cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Nurul Fatimah
Contact Email
nurul.tarimana@gmail.com
Phone
+6282193269384
Journal Mail Official
alqadau@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hukum Keluarga Islam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 24078115     EISSN : 26223945     DOI : https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19541
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The subject of Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2019)" : 11 Documents clear
MEDIS SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PENGKAJIAN ISLAM (STUDI KASUS ABORSI) Muhammad Saeful Amri
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10641

Abstract

Aborsi dalam kajian ilmu medis diartikan sebagai suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan atau mengahncurkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami. Dalam perkembangannya, perilaku aborsi ini mewabah dikalangan masyarakat sehingga menjadi suatu reallitas sosial yang nyata adanya. Setidaknya ada tiga alasan seseorang melakukan aborsi; (1) dorongan individual seperti takut msikin atau mengganggu karir; (2) dorongan kecantikan seperti khawatir janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat dan (3) dorongan moral misalnya sebab kehamilan di luar nikah. Dalam studi Islam praktek aborsi (menggugurkan kandungan) dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab Islam menjamin hak setiap makhluk hidup untuk menikmati kehidupan. Karena itu dalam maqasid as-syari’ah menjaga jiwa dan melindunginya merupakan bagian yang sangat penting dan tergolong dalam al­-mashalih al-haqiqiyat.
METODE THERAPEUTIC COMMUNITY BAGI RESIDEN DI BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nur Rakhmi Said; Muhammad Thahir Maloko; Nur Taufiq Sanusi
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10804

Abstract

AbstrakPokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode therapeutic community dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar perpektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan maqāṣid al-syarī’ah terhadap pelaksanaan rehabilitasi dengan metode therapeutic community di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dan bersifat deskriptif  kualitatif, yaitu penelitian yang menganalisis serta menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan metode therapeutic community memberikan terapi dengan menekankan pada peraturan, privilege (hak-hak istimewa), job function (pembagian kerja), teguran, dan terapi kelompok. Sedangkan pandangan maqāṣid al-syarī’ah mengenai pelaksanaan rehabilitasi dengan metode therapeutic community memandang aspek kemaslahatan primer memberikan pengaruh signifikan bagi perubahan diri residen menjadi lebih baik .Implikasi dari penelitian ini adalah pelaksanaan rehabilitasi dengan mengkombinasikan therapeutic community dengan modalitas terapi lain dengan memperhatikan unsur agama dan budaya dalam penanaman nilai-nilai kehidupan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek yang lebih menyentuh jiwa dan mental residen. Selain itu sosialisasi tentang privilege dalam therapeutic community (terutama conjugal) perlu dilakukan agar dapat memberikan semangat bagi residen (yang masih terikat hubungan suami-istri secara hukum) untuk menjalani rehabilitasi karena kebutuhan biologisnya tetap dapat terpenuhi. Kata Kunci: Therapeutic Community, Rehabilitasi, Maqasid al-Syariah    AbstractThe objective of this research is how the therapeutic community method implemented in Rehabilitation Center of National Narcotics Board (BNN) of Baddoka Makassar in the perspective of Islamic law. The aims of this research is to reveal the view of maqasid al-syariah towards implementation of rehabilitation using therapeutic community method.This research is a field research using qualitative-descriptive method. This research reveals that the implementation of therapeutic community emphasizes on the rules, privilege, job function, reprimands/advices and group therapy. Maqasid al-syariah considers the implementation of therapeutic community method has significant influence to the residents in changing themselves to be better according to Islamic teachings.The implication of this research is the implementation of rehabilitation by combining therapeutic community with other types of therapy by paying attention to religious and cultural elements in the inculcation of live values. It is expected to have more touching effect on residents’ heart and mentality. In addition, the socialization of privilege (especially conjugal) in the therapeutic community needs to be carried out in order to encourage residents (who are still married) for rehabilitation, because their biological needs can still be met.Key Words: Therapeutic Community, Rehabilitation, Maqasid al-Syariah
Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap Wirani Aisiyah Anwar
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10830

Abstract

Warisan merupakan peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya dengan berbagai ketentuan. Allah swt. telah mengatur ketentuan warisan dalam surah an-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176, tentang pembagian anak laki-laki mendapat dua kali lebih besar dari pada anak perempuan. Seiring berkembangnya zaman banyak pula yang menyepakati pembagian setara dengan alasan karena perempuan sudah ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Tentu ini sangat bertentangan dengan al-Qur’an yang merupakan kitab suci dan pedoman umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktek pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kabupaten Sidrap. Masih tetap sejalan dengan petunjuk al-Qur’an atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah ditentukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud menggambarkan masalah yang berkaitan dengan kewarisan menurut masyarakat melalui wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kabupaten Sidrap banyak yang menggunakan sistem pembagian setara atau 1:1 (satu berbanding satu). Didalam perspektif Islam hal tersebut bertolak belakang dengan al-Qur’an dan hadist. Masalah pembagian harta warisan hukumnya sudah qath’i, tidak dapat dirubah lagi, kecuali setelah pembagian warisan menurut aturan ada salah satu ahli waris yang ingin memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya, itu dibolehkan. Legacy is a wealth transition from a heir to second heir by many rules. Allah SWT has regulated the rules of legacy in Surah An Nisa verse 11,12, and 176, about the distribution that sons get twice bigger than daughters. As times go on. Some people agree about balance distribution by reason that the daughters have been a mainstay of family. Surely, this opinion is very contradictory with al quran as holy book and guidance of muslims. This research intends to understand about legacy distribution practice between of sons and daughters in sidrap regency. According to guidance from al quran or deviate from rules who have been depended by using qualitative describtive method for describing problem relevant to legacy according society by direct interview.The result of research show a that legacy distribution practice between of sons and daughters in sidrap regency most of them use balance distribution system or 1:1 (one equal one). In islam perspective, that thing is contradictive to al quran and hadist. The problem of legacy distribution rules is qathi and cannot be changed. Except after legacy distribution based on the rules that there one of the heir wants to share his part to other heir, that is be allowed.
Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian Irfan Islami
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10715

Abstract

Salah satu akibat dari perceraian adalah penguasaan hak asuh anak kepada salah satu pasangan yang berpisah, yaitu baik kepada ibu (mantan isteri) atau kepada bapak (mantan suami). Tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewajiban hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung atau bapak kandung pasca terjadinya perceraian, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dimana disebutkan bahwa penguasaan Hak Asuh Anak bagi anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibu kandung. Namun terkadang dalam kasus perceraian tidak sedikit sengketa penguasaan hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada bapak kandung. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menganalisis beberapa kasus yang ada mengenai legalitas penguasaaan hak asuh anak di bawah umur oleh bapak atau mantan suami pasca perceraian ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.  
PENERAPAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL LPPOM-MUI PROVINSI SULAWESI SELATAN TERHADAP PRAKTEK PENYEMBELIHAN DI PASAR Muh. Nur Cahyadi
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.9512

Abstract

Tulisan ini membahas tentang penerapan sistem jaminan produk halal LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan terhadap prakter penyembelihan di pasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (field research) pada LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fikih, yuridis normatif dan sosiologis. Sumber data berasal pengurus LPPOM-MUI tanpa melalui perantara. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan insturmen penelitian pedoman observasi dan wawancara serta alat dokumentasi seperti kamera dan hp. Data diolah dan dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan metode triangulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem jaminan produk halal secara umum LPPOM-MUI Sulawesi Selatan memiliki peranan yang besar terhadap seluruh produk makanan dan minuman dan terkhusus dengan praktek penyembelihan ayam yang berada di pasar, akan tetapi  LPPOM-MUI Sulawesi Selatan untuk saat ini hanya berfokus kepada perusahaan rumah potong ayam (RPA) dan rumah potong hewan (RPH), hal tersebut dikarenakan rumah potong ayam (RPA) dan rumah potong hewan (RPH) sudah mendapatkan izin usaha dan izin jualan sedangkan pedagang ayam yang ada di pasar LPPOM-MUI belum ada regulasi yang mengaturnya. Menurut peneliti pedagang ayam yang ada di pasar juga harus mendapatkan perhatian yang penuh baik dari pemerintah maupun dari LPPOM-MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan masyarakat umum terlebih khusus bagi masyarakat yang tidak mempedulikan proses penyembelihan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, terutama dalam persoalan pangan sembelihan daging ayam baik yang ada di rumah potong ayam (RPA) maupun pedangan ayam yang ada di pasar tradisaional. Dan juga diharapkan kepada seluruh akademisi dan para khatib agar memberikan pencerahan kalbu atau menyampaikan khutbahnya yang terkait dengan sembelihan yang halal dan baik.
Problematika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Persfektif Hukum Pidana Di Indonesia Rahman Subha
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10714

