cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,262 Documents
 3   4   5   6   7 
PENERAPAN ASAS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA PADA PT.SINAR DEWATA DI KABUPATEN JEMBRANA Ni Kade Ayu Trisna Dewi; I Nyoman Darmadha; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.815 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Penerapan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Sosial Pekerja pada PT.Sinar Dewata DiKabupaten Jembrana. Latar belakang penelitian ini adalah tentang penerapan kesejahteraan bagi pekerja yang masih tidak merata dan masih terasa tidak adil terhadap beberapa pekerja, karena didalam asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata, sehingga terkait masih belum adil dan meratanya pemenuhan hak jaminan sosial kepada pekerja tersebut maka masih adanya kendala dalam efektivitas penerapan asas pembangunan ketenagakerjaan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis emperis, penelitian emperis menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui pendekatan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pelaksanaan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan bagi pekerja pada PT.Sinar Dewata belum berjalan efektif, yang terkait keadilan dan kemerataan jaminan sosial terhadap pekerjanya belum sepenuhnya berjalan dan adanya faktor pendukung dan factor penghambat dalam pemberian hak jaminan sosial bagi pekerja yang tidak memiliki jaminan sosial adalah dari faktor pendukungnya sendiri didukung dari segi pendanaan, serta faktor penghambat terkait kurangnya sosialisasi dan faktor sarana atau fasilitas jarak tempuh sebelum dibukanya cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jembrana. Kata Kunci : Asas Pembangunan Ketenagakerjan, Jaminan Sosial, Pekerja
LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN VIRTUAL DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA Dhea Nada Safa Prayitno; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Munculnya bitcoin menjadi contoh nyata bahwa virtual currency yang berjenis cryptocurrency ini akan menjadi bagian perekonomian dunia. Kemudahan utama yang didapat adalah penerapan sistem peer-to-peer network dimana tidak diperlukannya lagi perantara dalam bertransaksi. Keberadaan bitcoin sebagai virtual currency ternyata menimbulkan polemik khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan uang merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pemerintah Indonesia lewat Bank Indonesia telah melarang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran untuk transaksi bisnis terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial. Namun, terhadap larangan tersebut tidak ditentukan secara jelas mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis terkait kekosongan hukum pada pengaturan bitcoin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran virtual dilarang di Indonesia. Serta akibat hukum bagi transaksi bisnis yang menggunakan bitcoin adalah resiko penggunaannya dikembalikan kepada penggunanya. Kata Kunci: teknologi finansial, mata uang virtual, bitcoin
PERLINDUNGAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA MAGANG DI PT. BAKRIE TOSANJAYA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) Denise Sheren Diandra; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.016 KB)

Abstract

In a corporation, employee is one of the most important assets, so the corporation is must be to provide for the protection and safety of employees and their families. The protection provided that is social security rights of employees. This protection based on Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. But, it should be researched and examined further whether the legal instrument has been implemented and applied effectively and correctly. The goal of this journal to knowing how the legal protection for apprentices in PT. Bakrie Tosanjaya in the occurrence of accidents.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGIKLAN JIKA TERJADI KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN Luh Putu Dian Kemalasari; I Ketut Artadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.488 KB)

Abstract

This paper is entitled “RESPONSIBILITIES OF ADVERTISING BUSINESS PERFORMER WHEN LOSSES SUSTAINED BY CONSUMERS”. Consumers and Interpretation of business performer is explained in Act No. 8 of 1999 on Consumers Protection. The objective of this paper is to find out how the responsibility of the advertiser’s business in the event of losses suffered by consumers. The method used in this paper is normative juridical research methods. Because of the losses suffered by consumers, manufacturers should be responsible for both criminal and civil. And responsibilities under in Act No. 8 of 1999 described in article 19 of BFL.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT GUNA MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG KABUPATEN TABANAN I Dewa Made Wisnu Adi Kesawa P; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.669 KB)

Abstract

Pada saat ini pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat.Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini agar penulis mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur sesuai dengan yang diamanatakan dalam Keputusan Presiden mengenai Komite Kebijakan Pembiayaan bagi para debitur dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam pelaksanaan atau implementasi program Kredit Usaha Rakyat, terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu: pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga Penajaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan, dan Perbankan sebagai penerima jamianan berfungsi menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah. Kata Kunci: Kredit, Usaha, Rakyat.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PEMEGANG KARTU KEPADA PENERBIT DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT I Gusti Ayu Intan Trinawangsih; Dewa Nyoman Sekar
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper entitled “Legal Consequence about Wanprestasi that Cardholder Does to Issuer in Credit Card Agreement”. This paper uses normative juridical methods and the statute approach. Financial institution appears is needed in attempt to grow the economic up. One of financial institution activity is credit card business. Issuer to do its activity based to a standard contract that made by issuer as a creditor and for the next step agreed and signed by expectant cardholder as debtor. As credit to be given, there must be risks even based by standard contract. Problem that often comes up in credit cards issuance is wanprestasi that cardholder does.
KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK RAKYAT INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ida Bagus Oka Mahendra Putra; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.134 KB)

Abstract

Scientific paper titled “Standard Clause of Bank Credit Agreement Related to the Act No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection”, using empiric writing method. Issues raised in this paper is whether the standard clause of BRI bank credit agreement had complied with the Act No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and how is the legal consequences if the standard clause of bank credit agreement does not complywith the provisions of article 18 of Act No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. Based on research, the results are standard clause of bank credit agreement has not beencomplied with the Act No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and the legal consequences of the standard clause of bank credit agreements that do not comply with the provisions of the Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection is null and void.
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KETIKA TERJADI SENGKETA DENGAN BUMN ATAU PERUSAHAAN DAERAH Dewa Ayu Agung Chintya Devi Antari; I Wayan Parsa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.876 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p01

Abstract

Dalam kegiatan suatu bisnis dimana terdapat suatu hubungan yang saling membutuhkan antara produsen dengan konsumen. Dalam penelitian ini untuk mengidentifikasikan konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha serta mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam rangka penyelesaiian sengketa dengan pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, maupun data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Selanjutnya data akan dianalisi secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa Masalah yang timbul yaitu apakah faktor dan Bagaimanakah upaya yang dapat menyebabkan konsumen tidak mampu ketika berhadapan dengan pelaku usaha.ketika konsumen berhadapan dengan pelaku usaha BUMN dan Perusahaan Daerah dimana posisi BUMN lebih kuat dibandingkan konsumen. BUMN dan Perusahaan Daerah selalu berkelit untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerugian yang menimpa konsumen, Pelaku usaha hanya diwakilkan oleh stafnya sehingga tidak berani memutuskan secara langsung dan Pelaku usaha selalu mengulur waktunya dan pelaku usaha mengatakan bahwa ia akan membentuk tim pengkaji ganti rugi. Pelaku usaha hanya sanggup memperbaiki,menyambung, atau menghidupkan lagi tanpa mau mengganti sesuai dengan perjanjian yang telah di katakan kepada konsumen. Ketika berhadapan dengan pelaku swasta yaitu Pelaku usaha hanya mau mengganti kerugian sekecil mungkin dan Pelaku usaha beralih bahwa aturan yang telah dibuatnya maka itulah yang harus dipatuhi.sehingga proses pelaksanaan penyelesaiian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui tahapan-tahapan yang telah di tentukan. Kata Kunci: Pemerdayaan, perlindungan konsumen, kurang mampu
UPAYA HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN Herbert Petrus Wiro Simbolon; Ngakan Ketut Dunia; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.418 KB)

Abstract

The right brand is a privilege as the privilege and the right to license the brand to a partyto use the trademark rights through licensing agreements. Lately there is a misuse oflicense both the licensor and the licensee to the detriment of either party and may result inunfair competition. Therefore, this article will explain about the legal effort to abuse thebrand license agreement
PEMBATASAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI I Gusti Ngurah Nyoman Hendra Mahardika; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.889 KB)

Abstract

Business actors give agreement with standard clauses that make the consumer does not have the bargaining power in the hire purchase agreement. The purpose of writing this article to know the responsibility of business operators to the security and limitation destroyed inclusion of standard clauses in a lease agreement as a legal protection for consumers. Writing is using this type of normative legal research, moving from the presence of vagueness norms / principles of law. Conclusion The results of this study are Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL) does not prohibit businesses to make an agreement with the standard clause insofar as not inconsistent with the provisions of Article 18 paragraph (2) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL).

Page 5 of 227 | Total Record : 2262

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue