cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
REZ PUBLICA
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : 2460058X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Rez Publica sebagai jurnal yang diterbitkan oleh jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo mempublikasikan berbagai karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian sebagai penunjang bagi segenap civitas akademika dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial. Hasil penelitian yang di publikasikan di fokuskan pada kajian ilmu administrasi negara (publik), manajemen dan kebijakan publik, politik dan pemerintahan, hubungan internasional, community development, serta kajian ilmu sosial yang secara umum mengarah pada pengembangan ilmu administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 176 Documents
 5   6   7   8   9 
PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI DALAM MENUNJANG PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA ASNA, ASNA
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.876 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3928

Abstract

Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu menetapkan informan dengan teknik acak berdasarkan homogenitas informan dan menurut kriteria tertentu. Untuk melengkapi data penelitian, maka ditetapkan informan penelitian berjumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Kepegawaian, dan 5 orang Pegawai Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kompetensi Pegawai Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum dalam kategori baik. Kompetensi teknis pegawai dalam kategori cukup baik karena ada beberapa pegawai yang belum mampu menguasai fasilitas kerja. Kompetensi manajerial dalam kategori cukup baik karena pimpinan jarang melakukan pengawasan kerja pegawai. Kategori kompetensi sosial dalam kategori baik karena pegawai mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian kompetensi intelektual ditunjukkan dengan pengetahuan yang baik dalam prosedur pelayanan. Prestasi kerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari pengalaman kerja pegawai yang memadai, inisitaif pegawai dalam bekerja tanpa selalu diperintah oleh atasan, serta hasil kerja yang ditunjukkan pegawai. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja meliputi kemampuan pegawai dan motivasi. Kemampuan pegawai dalam kategori baik walaupun mayoritas pegawai berpendidikan rendah. Selanjutnya untuk motivasi kerja pegawai dalam kategori baik yang ditunjukkan dengan semangat kerja dalam organisasi.Kata Kunci: Kompetensi, Prestasi Kerja.
PENGELOLAAN DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN PALANGGA KABUPATEN KONAWE SELATAN ROSTUTI, ETI ELIN
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.178 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3933

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, interview,dokumentasi). Sedangkan teknik analisisi data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data (display data) dan penarikan kesimpulan (verivikasi).Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut pemerintah desa Mekar Sari menunjukkn keaktifannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring & evaluasi dan pelaporan untuk pembangunan desa. Dengan tahapan atau proses tersebut masyarakat memiliki inisiatif tinggi dan terdorong untuk  berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan di desa Mekar Sari seperti ikut terlibat langsung dalam perencanaan, penagwasan, dan evaluasi pembangunan, serta masyarakat ikut terlibat dalam menikmati hasil pembangunan. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa
PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM PELAYANAN MASYARAKAT PADA KANTOR CAMAT MORAMO UTARA KABUPATEN KONAWE SELATAN PUTRI, ICE TRIBUANA
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.649 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3938

Abstract

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi manajemen dalam pelayanan masyarakat pada kantor Camat Moramo Utara Kabupaten Konawe SelatandanKendala-kendala apakah yang menghambat pelaksanaan fungsi manajemen dalam pelayanan masyarakat pada kantor Camat Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan informan penelitian adalah aparatur kecamatan dan warga masyarakat yang dianalisis dengan analisis deskripsi kualitatif.Hasilpenelitiandiperolehkesimpulanantara lain (1) Pelaksanaan fungsi manajemen dalam pelayanan masyarakat pada kantor Camat Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan  dilakukan melalui pelaksanaan perencanaan pekerjaan, pengorganisasi pekerjaan, pengarahan pekerjaan dan pengawasan pekerjaan untuk mencapai hasil kerja yang teratur. (2) Kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi manajemen dalam pelayanan masyarakat pada kantor Camat Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan selama ini adalah kendalam pengetahuan tentang fungsi manajemen, kemampuan kerja, keterampilan dan pengalaman kerja yang diatur dengan fungsi manajemen dimana sebagai pegawai menggunakan kebiasaan kerja untuk melayani masyarakat dan pelayanan menjadi tidak efektif karena tidak adanya perencanaan pekerjaan, pengorganisasi pekerjaan, pengarahan pekerjaan dan pengawasan pekerjaan yang baik.Kata kunci :Fungsi Manajemen,pelayanan
IMPLEMENTASI PERDA KOTA KENDARI NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH PADA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2010 Muhammad Elwan, La Ode
REZ PUBLICA Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.305 KB)

Abstract

Pemerintah Kota Kendari mengeluarkan Perda 15/2003 Tentang Partisipasi MasyarakatDalam Perumusan Kebijakan Daerah. Perda ini diharapkan dapat menjamin partisipasi masyarakatdalam penyusunan APBD Kota Kendari Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiimplementasi ketentuan partisipasi Perda 15/2003 dalam penyusunan APBD Kota Kendari Tahun2010 dan menjelaskan interaksi isi Perda (content of policy) dan konteks implementasi (context ofpolicy implementation) yang berkontribusi pada jalannya implementasi Perda 15/2003.Penelitian ini merupakan penelitian ekploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatifmelalui studi kasus yang melihat kasus implementasi Perda 15/2003 dalam penyusunan APBDKota Kendari Tahun 2010. Metode pengumpulan data melalui wawancara terarah terhadapinforman kunci, studi dokumentasi, dan melalui observasi (pengamatan) di lokasi penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan partisipasi perda 15/2003dalam penyusunan APBD Kota Kendari Tahun 2010 belum sepenuhnya dilaksanakan denganmelihat kurangnya kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (Pemkot dan DPRD) untukmelaksanakan amanat Perda serta tidak adanya kegiatan dan anggaran terkait implementasi Perdaini. Ketentuan partisipasi dari Perda 15/2003 tidak jelas kapan waktunya akan dilaksanakan dandalam keadaan bergerak lambat untuk melakukan perbaikan. Dari isi Perda, kelambatanimplementasi disumbang oleh tersebarnya pusat pengambilan keputusan, banyaknya jumlahpelaksana yang terlibat serta adanya sumberdaya yang harus dikomitmenkan.Pemerintah Kota dan DPRD Kota Kendari harus segera mengevaluasi implementasi Perda15/2003 yang bergerak lambat tersebut dan kemudian melakukan perbaikan, antara lain; segeramenetapkan draft Perwali tahun 2010 yang secara teknis mengatur pelaksnaan Musrenbangsebagai bagian dari proses penyusunan APBD, segera membentuk tim seleksi dan menetapkanpengurus Komisi Partisipasi Kota Kendari. Selanjutnya perlunya dukungan stakeholders untukbersama-sama menindak lanjuti amanah dari Perda15/2003 khususnya dalam penyusunan APBDKota Kendari.Kata kunci: Implementasi kebijakan, Analisis Kebijakan, Partisipasi
PENATAAN ULANG SISTEM LEGISLASI: “Efektifitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945” Muhammad Elwan, La Ode
REZ PUBLICA Vol 4, No 3 (2018): September-November
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.307 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i3.4762

Abstract

Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan dankedaulatan mutlak karena jabatan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui sistemPemilihan Umum di Indonesia. Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia presiden merupakanpemegangan kekuasaan pemerintahan tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Kekuasaan presiden, setelah dilakukanamandemen 4 (empat) kali terhadap UUD NRI Tahun 1945 mengalami pergeseran fungsidan peran sebagai akibat besarnya arus kepentingan politik, sehingga nampak hampirseluruhnya kekuasaan presiden pada kewenangan legislasi dalam UUD NRI Tahun 1945sebagian besar tidak memiliki kekuatan tetap secara hukum materiil dan formal yuridis dinegara kita sekalipun sebenarnya subtansi kewenangan legislasi presiden bila berdasarkansistem pemerintahan presidensial tidak dimiliki.Fakta ini kemudian, presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan eksekutif harus mampumenjalankan peranan dan fungsinya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan demimewujudkan tujuan bangsa dan negara karena seluruh produk undang-undang yangdilahirkan oleh lembaga legislatif (DPR) sepenuhnya bermuara pada perwujudan amanahUU kedalam bentuk program-program pembangunan dan secara hukum amanah tersebutdilaksanakan oleh Presiden bersama kabinet dan lembaga/badan negara lainya (eksekutif).Normalnya, proses pembangunan itu harus didesign dari Hilir ke Muara. Harapannya, antaralembaga legislatif dan eksekutif bersama yudikatif berjalan seirama dan saling memberidukungan positif yang secara kongkrit ada keseimbangan kewenangan dan salingmengawasi (prinsip check and ballances) dalam menerjamahkan sebuah amanah konstitusiterkait kewenangan legislasi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan,kajian literatur yang terdapat dalam buku-buku, makalah, surat kabar, artikel ilmiah, journal,dan peraturan perundang-undangan (naskah UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12Tahun 2011) sebagai obyek yang diteliti dan merupakan metodologi penulisan ini, sehinggapenulis tertarik dan membuat judul “Efektivitas Hak Veto Presiden Dalam SistemPemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945”.Tulisan ini menyimpulkan: (1) Hak Veto Presiden tidak efektif bila dikaji dalam dokumenkonstitusi UUD NRI Tahun 1945; (2) Terjadi inconsistent pada Sistem PemerintahanIndonesia yang bersifat Presidensiil dengan muatan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun1945; (3) belum adanya keberanian lembaga negara (legislatif, eksektuif dan yudikatif)untuk mengembalikan hak konstitusonal DPR, Presiden dan Lembaga Peradilan dalam UUDNRI Tahun 1945; (4) direkomendasikan beberapa perubahan (jika diperlukan adaamandemen) dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk ditindaklanjuti oleh MPR RI(penjelmahan DPR dan DPD) dan Presiden; (5) Peraturan Presiden Pengganti UU (perppu),menurut penulis harus mutlak diberikan kepada Presiden tanpa intervensi DPR karenaPresiden sebagai Kepala Negara Negara dan memiliki kekuasaan Pemerintahan Tertinggidibawah UUD NRI Tahun 1945 (subtansi HAK VETO PRESIDEN) dan mengembalikanhak konstitusi presiden seutuhnya dalam Undang-Undang sebagai dasar mempertimbangkanprinsisp check and ballances antar lembaga negara.Kata Kunci: Hak Veto Presiden, Sistem Pemerintahan Presidensiil, UUD NRI Tahun1945
ANALISIS KINERJA LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT SEJAHTERA PADA PROGRAM GERAKAN NASIONAL KAKAO DI KABUPATEN KOLAKA UTARA Rijal, Muhammad; Amir, Muhammad; Tawai, Adrian
REZ PUBLICA Vol 5, No 3 (2019): September-November
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/rzp.v5i3.10350

Abstract

This study aims to study and analyze the performance of the Cocoa Community Economic Institution (LEM) in North Kolaka Regency. This study uses a qualitative research type with descriptive analysis method with data collection techniques using three ways namely: interviews and document studies.The results showed that the National Movement Program in North Kolaka District had been running according to the operational standards listed in the technical guidelines, including garden rejuvenation, rehabilitation of gardens, intensification of gardens, empowerment of officers and farmers, construction and operation of post-harvest management units, and development of a technology database system. cocoa cultivation. The performance of LEM Prosperous in the cocoa gernas in North Kolaka Regency in terms of productivity, responsibility and accountability has been going well. While from the dimensions of service quality and responsiveness, it has not yet run well in terms of human resources and funding/budget. This means that with the good performance of LEM Prosperous, the Gernas Cocoa program in Kolaka Utar can be realized, and vice versa. Therefore, to improve the performance of the Prosperous LEM, it is necessary to increase the resources of the Prosperous LEM both in terms of human resources and funding/budget.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KENDARI Haeruddin, Karnila; Tawai, Adrian; Yusuf, Muhammad
REZ PUBLICA Vol 5, No 3 (2019): September-November
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/rzp.v5i3.10351

Abstract

The purpose of this study was to determine the application of the principles of good governance to the effectiveness of regional development planning in Kendari City. The population in this study were all employees of the Kendari City Regional Development Planning Agency (Bappeda), amounting to 143 people. In addition, in determining the sample, it took 25% of the total population of 143 people to produce a value of 35.75 and was filled into 36 people. So the sample in this study amounted to 36 people. In addition to the data obtained from the samples obtained, in completing the data the researcher also obtained information from outside communities or government elements who knew the problem being discussed. The results showed that the application of the principles of good governance in Bappeda Kendari City in terms of the 3 main principles of Good Governance namely accountability, transparency and participation were quite good. This means that the Kendari City Bappeda has implemented good governance. On the other hand, the effectiveness of development planning in Bappeda Kendari City has fulfilled three dimensions. Namely implementation, applicable, in strategic planning. In this case, the three dimensions show good and adequate categories.
ANALISIS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN PASPOR (STUDI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI) Rospianti, Ayu; Kadir, Abdul; BB, Suryani
REZ PUBLICA Vol 5, No 3 (2019): September-November
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/rzp.v5i3.10352

