cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramzi Murziqin
Contact Email
jurnalijtimai@ar-raniry.ac.id
Phone
+628116854254
Journal Mail Official
jurnalijtimai@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
t. 2 Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh Jl. Syekh Abdur Rauf, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, 23111. Indonesia
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 24769029     EISSN : 25496921     DOI : 10.22373
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Al-Ijtima`i adalah jurnal yang bersifat ilmiah dari hasil penelitian, refleksi, dan studi kritis aktual sehubungan dengan tema pemerintahan, sosial, dan ilmu politik, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Diterbitkan oleh LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan pengelolaan di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh. Tujuan utamanya adalah untuk menyebarluaskan artikel saat ini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang isu-isu pemerintahan serta berbagai masalah sosial dan politik kontemporer, seperti politik dan identitas gender, masyarakat digital dan gangguan, gerakan masyarakat sipil, kesejahteraan masyarakat, pengembangan sosial, kewarganegaraan dan manajemen publik, inovasi kebijakan publik, politik & keamanan internasional, media, informasi & literasi, politik, pemerintahan & demokrasi, radikalisme dan terorisme.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 141 Documents
 1   2   3   4   5 
PEMBANGUNAN MENYELURUH Saifuddin, Saifuddin
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negery Ar-raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.699 KB)

Abstract

Sumber daya manusia memainkan peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan menyeluruh harus berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia baik dari segi konseptual, interpersonal dan teknikal. Jika pembangunan menyeluruh berhasil maka akan melahirkan insan kamil yang kemudian menjadi modal pembangunan suatu bangsa. Membina manusia yang utuh keinsanannya bermakna membangun pemimpin, usahawan, manajer, pelayan atau pekerja yang bertanggung jawab. Dalam hal ini proses pembinaan keinsanan hendaklah dibina secara terpadu dan menyeluruh yaitu meliputi pembangunan kognitif, kedewasaan emosi, kemahiran bersosial, dan kemantapan rohani yang dibangun secara adil dan seimbang. Keyword:
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Kantor Camat Peudada Kabupaten Bireuen) Rahmad, Rahmad
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negery Ar-raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.699 KB)

Abstract

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah harus membudayakan kapasitas SDM yang handal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil umum kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pel ayanan publik di Kecamatan Peudada, tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada. Serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh camat kecamatan Peudada dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, selanjutnya teknik penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisa data menggunakan metode reduksi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada menganut pelayanan terpadu dan sudah transparan, tetapi tingkat pelayanan di Kantor Camat masih kurang, pelayanan yang diberikan belum termasuk pelayanan terbaik; Faktor yang memengaruhi tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada adalah masih sangat terbatasnya sarana penunjang pekerjaan yang dimiliki. Upaya yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Peudada dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik adalah melalui program peningkatan prasana dan sarana aparatur negara, serta program peningkatan efisiensi aparatur Negara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan atau direkomendasikan yaitu diharapkan kepada pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Kata Kunci:
PENERAPAN DESENTRALISASI ASIMETRIS PASCA MoU HELSINKI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK DI PROVINSI ACEH Rasyidin, Rasyidin
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negery Ar-raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.699 KB)

Abstract

Penerapan desentralisasi di Provinsi Aceh sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, namun hasilnya belum maksimal, hal ini terjadi karena daerah ini selalu berkonflik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan desentralisasi asimetris di provinsi Aceh pasca MoU Helsinki. Temuan penelitian ini bahwa penerapan desentralisasi asimetris di provinsi ini belum berjalan sesuai harapan, apabila ditinjau dengan kaca mata ekonomi politik, ini terbukti bahwa provinsi ini belum mampu melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya secara signifikan. Sumber-sumber ekonomi belum mampu dieksplore secara baik oleh pemerintah Aceh, walaupun provinsi ini telah memiliki blue print baru yaitu MoU Helsinki sebagai affirmative action ekonomi politiknya. Desentralisi asimetris sebagai landasan penerapan local wisdom (kearifan lokal) masih belum maksimal dijalankan, terutama penerapan ekonomi politik, perumusan berbagai kebijakan belum sepenuhnya dijalankan, sehingga kinerja pemerintah dalam berbagai perspektif belum ada kemajuanyang berarti. Misalnya penyerapan APBA masih belum maksimal, berbagai kebutuhan masyarakat masih didatangkan dari luar provinsi Aceh bahkan dari luar negeri, penerapan program merkantilisme belum dapat diwujudkan secara signifikan di provinsi Aceh.
MODEL KONSENSUS DAN REKONSILIASI KONFLIK ANTAR-UMAT BERAGAMA DI ACEH SINGKIL Fairusy, Muhajir Al
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negery Ar-raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.699 KB)

Abstract

Beberapa kali potensi dan percikan kasus konflik antarumat beragama di Singkil (sejak awal tahun 2000), dan disorot oleh banyak media, ternyata berimbas meluas pada masyarakat Aceh (secara kolektif), yang berindikasi pada klaim intoleran oleh publik luar. Apalagi, situasi ini terjadi di tengah gencarnya regulasi penerapan Syariat Islam. Jika merujuk pada pondasi persoalan, posisi Singkil sebagai wilayah perbatasan Aceh, yang didiami oleh multi etnik dan agama, menjadikan wilayah ini “rawan” meletus konflik atas nama multikultural. Situasi ini, kian menciptakan jarak sosial dan budaya antarmanusia. Kepentingan kelompok semakin besar, dan cenderung mengabaikan sisi kemanusiaan antarpemeluk agama. Padahal, tujuan agama, terutama Islam menuntut penganutnya, untuk mengedepankan rasa kemanusiaan paling tinggi, terutama lewat sisi kemanusiaan. Apalagi, implementasi Syariat Islam di Aceh, sisi toleransi umat beragama seyogjanya menjadi sektor paling diperhatikan dalam menopang peradaban Islam yang humanis di Aceh dan jauh dari kesan intoleran. Kajian ini adalah sebuah usaha untuk memetakan jejak rekam konflik antarumat beragama di Aceh Singkil, dan upaya rekonsiliasi damai yang dibangun kembali karena kesadaran akan faktor klan. Selain itu, kajian ini, beruapaya meneropong kembali rekam jejak konsensus dan lesson learn benih-benih perdamaian di Aceh Singkil. Karena itu, menarik melihat bagaimana dialektika damai antarumat beragama seharusnya direkonstruksi secara serius, di tengah kondisi rakyat Indonesia yang sedang bergerak menuju wajah Islam Nusantara. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan sosial, dan paradigma keislaman. Teknik pengumpulan data melalui Library Research (kajian kepustakaan), dan wawancara dengan informan yang dianggap profesional terhadap kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran dan pengaruh kesadaran akan klan dan etnik begitu besar, dalam upaya rekonsiliasi konflik atas nama agama, guna menjaga keseimbangan sosial antarmanusia di wilayah multikultural seperti Aceh Singkil. Di sisi lain, Syariat Islam di Aceh, dengan mengonsumsi wacana toleransi, tampak mulai ikut memunculkan sisi kemanusiaan dalam menangani beberapa kasus intoleransi yang dapat muncul kapan saja di perbatasan Aceh.
SISTEM MULTIPARTAI DALAM PANDANGAN HASAN AL-BANNA Aqlima, Aqlima
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negery Ar-raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.699 KB)

Abstract

Kajian ini membahas tentang konsep multipartai dalam padangan Hasan al-Banna. Multipartai merupakan sistem kepartaian dimana dalam satu negara terdapat banyak partai politik. Sistem ini lahir dari aspek masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, politik, suku,ras, agama dan status, untuk mencari saluran loyalitas pada sebuah organisasi. Tujuan dari kajian ini yaitu Untuk menganalisis konsep pemikiran al-Banna tentang ruang lingkup, kriteria dan sifat dari multipartai. Kajian ini menggunakan metode interpretatif, dengan pendekatan history berdasarkan telaah buku dari al-Banna terhadap gagasan sistem multipartai. Temuan atas kajian ini menunjukkan bahwa, pandangan al-Banna terhadap sistem multipartai disikapi dengan dua konsep, diantaranya: (1) kehadiran sistem multipartai bernilai positif sebagai wujud dakwah untuk kemaslahatan bersama. (2) dinilai negatif dalam pemahaman kesesuaian sistem dengan kondisi politik wilayah. Al- Banna menyetujui adanya sistem multipartai pada negara-negara yang sudah nyata kemerdekaannya sebagai wujud untuk menyalurkan aspirasi rakyat secara keseluruhan
PEMBANGUNAN MENYELURUH Saifuddin, Saifudin
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negery Ar-raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.699 KB)

Abstract

Sumber daya manusia memainkan peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan menyeluruh harus berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia baik dari segi konseptual, interpersonal dan teknikal. Jika pembangunan menyeluruh berhasil maka akan melahirkan insan kamil yang kemudian menjadi modal pembangunan suatu bangsa. Membina manusia yang utuh keinsanannya bermakna membangun pemimpin, usahawan, manajer, pelayan atau pekerja yang bertanggung jawab. Dalam hal ini proses pembinaan keinsanan hendaklah dibina secara terpadu dan menyeluruh yaitu meliputi pembangunan kognitif, kedewasaan emosi, kemahiran bersosial, dan kemantapan rohani yang dibangun secara adil dan seimbang.
PENARIKAN DIRI SECARA UNILATERAL SUATU NEGARA Y ANG TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN INTERNASIONAL (Suatu Analisis yang dikaitkan dengan Azas Good Faith atas Kasus Amerika terhadap Penandatanganan Statuta Roma) Mustika, Wa Ode
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negery Ar-raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.699 KB)

Abstract

Ketentuan dalam Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 di mana Amerika Serikat telah menjadi pihak dalam konvensi ini yaitu pada tanggal 24 April 1970 semakin memperkuat keraguan akan keterlibatan Amerika Serikat kedalam Statuta Roma. Konvensi ini mengatur bahwa sebuah negara tidak dapat menggunakan ketentuan hukum nasionalnya sebagai dalih untuk menghindar dari kewajibannya dalam sebuah perjanjian internasional. Artinya, bila Obama masih mengedepankan isu “sovereignty” dan “national security interests”, maka penerimaan Amerika Serikat terhadap yurisdiksi ICC mungkin masih akan jauh dari kenyataan. Catatan sejarah yang kedua adalah pembentukan mahkamah kejahatan internasional usai Perang Dingin yaitu International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda. ICTY dibentuk berdasarkan Resolusi Nomor 827 DK PBB tanggal 25 Mei 1993 untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat di wilayah bekas Yugoslavia. Sedangkan ICTR dibentuk berdasarkan Resolusi Nomor 995 DK PBB tanggal 8 November 1994 untuk mengadili para pelaku kejahatan perang dan genosida di Rwanda
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Kantor Camat Peudada Kabupaten Bireuen) Rahmad, Rahmad
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negery Ar-raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.699 KB)

Abstract

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah harus membudayakan kapasitas SDM yang handal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil umum kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pel ayanan publik di Kecamatan Peudada, tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada. Serta me ngetahui upaya yang dilakukan oleh camat kecamatan Peudada dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, selanjutnya teknik penelitian menggunakan meto de observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisa data menggunakan metode reduksi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecam atan Peudada menganut pelayanan terpadu dan sudah transparan, tetapi tingkat pelayanan di Kantor Camat masih kurang, pelayanan yang diberikan belum termasuk pelayanan terbaik; Faktor yang memengaruhi tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada adalah masih sangat terbatasnya sarana penunjang pekerjaan yang dimiliki. Upaya yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Peudada dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik adalah melalui program peningkatan prasana dan sarana aparatur negara, serta program peningkatan efisiensi aparatur Negara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan atau direkomendasikan yaitu diharapkan kepada pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
PENERAPAN DESENTRALISASI ASIMETRIS PASCA MoU HELSINKI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK DI PROVINSI ACEH Rasyidin, Rasyidin
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negery Ar-raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.699 KB)

Abstract

Penerapan desentralisasi di Provinsi Aceh sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, namun hasilnya belum maksimal, hal ini terjadi karena daerah ini selalu berkonflik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan desentralisasi asimetris di provinsi Aceh pasca MoU Helsinki. Temuan penelitian ini bahwa penerapan desentralisasi asimetris di provinsi ini belum berjalan sesuai harapan, apabila ditinjau dengan kaca mata ekonomi politik, ini terbukti bahwa provinsi ini belum mampu melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya secara signifikan. Sumber-sumber ekonomi belum mampu dieksplore secara baik oleh pemerintah Aceh, walaupun provinsi ini telah memiliki blue print baru yaitu MoU Helsinki sebagai affirmative action ekonomi politiknya. Desentralisi asimetris sebagai landasan penerapan local wisdom (kearifan lokal) masih belum maksimal dijalankan, terutama penerapan ekonomi politik, perumusan berbagai kebijakan belum sepenuhnya dijalankan, sehingga kinerja pemerintah dalam berbagai perspektif belum ada kemajuanyang berarti. Misalnya penyerapan APBA masih belum maksimal, berbagai kebutuhan masyarakat masih didatangkan dari luar provinsi Aceh bahkan dari luar negeri, penerapan program merkantilisme belum dapat diwujudkan secara signifikan di provinsi Aceh.
LEGALITAS INTERVENSI MILITER RUSIA TERHADAP THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA, UKRAINA Mamfaluthy, Mamfaluthy
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negery Ar-raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.699 KB)

Abstract

Negara Rusia terhadap Crimea. Crimea merupakan wilayah kedaulatan Ukraina. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah intervensi militer Rusia bisa dikatakan agresi sebagai bentuk atau akibat dari intervensi militer yang dilakukannya. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum bersifat normatif yang hanya mencakup azas-azas hukum serta sistematika hukum. Bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Bahan tersebut didapatkan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan atau data yang didapatkan kemudian diseleksi, diklasifikasikan, melakukan sistemisasi, kemudian dilakukan penguraian terhadap permasalahan atau variable yang penulis bahas, langkah terakhir yaitu melakukan preskripsi terhadap variable yang penulis bahas, merumuskan kejelasan ketentuan hukum internasional tentang intervensi militer, fakta hukum tentang intervensi militer yang relevan, dan akibat hukum yang mungkin muncul dari tindakan tersebut. Legalitas intervensi militer Rusia sangat bergantung pada landasan hukum yang digunakan untuk melakukan intervensi. Ada dua alasan utama yaitu: pertama, intervensi dilakukan untuk melindungi etnis dan warga Rusia yang ada di Crimea, Ukraina dalam kerangka self-defence serta intervensi militer karena adanya permintaan dari negara Ukraina. Kedua alasan ini sangat lemah untuk dijadikan landasan hukum, karena berbagai kondisi yang tidak mendukung alasan Rusia. Beban pembuktian untuk membenarkan tindakannya tidak mampu ditampilkan oleh Rusia. Hasilnya, landasan hukum yang gunakan Rusia tidak bisa membenarkan tindakan Rusia. Tindakan intervensi militer Rusia juga tidak bisa dikategorikan agresi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya. Ada ketentuan minimal atau de minimis threshold yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu tindakan sebagai agresi. Intervensi militer Rusia tidak memenuhi ketentuan minimal sebagaimana yang diatur dalam amandemen statuta Roma 1998 tentang agresi.

Page 1 of 15 | Total Record : 141

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2023): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 8 No 1 (2022): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 7 No 2 (2022): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 7 No 1 (2021): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 6 No 2 (2021): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 6 No 1 (2020): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 5 No 2 (2020): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 5 No 1 (2019): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 4 No 2 (2019): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 4, No 1 (2018) Vol 4 No 1 (2018): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 3, No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 3 No 1 (2017): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 2 No 2 (2017): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 2 No 1 (2016): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1 No 2 (2016): Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science Vol 1, No 1 (2015) Vol 1 No 1 (2015): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science More Issue