cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
REZ PUBLICA
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : 2460058X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Rez Publica sebagai jurnal yang diterbitkan oleh jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo mempublikasikan berbagai karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian sebagai penunjang bagi segenap civitas akademika dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial. Hasil penelitian yang di publikasikan di fokuskan pada kajian ilmu administrasi negara (publik), manajemen dan kebijakan publik, politik dan pemerintahan, hubungan internasional, community development, serta kajian ilmu sosial yang secara umum mengarah pada pengembangan ilmu administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 176 Documents
 3   4   5   6   7 
TRANSPARANSI INFORMASI PELAYANAN IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KENDARI IMA, NUR
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.417 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3951

Abstract

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi informasi pelayanan pengurusan surat izin usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat desksriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.Transparansi pelayanan publik adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian dibagi atas sembilan (9) dimensi yaitu manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi, perincian biaya pelayanan, jangka waktu penyelesaian layanan, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, janji pelayanan, standar pelayanan dan lokasi pelayanan. Hasil penelitian di Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Kendari menunjukkan bahwa transparansi informasi pelayanan pengurusan surat izin usaha di Kota Kendari yang diselenggarakan oleh Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal belum sepenuhnya transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilihat dari perincian biaya pelayanan, waktu penyelesaian layanan dan janji pelayanan yang masih belum terpublikasikan dengan baik serta lokasi pelayanan yang kurang strategis tentunya akan berimbas pada proses penyelesaian layanan surat izin usaha yang dibutuhkan.Kata kunci : Transparansi, Pelayanan publik
DAMPAK PEMBANGUNAN IRIGASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI ( Studi Di Desa Iwoikondo Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur ) RAHMANIAR, RAHMANIAR
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.323 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3956

Abstract

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yakni Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Pengelolah Irigasi dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat/petani.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembangunan Irigasi Lebih berdampak Positif. Hal ini terlihat dari berbagai indikator yang digunakan untuk melihat Dampak Pembangunan irigasi. Dampak Positifnya yaitu, Sistem irigasi bisa dibuka tutup sehingga sangat memudahkan petani pengguna air serta meningkatkan produktivitas padi dibandingkan petani non irigasi. Meskipun ada warga/masyarakat yang mengatakan berbagai dampak negatifnya tetapi hal tersebut bisa di minimalisir atau diatasi sehingga tidak menjadi penghambat masyarakat untuk menggunakan/memanfaatkan Air irigasi tersebut.. Selain itu, sebelum dan sesudah adanya pembangunan irigasi pertanian terjadi kenaikan pendapatan, hal tersebut juga mempengaruhi tingkat Daya Beli Masyarakat dibandingkan sebelumnya. Kegiatan Simulasi Mengenai Pola Hidup Sehat sudah dilakukan oleh pihak Puskesmas dan dibantu oleh perangkat Desa, sehingga masyarakat sudah mengerti akan pentingnya kebersihan meskipun masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah di saluran/jaringan irigasi.Kata Kunci: Dampak Pembangunan Irigasi, Kesejahteraan Petani
PROFESIONALISME PEGAWAI DALAM PELAYANAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA ( Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari ) RATU, SERLIANTY
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.727 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3961

Abstract

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui lebih lanjut mengenai profesionalisme pegawai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari serta mengetahui pelayanan surat izin tempat usaha pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan secara purposive sampling. Pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, secara umum profesionalisme  pegawai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari sudah baik namun harus lebih ditingkatkan, yang dianalisis berdasarkan dimensi kreativitas, inovasi dan responsifitas untuk dimensi kreativitas pegawai telah  memilki kreativitas dalam memberikan pelayanan ,begitu juga untuk dimensi inovasi pegawai telah mampu menciptakan inovasi dalam rangka memmberikan pelayanan  sementara untuk dimensi responsifitas sebagian besar pegawai sudah merespon dengan baik kebutuhan dan pertanyaan dari masyarakat akan tetapi  masih terdapat pegawai yang tidak merespon dengan baik pertanyaan dari masyarakat dan dalam memberikan pelayanan.Sementara tingkat pelayanan yang diberikan sudah baik yang dilihat dari dimensi prosedur pelayanan yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, waktu penyelesaian yang tergolong cepat dalam jangka 2-3  dari maksimal 5 (lima) hari kerja, sedangkan untuk kepastian biaya pelayanan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya biaya tambahan yanng harus dibayar oleh masyarakat.   Kata Kunci : Profesionalisme Pegawai, Pelayanan Perizinan.
ANALISISPENEMPATAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADABADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KOTA KENDARI AL DAMARY, SYARIEF RACHMAN
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.151 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3966

