MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS
Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas, is a double-blind peer-reviewed academic journal published by the Postgraduate of State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. The journal is a semi-annual publication publishing two issues (June and December) each year. It strives to strengthen transdisciplinary studies on issues related to Islam and Muslim societies. Its principal concern includes Islamic education, Islamic law, and Islamic economic. The journal reserves as a knowledge exchange platform for researchers, scholars, and authors who dedicate their scholarly interests to expand the horizon of education, law,and economic.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily ]]>
<![CDATA[Lathifah Munawaroh]]>;
<![CDATA[Suryani Suryani]]>
<![CDATA[ Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2546
<![CDATA[AbstractMisyar’s marriage caused many problems from various sides. The goals of marriage: happiness dan calmness for both, husband and wife is far realized because the husband does not fulfill the responsibilities that are truly his obligation. In addition, rights and obligations do not run in a balanced manner, even though one of the principles adhered to by the Marriage Law is: The rights and position of the wife are balanced with the rights and obligations of the husband both in domestic life and in social relations. This paper discusses a problem that arises because of the permissible misyar marriage, one of which is by Wahbah al-Zuhaily. In addition, the author examined al-Zuhaily’s opinion, analyzing and criticizing the reasons used. The type of research that the author uses is a type of literature research that is research conducted by taking literature that is in accordance with the theme, by documentation methods. This paper examines al-Zuhaily’s opinion. It analyzes and criticizes the reasons used. The results of the study, that al-Zuhaily allows misyar’s marriage, because this marriage can be achieved the goal of marriage. While the author tend to reject this opinion because there are more madharat than the benefits or marital goals achieved such as that the wife were victimized, because of the her rights and children’s right was neglated by husband.AbstrakPernikahan misyār menimbulkan banyak permasalahan dari berbagai sisinya. Maqāṣid perkawinan berupa ketenangan kebahagian baik untuk suami ataupun istri jauh terealisasi karena suami tidak memenuhi tanggung jawab yang sejatinya menjadi kewajibannya. Di samping itu hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang, padahal salah satu prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan adalah: hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Tulisan ini membahas sebuah permasalahan yang muncul dikarenakan perkawinan misyar yang dibolehkan, salah satunya oleh Wahbah az-Zuhaily. Disamping itu, penulis meneliti pendapat al-Zuhaily, menganalisis dan mengkritisi alasan yang digunakan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil literature yang sesuai dengan maksud penulis dengan metode dokumentasi. Hasil penelitian, bahwa al-Zuhaily membolehkan jenis perkawinan misyār , karena dengan perkawinan misyār dapat tercapai maslahat perkawinan yaitu terjaganya kehormatan baik dari sisi suami ataupun istri. Sementara penulis menolak pendapat ini dikarenakan madharat yang muncul jauh lebih banyak : perempuan menjadi korban, terlantarnya hak istri dan anak-anak karena suami tidak terikat kewajiban apapun terhadapnya, penyepelean terhadap akad nikah sehingga sisi madharat lebih banyak bila dibanding dengan sisi kemaslahatan.]]>
<![CDATA[Analisis Maqasid Syariah dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiah dalam Fatwa Tentang Haram Rokok ]]>
<![CDATA[Chabiba, Omiga]]>;
<![CDATA[Sa'diyah, Diana Lailatus]]>
<![CDATA[ Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2849
<![CDATA[AbstractThe law of smoking in the view of Islamic law is still a matter of debate. This is because there is no legal basis for smoking in the Al-Qur'an and Hadith. Smoking can also endanger health both for siper smokers and those exposed to secondhand smoke (passive smoking). Thus, the Tarjih Council and the Tajdid Muhammadiyah prohibited smoking because it contradicts the elements of the objective of the Shari'a (benefit) and contains a lot of harm. The method used in this research is literature, the nature of the research is analytic descriptive (collecting research data through documents and analyzing it with current conditions). The approach used is Nortmsative-Sociological. The methods used are Deductive and Inductive. Tarjih and Tajdid Council issued a fatwa in Decision No. 6/SM/MTT/III/2010 concerning the prohibition of smoking with the intent and purpose of the Shari'a, namely, it is obligatory to immediately seek maintenance in order to realize the benefit of mankind. This fatwa is implemented gradually with ease and without complication. This is because this fatwa is binding only to the extent of being morally binding, so it still needs public awareness and understanding in order to stop smoking for the benefit of themselves and others. This fatwa is also applied to active maqasid sharia. AbstrakMerokok dalam pandangan hukum Islam masih menjadi pro dan kontra di masyarakat . Hal ini karena tidak ada landasan syariat atas permasalahan mengenai merokok dalam Al-Qur’an dan Hadis. Merokok juga dapat membahayakan kesehatan baik bagi perokok maupun orang yang berada di sekitar pe rokok (perokok pasif). Sehingga, Muhammadiyah dalam Majelis Tarjih dan Tajdid mengharamkan rokok karena bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariat (kemaslahatan) dan banyak mengandung mudharat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, sifat penelitiannya diskriptif analitik (mengumpulkan data penelitian melalui dokumen dan menganalisis dengan kondisi yang terjadi saat ini). Pendekatan yang digunakan adalah Nortmatif-Sosiologis. Metode yang digunakan adalah Deduktif dan Induktif. Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan fatwa dalam Putusan No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang haram merokok yang bertujuan untuk mencapai syariat yaitu, hukumnya wajib untuk  melakukan upaya-upaya pemeliharaan guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Fatwa ini diterapkan secara berangsur, kemudahan, dan tidak mempersulit. Hal tersebut karena fatwa ini bersifat mengikat hanya sebatas mengikat secara moral, sehingga tetap butuh kesadaran dan pemahaman masyarakat agar berhenti merokok demi kemaslahatan diri dan orang lain. Fatwa ini juga diterapkan untuk mencapai maqasid syariah.   ]]>
<![CDATA[Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung ]]>
<![CDATA[Dudi Badruzaman]]>
<![CDATA[ Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2653
<![CDATA[AbstractMarriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family. Marriage life which is a goal that is desired by Islam. However, in reality, to realize these ideal goals, some couples experience difficulties. If the problem cannot be resolved properly, it will lead to disputes and lead to divorce. The purpose of this study is to find out young marriage registered in the Antapani Religious Court in Bandung, to find out the level of divorce in the Bandung Antapani Religious Court, and to determine the effect of young marriage on the divorce rate in the Antapani Religious Court in Bandung. The population in this study used the Simple Random Sampling Technique with 30 couples filing for divorce. The method used in this research is descriptive research method with a quantitative approach. From the results of research that has been carried out that young marriage has a positive and significant effect on the divorce rate in the Antapani Religious Court in Bandung, which means that the younger the age of a person having a marriage, the higher the divorce rate. AbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kehidupan perkawinan merupakan satu tujuan yang sangat diinginkan oleh islam. Akan tetapi pada realitasnya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan menimbulkan kepada perselisihan dan berujung pada perceraian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pernikahan usia muda yang terdaftar di Pengadilan Agama Antapani Bandung, untuk mengetahui tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung, dan untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Populasi dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan 30 pasangan yang ngajukan gugatan cerai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung, artinya bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Diky Faqih Maulana]]>
<![CDATA[ Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2569
