.3496

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Asuransi Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan Hukum Asuransi Islam”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keberadaan BPJS dalam pelaksanaan program jaminan sosial di masyarakat, sehingga sejak kehadiran BPJS ini begitu besar antusias masyrakat dalam memanfaatkan jaminan sosial tersebut. Akan tetapi disatu sisi belum lama ini, masyarakat di hebohkan dengan kabar bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu suatu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu’uma, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa BPJS dalam menjalankan program jaminan sosial tidak sesuai dengan syariah Islam. Dimana kalangan masyarakat masih belum mengerti maksud dan tujuan fatwa MUI tersebut sehingga menyebabkan terjadiya pro dan kontra di masyarakat. Pencarian data dilakukan dengan mengkaji mengenai asuransi kesehatandari sudut pandang hukum syariah.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi.Hasil dalam penelitian ini antara lain mengetahui asuransi kesehatan BPJS itu sesuai dengan syari’at Islam atau tidak. Rekomendasi yang diberikan dalam penulisan ini ialah dengan membentuk program jaminan sosial yang mana tetap dijalankan oleh BPJS Kesehatan akan tetapi berorientasi pada syariah Islam yakni hukum asuransi Islam atau dengan kata lain bisa disebutkan dengan nama BPJS Syariah atau dengan nama lain yang pasti mulai dari pengaturannya hingga aplikasinya bermuara pada hukum islam.
PENGAMPUNAN HAKIM (JUDICIAL PARDON): SEBUAH KONSEPTUAL MENUJU KEADILAN SUBSTANSIAL Reski Anwar
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 4 No 1 (2023): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v4i1.3533

Abstract

Abstract: The context of judicial pardon will be the focus of this journal. As a form of substansial justice, the current national Criminal Code recognizes the principle of pardoning judicials, especially for minor offenses involving short-term deprivation of rights. Additionally, this tenet can act as a foundation for balancing justice in society. Through the regulation of judge pardons in the national Criminal Code, efforts to reform material criminal laws are serious issues that require special attention. The way a judge grants a pardon is written suggests that the government wants to go back to how it was before in order to do justice and do it well. In order to account for a judicial's pardon, special conditions or restrictions are used as a reference point. It is impossible to combine the position of a judicial's pardon and its application in a decision, specifically a judicial's pardon decision, into a single free or adjudicated decision; rather, each decision must be considered separately. The draft Criminal Procedure Code and the current Criminal Procedure Code, which will soon be able to accommodate and serve as a direct bridge to prevent this article on the judge's pardon from becoming a wasted article also known as a death sentence are both in this position. Keywords: Judicial Pardon, Rechterlijk Pardon, Substantial Justice Abstrak: Jurnal ini secara khusus akan membahas pengaturan pemaafan hakim (judicial pardon). Pada KUHP nasional saat ini sudah mengenal yang namanya asas pemaafan hakim sebagai bentuk keadilan substansial yang bertujuan untuk sedapat mungkin menghindari hukuman penjara, terutama untuk kejahatan ringan yang melibatkan perampasan hak dalam jangka pendek. Asas ini juga bisa sebagai fondasi sebagai pedoman untuk menyeimbangkan keadilan yang ada didalam masyarakat. Upaya pembenahan undang-undang pidana materiil melalui pengaturan pengampunan hakim dalam KUHP nasional merupakan persoalan serius yang perlu menjadi perhatian khusus. Rumusan mengenai pengampunan hakim mengandung makna bahwa pemerintah berkeinginan untuk kembali kepada keadaan semula demi mewujudkan keadilan dan kembali kepada keadilan yang substansial. Batasan atau syarat khusus dijadikan tolak ukur dalam perumusan pengampunan hakim agar dapat dipertanggungjawabkan. Kedudukan pengampunan hakim dan penerapannya dalam suatu putusan, yaitu putusan pengampunan hakim, tidak dapat dirumuskan menjadi satu putusan, baik bebas maupun putusan, melainkan menjadi putusan tersendiri. KUHAP saat ini dan Rancangan KUHAP yang akan datang secepatnya bisamengakomodir dan menjembatani langsung agar pasal pengampunan hakim ini tidak menjadi pasal yang terbuang sia-sia alias pasal mati. Kata Kunci: Pengampunan, Pemaafan Hakim, Keadilan Substansial
FATWA DAN REGULASI PASAR MODAL SYARIAH Feby Ayu Amalia
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 4 No 1 (2023): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v4i1.3716