Abstract

Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu menetapkan informan dengan teknik acak berdasarkan homogenitas informan dan menurut kriteria tertentu. Untuk melengkapi data penelitian, maka ditetapkan informan penelitian berjumlah 4 orang yang terdiri dari Kepala BKD, Sekretaris, Kabid Perencanaan dan Pengembangan, dan Kabid Pendidikan dan Pelatihan.Penempatan kerja aparatur sipil negara pada dimensi pendidikan dalam kategori baik dalam artian tingkat kesesuaian antara pendidikan formal dan informal yang berupa pengalaman kerja yang dimiliki oleh pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari dengan pekerjaan dan tugas yang diemban sudah terlaksana dengan baik; Dimensi pengetahuan kerja dalam kategori cukup mampu tugas dan tanggung jawab dapat dilihat profesionalisme Aparat dengan nyata Aparat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dikategorikan cukup mampu memberikan pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.; Dimensi keterampilan kerja dalam kategori cukup terampil penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Aparat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia cukup tepat waktu atau masih ada; dan Dimensi pengalaman kerja dalam kategori cukup berpengalaman Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kota Kendari sudah cukup mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan  kerja aparatur sipil negara meliputi prestasi akademik dalam kategori cukup baik Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendarimemiliki pengetahuan akademis yang baik terhadap prosedur pelayan dan pengetahuan tentang teknis pelayanan yang meliputi retorika yang baik, sopan santun, dan kemampuan memecahkan masalah; Dimensi kesehatan fisik dan mental kategori baik Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari.Tes fisik dan mental dapat dilakukan pada saat awal atau akhir; dan dimensi faktor usia kategori produktif . Kata kunci: Penempatan Kerja, Aparatur Sipil Negara
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM RASKIN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN WATULIANDU KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN KOLAKA TAUFIQ, YUDISTA SURYADIRTA; Sahrun, Sahrun; Elwan, La Ode Muhammad
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.133 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan program raskin di Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan program raskin agar berjalan lebih optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrument 3 warga masyarakat di Kelurahan Watuliandu.Untuk mendukung data dari responden, maka ditetapkan informan sebanyak 3 (tiga) yaitu Lurah, Sekretaris Lurah, dan Tokoh masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pengelolaan program raskin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dikelurahan watuliandu sudah berjalan dengan cukup efektif.Hal ini terlihat pada ketepatan waktu distribusi program ini dengan adanya beberapa kendala yang dihadapai oleh beberapa pihak menunjukan bahwa belum tercapai sepenuhnya program ini meskipun telah dilakukan. Sedangkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program raskin, yang pertama keberpihakan kepada rumah tangga miskin di kelurahan watuliandu sudah cukup efektif hal ini disebabkan karena belum sepenuhnya masyarakat turut berperan aktif dalam kegiatan Raskin ini, kedua transparansi yang dilakukan pihak kelurahan dalam pengelolaan  raskin disini sudah sangat efektif dilihat dari keterbukaan akses informasi terkait pelaksanaan program raskin yang dilakukan oleh pihak kelurahan watuliandu, ketiga partisipasi masyarakat kelurahan watuliandu sangat efektif dilihat dari antusias yang mereka miliki dengan merespon baik program Raskin ini serta mendorong masyarakat juga dalam berperan aktif, dan yang terakhir akuntabilitas dalam pemantauan pembagian raskin ini dikelurahan watuliandu sudah cukup efektif  hal ini ditunjukan dengan Pemerintah daerah kabupaten kolaka yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak kelurahan.
IMPLEMENTASI PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN WATULONDO KECAMATAN PUUWATU KOTA KENDARI zulma yusdian, Arif
REZ PUBLICA Vol 3, No 1 (2017): March - May
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.84 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v3i1.1899

Abstract

ABSTRAKPenelitian mendeskripsikan pelaksanaan Program NUSP-2 dalam peningkatkan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu. Penelitian ini  jenis penelitian Kualitatif dengan metode Analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan Data dengan menggunakan cara yakni : wawancara dan koesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dapat disimpulkan, yaitu hasil program NUSP-2 dianggap cukup berhasil dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor : Adanya rasa cukup puas dari masyarakat dengan hasil pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo, dan Adanya respon yang baik dari masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur di Kelurahan Watulondo hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai swadaya masyarakat pada pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 yaitu sebesar 9,39% yang melebihi harapan sebesar 6% serta Berkurangnya wilayah kumuh Kelurahan Watulondo sebesar 25% dari 4 ha menjadi 3 ha. Kata kunci : Implementasi NUSP-2, Pembangunan infrastruktur
EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK SECARA ELEKTRONIK (e-KTP) KANTOR KECAMATAN KOLONO KABUPATEN KONAWE SELATAN Muh Imsar, Muh Imsar
REZ PUBLICA Vol 3, No 1 (2017): March - May
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.712 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v3i1.1904

Abstract

ABSTRAKTujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Secara Elektronik Pada Kantor Kecamatan Kolono. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Secara Elektronik Pada Kantor Kecamatan Kolono yaitu Ketetapan Kualitas, Ketetapan Kuantitas, Ketetapan Waktu, Kesederhanaan,  Kejelasan dan Kepastian, Keterbukaan (transparansi) dan Keadilan. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang pernah melakukan pengurusan Kartu Tanda Penduduk e-KTP. Selain itu juga ditetapkan 1 orang informan guna menjaring data sebagai pembanding data yang diperoleh yaitu Kepala Camat Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian menujukan bahwa Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan, berdasarkan Ketetapan Kualitas, Ketetatapan Kuantitas, Ketepatan Waktu, Kesederhanaan, Kejelasan dan Kepastian, Keterbukaan, Keadilan secara umum belum berjalan efektif.Kata Kunci : Efektivitas Kerja Dan Pelayanan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT MISKIN DIKELURAHAN KESSILAMPE KECAMATAN KENDARI KOTA KENDARI Nurmala, Nurmala
REZ PUBLICA Vol 3, No 1 (2017): March - May
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.96 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v3i1.1909

Abstract

ABSTRAKBahwasanya penelitian ini mendiskripsikan tentang Implementasi program beras miskin dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin di Kelurahan Kessilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari dan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya Implementasi program tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitan Kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kendari dengan mengambil Objek diKelurahan Kessilampe. Informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat miskin di Kelurahan Kessilampe yang terlibat dalam program Raskin, camat dan staff di Kecamatan Kendari serta Penanggung jawab Raskin tingkat Kelurahan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan cara observasi, wawancara, dan tinjauan dokumen. Data yang didapat kemudian dianalisa dengan melibatkan penyajian pengerjaan reduksi data dan penyajian data sampai tahap penerikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Implementasi program Raskin dilokasi penelitian dalam rangka mencapai tujuan program belum optimal, ditandai dengan pendataan terkait masyarakat penerima manfaat adalah data yang tidak akurat, kurangnya sosialisasi dalam rangka penyaluran Raskin, sumber daya yang dimiliki oleh para pelaksana pendistribusian program raskin tidak memadai, Kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Raskin, Kemiskinan
PENATAAN ULANG SISTEM LEGISLASI: “Efektifitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945” La Ode Muh. Elwan, la ode
REZ PUBLICA Vol 4, No 1 (2018): March - May
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/rzp.v4i1.3750

Abstract

PENATAAN ULANG SISTEM LEGISLASI:  “Efektifitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahandi Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945” La Ode Muhammad Elwan*Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara Indonesia ABSTRAKPresiden sebagai pemegang mandat kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan dan kedaulatan mutlak karena jabatan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia presiden merupakan pemegangan kekuasaan pemerintahan tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Kekuasaan presiden, setelah dilakukan amandemen 4 (empat) kali terhadap UUD NRI Tahun 1945 mengalami pergeseran fungsi dan peran sebagai akibat besarnya arus kepentingan politik, sehingga nampak hampir seluruhnya kekuasaan presiden pada kewenangan legislasi dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagian besar tidak memiliki kekuatan tetap secara hukum materiil dan formal yuridis di negara kita sekalipun sebenarnya subtansi kewenangan legislasi presiden bila berdasarkan sistem pemerintahan presidensial tidak dimiliki.  Fakta ini kemudian, presiden sebagai  pemegang mandat kekuasaan eksekutif harus mampu menjalankan peranan dan fungsinya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan demi mewujudkan tujuan bangsa dan negara karena seluruh produk undang-undang yang dilahirkan oleh lembaga legislatif (DPR) sepenuhnya bermuara pada perwujudan amanah UU kedalam bentuk program-program pembangunan dan secara hukum amanah tersebut dilaksanakan oleh Presiden bersama kabinet dan lembaga/badan negara lainya (eksekutif). Normalnya, proses pembangunan itu harus didesign dari Hilir ke Muara. Harapannya, antara lembaga legislatif dan eksekutif bersama yudikatif berjalan seirama dan saling memberi dukungan positif yang secara kongkrit ada keseimbangan kewenangan dan saling mengawasi (prinsip check and ballances) dalam menerjamahkan sebuah amanah konstitusi terkait kewenangan legislasi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan, kajian literatur yang terdapat dalam buku-buku, makalah, surat kabar, artikel ilmiah, journal, dan peraturan perundang-undangan (naskah UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagai obyek yang diteliti dan merupakan metodologi penulisan ini, sehingga penulis tertarik dan membuat judul “Efektivitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.Tulisan ini menyimpulkan: (1) Hak Veto Presiden tidak efektif bila dikaji dalam dokumen konstitusi UUD NRI Tahun 1945; (2) Terjadi inconsistent pada Sistem Pemerintahan Indonesia yang bersifat Presidensiil dengan muatan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945; (3) belum adanya keberanian lembaga negara (legislatif, eksektuif dan yudikatif) untuk mengembalikan hak konstitusonal DPR, Presiden dan Lembaga Peradilan dalam UUD NRI Tahun 1945; (4) direkomendasikan beberapa perubahan (jika diperlukan ada amandemen) dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk ditindaklanjuti oleh MPR RI (penjelmahan DPR dan DPD) dan Presiden; (5) Peraturan Presiden Pengganti UU (perppu), menurut penulis harus mutlak diberikan kepada Presiden tanpa intervensi DPR karena Presiden sebagai Kepala Negara Negara dan memiliki kekuasaan Pemerintahan Tertinggi dibawah UUD NRI Tahun 1945 (subtansi HAK VETO PRESIDEN) dan mengembalikan hak konstitusi presiden seutuhnya dalam Undang-Undang sebagai dasar mempertimbangkan prinsisp check and ballances antar lembaga negara.Kata Kunci: Hak Veto Presiden, Sistem Pemerintahan Presidensiil, UUD NRI Tahun         1945
PEMBERIAN MOTIVASI DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT PALANGGA KABUPATEN KONAWE SELATAN SAPUTRA, EKA; Rahman, Rahman; Elwan, La Ode Muhammad
REZ PUBLICA Vol 4, No 2 (2018): Juny-August
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.978 KB) | DOI: 10.33772/rzp.v4i2.3932

Abstract

Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu menetapkan responden dengan teknik acak berdasarkan homogenitas informan dan menurut kriteria tertentu. Untuk melengkapi data penelitian, maka ditetapkan informan penelitian terdiri dari dua unsur yaitu dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat sebanyak 5 orang antara lain:Unsur pemerintah terdiri dari Camat Palangga dan Sekretaris Camat Palangga dan Unsur Staf terdiri dari 3 orang pegawai.Penelitian menunjukan bahwa Variabel pemberian motivasi memiliki dimensi sebagai berikut: motivasi langsung pegawai langsung mempersiapkan kelengkapan pekerjaan yang akan digunakan agar hasil kerja yang dicapai dapat maksimal dan motivasi tidak langsung Terlihat pada saat tiba di kantor, pegawai langsung mempersiapkan kelengkapan pekerjaan yang akan digunakan agar hasil kerja yang dicapai cukup maksimal.; Variabel Produktifitas Kerja memiliki dimensi sebagai berikut: Dimensi kualitas kerja terkadang melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan sebab kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sehingga pekerjaan dilakukan dengan kurang optimal.Dimensi ketepatan waktu sudah memiliki ketepatan dalam mengerjakan pekerjaan kantor dengan pembenaan disiplin terhadap atasannya dan mengerjakan tugas yang diberikan.Dimensi inisiatif sebagian pegawai cukup mampu menyadari kesalahan yang dibuat seperti kesalahan dalam pengetikan, pemanfaatan waktu kerja yang kurang efisien dan memperbaiki kesalahan yang dibuat sehingga pekerjaan yang dilakukan mempunyai hasil yang optimal.Dimensi kemampuan tercermin dari kemampuan kerja, dimana pegawai mampu melaksanakan berbagai pekerjaan yang ada di desa dengan baik. Dimensi komunikasi menyatakan Camat Palangga mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat yang memiliki usia yang lebih tua ataupun yang lebih efektif.

Page 5 of 18 | Total Record : 176

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2023): Maret-Mei Vol 8, No 2 (2022): Juni-Agustus Vol 8, No 1 (2022): Maret-Mei Vol 7, No 4 (2021): Desember - Februari Vol 7, No 3 (2021): September - November Vol 7, No 2 (2021): Juni - Agustus Vol 7, No 1 (2021): Maret - Mei Vol 6, No 4 (2020): Desember-Februari Vol 6, No 3 (2020): September-November Vol 6, No 2 (2020): Juny-August Vol 6, No 1 (2020): March - May Vol 5, No 4 (2019): December-February Vol 5, No 3 (2019): September-November Vol 4, No 3 (2018): September-November Vol 4, No 2 (2018): Juny-August Vol 4, No 1 (2018): March - May Vol 1, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2017): Management and Public Policy Vol 3, No 1 (2017): March - May Vol 1, No 1 (2015): March - May More Issue