cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 177 Documents
 1   2   3   4   5 
ALGORITMA ASTRONOMI MODERN DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH (Pemanfaatan Komputerisasi Program Hisab dan Sistem Rukyat On-Line) Laila, Nurul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2, No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2168

Abstract

The issue of the beginning of new month in hijri calendar, particularly often involves many aspects theologically and scientifically such as astronomy. This involvement aims at minimizing the difference on determining the beginning of month. This article tries to advance astronomy, from scientific aspect, as one of the ways to minimize, not to say eliminate, the difference in determining the beginning of hijri new month. This study refers to the development of modern astronomy, especially with special reference to on-line computerized technology, that plays a pivotal role in the development of hisab and rukyat. This article does not, however, provide detailed exposition about the issue. The writer has, rather, one end in sight, that is, to open up the mindset that hisab-rukyat manage to collaborate with information technology   Masalah penentuan awal bulan qamariah melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan secara kompleks baik secara teologis maupun ilmiah seperti aspek astronomi. Dengan melibatkan aspek astro- nomi dari sisi ilmiah kemungkinan perbedaan penentuan awal bulan dapat diminimalisir agar tidak terus meluas. Di dalam tulisan ini dikemukakan tentang bentuk perkembangan astronomi modern yang berperan untuk perkembangan hisab dan rukyat yang dibalut dengan tekhnologi komputerisasi on-line. Perpaduan hisab-rukyat koputerisasi on-line diharapkan mampu menjadi salah satu solusi alternatif dalam mempersatukan perbedaan yang ada.  Dalam tulisan ini memang tidak dijelaskan secara detail namun harapan dari penulis agar dengan wacana yang ada mampu membuka wawasan bagi masya- rakat luas. Bahwasanya hisab-rukyat mampu berkoloborasi dengan Informasi teknologi.  
Mediasi: Problem Solving Technique Dalam Tiga Wajah Hukum Indonesia Abdul Malik
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1594

Abstract

Sebagai zoon politicon, manusia tidak akan pernah mungkin bisa terhindar dari adanya konflik, kendatipun dalam proses interaksi dan sosialisasi, mereka cenderung menghindari  timbulnya konflik sebagai upaya preventif. Sebuah  pengibaratan sederhana, dinamika kehidupan manusia dan konflik merupakan dua sisi mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan dan selalu bersinggungan. Untuk itulah, konflik akan terus berkembang selama bola salju kehidupan masyarakat terus menggelinding makin membesar, dan tidak ada sebuah hal dari konflik apapun kecuali ada solusinya.Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa/konflik (Problem Solving Technique) yang dilakukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan keinginan manusia yang ingin menyelesaikan sengketa/konflik secara cepat, tepat dan memuaskan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang menjadi pemenang dan pihak yang kalah, melainkan sama-sama menang (win-win solution)
FENOMENA DZIKIR BERJAMAAH SEBAGAI SARANA PEREKAT SOSIAL Huda, Alamul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2, No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2163