Abstract

Kedudukan tanah sebagai mahar berpotensi menimbulkan konflik ketika pihak ketiga mengambil atau memanfaatkan tanah mahar atau menjual kepada pihak lain. Metode penelitian ini adalah deskripsi-kualitatif dengan penelusuran pustaka dan dokumen hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Tidak adanya regulasi yang mengakomodir mengenai pemindahan hak milik atas tanah yang didapatkan  dalam bentuk mahar pernikahan sehingga pihak perempuan sulit untuk membuktikan kepemilikanya terhadap tanah tersebut. Pemanfaatan tanah dalam bentuk apapun yang memunculkan kerugian terhadap pemilik sejati tanah yang didapatkan melalui perkawinan merupakan tindakan penyerobotan tanah yang melanggar pasal 1365 dan pasal 1366 dalam KUH Perdata, sehingga dapat di pidana menurut ketentuan Pasal 167 ayat 1 KUH Pidana serta melanggar pasal 15 UU Pokok AgrariaThe position of land as a dowry has the potential to cause conflict when a third party takes or utilizes dowry land or sells it to another party. This research method is qualitative-description by searching literature and legal documents that are relevant to the subject matter. There is no regulation that accommodates the transfer of ownership rights to land obtained in the form of a wedding dowry so that women find it difficult to prove ownership of the land. Utilization of land in any form that results in losses to the true owner of the land obtained through marriage is an act of land grabbing that violates Article 1365 and Article 1366 of the Civil Code, so that it can be criminalized under the provisions of Article 167 paragraph 1 of the Criminal Code and violates Article 15 of the Basic Agrarian Law .
Aktualisasi Konsep Hadis-Hadis Ajaran Birru Walidain pada Kehidupan Masyarakat di Kota Masyarakat (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Muthmainnah Kecamatan Tallo) Sabir Maidin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10914

Abstract

Anak saleh adalah yang mengabdikan dirinya kepada orang tua dan anak durhaka adalah anak yang tidak patuh kepada orangtua. Bimbingan dan arahan orang tua sampai menjadi berhasil, maka tidak heran apabila Allah swt. memberikan hukuman kepada anak-anak yang membangkan dan memberikan pahala yang selalu taat kepadanya. Penulisan ini mengunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi. Informan berasal sari anak Panti Asuhan, dan pelajar SMA luar dari panti asuhan sebagai perbandingan dalam kasus ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman informan mengenai hadis ajaran birru walidain bahwa 1). orang tua itu segalanya, yang melahirkan, membesarkan, mendidik dan menyayangi tanpa bosan. 2).  menghormati, menghargai, mendoakan dan mendengarkan nasehatnya, rajin menelpon untuk menanyakan kabar mereka. Disarankan para usts atau kyai, untuk mengajarkan ajaran secara mendalam tentang birruwalidain kepada panti asuhan yang ada di kota Makassar, sehingga anak dapat mengabdi kepada kedua orang tuanya dengan baik dan benar. Dan kepada pemerintah setempat untuk selalu memberikan perhatian estra kepada panti asuhan yang ada di wilayah Makassar.  
Hukum Keluarga Islam Di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama Dan Tekanan Adat) Nor Mohammad Abdoeh
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10695

