cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "VOL 10, NO 2 (2021)" : 6 Documents clear
MENILIK PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL NEGARA TERHADAP KEJAHATAN PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Septi Dyah Tirtawati; Joko Setiyono
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 10, NO 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.16388

Abstract

Penelitian ini guna memahami penerapan prinsip yurisdiksi universal negara terhadap kejahatan perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas menurut hukum internasional berdasarkan tinjauan yuridis. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penerapan prinsip yurisdiksi universal negara terhadap kejahatan perompakan atau piracy atau pembajakan menurut hukum internasional mulai dilakukan sejak awal abad ke-17. Penghukuman terhadap pembajakan di laut secara universal dan telah ditentukan oleh hukum internasional. Penerapan prinsip yurisdiksi universal untuk mengadili para perompak sebagai salah satu kewenangan setiap negara  ini telah diberikan oleh UNCLOS 1982. Implementasi atau penerapan prinsip yurisdiksi universal oleh negara Indonesia terhadap terjadinya kejahatan perompakan atau pembajakan atau piracy di laut lepas maupun di luar wilayah negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang kemudian dijabarkan lagi pada Pasal 438, Pasal 444 hingga Pasal 446 KUHP.Kata Kunci : Laut Lepas; Perompakan; Yurisdiksi Universal
DINAMIKA KEJAHATAN DUNIA MAYA MENGENAI ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Samsul Arifin; Kholilur Rahman
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 10, NO 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.19812

Abstract

Sekarang ini seluruh dunia tengah mendapati ancaman Pandemi COVID-19, kondisi demikian telah mengganti sikap sosial anak serta remaja yang ditutup sekolahnya lebih banyak menghabiskan waktu secara online. Perubahan sikap ini berdampak pada bidang kriminalitas ataupun kejahatan dunia maya, khususnya dalam bentuk eksploitasi seksual baru yang berkembang saat ini dengan memanfaatkan sarana internet. Bentuk eksploitasi seksual baru tersebut disebut sebagai online child sexual exploitation yang terindikasi semakin merebak di tengah Pandemi COVID-19. Selain itu, Salah satu permasalahan yang muncul adalah tidak konsistennya penggunaan istilah atau terminologi terkait eksploitasi seksual anak secara online, sehingga berdampak pada kesulitan dalam penegakan hukum (law enforcement). Oleh karena itu, artikel ilmiah ini bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai terminologi dan karakteristik online child sexual exploitation dalam perspektif hukum positif, serta identifikasi dinamika kejahatan dunia maya mengenai online child sexual exploitation di tengah Pandemi COVID-19.
ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL Muhammad Ya'rif Arifin
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 10, NO 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.22844

Abstract

Produk halal kini menjadi trend konsumsi di seluruh dunia, baik di negara muslim maupun non muslim. Tidak kurang dari USD 650 juta transaksi produk halal terjadi setiap tahunnya. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal, salah satunya melalui pemberian jaminan halal atas produk yang dikonsumsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan kosnumen akhir. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah berlomba – lomba untuk menghadirkan peraturan daerah halal (perda halal). Dalam penelitian ini akan dibahas kewenangan pemerintah daerah dalam kebijakan jaminan produk halal diantaranya sejauhmana dan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi produk halal. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap produk halal dalam lingkup daerahnya masing-masing.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK Kurniawan Kurniawan
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 10, NO 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.23843

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis serta sumber data yang digunakan berupa data primer (penelitian lapangan), data sekunder (penelitian kepustakaan) yang ditelaah dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi sudah berjalan sebagaimana Peraturan Perudang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui: (a) Tahapan penyidikan, dalam tahapan ini yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) Tahap penuntutan, dalam tahapan ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan secara khusus oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan berita acara pemeriksaan dari penyidik Kepolisian mengenai suatu tindak pidana penganiayaan anak untuk kemudian dibuat berita acara penuntutan dalam dan surat dakwaan terhadap pelaku (terdakwa) penganiayaan anak; dan (c) Tahap sidang Pengadilan, dalam proses ini hakim majelis yang menangani perkara tindak pidana penganiayaan anak berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dakwaan yang diajukan persidangan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini kemudian memutus pelaku penganiayaan anak dengan hukuman pidana selama 8 bulan pidana penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap seorang anak.
MENAKAR KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH KELOMPOK MAHASISWA FIB USU DENGAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI Rafsanjani Is Marus
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 10, NO 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.24588

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetauhi sebab kelompok mahasiswa FIB USU dapat terjerumus kepada praktek penyalahgunaan narkoba dan bagaimana kasus tersebut dipahami melalui teori-teori kriminologi. Untuk mengetauhi hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan metode normatif. Teknik pengumpulan data dengan cara kajian dan riset kepustakaan. Hasil dari pengumpulan data kemudian dianalisis secara kualitatif dan dihubungkan dengan teori-teori kriminologi yang berkembang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Social Learning, Labeling, Differential Association, dan Anomie /Strain Theory merupakan pendekatan yang kuat dan konsisten dari kemungkinan perilaku penggunaan narkoba mahasiswa. Analisis ini juga menjabarkan sebab penggunaan narkoba para mahasiswa FIB USU tersebut dengan teori modern tentang perilaku menyimpang (deviant) dalam perilaku penggunaan narkoba pelajar zaman sekarang. Sehingga diharapkan kedepannya para kriminolog menemukan pendekatan yang lebih interdisiplin untuk kasus penyalahgunaan narkoba pada generasi muda di masa depan.
KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH : TASARRUF AL-IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH Achmad Musyahid Idrus
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 10, NO 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.26278

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menemukan jawaban terhadap geneologi akar kata kaidah تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ, menemukan jawaban atas sumber perumusan kaidah ini dan menemukan jawaban terhadap prinsip kemaslahatan yang terkandung dalam sebuah prodak perundang-undangan negara. Pendekatan normatif terhadap nas Alquran dan hadis dan hasil ijtihad ulama, pendekatan sosiologis  serta pendekatan filosofis terhadap objek penelitian terkait kebijakan pemimpin negara dalam perspektif kaidah fikih تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ. Hasil penelitian menemukan tiga hal penting yaitu; 1) geneologi akar kata kaidah ini yaitu; تَصَرُّف yang berarti memalingkan, الْأِمَاِم  berarti pemimpin, الرَّاعِيَّةِ berarti rakyat dan مَنُوْطٌ berarti diikat serta الْمَصْلَحَةِ  berarti kemaslahatan. 2) Sumber pembentukan kaidah تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i, yaitu مَنْزِلَةُ اْلاِمَامِ مِنَ الرَّعِيِّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِىِّ مِنَ الْيَتِيْم. 3) Ada lima bentuk kemaslahatan dalam kaidah تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ , yaitu kemaslahatan terhadap agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue VOL 12, NO 1 (2023) VOL 11, NO 2 (2022) VOL 11, NO 1 (2022) VOL 10, NO 2 (2021) VOL 10, NO 1 (2021) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue