cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 9 (2021)" : 8 Documents clear
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAJAR PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH POLRESTA DENPASAR Astiti, Ni Made Yordha Ayu; Yudistira Darmadi, A.A. Ngurah Oka
Kertha Desa Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan guna melakukan pengkajian dan menganalisis mengenai faktor penyebab pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dan juga menganalisis terkait dengan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal melakukan pencegahan dan penjatuhan sanksi pidana bagi pelajar penyalahguna narkotika di wilayah Polresta Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang memadukan data dari Polresta Denpasar yang berupa hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada Wakasat Reserse Narkoba Polresta Denpasar dengan Undang-Undang terkait penyalahgunaan narkotika terhadap pelajar serta beberapa literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa faktor pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Denpasar dan juga kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah Polresta Denpasar terhadap pelajar yang melakukan Penyalahgunaan narkotika dijerat dengan ketentuan pasal sebagaimana dalam UU Narkotika. Namun, untuk penjatuhan sanksi pidana yang sesuai kembali lagi pada keputusan hakim di pengadilan. Aparat yang meneggakkan hukum dalam proses dan putusannya harus yakin bahwa keputusannya yang telah diambil menjadi landasan yang kokoh bagi anak. Sehingga, dapat memulihkan dan mengontrol anak untuk menjalani masa depan cerahnya, serta dapat mengembangkan anak sebagai warga yang dapat bertanggungjawab dalam kehidupan bangsanya. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penyalahguna Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Pelajar.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI Purnamasari, Dewa Ayu Dwi; Wirasila, Anak Agung Ngurah
Kertha Desa Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai makhluk yang digolongkan lemah, wanita cukup sering menjadi korban dari adanya kejahatan seksual seperti hal nya pemerkosaan yang berujung pada kehamilan. Hal tersebut menimbulkan niat wanita untuk memilih aborsi sebagai suatu jalan pintas untuk mengatasi kehamilan yang tidak ia inginkan tersebut. Dalam KUHP aborsi termasuk dalam suatu jenis tindak kejahatan yang tentu saja dilarang, tetapi UU memungkinkan melakukan aborsi namun dengan memberikan syarat seperti yang termuat pada Pasal 76 UU Kesehatan. Tujuan studi ini ialah mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Metode penulisan jurnal ini menggunakan penelitian normatif yang berpatokan pada bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku maupun jurnal dan juga dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulisan hukum ini dimotivasi oleh tingginya tingkat aborsi di indonesia baik yang dilakukan oleh remaja atau ibu rumah tangga. Namun pada studi ini terfokus pada suatu Tindakan aborsi yang mana dilakukan oleh perempuan yang merupakan korban pemerkosaan. Kata Kunci: Wanita, Korban, Pemerkosaan, Aborsi ABSTRACT Women, as weak creatures, are often victims of sexual crimes such as rape and pregnancy. It is not uncommon for abortion to be chosen as a shortcut in overcoming unwanted pregnancy (KTD). In the Criminal Code, abortion is included in prohibited actions, but Law No. 36 of 2009 concerning Health allows having an abortion but by providing the conditions as contained in Article 76 of Law No. 36 of 2009 concerning Health. The purpose of this study is to examine the form of legal protection for victims of rape who have had abortions. This journal writing method uses normative research which is based on primary legal materials which include applicable laws and regulations, as well as secondary legal materials which include books and journals and also by using a statutory approach. The writing of this law was motivated by the high rate of abortion in Indonesia, both by teenagers or by housewives. However, this study focuses on abortions performed by women who are victims of rape. Keyword: Woman, Victim, Rape, Abortion
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA VIDEO YOUTUBE YANG DI UNGGAH ULANG DI INSTAGRAM Azza Zaki, Muhammad Arif; Ketut Sukranatha, Anak Agung
Kertha Desa Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta video youtube yang diunggah ulang di instagram dalam kajian UUHC tahun 2014, termasuk upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta apabila hak cipta video youtube yang diunggah ulang oleh orang lain tersebut dilanggar. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya cipta video Youtube milik orang lain yang di unggah ulang di Instagram diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UUHC. Meskipun pengguna instagram telah mencantumkan sumber dari video postingan ulang tersebut, akan tetapi masih menimbulkan kerugian ekonomi dari pencipta video. Karena banyak pengguna instagram yang melihat postingan ulang tersebut, tanpa melihat video dari sumber aslinya. Dengan begitu yang tadinya pencipta video youtube mendapatkan keuntungan dari banyaknya penonton video di channel youtubenya, malah dirugikan, karena ada pihak yang memposting ulang video tersebut di instagram. Dalam hal ini, melanggar hak ekonomi pencipta dan dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Ada dua upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta apabila suatu ciptaan tersebut dilanggar yakni upaya preventif dan represif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Unggah Ulang , Youtube, Instagram ABSTRACT The purpose of this study is to find out the legal protection of copyright of YouTube videos re-uploaded on Instagram in the 2014 UUHC study, including the efforts that can be made by creators if the copyright of YouTube videos re-uploaded by other people is violated. concerning Copyright and legal remedies that can be made for violations of the Youtube videos reposted on Instagram. The research method in the article uses normative juridical research, by examining primary and secondary legal materials. The results of the study show that the legal protection of copyrighted Youtube videos belonging to other people who are re-uploaded on Instagram is regulated in Article 5 and Article 9 of the UUHC. Even though Instagram users have accessed the source of the video post, it will cause economic loss for the video creator. Because many Instagram users see these reposts, without seeing the video from the resource. That way what happens is that the creators of YouTube videos benefit from the large number of video viewers on their YouTube channel, but they are even disadvantaged, because there are parties who repost the video on Instagram. In this case, it violates the economic rights of the creator and can be subject to sanctions under Article 113 of the Copyright Law. There are two attempts that can be made by the creator of the plan of a work that is violated by preventive and repressive measures. Key Words: Legal Protection, Copyright, Repost, Youtube, Instagram
PEMALSUAN DOKUMEN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Baskara Dana, I Kadek Prajadwiva; Ariawan, I Gusti Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kesehatan di masa Pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen dapat diartikan sebagai upaya mengubah surat dimana surat tersebut diubah menjadi berbeda dari surat asli namun tetap digunakan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak palsu. Penggunaan dokumen palsu biasanya adalah untuk memperdaya seseorang. Penggunaannya pun mendatangkan kerugian. Dalam kaitannya dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini, maka pembuat dokumen kesehatan palsu maupun pengguna dokumen kesehatan palsu dapat dijatuhi sanksi pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kata Kunci: Pemalsuan, Dokumen Kesehatan, Pandemi, Covid-19, Pidana ABSTRACT The purpose of this paper is to identify and analyze legal arrangements relating to the crime of document falsification based on the provisions in the Criminal Code, including criminal sanctions for perpetrators of the crime of falsifying health documents during the Covid-19 Pandemic based on laws and regulations that Apply. This study used a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show indicated that the crime of document falsification can be interpreted as an attempt to change a letter where the letter is changed to be different from the original letter but is still used as if the letter is original and not fake. The use of forged documents is usually to deceive someone. Its use also brings losses. In relation to the current Covid-19 pandemic situation, the maker of fake health documents and users of fake health documents can be subject to criminal sanctions that are punishable by imprisonment for a maximum of four years. Key Words: Counterfeiting, Health Documents, Pandemic, Covid-19, Criminal
PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PRODUK MAKANAN RINGAN KEMASAN ULANG TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Lutfi, Vira Fibrianti; Sukihana, Ida Ayu
Kertha Desa Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk makanan ringan kemasan ulang serta tanggung jawab pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan ringan kemasan ulang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penulisan terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk makanan ringan kemasan ulang tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Perlindungan konsumen, sehingga menimbulkan norma kosong, namun apabila dilihat dari kerugian yang berdampak pada Kesehatan konsumen maka pelaku usaha melanggar Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 huruf d Undang-undang Perlindungan Konsumen. selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual produk makanan ringan kemasan ulang berupa ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan Ringan, Kemasan Ulang ABSTRACT The purpose of this research is to determine the legal protection for consumers who buy repackaged snack products and the responsibility of businesses who trade repackaged snack products. This writing uses normative legal research methods. The results of writing related to legal protection for consumers who buy repackaged snack products are not clearly regulated in the Consumer Protection Act, giving rise to empty norms, but when viewed from the losses that have an impact on consumer health, business actors violate Article 4 letter a and Article 7 letter d Consumer Protection Act. furthermore regarding the responsibility of businesses who sell repackaged snack products in the form of compensation to consumers in accordance with Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Keywords: Consumer Protection, Snacks, Repackaging
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN KOREOGRAFI YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK Putra, Guntur Buma Rahmat; Sarjana, I Made
Kertha Desa Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta terhadap konten koreografi yang dipublikasikan melalui aplikasi TikTok serta akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan koreografi yang diunggah ke TikTok untuk kepentingan komersial tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Metode penelitian yang tepat untuk meneliti permasalahan tersebut adalah metode penelitian normatif deskriptif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder berupa Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf e juncto Pasal 58 ayat (1) huruf e UUHC, koreografi merupakan salah satu ciptaan di bidang seni. Perlindungan diberikan selama pencipta masih hidup dan berlanjut sepanjang 70 tahun pasca pencipta meninggal dunia. Koreografer selaku pihak yang menciptakan koreografi tidak diwajibkan untuk mencatatkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis dari negara. Pengakuan dan perlindungan koreografi sebagai hak cipta mengandung konsekuensi adanya hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada diri pencipta. Hak moral memberikan hak bagi pencipta untuk melarang siapapun untuk mengubah atau merusak ciptaan tanpa persetujuannya dan mendapatkan pengakuan sebagai penghasil karya cipta. Hak ekonomi diperoleh dengan cara menggunakan ciptaan sendiri untuk kepentingan komersil atau dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaan berdasarkan lisensi. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta berupa penggunaan video koreografi yang diunggah ke aplikasi TikTok tanpa seizin pencipta, maka upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pencipta dan pelanggar yaitu penyelesaian di luar pengadilan yang terdiri dari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan penyelesaian di dalam pengadilan melalui gugatan perdata kepada pengadilan niaga atau tuntutan pidana. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Koreografi, TikTok ABSTRACT This article has purpose to analyze copyright of choreographic content published through TikTok and legal consequences of using choreography for commercial purposes without permission of copyright holder. The right research method is a descriptive normative method, focuses on the use of secondary data in the form of Based on the provisions of Article 40 paragraph (1) letter e juncto Article 58 paragraph (1) letter e UUHC, choreography is one of the creations in the field of art with protection period for the lifetime of the creator and continues for 70 (seventy) years after the author's death. The choreographer as creates the choreography is not required to register his creation to the Directorate General of Intellectual Property because it has automatic protection from state. Recognition and protection of choreography as copyright contains the consequences of moral rights and economic rights inherent in the creator. Moral rights include rights not to change or damage work without consent of creator and rights to be recognized as creator of a copyrighted work. Economic rights are form of material benefits obtained from use of their own work or because use by other parties under a license. If there is a copyright infringement in form of using a choreographic video uploaded to the TikTok application without the permission of the creator, then remedies that can be taken by creator and violator include non-litigation resolution through arbitration and alternative dispute resolution as well as litigation settlement through civil lawsuits filed against commercial court and criminal prosecution. Key Words: Copyright, Protection, Choreography, TikTok
PENERAPAN PARAREM TERHADAP PENDUDUK PENDATANG DAN PENGUSAHA PENDATANG DI DESA ADAT TEGALLANTANG-UBUD Krisna, Anak Agung Gede; Parwata, A.A. Gede Oka
Kertha Desa Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pararem terhadap penduduk pendatang dan pengusaha pendatang di Desa Adat Tegallantang dan untuk mengetahui hak serta kewajiban penduduk pendatang dan pengusaha pendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali fakta dan data di masyarakat, juga meneliti kenyataan dalam kehidupan di masyarakat dari fakta yang ada di lapangan dan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil studi dari penelitian ini adalah Desa Adat Tegallantang dengan hak otonominya berhak mengurus urusan rumah tangganya sediri untuk menjaga keharmonisan sebagai salah satu bentuk pengaturan terhadap masyarakat tentang penduduk pendatang dan pengusaha pendatang/investor mengenai hak kewajibannya serta sanksi terhadap yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan awig-awig yang dijabarkan secara lebih rinci dalam pararem. Penanganan penduduk pendatang di Desa Adat Tegallantang diatur dalam pararem desa tentang penduduk pendatang. Dalam pararem tersebut dijelaskan hak dan kewajiban penduduk pendatang dan Pengusaha pendatang/investor yang ingin mendirikan fasilitas pariwisata wajib mengetahui apa saja ketentuan yang ada dalam pararem. Kata kunci: Pararem, Desa Adat, Penduduk Pendatang, Pengusaha Pendatang ABSTRACT The objectives to be achieved in this study are to find out how the pararem is applied to migrant residents and immigrant entrepreneurs in the Tegalllantang Traditional Village and to determine the rights and obligations of migrant residents and immigrant entrepreneurs. This study uses empirical legal research methods, namely research conducted by digging up facts and data in the community, also examining the reality in life in society from facts in the field and using two data sources, namely primary data and secondary data. The results of the study from this research are that the Tegallantang Traditional Village with its autonomy rights has the right to take care of its own household affairs to maintain harmony as a form of regulation for the community regarding immigrant residents and immigrant entrepreneurs/investors regarding their rights and obligations as well as sanctions against those who violate them in accordance with the provisions of awig-awig. which is described in more detail in pararem. The handling of the immigrant population in the Tegalllantang Traditional Village is regulated in the village pararem regarding the migrant population. The pararem explains the rights and obligations of migrant residents and immigrant entrepreneurs/investors who wish to establish tourism facilities are required to know what are the provisions contained in the pararem. Keywords: Pararem, Traditional Village, Immigrant Residents, Immigrant Entrepreneurs
MEKANISME PENGAMBILALIHAN AGUNAN OLEH BANK PEKREDITAN RAKYAT YANG DILETAKKAN HAK TANGGUNGAN TERKAIT PENYELESAIAN KREDIT MACET Pramesti, I Gusti Ayu Dyah; Westra, I Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengidentifikasi serta menganalisis pengaturan hukum berkaitan dengan status agunan yang diletakkan hak tanggungan dan mekanisme pengambilalihan agunan yang telah diletakkan hak tanggungan oleh Bank Pekreditan Rakyat dalam penyelesaian kredit macet. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa Hak Tanggungan dianggap sebagai jaminan pelunasan atas utang tertentu dan dalam hal kredit macet, pihak Bank atau BPR dapat melakukan upaya eksekusi atas agunan yang telah diletakkan hak tanggungan tersebut. Adapun mekanisme yang dapat ditempuh tidak luput dari upaya eksekusi Titel Eksekutorial dan Parate Eksekusi yang dalam pelaksanaannya harus melalui pelelangan yaitu melalui Penetapan Pengadilan Negeri atau melalui Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kata Kunci: Agunan, Bank Pekreditan Rakyat, Hak Tanggungan, Kredit Macet. ABSTRACT This research aims to examine, identify and analyze the legal arrangements relating to the status of collateral placed under mortgage and the mechanism for taking over the collateral that has been placed under mortgage by Rural Banks in the settlement of bad loans. This study used normative legal research method with statutory approach, conceptual approach and analytical approach. The results of the study indicate that Mortgage is considered as a guarantee for the repayment of certain debts and in the case of bad loans, the Bank or Rural Bank can make efforts to execute the collateral that has been placed on the mortgage. The mechanism that can be taken does not escape the execution of the Executional Title and Execution Parate, which in its implementation must go through an auction, namely through the Determination of the District Court or through the State Property and Auction Service Office (KPKNL). Keywords: Collateral, Rural Banks, Mortgage Rights, Bad Credit.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue