cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)" : 7 Documents clear
KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG Zulhefni, M
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4464

Abstract

Authority to prosecute sharia economy is an Islamic Religious Court’s absolute authority. However, there are still a lot of Sharia economic problems presented to the District Court. This fact raises the question, what causes an Sharia economic dispute still filed in the District Court. This research is a field research or field study with a juridical sociology approach. As for method of analysis, the research used descriptive qualitative analysis method. Causative factor that make Sharia economic problems still exist in an environment of Public Justice is not caused by one party but the entire parties concerned in transactions of Islamic economy. In addition, the authorities in resolving the disputes also be the cause. There are at least 4 causes that can be categorized which is associated with the contract clause in terms of dispute resolution, the customer, the competence of religious court judges and the attitude of the District Court.Kewenangan untuk mengadili perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama. Namun pada kenyataanya masih banyak perkara ekonomi syariah yang diajukan oleh pelaku ekonomi syariah ke Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan tanda tanya, faktor apakah yang menyebabkan sengketa ekonomi syariah sampai saat ini masih diajukan di Pengadilan Negeri. Penelitian ini merupakan penelitian field research atau studi lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun metode analisis data yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab masih adanya perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Umum tidaklah disebabkan oleh satu pihak saja, melainkan seluruh pihak yang terkait dalam transaksi ekonomi syariah tersebut. Selain itu, pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa juga ikut menjadi penyebab. Setidaknya ada 4 penyebab yang dapat penulis kategorikan dalam penelitian yaitu sebab yang terkait dengan klausula akad dalam hal penyelesaian sengketa, nasabah, kompetensi hakim Pengadilan Agama dan sikap dari Pengadilan Negeri itu sendiri.
KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA: STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH Purwono, Heru
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4561

Abstract

The State of Indonesia is a State of Law, so in the case of the policy being made it must be based on the law. Fulfillment of the State’s treasury not using the concept of Islamic State such as zakat, but using taxes, whose legal basis is not derived from the Quran or Sunnah but based on the ijtihad scholars related tax law is based on the Qur’an and Sunnah. This journal study aims to find out how the policy of tax amnesty in indeneia is contrary to the constitution or not, and this writing will also describe how the Islamic view of tax forgiveness. This type of research is normative juridical and research approach is approach concept and approach of law. The results of this study indicate that tax forgiveness in Indonesia is not only for tax runners, but also for tax officials who are negligent in carrying out duties in taxes, tax amnesty is very useful to improve the tax system in Indonesia, tax administration and when viewed from the concept of Mashlahah (Islamic law), the forgiveness of taxes including Mashlahah Dharuriyah which can be useful for Hifzh al-Nafs (keeping soul), and Hifzh al-Mal (guarding the treasures) of all Indonesian people.Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka dalam hal kebijakan yang dibuat harus berdasar pada hukum. Pemenuhan uang kas Negara bukan menggunakan konsep Negara Islam seperti zakat, tetapi menggunakan pajak, yang dasar hukumnya bukan berasal dari Quran atau Sunnah akan tetapi berdasarkan ijtihad para ulama terkait hukum pajak tersebut yang didasarkan pada Qur’an dan Sunnah. Penelitian jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengampunan pajak di indonesia apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak, dan penulisan ini juga akan mengurai bagaimana pandangan Islam terhadap pengampunan pajak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan konsep (satute approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengampunan pajak di Indonesia bukan hanya untuk para pelari pajak saja, akan tetapi juga untuk petugas pajak yang lalai dalam menjalankan tugas dalam menarik pajak, amnesty pajak sangat bermanfaat untuk memperbaiki system perpajakan di Indonesia, administrasi perpajakan dan jika dilihat dari konsep Mashlahah (hukum Islam), pengampunan pajak termasuk Mashlahah Dharuriyah yang dapat berguna untuk Hifzh al-Nafs (menjaga jiwa), dan Hifzh al-Mal (menjaga harta) seluruh rakyat Indonesia.
DAMPAK WISATA RELIGI BAIT AL-QUR’AN AL-AKBAR TERHADAP EKONOMI DI SEKITAR PONDOK PESANTREN IGM AL-IHSANIYAH KOTA PALEMBANG Meriyati, Meriyati; Aravik, Havis
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4515