Abstract

The standard operating procedure is a system compiled work process designed systematically to accomplish the planned organization’s purposes. In the standard operating organization, procedures are the most important capital for the organization to control the entire decision and his activity in a systematic and efficient corridor.The purpose of this study is to know how operational standards are operational in the public service in this process passport making, this study is done in the immigration office class I TPI kendari in November 2018. The kind of research used is a qualitative description of a research subject: An Immigration Office Clerk, Passport Workes, and the People/Applicant who are engaged in the making of passport by using data collection techniques through observation, interviews, documentation.Based on the results of the research, it has been suggested that with a standard operating procedure this procedure has a primary purpose to process the performance of the work is done with neat, orderly and systematic for, beginning to end, as a working guide so that the activities within the company can be controlled, so that a target that wants to be reached can be achieved maximum, in the immigration office class I TPI Kendari to be a reference to developing the quality of the work to be better. 
REVITALISASI KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA KENDARI Syaputri, Sulistian; Sartono, Sartono; Muhammad Elwan, La Ode
REZ PUBLICA Vol 5, No 3 (2019): September-November
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/rzp.v5i3.10354

Abstract

Revitalization of cooperatives is very necessary for cooperatives that are already felt to be alive and unwilling to die. Revitalization needs to be done by inactive cooperatives in order to become active cooperatives and active cooperatives to become larger cooperatives. This study aims to determine the Revitalization of Cooperatives in Increasing the Contribution of Local Revenue (Study in the Office, Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises in Kendari City). This study used descriptive qualitative method. Data collection is done by observation, documentation and interviews. The results showed that the Revitalization of cooperatives in Kendari City has not been able to increase Regional Original Revenue. Revitalization of cooperatives in increasing Local Revenue is done in 3 ways, namely structuring business fields, structuring membership and empowering cooperatives. Of the three types of cooperative revitalization carried out in the city of Kendari, only limited to the arrangement of membership. The problem of inactive cooperatives in Kendari City is the lack of members' understanding of the meaning of cooperatives as one of the institutions to advance community welfare.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA LINSOWU KABUPATEN BUTON UTARA Devi, Devi; Basri, Muhammad; Muhammad Elwan, La Ode
REZ PUBLICA Vol 5, No 3 (2019): September-November
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/rzp.v5i3.10349

Abstract

This study aims to determine the Effectiveness of the Implementation of Village Fund Allocation(ADD) in Improving Physical Development of Linsowu Village, Kulisusu District, North ButonRegency and to determine the factors that influence its implementation. The researchthe method used is a quantitative approach, with the type of data sources used in this study areobservation and in-depth interviews using the questionnaire and library guides. Based on theresults of the study, the stages of achieving the objectives of the allocation of village funds inthe village of Linsowu physical development at the integration stage is quite good, successfuland very beneficial to the community, the process of village government socialization iscarried out through meetings, at the last stage namely work adaptation, the villagethe government in Linsowu unable to adjust because of the village government human resourcesare still very low but following training, the village government starts to make improvementsperiodically. Factors that influence the implementation of village fund allocations inenhancing Physical Development in Linsowu Village in general support and contribute in thecontext of physical development.

Page 7 of 18 | Total Record : 176

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2023): Maret-Mei Vol 8, No 2 (2022): Juni-Agustus Vol 8, No 1 (2022): Maret-Mei Vol 7, No 4 (2021): Desember - Februari Vol 7, No 3 (2021): September - November Vol 7, No 2 (2021): Juni - Agustus Vol 7, No 1 (2021): Maret - Mei Vol 6, No 4 (2020): Desember-Februari Vol 6, No 3 (2020): September-November Vol 6, No 2 (2020): Juny-August Vol 6, No 1 (2020): March - May Vol 5, No 4 (2019): December-February Vol 5, No 3 (2019): September-November Vol 4, No 3 (2018): September-November Vol 4, No 2 (2018): Juny-August Vol 4, No 1 (2018): March - May Vol 1, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2017): Management and Public Policy Vol 3, No 1 (2017): March - May Vol 1, No 1 (2015): March - May More Issue