Abstract

Artikel ini menguraikan tentang perkembangan hukum keluarga Islam di Ghanameliputi persoalan aturan pernikahan, batasan umur, pencatatan perkawinan, leefe, aturan perceraian, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dan warisan yaitu dalam lingkup aturan undang-undang, aturan adat dan aturan Mohamadian ordinance. Hukum keluarga telah diatur dalam syari’at Islam. Namun implementasinya dalam kehidupan masih membutuhkan pengembangan selaras dengan perubahan zaman, tempat, kultur dan kondisi. Adapun rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pemberlakuan hukum keluarga di Ghana? Apa tantangan dalam mewujudkan hukum keluarga di Ghana?.Hasil penelitian artikel ini ialah bahwa keberadaan hukum keluarga di negara Ghana dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan keberadaanhukum keluarga mengacu pada hukum adat, aturan undang-undang dan aturanMohammadian ordinance.This article describes the development of Islamic family law in Ghana which covers issues of marriage rules, age restrictions, registration of marriages, leefes, divorce rules, polygamy, domestic violence, and inheritance which are within the scope of the rule of law, customary rules and Mohamadian ordinance rules. Family law is regulated in Islamic law. But its implementation in life still requires development in harmony with changing times, places, and conditions. The problem of this article is: How is the enforcement of Islamic family law in Ghana? What are the challenges in realizing family law in Ghana? The results of this article are that the existence of family law in the country of Ghana is influenced by the customs and habits of the local community and this is a challenge for men to get married. Whereas the existence of family law refers to customary law, the rule of law and the rules of the Mohammadian ordinance.
WA’A CO’I UMA SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA PALAMA KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA) Hidayatullah Muhammad
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10515

Abstract

The researcher wants to examine the parts of Indonesian culture and traditions, which in practice require that they provide a house or wa'a co’i uma. The village of Palama Kec Donggo, Kabupaten Bima, which is the location of this thesis research, has a different stage of marriage from other regions, the problem now is for the community of middle-class economies with wa'a co'i uma dowry that leaves no problems and is acceptable happily, but for them the lower middle class is problematic. What if they were eager to get married and be able to be religiously and legally lawful, but not able to fulfill the traditional laws of this research. The aim of this study was to find out the tradition of giving wa'a co'i uma as a marriage requirement in Palama village, Kec. the views of community leaders about the surrender of wa'a co'i uma as a marriage requirement in the village of Palama Kec Donggo Kabupaten Bima, to find out in depth the review of Islamic law towards wa'a co'i uma as a condition of marriage in Palama village, Kec. Donggo, Bima. The approach in this study is a qualitative method with a type of case study research, a research site in Palama Village, Donggo Subdistrict, Bima Regency, with research subjects as maysarakat figures, Palama Village, Kec Hemat Donggo, Bima Regency. The results of this study include two parts: First, Preparation, Both Applications, this includes several stages: Stages Wi'i Ngahi or Panati, StagesDou Sodi, Tahapan Mbolo Weki, StagesWa'a Coi, StagesTeka Ra Ne'e, and the last stage of the marriage contract.These stages determine the implementation of adat in the implementation of marriages in the village of Palama.
Pekerja Muslimah dan Hak-haknya Di Indonesia Dalam Persfektif Islam Ashabul Kahpi
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10831

Abstract

Isu-isu berhubungan dengan hak perempuan telah muncul sebagai masalah yang sangat penting di berbagai belahan dunia, dan senantiasa tidak terlepas dari sistem sosial di mana wanita menjadi bagiannya, termasuk dunia kerja. Nilai-nilai yang melekat pada perempuan atau keperempuanan daianggap sebagai konstruksi sosial yang melibatkan berbagai kekuatan yang pada gilirannya mencetuskan gagasan dan pandangan baru terhadap konsep wanita utamanya konsep gender. Salah satu isu sentral yang hendak dinyatakan keruang-ruang publik adalah eksistensi wanita muslimah di bursa pasar tenaga kerja. Hal ini terkait dengan hak-hak yang secara umum dimiliki oleh para pekerja (pria dan wanita), hak-hak khusus pekerja wanita, dan lebih khusus lagi adalah hak-hak pekerja muslimah. Sebab satu dan lain hal, seorang muslimah wajib berdiri di atas ketentuan-ketentuan yang telah digariskan syari’at Islam.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 2 No 2 (2015): Al-Qadau Vol 2 No 1 (2015): al-qadau Vol 1 No 1 (2014): al-qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau Vol 1, No 1 (2014): al-qadau More Issue