cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
KISI HUKUM
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
KEBIJAKAN NO DROP DAN MANDATORY ARREST DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Saraswati, Rika
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akses perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan keadilan menemui berbagai faktor yang menjadi kendala. Faktor utama yang sangat mempengaruhi dan menjadi kendala para perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan keadilan adalah tanggapan atau respon aparat penegak hukum. Respon aparat penegak yang dimaksud dalam hal ini adalah dari aparat kepolisian. Sebagian besar perempuan korban dalam penelitian tersebut menghadapi kenyataan bahwa laporan mereka tidak ditanggapi oleh polisi dengan serius. Respon aktif aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mencegah pelaku kekerasan mengontrol ‘keadilan’. Hal ini terjadi karena faktor ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dengan korban
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI Boputra, Emanuel
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan Poligami seringkali menimbulkan polemik dan memunculkan ragam pendapat di kalangan masyarakat. Hal ini sudah barang tentu tidak terlepas dari adanya sudut pandang yang berbeda dalam menilai dan memaknai poligami. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) secara tegas telah mengatur perihal poligami, dan dari aspek legal formal terdapat ruang untuk itu. Ketentuan ini memberi peluang bagi sementara pihak (suami) untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan beragam orientasi. Sebaliknya ada juga yang menilai bahwa pilihan untuk melakukan Poligami sesungguhnya tidak banyak manfaat manakala dinilai secara adil bagi kepentingan suami istri. Atas dasar ketidakadilan yang dirasakan pada giliranya menentukan pilihan untuk tidak melakukan poligami. Dengan demikian keputusan untuk melakukan atau sebaliknya tidak melakukan poligami juga lebih banyak dilandasi oleh pemikiran bahwa apakah poligami lebih banyak mendatangkan kebaikan dan keadilan bagi mereka atau sebaliknya terlepas dari dibolehkanya poligami oleh Undang-undang dan hukum agama bagi mereka yang hendak melakukanya
STUDI TERHADAP PERAN AKTOR INTELEKTUAL PADA TINDAK PIDANA KORUPSI Soerjowinoto, Petrus
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aktor intelektual tindak pidana korupsi belum tersentuh dalam penegakaan hukum, dan  mereka  tidak dijadikan sebagai tersangka.  Tujuan tulisan ini akan membahas siapa dan bagaimana peran aktor intelektual dalam terjadinya tindak pidana korupsi, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi  aktor intelektual tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.Tulisan ini  bertumpu pada data sekunder, menggunakan analisis  isi (content analysis) berdasarkan pada:   Laporan kronologis,  Surat Dakwaan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat Tuntutan, Pledoi,  Pertimbangan Hakim dan Vonis Hakim.   Pembahasan dalam tulisan ini adalah, Siapakah Aktor Intelektual dan perannya dalam terjadinya tindak pidana korupsi serta faktor faktor yang mempengaruhi aktor intelektual tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.  Tulisan ini menyimpulkan, aktor intelektual adalah orang-orang  yang menduduki jabatan sebagai atasan para terdakwa. Yang melontarkan suatu ide yang berakibat  terjadinya suatu  tindak pidana  korupsi Disisi lain adanya diskresi  pidana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum
Critical Legal Studies: Posisi Teori dan Kritik Danardono, Donny
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas Critical Legal Studies sebagai sebuah studi kritis terhadap hukum yang menentang mazab formalisme hukum. Sebagai sebuah studi kritis, Critical Legal Studies tak hanya menampung pemikiran-pemikiran hukum yang marxis, tapi juga liberal-radikal dan postmodernisme. Tulisan ini juga membahas kritik mendasar teori hukum-komunikasi dari Jürgen Habermas terhadap Critical Legal Studies dan kemudian kritik mendasar feminisme terhadap Jürgen Habermas. Tulisan ini ditutup dengan pemikiran Carol Smart yang membarui argumentasi Critical Legal Studies
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KECURANGAN (FRAUDS) DALAM INDUSTRI ASURANSI KESEHATAN DI INDONESIA Sarwo, Yohanes Budi
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan perkembangann yang pesat bidang ekonomi di Indonesia, dapat memicu bagi pertumbuhan industri asuransi kesehatan. Pertumbuhan industri asuransi berdampak pada persaingan untuk memperebutkan pasar guna ekspansi atau memanjukan usaha serta permodalannya. Hal ini dikarena tanggung jawab yang besar bagi Penanggung dalam menanggung risiko yang dilimpahkan oleh para Tertanggung. Disisi lain terdapat perkembangan yang negatif dalam pengajuan klaim asuransi.  Para Tertanggung semakin pintar dengan memanfaatkan  perkembangan teknologi dalam idustri asuransi yaitu sering terjadinya kecurangan (frauds). Dalam kancah asuransi dikenal dengan istilah “Insurance fraud”  yaitu,  suatu tindak pidana yang melanggar hukum terhadap perusahaan asuransi dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah dari penutupan suatu risiko. Fraud dalam industri asuransi kesehatan dapat dikategorikan tindak pidana kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penipuan Pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Pidana Pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian joct. Pasal 263 KUHP
MEMAKNAI PEREMPUAN DALAM KURSI PARLEMEN Hadiyono, Venatius
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak semula kaum perempuan selalu terdiskriminasi baik dalam bidang sosial, agama, budaya maupun bidang politik. Oleh sebab itu kaum perempuan selalu terpinggirkan diberbagai bidang terutama dibidang politik, prjuangan kaum perempuan untuk mensejajarkan kedudukannya dengan kaum laki-laki di dunia politik ternyata harus melalui perjuangan yang cukup panjang, dan menemukan bentuknya dengan dalam bentuk-bentuk kebijakan maupun regulasi, sehingga perempuan dapat berkiprah di dunia politik khususnya untuk duduk di kursi parlemen dengan kuota 30%, untuk itu kebijakan afermatif, sistem shipper dalam upaya pemenuhan kuota 30% itu pun dibuat dan diterapkan, dan hasilnya cukup baik dalam pemenuhan kuota walau belum mencapai 30% penuh. Namun sayangnya, pencapaian perempuan di dalam parlemen tidak dibarengi dengan kinerja yang optimal sehingga perjuangan untuk pemenuhan hak-hak asasi perempuan-pun masih terkendala. Hal ini disebabkan karena caleg-caleg perempuan yang diajukan oleh partai-partai politik tidak mengutamakan kualitas dan profesionalitas, tetapi justru mereka hanya mengedepankan popularistas caleg perempuan yang biasa diambil dari artis, istri, adik, saudara dari para ketua parpol dan kaum prakmatis, yang terpenting adalah pencapaian kuota 30% dan parpol lolos dalam verifikasi sehingga dapat ikut menjadi peserta pemilu. Perempuan hanya dijadikan pelengkap penderita tanpa diberi bekal cukup untuk siap menjadi wakil-wakil rakyat di parelemen, sehingga pada pemilu 2014 keterwakilan perempuan di parlemen mengalami penurunan, hal ini imbas dari ketidak berdayaan dan ketidak mampuan perempuan dalam parlemen dalam memperjuangkan  hak-hak perempuan secara signifikan
HAK ATAS KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Yustina, Endang Wahyati
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak atas kesehatan, merupakan hak dasar setiap insan yang dijamin dalam Konstitusi dan berbagai perundang-undangan. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Pengusaha maupun seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkannya. Derajad kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud melalui peran serta berbagai pihak.Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan hak hidup sehat bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang BPJS mengamanatkan partisipasi Pengusaha (Pemberi Kerja) untuk mewujudkan hak hidup sehat bagi para Pekerja. Sementara itu Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan Korporasi untuk melaksanakan salah satu kewajibannya melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya termasuk Pekerja. Oleh karena itu CSR dapat diselenggarakan dalam bentuk penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi pekerja, dengan demikian hak hidup sehat yang juga merupakan hak dasar bagi pekerja akan terwujud
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI Boputra, Emanuel
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan Poligami seringkali menimbulkan polemik dan memunculkan ragam pendapat di kalangan masyarakat. Hal ini sudah barang tentu tidak terlepas dari adanya sudut pandang yang berbeda dalam menilai dan memaknai poligami. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) secara tegas telah mengatur perihal poligami, dan dari aspek legal formal terdapat ruang untuk itu. Ketentuan ini memberi peluang bagi sementara pihak (suami) untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan beragam orientasi. Sebaliknya ada juga yang menilai bahwa pilihan untuk melakukan Poligami sesungguhnya tidak banyak manfaat manakala dinilai secara adil bagi kepentingan suami istri. Atas dasar ketidakadilan yang dirasakan pada giliranya menentukan pilihan untuk tidak melakukan poligami. Dengan demikian keputusan untuk melakukan atau sebaliknya tidak melakukan poligami juga lebih banyak dilandasi oleh pemikiran bahwa apakah poligami lebih banyak mendatangkan kebaikan dan keadilan bagi mereka atau sebaliknya terlepas dari dibolehkanya poligami oleh Undang-undang dan hukum agama bagi mereka yang hendak melakukanya
STUDI TERHADAP PERAN AKTOR INTELEKTUAL PADA TINDAK PIDANA KORUPSI Soerjowinoto, Petrus
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aktor intelektual tindak pidana korupsi belum tersentuh dalam penegakaan hukum, dan mereka tidak dijadikan sebagai tersangka. Tujuan tulisan ini akan membahas siapa dan bagaimana peran aktor intelektual dalam terjadinya tindak pidana korupsi, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi aktor intelektual tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.Tulisan ini bertumpu pada data sekunder, menggunakan analisis isi (content analysis) berdasarkan pada: Laporan kronologis, Surat Dakwaan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat Tuntutan, Pledoi, Pertimbangan Hakim dan Vonis Hakim. Pembahasan dalam tulisan ini adalah, Siapakah Aktor Intelektual dan perannya dalam terjadinya tindak pidana korupsi serta faktor faktor yang mempengaruhi aktor intelektual tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini menyimpulkan, aktor intelektual adalah orang-orang yang menduduki jabatan sebagai atasan para terdakwa. Yang melontarkan suatu ide yang berakibat terjadinya suatu tindak pidana korupsi Disisi lain adanya diskresi pidana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum
Critical Legal Studies: Posisi Teori dan Kritik Danardono, Donny
KISI HUKUM Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Unika Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas Critical Legal Studies sebagai sebuah studi kritis terhadap hukum yang menentang mazab formalisme hukum. Sebagai sebuah studi kritis, Critical Legal Studies tak hanya menampung pemikiran-pemikiran hukum yang marxis, tapi juga liberal-radikal dan postmodernisme. Tulisan ini juga membahas kritik mendasar teori hukum-komunikasi dari Jrgen Habermas terhadap Critical Legal Studies dan kemudian kritik mendasar feminisme terhadap Jrgen Habermas. Tulisan ini ditutup dengan pemikiran Carol Smart yang membarui argumentasi Critical Legal Studies

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2015)