Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 1 (2013)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Aspek Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce ]]>
<![CDATA[Masri Sunusi]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.1427
<![CDATA[E-Commerce is the buying and selling is done through the internet, which can be beneficial to consumers, but on the other hand sometimes harm consumers, because they often do not get the protection that gives a certainty in the event of a dispute.In the E-commerce business transactions which are characteristic of business to business transactions where businesses that conduct transactions with fellow entrepreneurs, business-to- consumer transactions while the transaction is carried out by the NII businesses with consumers themselves.The benefits of E-Commerce transactions for consumers, the consumer can conduct transactions for 24 hours without leaving the house and did not require transport to the cost of sales. Protection to consumer E-Commerce is basically set in two forms namely, first, by the laws of a general nature, and secondly, the agreement is specific and has its own characteristics which is made by both parties, ie between businesses and consumers. ]]>
<![CDATA[Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi ]]>
<![CDATA[Hartini Hartini]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.1422
<![CDATA[Pembahasan hukum Islam tentang lingkungan hidup se- benarnya bukan hal baru. Dalam konteks hukum Islam, peles- tarian lingkungan hidup dan dan tanggung jawab manusia terhadap alam telah dibicarakan sejak dulu. Hanya saja, dalam pelbagai kitab tafsir dan fikih, isu-isu lingkungan hidup hanya disinggung dalam konteks generik dan belum spesifik sebagai suatu ketentuan hukum yang memiliki kekuatan. Fikih-fikih klasik telah menyebut isu-isu tersebut dalam beberapa bab yang terpisah dan tidak menjadikannya buku khusus. Ini bisa dimengerti karena konteks perkembangan struktur masyarakat waktu itu belum menghadapi krisis lingkungan seperti se- karang. ]]>
<![CDATA[Politi Dinasti dan Pelembagaan Partai Politik Pengalaman DPC PDIP dan Keluarga Banteng di Kepulauan Selayar ]]>
<![CDATA[Abu Bakar]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.1428
<![CDATA[Tulisan ini menjelaskan bagaimana pelembagaan partai politik di tingkat local dan masalah politik kekerabatan yang terjadi didalam partai politik. Kemudian akan memaparkan bagaimana rekruitmen kandidat berjalan secara ekslusif dengan meninjau pengalaman DPC PDIP Kab. Kepulauan Selayar. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai pelembagaan dan rekruitmen politik dalam partai politik, maka sebaiknya dikemukakan beberapa fakta adanya politik kekerabatan yang terjadi. Baik hal kekuasaan didalam internal partai politik maupun eksternal. Misalnya, bagaimana jejaring kelompok kekuasaan terbentuk di pemerintahan yang lebih pada basis kekerabatan. ]]>
<![CDATA[Pembinaan dan Pengaawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[St Nurjannah]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.1418
<![CDATA[Bentuk pengawasan perlindungan konsumen secara konkrit dilakukan secara berama-sama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM dengan mengadakan penelitian, pengujian atau survey terhadap barang atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dan hasilnya disebarluaskan kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[Etika Politik dalam Islam ]]>
<![CDATA[Thahir Maloko]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.1423
<![CDATA[Etika politik dan moral kepemimpinan Islam maupun ke- pemimpinan di luar Islam sangat ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, yang menghendaki sebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika, maka harus banyak belajar dari realitas yang terjadi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ke- adilan sehingga tercipta suatu kedamaian. Sebuah peme- rintahan yang tidak didasari nilai-nilai etika dan moral yang baik, akan menimbulkan kekecauan. Apalagi pemimpinnya yang tidak menanamkan nilai etika, sudah pasti kekuasaannya akan hancur. Oleh sebab itu penguasa yang baik adalah penguasa yang memberikan suasana kebahagiaan bukan sebaliknya.]]>
<![CDATA[RELASI GENDER DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN STRATEGIS PARTAI PADA PARTAI ISLAM ]]>
<![CDATA[Nila Sastrawati]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.4897
<![CDATA[Sistem internal partai tidak terlepas dari relasi yang terbangun antara identitas perempuan dan identitas laki-laki. Bryan menjelaskan bahwa dalam teori sosialisasi, perbedaan laki-laki dan perempuan dibentuk oleh variasi budaya, dan dalam analisis conversational menunjukkan perbedaan dalam pola gangguan percakapan antara laki-laki dan perempuan yang bermuatan penggunaan kekuatan. Di dalam organisasi dimana laki-laki dan perempuan memperjuangkan sebuah kekuasaan, komunikasi yang terjalin tetap mengandung muatan kekuasaan laki-laki. Dalam konteks ini, postmodernism menempatkan lakilaki dan perempuan dengan “ide identitas laki-laki yang plural” dan ide identitas perempuan yang plural”, bukan pada tataran “kesamaan laki-laki dan perempuan”.]]>
<![CDATA[Mutawalli Al-Sya’rawi dan Metode Penafsirannya : Studi atas Surah al-Maidah ayat 27 - 34 ]]>
<![CDATA[Achmad Achmad]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.1429
<![CDATA[Perhatian umat Islam terhadap pengkajian al-Qur’an sangat menggembirakan, terutama pada awal abad XV H. Indikatornya adalah semakin gencarnya berbagai kegiatan penggalian konsep- konsep Qurani, meskipun metode yang digunakan belumlah sesuai harapan, terutama bila ditinjau dari sudut metodologi. Namun demikian, paling tidak telah ada upaya merumuskan cara penggalian kandungan al-Qur’an dalam rangka mewujudkan sebuah sistem metodologi tafsir yang biasanya digunakan oleh para ilmuan yang secara akademik dapat dipertanggung jawabkan. Tulisan ini akan menguraikan metode penafsiran Mutawalli al- Sya’rawi secara tahlili pada Q.S. al-Maidah ayat 27 -34. Dari sini dapat dipahami bahwa masalah pokok yang akan diangkat adalah bagaimana metode Mutawalli al-Sya’rawi dalam menafsirkan ayat dengan metode tahlilinya. Diharapkan tulisan ini akan melahirkan berbagai konsep dan teori yang bertalian dengan berbagai studi Al-Qur’an, dan memberi gambaran konkrit tentang metode penafsiran Mutawalli al-Sya’rawi.]]>
<![CDATA[Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum ]]>
<![CDATA[Kasjim Salenda]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.1419
<![CDATA[Penyebab perselisihan ulama dalam menerima atau menolak istihsan sebagai salah satu dalil hukum, dapat diaktakan bahwa sebenarnya letak perbedaan tersebut hanyalah pada persoalan peristilahan. Ulama yang menolak istihsan dalam kenyataannya tidak berbeda pendapat dengn ulama yagn menerimanya, misalmnay dalam persoalan mudharabah (bagi hasil), me- ninggalkan puasa bagi musafir dalam bulan ramadhan dan lain- lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan yang muncul dikalangan ulama tidak terlepas dari perbedaan sudut pandangmereka dalam mengkaji suatu masalah. Dalam hal ini mereka berbeda dalam menggunakan metode istimbat hukum seperti istihsan, istishab dan lain-lain aygn sangat berimplikasi pada pengambilan keputusan terakhir. ]]>
<![CDATA[Kajian Kritis Terhadap Pemikiran tentang Jiwa (Al-Nafs) dalam Filsafat Islam ]]>
<![CDATA[Fatimah Halim]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.1424
<![CDATA[Manusia bila memusatkan pandangannya terhadap hakekat sesuatu niscaya terbuka jiwanya pengetahuan tentang yang gaib, mengetahui yang tersembunyi, rahasia ciptaan Allah. Manusia yang dalam hidupnya hanya ingin mendaptkan kelezatan makan dan minum, niscaya tertutup jalan bagi potensi (daya) pikirannya untuk mengetahui hal-hal yang mulia dan tidak mungkin baginya mencapai kualitas menyerupai Allah swt. Potensi syahwat dianalogikan denagn babi, marah dengan anjing, dan pikiran dengan malaikat. Kalau manusia dikuasai oleh daya pikirannya, maka ia akan dapat membedakan benar dan salah, baik dan buruk, akan menjadi manusia mulia mempunyai sifat yang dimiliki Allah swt. yakni bijaksana, adil, baik, mengutamakan kebenaran dan keindahan (sifat-sifat yang dimiliki Allah)]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Andi Rahma]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 2 No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.1420
<![CDATA[Problems of fundamental which is told in this research is how protection of law to Woman Of Victim Doing An Injustice Hardness In Household In town of Makassar, and Factor influencing protection of law to woman of victim to hardness doing an injustice in household.Method the used is approach of sosioyuridis and nature of research is descriptive, in this research which become population is Makassar polrestabes, public attorney of Country of Makassar, district court, office institute legal aid, housemaid employer and victim reside in town of Makassar, there is research sampel specified by purpossive sampling. Data collecting by documentation and interview. obtained data is hereinafter analysed qualitative that is analysis having the character of mendersripsikan.Result of this research indicate that protection of law to woman of hardness doing an injustice victim in household after going into effect law it of No 23 Year 2004 not yet been conducted maximally. Although from 3 hardness case to pemabantu of reported household to police, its of him use law assertion of No23 Year 2004. But existing peripherals not yet walked better.Hardness victim which there is still do not report hardness to role x'self and also society realized by way of change of protection ascription is an work of excellency of daan if knowing the happening of hardness of vinicity environment to be is immediately reported. Factor influencing protection of law to woman of victim to hardness doing an injustice in household. that is by preventif (pencegahan) handled by Bimnas (Tuition Society). While duties of Represif (penindakan of law) executed by part of police detective. Governmental deservedly give attention to more to housemaid by way of forming an regulation of prundang-undangan arranging it.]]>