Abstract

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Adapun peran dari pasar modal syariah adalah menjadi sumber pendanaan bagi Perusahaan dan sarana investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras tertentu, perbedaan pasar modal syariah dan konvensional secara umum, pasar modal syariah merupakan bagian dari industri dari pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Secara umum kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal konvensional. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk, mekanisme transaksi, dan pengawasan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Prinsip Syariah
PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN DUPLIKAT BUKU NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) Alwan Sobari; Sugeng Sugeng; Piki Ardiansyah; Ananta Ananta; Rahma Febri Ayu; Intan Juita; Dimas Saputra
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 4 No 1 (2023): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v4i1.3936

Abstract

Perkawinan yang tercatat merupakan perkawinan yang sah dan diakui keabsahannya menurut hukum agama dan hukum negara. Perkawinan tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berada di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap kecamatan. Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai bentuk legalitas hukum bagi setiap orang yang telah menikah. Pernikahan yang telah dicatat dapat dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah/buku nikah yang diserahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada setiap mempelai suami dan istri sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan. Buku nikah tersebut harus disimpan dengan baik oleh suami ataupun istri agar tidak terjadi kerusakan atau bahkan hilang. Sebab keberadaan buku nikah sangat vital dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Kenyataannya, banyak masyarakat yang belum begitu menyadari pentingnya keberadaan buku nikah tersebut. Sehingga buku nikah tersebut rusak atau bahkan hilang. Ketika terjadi kehilangan buku nikah tersebut, tak sedikit dari masyarakat yang tidak memperdulikan bahkan acuh tak acuh serta tidak segera mengurus kehilangan buku tersebut. Di samping itu, banyak masyarakat yang enggan mengurus kerusakan atau kehilangan buku nikah dikarenakan proses pengurusannya yang dianggap rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Tulisan ini akan membahas mengenai proses permohonan penerbitan duplikat buku nikah di Kantor Urusan Agama bagi masyarakat yang buku nikahnya rusak atau hilang.
Islam dan Tradisi Lokal di Indonesia: Muhamad Nurdin; Ratna Kusuma Dewi
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 4 No 1 (2023): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v4i1.3955

Abstract

Abstrak: Negara Indonesia memiliki keragaman yang tak terhingga, termasuk di antaraanya tradisi. Tradisipun di setiap daerah berbeda-beda, termasuk di Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah yakni naber laut. Tradisi ini telah dikenal secara turun temurun yang bertujuan sebagai ungkapan rasa sukur warga setempat yang berprofesi sebagai nelayan serta menghindari mara bahaya saat mereka beraktivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu menganalisisnya dan dapatlah kesimpulan. Ternyata ajaran Islam sangat memperhatikan tradisi (Arab: ‘adah) dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Terma adat yang memiliki kesamaan makna dengan ‘urf telah menjadi salah satu landasan dalam istimbat hukum Islam. Kata Kunci: Naber Laut, Batu Beriga, Hukum Islam, Bangka Tengah Abstracts: Indonesia has infinite diversity, including traditions. Traditions are different in each region, including in Batu Beriga Village, Lubuk Besar District, Central Bangka Regency, namely Naber Laut. This tradition has been carried out from generation to generation and aims to express the gratitude of local residents who work as fishermen and to avoid danger when they are on the move. This research uses a qualitative approach by collecting data from various sources, then analyzing it and drawing conclusions. It turns out that Islamic teachings pay great attention to tradition (Arabic: 'adah) and societal conventions to serve as a source for Islamic legal jurisprudence with certain refinements and limitations. Traditional terms which have the same meaning as 'urf have become one of the foundations of Islamic law. Keywords: Naber Laut, Batu Beriga, Islamic Law, Central Bangka

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2024): Islamitsch Familierecht Journal Vol 4 No 2 (2023): Islamitsch Familierecht Journal Vol 4 No 1 (2023): Islamitsch Familierecht Journal Vol 3 No 02 (2022): Islamitsch Familierecht Journal Vol 3 No 01 (2022): Islamitsch Familierecht Journal Vol 2 No 02 (2021): Islamitsch Familierecht Journal Vol 2 No 01 (2021): Islamitsch Familierecht Journal Vol 1 No 01 (2020): Islamitsch Familierecht Journal