Abstract

The existence of Islam as a religion of da’wah dan humanity, which means, that the basic concept of Islamic theories are covers about all the conditions of human life, which in a sense-not only discuss the purely worship (ibadah mahdloh), but also talk about aspects of improvements in social  community and society. In the present context, Manaqib Sheikh Abdul Qadir al-Jilani has been designed to be a remembrance and famous and known as a unique religious movement and became a “breath and reason” the spirituality of marginalized communities (edges), according to the facts and truth, the reality of religious movements can affect, keep and maintain the norms and morality (moral) social. Where there, in the presence of this movement and behavior concepts silaturrahim (among jama’a manaqiban), awakening the main attitude in life, personality, nice and good character. And also in fact, the relationship of reason and the reconstruction of the socio-spirituality of the theological community has a strong relationship from the perspective and view point of “riayatul maslahat”. Keberadaan Islam sebagai agama dakwah dan kemanusiaan, yang berarti, bahwa konsep dalam teori- teori keislaman bahasannya mencakup tentang seluruh kondisi kehidupan manusia, yang dalam artian- bukan hanya membahas ibadah mahdloh (murni bersifat ilahiah)  saja tetapi juga berbicara tentang aspek-aspek perbaikan (moral dan sosial) di dalam masyarakat. Dalam konteks kekinian, Manaqib Syaikh Abd al-Qadir al-Jailani yang telah di desain menjadi sebuah dzikir  dan kemudian masyhur dan di kenal sebagai sebuah gerakan keagamaan yang unik dan menjadi sebuah “nalar dan nafas” spiritualitas masyarakat marjinal (pinggiran); menurut fakta, pada kenyataannya –gerakan keagamaan tersebut- dapat mempengaruhi dan menjaga norma dan   moralitas (akhlak) sosial. Dimana, dalam gerakan ini terdapatnya konsep dan perilaku silaturrahim (diantara jama’ah manaqiban), terbangunnya sikap utama dalam menjalani hidup, kepribadian dan karakter yang baik. Dan pada kenyataannya, hubungan nalar spiritualitas dan rekonstruksi sosio-teologis masyarakat memiliki hubungan yang kuat dari sisi titik pandang dan perspektif ri’ayatul maslahat( public interest)
PROBLEMATIKA WAKTU IHTIYATH DALAM PEMBUATAN JADWAL SHALAT Putra, Nanda Trisna
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2181

Abstract

The purpose of this research is to find the problems in Ihtiyath in determining the pray time and to know the law status of  prayer during the time. The result shows an ambivalent position  between Ihtiyath definition issued by the Ministry of Religious Affairs with its application.  According to the Ministry of Religious Affairs, Ihtiyath is a security way by adding or subtracting the time in order that pray time schedule does not precede the beginning of time, or beyond the end of time and the law status of someone who prays in Ihtiyath time is posing two possibilities. The first possibility, if someone prays one rakaat completely with its sujud while time is essential, on second rakaat comes to Ihtiyath time so this pray is still judged as qadlaan. The second possibility is that, if someone pray incompletely one rakaat with its sujud then Ihtiyath time comes, this pray is judged qadlaan.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah dalam Ihtiyath dalam menentuan waktu sholat dan mengetahui status hukum dari orang yang sholat pada waktu ihtiyath. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada posisi ambivalen antara Ihtiyath yang ditentukan oleh Kementerian Agama dengan aplikasinya. Menurut Kementerian Agama, Ihtiyath adalah suatu cara pengaman melalui penambahan atau pengurangan waktu agar waktu sholat tidak mendahuli awal sholat atau diluar dari akhir wktu sholat dan status hukum orang yang sholat pada waktu ihtiyath memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika seseorang sholat satu rakaat dilengkapi dengan sujud pada sebelum ikhtiyath dan   pada rakaat kedua ihtiyath masuk, maka sholatnya dihukumi sebagai qadlaan. Kemungkinan kedua, jika seseorang sholat pada rakaat pertama tidak dilengkapi dengan sujud kemudian ikhtiyath masuk, maka sholatnya dihukumi sebagai qadlaan  
PERSEPSI KYAI PONDOK PESANTREN TERHADAP ZAKAT PROFESI Faridah, Faridah
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1589

Abstract

Profession zakat is taken in every job or certain professional skills, whether committed alone or which is conducted with other agencies or goverments. In this research, researchers used a qualitative approach, and this research are descriptive. Data collection techniques, using the method of interview, observation, and documentation. Based on data obtained from informants in boarding school Nurul Quran and Nurul Jadid. Differences of opinion among the informants because: First, there is no regulation that specifically about the profession zakat. Second, the absence of arguments, texts and opinions of classical ulama specifically profession zakat. Third, the difficulty of the informants to make qiyas of profession zakat. This difference only occurs in the term only. BUT, the substance IS the same, that is the informants agree with the profession zakat.Zakat profesi merupakan zakat yang diambil pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama instansi lain atau pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dan sifatnya deskriptif. Teknik pengumpulan data, menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperolehdari para informan di pondok pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur’an. Terjadinya perbedaan pendapat diantara para informan disebabkan oleh: Pertama, belum adanya undang-undang yang secara rinci membahas tentang zakat profesi. Kedua, tidak adanya dalil, nash dan pendapat ulama klasik yangmembahas secara khusus zakat profesi. Ketiga, Kesulitan para informan dalam men-qiyas-kan zakat profesi. Perbedaan ini hanya terjadi pada istilahnya saja. Sedangkan subtansinya sama, yaitu para informan setuju dengan adanya zakat profesi.Kata Kunci: Persepsi, Kyai, Zakat Profesi.
SYAIKH YUSUF QARDHAWI: GURU UMAT ISLAM PADA MASANYA Khalilurrahman, M.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1733