<![CDATA[AbstractPeople who need funds can use financing services provided by Islamic financial institutions, one of which is ijarah financing. The provisions of ijarah have certainly been regulated, both theoretically and practically. However, have Islamic financial institutions implemented ijarah contract practices in accordance with existing regulations? Moreover, the clause in the contract, is each contract clause in accordance with the provisions of the ijarah contract and in accordance with Islamic principles? The results showed that the Ijarah Agreement Benefit Lease Financing Agreement Number:10669/IJR/IX/2012 as a whole is in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 regarding ijarah financing. However, there are some clauses that do not pay attention to the principles of the contract in Islamic law such as the principle of balance (mabda 'at-tawazun fi al-mua'wadah) and the principle of benefit (not burdensome). But apart from that, this contract is in accordance with the DSN Fatwa No.43/DSN-MU/VIII/2004 regarding Compensation (Ta'widh) and Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 regarding Sanctions for Customers who Delay Payment. In dispute resolution also uses the concept of al-sulh (peace) recommended in Islam, as the Word of Allah in QS Al Hujurat verse 10. As well as fulfilling the principle of freedom of contract (mabda 'hurriyyat at-ta'aqud) which still pays attention to Islamic moral principles and order general syar'i in contracting. AbstrakMasyarakat yang membutuhkan dana bisa menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, salah satunya pembiayaan ijarah. Ketentuan ijarah tentunya telah diatur, baik secara teori maupun praktik. Akan tetapi, apakah lembaga keuangan syariah telah menerapkan praktik akad ijarah sesuai dengan ketentuan yang ada? Terlebih klausul dalam kontrak, apakah setiap klausul kontrak telah sesuai dengan ketentuan akad ijarah serta sesuai dengan prinsip Islam? Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perjanjian Pembiayaan Sewa Manfaat Akad Ijarah Nomor:10669/IJR/IX/2012 secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Namun ada beberapa klausul yang kurang memperhatikan asas akad dalam hukum Islam seperti asas keseimbangan (mabda’ at-tawazun fi al-mua’wadah) dan asas kemaslahatan (tidak memberatkan). Namun diluar hal itu, kontrak ini telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai Ganti Rugi (Ta'widh) dan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Sanksi atas Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran. Pada penyelesaian sengketa juga menggunakan konsep al-sulh (perdamaian) yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al Hujurat ayat 10. Serta memenuhi asas kebebasan berkontrak (mabda’ hurriyyat at-ta’aqud) yang tetap memperhatikan kaidah akhlak Islam dan ketertiban umum syar’i dalam berkontrak. ]]>
<![CDATA[Kemampuan Manusia (Qudratul Insan) dalam Pendidikan Islam ]]>
<![CDATA[Abdul Mun'im Amaly]]>;
<![CDATA[Nurwadjah Ahmad]]>;
<![CDATA[Andewi Suhartini]]>
<![CDATA[ Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2855
<![CDATA[AbstractThe current pandemic phenomenon demands further education to be able to develop and innovate one of them with educational technology, but there are still many education users, namely teachers who have not responded to educational technology, especially Islamic Education teachers, therefore researchers intend to reveal and describe Teacher Skills. PAI in Optimizing Educational Technology-Based Learning. Researchers used descriptive qualitative methods with data collection techniques interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that Islamic Education teachers at SMA Darul Falah Cihampelas can use and even optimize educational technology properly, seen from the learning process that can be integrated with various other technologies either with hardware such as computers/laptops or smartphones, both with software such as self-made applications. or open source applications. Optimization is also carried out among the ways, namely Understanding Learning Material Content, Adjusting the Scope of Learning Strategies, and Developing Knowledge Insights. AbstrakPerkembangan dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam dewasa ini terlihat stagnan dan lambat berkembang terutama di masa pandemi covid-19, padahal seharusnya sebagai objek dan subjek pendidikan manusia berusaha untuk berkembang maju dalam berbagai situasi kondisi apapun, karena sejatinya manusia telah dianugerahi oleh Allah kemampuan (Qudratul) tersebut dengan berbagai potensi yang dimiliki. Tujuan dari penelitian dan pengkajian ini untuk mengungkap kemampuan manusia (Qudratul insan) dan potensi yang dimilikinya berkenaan dengan pendidikan Islam, dengan menggunakan metode metode Library Research, selanjutnya dilakukan analisis bacaan dengan menggunakan metode Contect Analyisis. Hasil dari pengkajian menunjukkan bahwa manusia diberikan kemampuan (Qudratul) oleh Allah SWT dengan berbagai potensi, yakni potensi akan untuk berpikir dengan benar, jasmani meliputi seluruh indra yang dimiliki untuk menangkap berbagai fenomena, dan potensi hati yakni intuisi yang mengarahkan mana positif dan negatif, dengan adanya potensi tersebut manusia mampu untuk berkembang dan mengembangkan pendidikan Islam agar berkembang maju yang merupakan salah satu fungsinya sebagai khalifah di muka bumi untuk memelihara, mengembangkan dan memakmurkannya. Begitu juga sebaliknya manusia perlu dikembangkan berdasarkan potensinya agar dapat menjalannya peranannya sebagai khalifah di muka bumi ]]>
<![CDATA[Konsep Sukuk Wakaf dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI ]]>
<![CDATA[Selamet Hartanto]]>;
<![CDATA[Devid Frastiawan Amir Sup]]>
<![CDATA[ Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2767
<![CDATA[AbstractFor Muslims in Indonesia, the basic concept of waqf in Islam has been known for a long time, and more than that, in practice if it is explored further, there will be many waqf assets in Indonesia. However, there are still many waqf assets that have not been maximally managed which have the potential to be productive so that more benefits (maslahah) can be obtained. One way of developing these waqf assets is through waqf sukuk. In Indonesia, the provisions of the waqf sukuk are based on the Fatwa DSN-MUI. This study aims to describe the concept of sukuk waqf in the perspective of Fatwa DSN-MUI. This study used a qualitative-descriptive-literature method with the Fatwa DSN-MUI as the main subject of this study. The conclusion, the issuance of sukuk may only be based on the benefits of waqf assets and business activities on waqf assets, while waqf assets cannot be used as the basis for issuing sukuk. The schemes of ‘aqd used in the issuance of waqf sukuk are mudharabah, ijarah, wakalah bil al-istitsmar, musyarakah, or other ‘aqd in accordance with sharia principles. AbstrakBagi umat Muslim di Indonesia, konsep dasar wakaf di dalam Islam sudah sangat mendalam dipahami, dan lebih dari itu, dalam praktiknya jika ditelusuri lebih jauh maka akan banyak ditemukan aset-aset wakaf di Indonesia. Namun demikian, masih banyak aset wakaf yang belum maksimal pengelolaannya yang sebenarnya dapat lebih diproduktifkan lagi sehingga menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar. Salah satu cara pengembangan aset wakaf tersebut adalah melalui sukuk wakaf. Di Indonesia ketentuan sukuk wakaf didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep sukuk wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif-kepustakaan dengan Fatwa DSN-MUI sebagai bahan utama kajiannya. Kesimpulan yang didapat, penerbitan sukuk hanya boleh didasarkan kepada manfaat aset wakaf dan kegiatan usaha pada aset wakaf, sedangkan aset wakaf tidak boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Skema akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah akad mudharabah, ijarah, wakalah bil al-istitsmar, musyarakah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. ]]>
<![CDATA[Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah ]]>
<![CDATA[Agus Hermanto]]>;
<![CDATA[Siti Nurjanah]]>;
<![CDATA[Mahmudin Bunyamin]]>
<![CDATA[ Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2787
<![CDATA[AbstractCancellation of marriage is something that often happens in our society, this can be due to a violation of customary law or because of other problems such as not getting permission from parents, even though a marriage can be canceled when there is a problem that causes prohibitions such as a lineage or deception which caused the marriage to be canceled. The problem is, how is the construction of marriage annulment in normative and positive legal studies in Indonesia, while this objective is to examine more deeply the concept of normative and positive law on the cancellation of marriage in Indonesia.This research is a type of library research research with a socio-philosophical approach to the prohibition patterns that exist in society and then also reviews the laws and regulations in Indonesia. Marriage cancellation can be done if it does not meet the requirements and harmony, this can be proposed by either the prospective husband or the prospective wife, this is also in line with law number 1 of 1974 concerning marriage in article 72. Which is the legas regulation applied in Indonesia. AbstrakPembatalan perkawinan menjadi sesuatu yang kerap terjadi di masyarakat kita, hal ini bisa disebabkan karena adanya pelanggaran hukum adat atau karena adanya problem lain seperti tidak mendapatkan ijin dari orang tua, bahwan suatu perkawinan dapat dibatalkan manakala ada problem yang menyebabkan keharaman seperti adanya nasab atau adanya pembohongan yang menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana konstruksi pembatalan perkawinan dalam kajian hukum normatif dan positif di Indonesia, adapun tujuan ini adalah menela’ah lebih mendalam terhadap konsep hukum normatif dan positif terhadap pembatalan perkawinan di Indonesia.Penelitian ini merupakan jenis penelitian library reseach dengan pendekatan sosial filosofis terhadap corak larangan yang ada di masyarakat lalu kemudian dikaji tinjau pula dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya, hal ini dapat diajukan baik oleh calon suami atau calon istri, hal ini juga seirama dengan undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 72. Yang merupakan peraturan legas yang diterapkan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perencanaan Pembelajaran Thinking Skills di Pesantren Kuliyyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) ]]>
<![CDATA[Yuliana M.Pd.I]]>;
<![CDATA[Aan Hasanah]]>;
<![CDATA[Mohamad Erihadiana]]>;
<![CDATA[Bambang Samsul Arifin]]>
<![CDATA[ Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2847
<![CDATA[AbstractCurrent learning tends to be focused a lot on developing memory for the content of information, not yet on efforts to train students' thinking skills to find solutions in solving a problem or making a decision. A learning process like this requires planning which is a form of teacher preparation before teaching. This study aims to identify learning planning at the Darussalam Kunir Subang Islamic Boarding School which combines the education system and teaching of the pesantrenan (salaf / traditional) with modern education. The qualitative approach with descriptive method was used to identify, describe, and analyze information needs regarding learning planning in the pesantren under study. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results revealed that the lesson planning at the Pondok Pesantren Darussalam Kunir Subang was in the form of i'dad tadris which is a teaching preparation prepared by Asatidz. The implementation of this educational institution is based on the Ministry of Religion for the administration of Madrasah Tsanawiyah (MTs) and Madrasah Aliyah (MA) education units. In addition, this pesantren also has a distinctive curriculum that adopts the Kuliyyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) system from the Gontor Modern Islamic Boarding School.AbstrakPembelajaran saat ini cenderung masih banyak difokuskan pada pengembangan daya ingat terhadap isi informasi, belum sampai pada upaya melatih keterampilan berpikir peserta didik untuk mencari solusi dalam memecahkan suatu masalah atau mengambil suatu keputusan. Proses pembelajaran seperti ini memerlukan perencanaan yang merupakan bentuk persiapan pendidik sebelum mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perencanaan pembelajaran di Pondok Pesantren Darussalam Kunir Subang yang memadukan sistem metodologi pendidikan dan pengajaran kepesantrenan (salaf/tradisional) dengan pendidikan modern. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis kebutuhan informasi mengenai perencanaan pembelajaran di pesantren yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran di Pondok Pesantren Darussalam Kunir Subang berupa i’dad tadris yang merupakan persiapan mengajar yang disiapkan oleh asatidz. Penyelenggaraan lembaga pendidikan ini menginduk ke Kementerian Agama untuk penyelenggaran unit pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Selain menginduk kepada institusi tersebut, pesantren ini juga memiliki kurikulum khas yang mengadopsi sistem Kuliyyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) dari Pondok Pesantren Modern Gontor. ]]>
<![CDATA[Ajaran Kepemimpinan Jawa dalam Serat Nitisruti dan Relevansinya dengan Pendidikan ]]>
<![CDATA[Izzuddin Rijal Fahmi]]>
<![CDATA[ Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2810
<![CDATA[AbstractOne result of culture is literature. As a cultural heritage, old literature can also reveal information about past cultural outcomes through classical texts that can be read in relics in the form of writing or texts. In Java, manuscripts that are still in the form of handscript text or that have been in the form of copies are referred to as serat. The contents of the Javanese script (serat) mostly contain teachings (piwulang), so it is called a didactic literature. The teachings contained in the Javanese text range from Islamic mysticism esoterism (Sufism) to leadership ethics. One of the Javanese texts containing the teachings of leadership is Serat Nitisruti. This research’s goals are: (1) to identify the Serat Nitisruti, and (2) to analyze the Javanese leadership didactic in Serat Nitisruti and its relevance to Islamic education. Using the philological method consisting of: (1) manuscript inventory, (2) manuscript description, (3) text edits, (4) text translation, and (5) content analysis. AbstrakSalah satu hasil dari budaya adalah karya sastra. Sebagai warisan kebudayaan, sastra lama juga dapat mengungkapkan informasi tentang hasil budaya pada masa lampau melalui teks klasik yang dapat dibaca dalam peninggalan-peninggalan yang berupa tulisan atau naskah. Di Jawa, naskah yang masih berupa teks tulisan tangan atau yang sudah dalam bentuk salinan disebut sebagai serat. Isi dari naskah Jawa (serat) itu sebagian besar memuat ajaran (piwulang), sehingga disebut naskah didaktik (didactic literature). Ajaran-ajaran yang dimuat dalam naskah Jawa terentang mulai dari esoterisme mistik Islam (tasawuf) hingga etika-moralitas kepemimpinan. Salah satu naskah Jawa yang memuat ajaran kepemimpinan adalah Serat Nitisruti. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi naskah Serat Nitisruti, dan (2) menganalisis ajaran kepemimpinan Jawa dalam Serat Nitisruti dan relevansinya dengan pendidikan Islam. Menggunakan metode filologi yang terdiri dari: (1) inventarisasi naskah, (2) deskripsi naskah, (3) suntingan teks, (4) terjemahan teks, dan (5) analisis isi.]]>
<![CDATA[Analisis Pengaruh Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Laila Afni Rambe]]>;
<![CDATA[Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq]]>;
<![CDATA[Uswatun Khasanah]]>
<![CDATA[ Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2851
<![CDATA[Abstract Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mandates that every Sharia Business Unit (UUS) which becomes a sharia unit in a Conventional Commercial Bank (BUK) separates itself (spin-off). The spin-off time is no later than 15 (fifteen) years since the law is enacted, namely in 2023. If the spin-off order is not carried out by each UUS, then Bank Indonesia as the central bank will impose sanctions in the form of revocation of operating licenses. However, the problem that arises is that in facing the spin-off period, many UUS are overwhelmed in preparing capital so that they have not been able to stand on their own after separating. The purpose of this paper is to find out the impact of the spin-off on UUS by analyzing the solutions that can be offered. The results of the study indicate that it is necessary to review Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah by considering the financial condition of UUS. In addition, UUS that has carried out a spin-off by becoming a new BUS can optimize the utilization of Third Party Funds in the form of financing and other services. In order to encourage the growth of BUS, support from the government is needed, such as the provision of tax incentives and simplification of regulations on equity participation. In addition, the new BUS needs to carry out various innovations by adding financing products and developing existing products. Abstrak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengamanahkan bahwa setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang menjadi unit syariah pada Bank Umum Konvensional (BUK) memisahkan diri (spin-off). Waktu spin-off paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan yakni pada tahun 2023. Apabila perintah spin-off tidak dilaksanakan oleh setiap UUS maka Bank Indonesia sebagai bank sentral akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional. Namun permasalahan yang muncul adalah dalam menghadapi masa spin-off tidak sedikit UUS kewalahan dalam mempersiapkan modal sehingga belum mampu untuk berdiri sendiri setelah memisahkan diri. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui dampak spin-off bagi UUS dengan menganalisis solusi yang dapat ditawarkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukannya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan mempertimbangkan kondisi finansial UUS. Selain itu UUS yang telah melaksanakan spin-off dengan menjadi BUS baru dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk pembiayaan dan layanan lainnya. Dalam rangka mendorong pertumbuhan BUS maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian insentif pajak dan penyederhanaan regulasi pada penyertaan modal. Selain itu, BUS baru perlu melakukan berbagai inovasi dengan penambahan produk pembiayaan maupun pengembangan produk yang telah dijalankan.]]>
