cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6281380287222
Journal Mail Official
jurnalhukumunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Gedung F, Jl. Kampus Unkris, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Binamulia Hukum
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 14100088     EISSN : 2656856X     DOI : https://doi.org/10.37893/jbh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum" : 8 Documents clear
Mengaplikasikan Kebijakan Penatagunaan Tanah Melalui Perdes untuk Mewujudkan Visi Kemandirian Desa Dwi Ratna Kartikawati
Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i1.326

Abstract

Penatagunaan tanah pedesaan terasa semakin mendesak di tengah ancaman krisis pangan dunia, tingkat urbanisasi yang kian tak terkendali, kemiskinan struktural di pedesaan, kesenjangan sosial ekonomi yang kian melebar, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan yang terjadi secara masif di seluruh wilayah hukum NKRI. Jika dicermati, persoalan yang mendasar adalah pada penatagunaan tanah atau perencanaan tata guna tanah (landuse planning) yang tidak pernah tuntas dan penguasaan tanah (land acquisition) yang timpang. Dengan hadirnya Undang-Undang Desa yang disandarkan pada asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai prinsip visi kemandirian desa, diharapkan akan mewujudkan perencanaan pembangunan desa berbasis pada potensi lokal. Dalam Undang-Undang Desa, kewenangan desa menjustifikasi perencanaan tata guna tanah yang dilegalisasikan melalui Peraturan Desa (Perdes). Oleh karena pengaturan tata guna tanah hingga saat ini belum ada, maka Perdes diharapkan sebagai bentuk inisiasi bottom up planning untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penatagunaan tanah dan penataan ruang desa.
Analisis Yuridis Perjanjian Asuransi dan Asuransi Sosial Pada Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Sehat Sebagai Suatu Jaminan Sosial Gafar Hartatiyanto
Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i1.327

Abstract

Masyarakat sejahtera merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Negara berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang mulai dilaksanakan pada tanggal 10 November 2012. Tujuan penelitian adalah memberikan penjelasan program Kartu Jakarta Sehat dalam ketentuan perjanjian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan kejelasan praktik program Kartu Jakarta Sehat menurut ketentuan asuransi sosial.
Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Keturunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Nurhidayati; Sugiyah
Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i1.338

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pemilikan hak atas tanah di daerah tersebut. Ini sangat menarik karena meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia, namun tidak untuk daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya kebijakan Wakil Kepala Daerah pada tahun 1975, menyebabkan warga keturunan atau non pribumi tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Adanya undang-undang keistimewaan Yogyakarta semakin menguatkan Pemda DIY untuk mengatur masalah pertanahan sendiri. Berbagai upaya sudah dilakukan warga keturunan atau non pribumi untuk mendapatkan hak milik atas tanah melalui lembaga Peradilan namun selalu mengalami kegagalan. Untuk mengatasi hal tersebut, BPN Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan solusi agar untuk tempat tinggal warga keturunan diberikan hak milik sedangkan untuk usaha diberikan Hak Guna Bangunan. Sampai sekarang solusi tersebut masih dipertimbangkan.
Hambatan-Hambatan Adopsi Anak dari Perkawinan Campuran Mutiarany
Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i1.339

Abstract

Hidup bersama antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, lazim disebut sebuah perkawinan. Akan tetapi, suatu perkawinan belum dikatakan sempurna, apabila suami-istri tidak dikaruniai anak. Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Motif pengangkatan anak bervariatif baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA yang melakukan perkawinan campuran. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui aturan tentang pelaksanaan adopsi anak dari perkawinan campuran dan hambatan-hambatan dalam pengangkatan anak tersebut beserta solusinya.
Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Pelayanan Kesehatan Rio Christiawan
Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i1.340

Abstract

Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk pelayanan kesehatan sangat diperlukan, sebab perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang menentukan bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam, di mana biasanya mayoritas komunitas lokal bekerja pada perusahaan tersebut. Efek berantai yang diharapkan dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk pelayanan kesehatan adalah dengan beroperasinya setiap perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam dapat dirasakan oleh komunitas lokal salah satunya dalam bidang pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya oleh komunitas lokal, maka komunitas lokal beserta keluarganya dapat memberikan produktivitas yang tinggi baik sosial maupun ekonomi.
Pelaksanaan Prinsip Piercing The Coorporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Yessy Kusumadewi
Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i1.341

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Dengan demikian, pemilik atau pemegang saham suatu PT tidak akan diminta pertanggungjawaban atas hutang perseroan. Dengan adanya prinsip piercing the corporate veil, pemilik atau pemegang saham suatu perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya sebatas saham yang dimilikinya, tetapi sampai kepada harta pribadinya apabila terbukti telah merugikan perseroan. Prinsip piercing the corporate veil dapat dipergunakan untuk membuka tabir perseroan terbatas yang pada praktiknya bersifat tertutup dan pemegang saham bertanggungjawab secara terbatas dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007.
Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Louisa Yesami Krisnalita
Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i1.342

Abstract

Anak merupakan pewaris bangsa dan pengurus di masa yang akan datang dan memiliki harapan hidup yang masih panjang serta cita-cita yang tinggi. Ketika anak melakukan pelanggaran atau berkonflik dengan hukum, maka anak tersebut harus mendapatkan perlakuan secara khusus. Menerapkan penghukuman dengan konsep keadilan restoratif merupakan suatu cara agar dapat terlaksananya konsep diversi pada peradilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat sehingga penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan seperti yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Hartono Widodo; R. Jossi Belgradoputra
Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i1.343

Abstract

Sudah selayaknya, negara memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan uang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Selama ini Pemerintah masih terkesan kurang serius menangani perlindungan pekerja migran, sehingga bermunculan kasus perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yang membahas mengenai penerapan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri dan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. perlindungan pekerja migran Indonesia dapat terlaksana secara maksimal, sepanjang pihak yang terkait sungguh-sungguh menjalankan aturan perundang-undangan yang telah disepakati.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2018): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum More Issue