Abstract

Mesir merupakan salah satu Negara di kawasanTimur Tengah yang sangat kaya dan dikenal dengankhazanah keislamannya. Semenjak masuknya Islam keNegara tersebut dan Amr bin ‘Ash menjadi gubernurpertama di bawah ke-Khalifahan Umar Ibn al-Khattab,di negeri ini telah bermunculan para pemikir muslimdan pembaharu yang sangat brilian.Zaman keemasan Islam adalah zaman di mana banyak bermunculan para ilmuwan muslim, yaitu tepatnya pada masa Daulah Abbasiyah. Kita mengetahui bahwa salah seorang imam madzhab Islam terbesar, Muhammad bin Idris al-Syafi’i atau yang dikenal dengan Imam Syafi’i, hampir separuh usianya beliau habiskan di Mesir. Pada tataran militer, negeri ini pernah dijadikan markas besar oleh mujâhid besar, Shalahuddinal-Ayyubi yang membebaskan al-Quds dari tangan kaum Nashrani.Kata Kunci: Yusuf Qaedhawi: Guru, umat Islam .
IMPLEMENTASI PRINSIP WADI’AH DI BANK MUAMALAT INDONESIA KOTA MALANG Indrawati, Sri Eko Ayu
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 3, No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2174

Abstract

This research discusses the implementation of sharia in bank related to the funds deposited by using wadi’ah contract funds. The bank uses the principle of wadi’ah yad-dhamanah, the goods are entrusted may be used and the depositor gets athoya of receiving deposits on the use of the goods. The application of this principle is similar with the qardh principle for its legal consequences which is resulted. The researcher chooses Indonesia Muamalat Bank in Malang as the initiator bank of the implementation of Shariah principl related to the topic of the research. This study is an empirical study. The data are collected through interview, observation, and document. The data are analyzed with descriptive qualitative approaches. The result shows the principle implementing by Indonesia Muamalat Bank is the principle of wadi’ah yad-dhamanah on deposit products. This is because the bank refers to the laws that allow the bank to practice the implementation.   Penelitian ini mendiskusikan implementasi syariah pada bank terkait dengan dana yang didepositkan dengan menggunakan akad wadi’ah. Bank menggunakan prinsip wadi’ah yad-dhamanah, yaitu barang yang dititipkan boleh digunakan dan penitip mendapat athoya (bonus) dari penerima titipan atas penggunaan barang tersebut. Penerapan prinsip yang demikian sama dengan prinsip qardh pada akibat hukum yang ditimbulkan. peneliti memilih Bank Muamalat Indonesia Kota Malang sebagai salah satu bank yang memprakarsai prinsip syari’ah terkait dengan penelitian ini. Penelitian in adalah penelitian empiris. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisa melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh yaitu implementasi Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan prinsip wadi’ah yad-dhamanah pada produk simpanan. Hal ini karena bank merujuk pada produk hukum yang membolehkan bank melakukan pelaksanaan tersebut.  
IMPLEMENTASI UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN MALANG Rozaq, Abd.
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1583

Abstract

AbstractEfficiency of Zakat becomes the most vital source of funds that can be utilized for the welfare of the community, especially to alleviate people from poverty and eliminate social inequality, and therefore this sector is used as a measure of success of a Baz / LAZ in Malang. This study used a qualitative descriptive method with sociological or empirical approach, in data collection using interviews and documentation so that primary data is the result of interviews and the data available at the Office Baz Malang. While in data analysis using descriptive manner. The results of this study indicate that the utilization of funds Baz ZIS in Malang Regency is in conformity with article 16 of Law No.38 of article 1, but in article 2 of this Baz Malang Regency is not maximized due to lack of cooperation among managers with mustahiq.Pendayagunaan zakat menjadi sumber dana yang paling vital sehingga dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, oleh karena itu sektor ini dijadikan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan sebuah BAZ/LAZ di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis atau empiris, dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga data primernya adalah hasil wawancara dan data yang ada di Kantor BAZ Kabupaten Malang. Sedangkan dalam analisa data menggunakan cara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana ZIS di BAZ Kabupaten Malang sudah sesuai dengan UU No.38 pasal 16 pasal 1, akan tetapi pada pasal 2 ini BAZ Kabupaten Malang belum maksimal disebabkan kurang adanya kerja sama antar pengelola dengan mustahiq.Kata Kunci: Pendayagunaan, Prioritas, pelaksanaan.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZDA KOTA BLITAR DITINJAU DARI UU NOMOR 38 TAHUN 1999 Kadir, Abdul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1728

Abstract

The teaching of alms is a comprehensive ritual for social responsibility. In Indonesia, the discussion about Islamic economy leads to the discussion of alms and its  implementation. The law base of alms is UU no 38/1999. Bazda kota Blitar is one center of alms collection in East Java. The collected data shows that the management of Bazda cannot work as effectively as it is expected. There are at least three main problems: limitation of facility, lack of professional human resources, and lack of political will. Ajaran sedekah adalah ritual komprehensif untuk tanggung jawab sosial. Di Indonesia, diskusi tentang ekonomi Islam mengarah pada diskusi tentang zakat dan pelaksanaannya. Dasar hukum zakat adalah UU no 38/1999. Bazda kota Blitar adalah salah satu pusat pengumpulan zakat di Jawa Timur. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pengelolaan Bazda tidak bisa bekerja secara efektif seperti yang diharapkan. Setidaknya ada tiga masalah utama: keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, dan kurangnya kemauan politik.Kata kunci : efektivitas, Management Zakat, UU No. 38/1999
PERBEDAAN SISTEM PENENTUAN AWAL BULAN SYAWAL 1427 H MASYARAKAT NAHDLIYYIN BANYUWANGI Husna, Qorinatul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2, No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2169

Abstract

The issue which is discussed in this paper is the cause of dualism difference on determining the beginning of syawal 1427 within NU organization including its sociological impact towards  Nu’s adherents in Banyuwangi. This research applies qualitative-naturalistic  paradigm and sociological approach. Nu boards stated that the difference is caused by two factors. First, there is technical error in announcing the result of rukyat and the practice of rukyat itself. It shows that some of NU Board members already known in detail the situation and the main cause of determining the beginning of Syawal 1427 difference. As a result, there is a significant impact towards nahdliyyin that they believe in local religious figures in this matter. Another impact is that they are in doubt in performing iedul Fitri (first day of Syawal) as well as their fasting. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang penyebab terjadinya dualisme per- bedaan penentuan awal bulan Syawal 1427 H di organisasi keagamaan NU beserta dampak sosiologis yang ditimbulkan terhadap masyarakat nahdliyyin Kec. Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik kualitatif dan menggunakan pendekatan sosiologis. Kalangan pengurus orga- nisasi NU cabang Banyuwangi menganggap bahwa terdapat dua penyebab terjadinya perbedaan penentuan awal bulan Syawal 1427 H yang terjadi di organisasi keagamaan NU, yaitu: Adanya ke- salahan teknis dalam penyebaran berita hasil rukyat dan adanya kesalahan dalam praktek rukyat. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa pengurus organisasi keagamaan NU telah mengetahui secara rinci dan pasti mengenai runtutan peristiwa penyebab perbedaan penentuan awal bulan Syawal 1427 H yang terjadi di organisasi keagamaan NU. Tetapi terjadi dampak yang signifikan terhadap masyarakat nahdliyyin yang umumnya mereka hanya mampu bertaqlid kepada tokoh masyarakat setempat dan pengurus NU tanpa mengetahui dasar yang digunakan. Salah satu dampak tersebut antara lain: timbulnya keraguan dalam melaksanakan hari raya yang berdampak pada puasa mereka.

Page 3 of 18 | Total Record : 177

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue