Articles
<![CDATA[KEBEBASAN PENETAPAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[I Putu Wisnu Dharma Pura]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.496 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v1i1.238
<![CDATA[Along with the development of law and the community needs that developed rapidly, especially in the globalization era besides the enhancement of public demand for business development in accordance with good corporate governance principles, therefore on August 16, 2007 the Law No. 40 of 2007 was issued, which replace the Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies. Then the enactment of Government Regulation No. 29 of 2016 concerning Changes in Authorized Capital of Limited Liability Company, specifically for beginner entrepreneurs to establish a Limited Liability Company. The provisions of Article 1 paragraph (3) of Government Regulation Number 29 of 2016 regulate: the amount of authorized capital for Limited Liability Company as referred to in paragraph (1) which based on the agreement of the Limited Liability Company founders. Furthermore, in Article 32 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, regulate that the authorized capital of the Company is at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah). From the above provisions it can be said, there is a norms conflict that cause multiple interpretations and does not provide legal certainty for the parties. Furthermore, the norms regulated in the Government Regulation should be in line with the norms regulated by the law above it, In this case Law Number 40 Year 2007.Keywords : Authorized Capital, Limited Liability Company, Parties]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Konsumen Peserta BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan di RSUP Sanglah Denpasar ]]>
<![CDATA[I Nyoman Dharma Wiasa]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.728 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2206
<![CDATA[Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Undang-Undang Dasar 1945 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan semakin menguat dengan menempatkan jaminan kesehatan perlindungan sosial pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, juga menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Wujud keseriusan Pemerintah Indonesia untuk membangun jaminan kesehatan dan perlindungan sosial lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan, mengkaji dan menganalisis bentuk pelayanan kesehatan peserta BPJS, mengkaji dan menganalisis kendala yuridis yang dihadapi peserta BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah sosiolegal research, dilakukan di RSUP Sanglah Denpasar pada bulan Maret-April 2019. Informan dalam penelitan ini adalah keluarga/pasien BPJS, dokter, perawat, petugas rumah sakit di RSUP Sanglah Denpasar. Hasil penelitan didapatkan bahwa Perlindungan Hukum Preventif terhadap peserta BPJS dilakukan melalui pemberian informasi mengenai hak hak peserta BPJS, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus segera diperbaiki. Perlindungan Hukum Represif terhadap peserta BPJS sebagai konsumen didapatkan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan dan penyelesaian didalam pengadilam. Penyelesaian diluar pengadilan dilakukan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian didalam pengadian dilakukan apabila pengyelesaian diluar pengadilan tidak tercapai atau salah satu pihak tidak puas. Pelaksanaan aturan BPJS kesehatan terkesan mengutamakan kepastian hukum atau kepastian pelaksanaan aturan saja sehingga terkesan mengabaikan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Disarankan kepada steakholder dalam pelayanan kesehatan agar mengintensifkan pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban peserta BPJS untuk memberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif sehingga tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, BPJS, Pelayanan Kesehatan]]>
<![CDATA[Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk Di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.923 KB)
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4590
<![CDATA[Kain Tenun Cepuk merupakan salah satu warisan budaya Desa Tanglad yang bersifat komunal, memiliki nilai-nilai kebudayaan dan berkembang pada masyarakat pengemban. Dengan demikian pemerintah wajib melindungi sebagai objek EBT sesuai ketentuan UUHC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkaji pelaksanaan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUHC terkait inventarisasi EBT dan perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Cepuk di Desa Tanglad. Metode penilitian yang digunakan yakni yuridis empiris dengan menganalisis fenomena yang terjadi saat ini. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kemenkumham Bali, Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung dan Ngurah Galerry. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belum terlaksananya penginventarisasian berdasarkan ketentuan UUHC dengan maksimal. Ini terlihat dari tindakan Dinas kebudayaan yang sebatas pendokumentasian berupa foto Kain Tenun Cepuk saja dikarenakan adanya beberapa faktor, yakni faktor kaidah hukumnya, sarana fasilitasnya, masyarakatnya serta budaya hkumnya. Adapun upaya perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Cepuk sebagai EBT yang dapat dilakukan, yakni perlindungan preventif dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenkumham Bali kepada Dinas Kebudayaan selaku penyelenggaraan otonomi daerah dan masyarakat tradisional pengemban EBT terkait pentingnya menginventarisasi objek EBT. Serta perlindungan represifnya dengan menyelesaikan sengketa hak cipta dengan cara arbitrase maupun pengadilan yang sebelumnya terdapat pengaduan yang diajukan oleh sipemegang hak komunal.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Kredit Bermasalah Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Penggunaan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa sebagai Jaminan Kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali di Kabupaten Badung ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Putri Prami Dewi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.568 KB)
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4712
<![CDATA[Bank BPD Bali merupakan bank pemerintah provinsi bali yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank BPD Bali memiliki produk kredit yaitu kredit produktif yang diperuntukkan bagi debitur yang memiliki usaha dagang dan produk kredit konsumtif diperuntukkan bagi debitur perorangan yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan tidak tetap, yang sumber pengembalian kreditnya berasal dari gaji atau penghasilan usahanya. Pinjaman kredit perlu adanya suatu jaminan kredit yang berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang nasabah terhadap bank. Jaminan dapat berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan jaminan benda tidak bergerak seperti Tanah atau bangunan yang dilengkapi dengan Surat Hak Milik serta surat-surat sah lainnya. Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa merupakam jaminan benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit di Bank BPD Bali serta sebagai dasar hukum dalam penerimaan upah atau gaji setiap bulannya. Kendala yang dialami dalam penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) dikarenakan tidak bisa diperjual belikan seperti jaminan lain pada umumnya ketika terjadi kredit bermaslaah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa dan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kredi bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah di Bank BPD Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menganalisis berdasarkan fenomena terjadinya kredit bermasalah dalam penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) dan berpedoman pada teori keadilan dan teori penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Penelitian ini dilakukan di Cabang Pembantu (Capem) Bank BPD Bali di Kabupaten Badung dan Kantor Desa di Kabupaten Badung. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu penyelesaian kredit bermasalah dengan penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) di Bank Pembangunan Daerah Bali serta dalam pemberian kredit perlu adanya monitoring langsung kepada perangkat desa yang mengalami kendala dalam pembayaran dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal seperti force mejure wabah covid-19 yang mempengaruhi pendapatan Perangkat Desa dan adanya keterlambatan pembayaran upah yang menyebakan Perangkat Desa megalami kendala dalam pemenuhan prestasinya.]]>
<![CDATA[JURIDICAL ANALYSIS ON THE LEGAL CHOICE CLAUSE AND DISPUTE SETTLEMENT IN THE FRANCHISE AGREEMENT ]]>
<![CDATA[Giovanni Melianus T]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>;
<![CDATA[Sheanny Scolastika]]>
<![CDATA[ Journal Equity of Law and Governance Vol. 1 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.386 KB)
|
DOI: 10.55637/elg.1.1.3243.37-47
<![CDATA[Collaboration in the trade sector both at the national and international levels in the form of a franchise looks simple, but behind it, there are various problems that require attention from both the public or parties as well as from the Indonesian government. This is because the franchise agreement conducted by the parties often involves foreign parties who have a different legal system from Indonesia. This situation has the potential to create a conflict of law. Therefore, this study aims to provide legal solutions to disputes that may occur between the franchisor and the franchisee so that neither parties is burdened because of the lack of laws covering it. Normative legal research is used to analysis the problem of this research. The data source of this research uses primary legal materials and secondary legal materials related to clauses in the franchise agreement. Likewise, for the settlement of disputes on an agreement that has not yet determined the choice of law, several theories in international civil law can be used, such as the lex loci contractus theory, the lex loci solutionis, the proper law of contract, and the theory of the most characteristic connection to find laws that should apply (lex cause) For the settlement of legal disputes (conflict of law), especially in franchise agreements, the settlement of disputes does not have to go through litigation or court but can be resolved through Alternative Dispute Resolution (ADR) including arbitration institutions, which have the advantage of solving them, namely efficiency ( cost and time).]]>
<![CDATA[Legal Actions Against Default in the Delivery of Goods Agreement at PT On Time Express Branch Office Bali ]]>
<![CDATA[Dewa Putu Adi Putra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>
<![CDATA[ Journal Equity of Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/elg.2.1.4853.15-23
<![CDATA[On Time Express is a foreign investment company engaged in land, sea and air transportation services. Also called financing companies for goods delivery services, namely business entities outside banks and non-bank financial institutions that are specifically for carrying out economic activities in delivering goods and services. The work contract system is implemented based on the principle of trust as a service provider, a standard agreement is written based on the principle of freedom of employment contract made by PT. OnTime Express. That is, both parties, both service providers and consumers, together and agree to make a work contract agreement. But in reality, the work contract agreement as a service provider in its operations is not uncommon for problems that arise due to unexpected results between the parties. The consumer is unable to fulfill the contents of the agreement as agreed in the initial agreement resulting in a breach of contract. This must be resolved to maintain a good relationship and balance between rights and obligations according to the mutually agreed agreement. The purpose of this paper is to provide accountability for consumers and understanding in resolving violations of employment contract issues. This paper was written using empirical methods and data analysis techniques that are descriptive analytical. Based on research on the contract of delivery of goods, there are still many contract violations in PT. On Time Express by consumers. Most of the breaches of contract issues are resolved by non-litigation methods, which are negotiation and mediation.]]>
<![CDATA[Fighting Hoax and Hate Speech by Strengthening The Spirit of Pancasila in Preventing Disintegration of The Nation ]]>
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>;
<![CDATA[I Made Warta]]>
<![CDATA[ Sociological Jurisprudence Journal Vol. 2 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/scj.2.2.1195.101-107
<![CDATA[The notion of democracy is used by most of the countries in the world as a foundation in managing the country, it is also the choice of Indonesia after the reformation period in 1998 as stated in the amendment of the 1945 Constitution. Through democracy, people can control the government administration so that the government does not act arbitrarily. With democracy, people are also given the opportunity to participate in all aspects of development, guaranteed the freedom of association / assembly to express opinions on various matters in the government administration in accordance with the constitutional corridor. In practice, after 2 (two) decades of reformation, freedom in democracy has become an act that exceeds the limit. In the national life order in Indonesia today, there have been various hoaxes (false information), utterances of hatred on social media, anarchic behavior occurring in various places, even radicalism movements which allegedly want to destroy the ideology of Pancasila and replace it with other ideologies. In this study, there are two problems that will be discussed, namely legal policy in the prohibition of hoaxes and hate speech and the ideology of Pancasila in the prevention of hoaxes and hate speeches. Legal policies in the prohibition of hoax and hate speech are regulated in Article 28 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Prohibition of hoaxes and hate speeches is also carried out in various laws and regulations in other countries. Hoaxes and hate speeches threaten the integrity of Indonesia. Therefore, to guard and care for the Republic of Indonesia to remain based on the ideology of Pancasila, the nation's commitment to defend Pancasila as a state ideology must be able to actualize the noble values contained in the principles of Pancasila in life as well as possible and committed to fight hoax, utterances of hatred, anarchic actions and radicalism by strengthening the spirit of Pancasila for every Indonesian person and encouraging various government agencies to uphold the concept of the rule of law in preventing the disintegration of the nation.]]>
<![CDATA[Researching Social Change in Bali Indigenous Marriage Private ]]>
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>;
<![CDATA[Made Oka Cahyadi Wiguna]]>
<![CDATA[ Sociological Jurisprudence Journal Vol. 4 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/scj.4.2.2021.75-85
<![CDATA[This article wants to understand and analyze the phenomenon of Balinese customary life arrangements related to changes in marital procedures. To be able to produce accurate findings, social phenomena are examined in detail and in-depth through qualitative research, with a phenomenological paradigm. With this paradigm the results are obtained in the form of empirical data and in-depth understanding relating to variations in categories, properties, and attributes related to the changing phenomena of cultural traditions and adat ngerorod marriage. In detail the findings generated that in social reality, the indigenous Balinese have constructed changes in the pattern of marriage from the way of ngerorod or selarian (running together) to switch to the memadik or propose, because the pattern of memadik or ask is seen to better reflect equality and justice in society. The rationale that drives is the existence of a reaction to discriminatory customary norms; innovative faith-based constructive thinking; increasing the level of education and parental-bilateral kinship thinking. Memadik marriage by means of marriage or marriage, implies a marriage as a result of the construction of modern society.]]>
<![CDATA[Implementing the Authority of the State’s Attorney in Legal Assistance in Handling Covid-19 in Denpasar City ]]>
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>;
<![CDATA[Leo Liusiana]]>
<![CDATA[ Sociological Jurisprudence Journal Vol. 6 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/scj.6.1.2023.22-32
<![CDATA[The emergence of a disease outbreak, namely Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in most countries in the world, has caused various problems, not only in the health sector but also in the economic, political and socio-cultural fields. This study aims to analyze the attorney’s authority in providing legal assistance and examine various factors that support and hinder the handling of Covid 19 in Denpasar City. The research design used is a normative juridical approach with a statutory law approach, an analytical and conceptual approach and several facts collected from informants as support and qualitative descriptive juridical analysis was used to obtain adequate and accurate results. The result shows that the implementation of legal assistance to policies in the framework of accelerating the handling of Covid 19 and the National Economic Recovery program by the State’s Attorney of Denpasar District Attorney was carried out well and effectively. The factors that support the implementation of the legal assistance are the clarity of the legal basis used by the prosecutor’s office in carrying out its functions and the fast and active response from the applicant, namely some agencies in Denpasar City. While the inhibiting factors include the reporting process provided by the applicant to the attorney’s office is still slow, the limited number of members of the State’s Attorney with authority as public prosecutors must continue to be carried out within the framework of law enforcement.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum dan Mitigasi Risiko Transformasi Digital Pada Government Service ]]>
<![CDATA[Gde Wahyu Marta Gunadi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.817 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i12.11266
<![CDATA[Era digital saat ini memaksa semua pihak untuk melakukan perubahan dan transformasi, termasuk pemerintah. Pemerintah dalam pelayanannya terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dari yang semula pelayanan dilakukakan secara tatap muka dan datang langsung atau yang biasa disebut dengan luring (luar jaringan) bertransformasi menjadi pelayanan secara daring (dalam jaringan) dengan hanya menggunakan media elektronik seperti komputer, laptop, dan ponsel pintar. Transformasi digital memiliki beberapa risiko yang dapat terjadi seperti kebocoran data, penyalahgunaan data, penyalahgunaan akun, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Government Service dari aspek hukum dan Mitigasi Risiko Digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui eksplorasi jurnal, buku, undang-undang dan informasi lain yang relevan dengan kajian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada aspek hukum dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah di Indonesia adalah perlunya perlindungan hukum preventif sebagai pencegahan atas berbagai risiko. Salah satunya yakni Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, pada aspek mitigasi risiko transformasi digital pada layanan pemerintah adalah dengan standarisari keamanan informasi pada perangkat TIK resmi untuk menghindari atau memperkecil atas terjadinya risiko kebocoran dara, penyalahgunaan data, serta penyalahgunaan akun.]]>