Abstract

This study discusses the impact of religious tourism bait al-Qur’an al-Akbar to the economy around boarding school IGM Al-Ihsaniyah Palembang City with the aim to know how the impact of religious tourism bait al-Qur’an al-Akbar to the economy around the boarding school of IGM Al-Ihsaniyah of Palembang City. This research is a mixture of research on library research (field research) and field research (field research). The approach used is descriptive qualitative that aims to give description or describe the reality that there is or what happened to the object under study. The results of this study show that religious tourism bait al-Qur’an al-Akbar very positive impact on the economy around the boarding school IGM al-Ihsaniyah Palembang.Penelitian ini membahas tentang dampak wisata religi bait al-Qur’an al-Akbar terhadap ekonomi di sekitar Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah Kota Palembang dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak wisata religi bait al-Qur’an al-Akbar terhadap ekonomi di sekitar Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian campuran antara penelitian penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan kenyataan yang ada atau apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa wisata religi bait al-Qur’an al-Akbar sangat berdampak positif terhadap ekonomi di sekitar pondok pesantren IGM al-Ihsaniyah Kota Palembang.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN BANK SYARIAH DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM TRANSAKSI IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK (IMBT) DI INDONESIA Subroto, Restianika Prisna
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4424

Abstract

Bank system in Indonesia to adhere dual system, it is conventional bank system which we have known for long time and syariah bank. Syariah bank in term of do its work activity based on syariah principle. A lot of product own by syariah bank because it is to adapt society necessary. One of contract nowadays that we use a lot is contract of sale or usually known with Ijarah Muntahiya Bit Tamlik contract (IMBT). Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) which means rent and buy is rent agreement that is followed by moving possession right on the things that rent to hirer after rent time over. In IMBT contract still there is clausula that explains about credit creed and change warranty that then held under obligation right. In doing fee contract or agreement between relation and syariah bank it is not close any possibilities refusal agreement happen/wanprestasi by relation. Wanprestasi can give law impact to the one who do it and give the consequence toward appear of right for side which get loss to demand side which do wanprestasi to give compensation.Sistem perbankan di Indonesia menganut dual system, yakni sistem perbankan konvensional yang telah terlebih dahulu kita kenal dan perbankan syariah. Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Banyak sekali produk yang dimiliki oleh perbankan syariah dikarenakan untuk menyesesuaikan kebutuhan masyarakat. Salah satu dari akad yang saat ini banyak sekali digunakan adalah akad sewa beli atau biasa disebut dengan akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) yang berarti sewa beli yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Dalam akad IMBT masih ada klausula yang menerangkan tentang pengakuan utang dan penyerahan agunan/jaminan yang kemudian diikat dengan Hak Tanggungan. Dalam pelaksanaan akad pembiayaan atau perjanjian antara nasabah dengan Bank Syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya pengingkaran perjanjian/wanprestasi oleh nasabah. Wanprestasi dapat memberikan akibat hukum kepada pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.
ADDENDUM AKAD MURABAHAH BERDASAR PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH (Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang) Fitriani, Nur
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4441

Abstract

Addendum is worth reviewing with KHES and Fatwa DSN-MUI review, because in Islamic law merchantly buying and selling not only bring profit only, but must based on syariat and to avoid risk. This study aims to find out why BRI Syariah issued addendum and review of KHES and Fatwa DSN-MUI. This type of field research (field research) or referred to as empirical research, this study includes empirical research that examines the phenomenon of law. The approach used is the sociological juridical approach. The primary data collection method is the direct and secondary interviews used by the literature and documentation. Data analysis method used is qualitative data analysis. Data processing methods make the following efforts; editing re-examines files related to addendum and interview results of legal officers and customer service, clasifying and classifying edited data to facilitate analysis, verification of collected data to determine the validity of data, analytical data analysis procedures and application of addendum and concluding conclusions to obtain answer. The results of the study are: 1) addendum is done as an effort to avoid bank losses and maintain business continuity. 2) Addendum BRI Syariah Malang Branch Office is allowed due to the agreement of both parties.Addendum layak dikaji dengan tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI, karena dalam hukum Islam kegaitan jual-beli tidak hanya mendatangkan keuntungan semata, namun harus berdasarkan syariat dan untuk menghindari resiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan BRI Syariah mengeluarkan addendum dan tinjauan KHES serta Fatwa DSN-MUI. Jenis penelitian ini lapangan (field research) atau disebut sebagai penelitian empiris, penelitian ini termasuk penelitian empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer adalah wawancara langsung dan sekunder yang digunakan kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Metode pengolahan data melakukan upaya sebagai berikut; editing meneliti kembali berkas yang berkaitan dengan addendum dan hasil wawancara legal officer dan customer service, clasifiying menyusun dan mengklasifikasi data hasil editing untuk mempermudah analisa, verifiying memeriksa data yang terkumpul untuk mengetahui keabsahan data, analysing analisis data prosedur dan penerapan addendum dan concluding kesimpulan untuk mendapat jawaban. Hasil penelitian adalah: 1) addendum dilakukan sebagai upaya bank menghindari kerugian dan menjaga kelangsungan usaha. 2) Addendum BRI Syariah Kantor Cabang Malang diperbolehkan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DALAM MELAKUKAN PENEMPATAN DAN/ATAU INVESTASI KEUANGAN HAJI Primadhany, Erry Fitrya
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4447

Abstract

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) is institution formed based on the mandate of Law Number 34 year 2014 about Hajj financial management. Hajj financial management should be in accordance with Shari’a and Law. The responsibility of BPKH is important to note in order to avoid the harmful things. This research is normative with literature law research method. The approaches are legislation approach and conceptual approach. Based on the results, BPKH shall be responsible if there are errors due to negligence and mistakes made intentionally. Responsibility due to negligence tort lilability is related to the fault of BPKH who do not pay attention to the principles in managing finances properly and correctly. For liability arising from unlawful interfrontal tort liability, the BPKH consists of implementing institution member and supervisory council member shall be proven to have performed financial management that may be detrimental to the pilgrims. UU No. 34 Year 2014 article 53 has governed the BPKH Accountability Mechanism. BPKH is responsible for managing hajj finances which can be done in the form of banking products, securities, gold, direct investment and other investments based on sharia principles and considering the aspects of security, prudence, value of benefits, and liquidity.Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pengelolaan keuangan haji harus sesuai syariat dan Undang-Undang. Tanggung jawab BPKH adalah hal yang penting untuk diperhatikan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa BPKH wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability) adalah terkait dengan kesalahan BPKH yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan aspek-aspek dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar. Untuk tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), BPKH yang terdiri dari anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas harus terbukti telah melakukan pengelolaan keuangan yang dapat merugikan calon jamaah haji. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 53 mengatur mekanisme pertanggungjawaban BPKH. BPKH bertanggung jawab mengelola keuangan haji yang bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya berdasarkan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
HAK TENAGA KERJA DALAM PROSES KEPAILITAN PERSPEKTIF HUKUM Islam (Studi Analisis Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) Yuswalina, Yuswalina
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4451

Abstract

Bankruptcy has effect for all creditors, labor is no exception. settlement of property the debtor to the creditor in the event of the debtor is declared bankrupt will depend largely on the position of the creditors. The position of labor creditor’s preferred placed as having special privileges, which will get the first in bankruptcy. However, the property the debtor in bankruptcy is sometimes not enough to pay off all his debts bills including salaries and severance to labor as a preferred creditor. Therefore the author will examine these issues by formulating two problems namely: How the completion of labor rights in the process of bankruptcy according to law No. 13 of 2003 On Labor and How do the views of Islamic law on the settlement of the labor rights in the process of bankruptcy. The conclusions is in compliance because Islamic law already gives privileges in the fulfillment of their rights. but still need to revise several sections to make the provisions of the law in the Undangg more robust in protecting labor rights in the process of bankruptcy and the Government should establish a policy to provide concrete guarantees and protection of the rights of labour or labour in the event of bankruptcy.Kepailitan berlaku bagi semua kreditur, tenaga kerja tidak terkecuali. penyelesaian harta benda debitur kepada kreditur dalam hal debitur dinyatakan pailit akan sangat tergantung pada posisi kreditor. Posisi kreditur tenaga kerja harus ditempatkan sebagai kreditur yang memiliki hak istimewa, yang akan di utamakan dalam kepailitan. Namun, aset debitur dalam kepailitan terkadang tidak cukup untuk melunasi seluruh tagihan hutangnya termasuk gaji dan pesangon terhadap tenaga kerja sebagai kreditur pilihan. Oleh karena itu penulis akan meneliti masalah ini dengan merumuskan dua masalah yaitu: Bagaimana penyelesaian hak-hak buruh dalam proses kepailitan menurut undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penyelesaian hak-hak buruh di proses kepailitan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini dalam undang-undang umum No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai karena hukum Islam telah memberikan hak istimewa dalam pemenuhan hak-hak mereka. Namun masih perlu merevisi beberapa bagian untuk membuat ketentuan undang-undang di Undangg lebih kuat dalam melindungi hak-hak buruh dalam proses kepailitan dan Pemerintah harus menetapkan kebijakan untuk memberikan jaminan dan perlindungan konkret hak-hak buruh atau tenaga kerja di bidang peristiwa kepailitan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue