Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
7.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ADMINISTRASI BISNIS Jurnal Agregasi Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Journal of Public Administration and Government (JPAG) Intermestic: Journal of International Studies Journal Publicuho AGRI-SOSIOEKONOMI Jurnal Administrasi Bisnis
Waworundeng, Welly
Universitas Sam Ratulangi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA OLEH KAPITALAU DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA APELAWO KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Loho, Gelnata M.; Gosal, Ronny; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktek desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari kebijakan sampai praktek empirik pengelolaan kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan, dan meninggalkan banyak persoalan ketika desa sendiri tidak siap menjadi desa yang partisipatif setelah sekian lama berada dalam sistem pemerintahan yang tersentral pada masa orde baru. Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh pemerintahan yang baik yang di tandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau taransparansi dan unsur pertanggung jawaban atau akuntabilitas. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, harus diperhatikan prinsip taransparansi dan prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban–kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber–sumber daya publik dan yang bersangkutan dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal–hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa oleh Kapitalau dalam pembangunan jalan di Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya keterbukaan/tranparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal pelaksanaa anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 2017 yaitu Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 390.342.144 dan Dana Desa yang dari Pusat berjumlah Rp. 557.039.956. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif dalam pelaksanaan pembangunan jalan, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat.Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Jalan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Pembangunan Desa Wisata Di Poigar Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan) Nayoan, Ekapetra E. N.; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Desa meletakkan Desa dalam posisi selayaknya, yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum khas Indonesia yang keberadaannya mendahului Negara modern Indonesia. Selain itu juga pengakuan atas kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang memberikan keleluasaan bagi Desa untuk menyelenggarakan Pembangunan Desa secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian implementasi kebijakan pembangunan Desa Wisata Poigar 2 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa konteks implementasi kebijakan pembangunan Desa wisata didominasi oleh kekuasaan atau kekuatan pemerintah Desa dan BPD, karena kekuasaaan atau kekuatan yang mendominasi adalah aktor tunggal atau aktor yang berasal dari dalam pemerintahan, dengan mengandalkan kekuatan finansial (Dana Desa) maka pendekatan dalam pembangunan adalah pedekatan proyek yang menggaji para pekerja (tanpa partisipasi masyarakat). Pada akhirnya dalam konteks implementasi pemerintah menjadi perencana, pembuat dan pelaksana pembangunan desa wisata.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembangunan Desa.
KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Paputungan, Saiful; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencapaian sebuah kemajuan di daerah diperlukan kinerja yang baik dari lembaga pemerintahan yang menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana kinerja menjadi kunci dari segala bentuk keberhasilan dari segi pemberdayaan, pelayanan, pembangunan atau apapun yang dicapai oleh berbagai lapisan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam memberdayakan pemerintah Desa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas, diukur dari prespektif pelaksanaan program, yang masih kurang maksimal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seperti dalam meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan berbagai program yang ada, dalam kegiatan pelatihan lembaga kemasyarakatan dari 106 desa hanya ada 1 orang dari masing-masing Desa yang mengikuti kegiatan tersebut, itu dirasa kurang harusnya ada 3-4 orang di masing-masing desa, maka kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari segi produktivitas belum bisa dikatakan baik hal ini di perparah lagi dengan fasilitas kantor yang masih kurang memadai sehingga masih mengakibatkan munculnya masalah.Kata Kunci : Kinerja, Pemberdayaan, Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN CAMAT TERHADAP ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DIKECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN Taroreh, Gleydi Natalia; Gosal, Ronny; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Status kecamatan saat ini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 209 bahwa kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, fungsi kecamatan selain koordinasi juga sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan camat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Motoling kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk mengukur hubungan pengawasan camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan camat memiliki besaran pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Motoling, yaitu sebesar 0.617 atau dengan kata lain sebesar 61.7% sedangkan 38.3% di pengaruhi oleh faktor lain dari penelitian ini dan terlihat bahwa variabel pengawasan camat sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di lingkup Kecamatan Motoling. Hubungan parsial antar indikator antar variabel dalam penelitian ini ditemukan bahwa indikator aturan hukum dan transparansi berpengaruh dalam meningkatkan kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, sedangkan indikator akuntabilitas dan berkeadilan tidak signifikan dapat mempengaruhi kepastian waktu, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Pemerintahan Desa.
EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN MASYARAKAT DI DESA LENGANENG KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Sasauw, Chindy; Gosal, Ronny; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMDes Desa Lenganeng sudah efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana. maka peneliti menggunakan jenis atau metode penelitian Kualitatif . Penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya m mengenai suatui masalah dalam dalam kondisi aspek, atau bidang pada objeknnya, focus penelitian ini adalah efektivitas Badan usaha Milik desa dalam meningkatkan Kesejahtraan Masyarakat di desa lenganeng kecamatan tabukan Utara kabupaten kepulauan sangihe, dalam hal ini ada 3(Tiga) indikator Efektivitas Pelayanan yaitu : Optomasi Tujuan, Perspektif sistematika, Perilaku pegawai dalam organisasi, dari ketiga hal ini Optimasi tujuan adalah indikator yang paling utama dari efektivnya penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa,. Hasil penelitian ini menunjukan Pencapaian target dari badan usaha Milik Desa “Aldus” cukup baik di lihat dari berjalannya roda organisasi BUMdesa secara teratur, dan juga neraca organisasi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemampuan dari masing-masing Pengurus Badan Usaha Milik Desa “aldus” dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Posisinya masing-masing berjalan dengan baik ini di buktikan dengan dampak langsung terhadap masyarakat yang merasakan manfaat dari hadirnya Badan usaha Milik Desa, walaupun memang belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Kata Kunci : Efektivitas, Badan Usaha Milik Desa, Kesejahtraan Masyarakat.
KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Kaaro, Stefan Brian; Gosal, Ronny; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai instansi pemerintah daerah terdepan dalam pemberdayaan,merupakan bagian yang tak terpisakan dengan masyarakat khususnya masyarakat desa dan kelurahan. Seiring dengan berkembangnya otonomi daerah yang memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatur rumah tangganya masing–masing, maka tanggung jawab kesejahteraan masyarakat terletak pada pemerintah dan masyarakat di daerah.sejalan dengan itu, pemerintah dan masyarakat di daerah diminta lebeih berinovasi dan berkreasi dalam mewujudkan pembangunan di daerah masing–masing. Berdasarkan peran tersebut,Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai instansi pemberdayaan melaksanakan tugas-tugas berdasarkan program pemberdayaan yang di yakini lebih mendekatkan masyarakat pada sebuah paradigma baru pemberdayaan yang menekankan pada pentingnya kesadaran dan prakarsa masyarakat dalam pembangunan.adapun program-program pemberdayaan meliputi aspek pemerintahan/kelembagaan masyarakat desa,sosial budaya sumber daya alam dan teknologi serta usaha ekonomi masyarakat.Kata Kunci : Kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa.
TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SOATOBARU KECAMATAN GALELA BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA Dilago, Raflianto; Lumolos, Johny; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa belum transparansi dalam pengelolaannya, karena dalam pengelolaan dana desa atau anggaran dana desa pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk menentukan program-program pembangunan yang dilakukan, karena partisipasi masyarakat adalah sangat penting dalam pembangunan, dalam hal ini masyarakat sebagai objek pembangunan yang harus diberdayagunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai transparansi pengelolaan dana desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya keterbukaan atau transparansi pemerintah desa dalam hal ini pelaksaan dana desa melalui APBDes, masyarakat hanya mengetahui jumlah keselruhan APBDes tahun 2017 yaitu Dana Desa sebesar Rp. 782.852.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 278.496.394, Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani, instalasi air besesih dan jalan sirtu desa, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebikjakan tidak diketahui oleh masyarakat, secara terperinci kesimpulan mengenai aspek-aspek yang dikaji adalah kesediaan dan aksebilitas dokumen, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan dana desa, walaupun akses untuk mendapatkannya tidak semua masyarakat dapat melihat point-point dalam dokumen tersebut, dan dalam pelaksanannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas.Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa.
KEPEMIMPINAN SITUASIONAL BUPATI PERIODE 2013-2018 DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA Liow, Swingli R.; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gaya kepemimpinan situasional cukup menarik di era saat ini, karena pemimpin dengan gaya ini akan selalu berusaha menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan bersifat fleksibel dalam beradaptasi dengan kematangan para pengikut. Oleh sebab itu, pendekatan kepemimpinan situasional fokus pada fenomena kepemimpinan di dalam suatu situasi yang unik, penelitian ini bertujan untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan situasional Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya instruksi atau mengarahkan juga merupakan penyampaian pengertian dan pengetahuan kepada orang lain, sehingga orang tersebut memiliki kecakapan sesuai yang diinstruksikan agar tujuan yang di kehendaki dapat tercapai. Selain tercapainya tujuan, dalam pemberian instuksi juga perlu di perhatikan proses penerimaan instruksi. Bagaimana orang yang menerima instruksi memahami dan mengembangkan nalarnya terhadap apa yang diinstruksikan, dilihat dari gaya instruksi yang dilakukan oleh bupati cukup baik karna mengingat bahwa memang dalam organisasi pemerintahan biasa terjadi hubungan yang bersifat transaksional sehingga jika bupati lupa atau lalai memberikan dukungan atau imbalan kepada bawahan maka kinerja bawahan langsung menurun. Namun dalam hal ini, bupati cukup baik dalam melihat keadaan bawahannya sehingga dalam penerapannya bupati tetap didukung dan didengarkan secara baik oleh bawahannya, dan juga karna beliau dalam kepemimpinannya di pengaruhi oleh latar belakang sebagai tokoh agama dan juga sebagai mantan seorang guru jadi dalam menginsruksikan suatu tugas beliau menggunakan latar belakang yang dimiliki itu dengan baik. Kata Kunci : Kepemimpinan Situasional, Bupati, Penyelenggaraan Pemerintahan.
PERAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XV MANADO DALAM PEMELIHARAAN JALAN TAHUN 2017 (Studi Kasus Jalan Luas Wilayah Buyat-Molobog-Onggunoi) Wangania, Ericksen W.; Pangemanan, Sofia; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakJalan merupakan infastruktur transportasi darat yang berperan sangat penting dalam perkembangan suatu wilayah. Jalan berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan suatu wilayah. Prasarana jalan merupakan salah satu fasilitas infastruktur transportasi yang paling strategis,sehingga sehingga kondisi prasarana jalan harus terus terpelihara dengan baik agar tingkat pelayanan jalan tetap terjaga. Untuk mempertahankan kondisi jalan dengan tetap baik, diperlukan sistem pengelolahan dan pemeliharaan jalan yang baik dan komprehensif. Tindakan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan akan menjaga kualitas jalan. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado, Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia memiliki panjang Jalan Nasional sepanjang 38.569.82 km,dimana untuk mendukung kegiatan perekonomiannya, lebih dari 82% angkutan barang dan penumpang bertumpuh pada modal jalan. Jalan Nasional Indonesia, pengelolahan dan tanggung jawabnya berada di Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga. Sebagaimana tentang dalam Peraturan Menteri (Permen) PU No. 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan Sendiri, satuan kerja adalah pihak di lingkungan kementerian pekerjaan umum yang menyelanggarakan kegiatan yang dibiayai dari dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)Kementerian Pekerjaan Umum.Kata Kunci : Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Pemeliharaan Perbaikan Jalan
REFORMASI BIROKRASI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BITUNG Lombongbitung, Combyan; Mantiri, Michael; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang ideal dengan adanya perubahan-perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan agar dapat terciptanya pelayanan yang memadai. Sehingga apabila dalam kenyataan yang terjadi Reformasi Birokrasi belum berjalan sesuai tujuan yang ada maka perlu diadakan perbaikan dan di tata kembali. Reformasi Birokrasi juga merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas, demi terciptanya sumber daya aparatur negara yang profesional. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui bagaimana Reformasi Birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Birokrasi yang ada belum berjalan sesuai apa yang diharapkan maka dengan demikian perlu adanya Reformasi Birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, dikarenakan sesuai indikator penelitian yang dilakukan yakni Birokrasi yang Melayani, Efektif dan Efisien, serta Birokrasi yang transparan belum berjalan dengan baik.Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi.
Co-Authors Abidin Mantoti Agustinus B. Pati Alfon Kimbal Alivia Tawaang Amelia Mentang Ansik, Militia Assa, Aprillia P.G Bahudin, Rezky Benny Dame Branden Lomban Britney W. H Tamboto Burhan Niode Burhan Niode Chalim, Dewi Mustika Dame, Benny Daud M, F Liando Debora Yunike Mongkaren Deby Anastasia Jacobus Dede Mariana Dilago, Raflianto Dissa, Rivaldo Josua Donald K Monintja Dotulong, Citra Glory Pratiwi Fanley N Pangemanan Frans Singkoh, Frans Hendra Lumi, Hendra Hendra Stevi Lumataw Iroth, Prisilia Injilia Dewi Ismail Rachman Jemty Budiman Johny Lumolos Jorgy Jr. Inkiriwang Joyce J. Rares Joyce Jacinta Rares Juan Julio Mowoka Kaaro, Stefan Brian Kading, Valentin Kainde, Jenny Valeria Kakunsi, Medelin Andreani Kimbal, Alfon Kristedi Bastian Rajalahu Lamia, Riana M.N Launde, Agata Pransiska Lenak, Syalom C.M LENGKONG, JOHNY Leonardo Jacky Pattylima Liow, Swingli R. Loho, Gelnata M. Lombongbitung, Combyan Lumi, Raymond Verrel Mac A.M.H Tompodung Madila, Oklian Makalew, Marlen Novita Manis, Priskila Esdayanti Mantiri, Michael Maramis, Armando P.P.M Marlien T Lapian Marlien T Lapian Marthen Kimbal, Marthen Max ., Rembang Michelly G Lumintang Monintja, Donald K Muabuay, Beactrix C.A. Muhammad Is Jibran Nasrullah Natsir Nayoan, Ekapetra E. N. Nayoan, Herman Neni Kumayas Neni Kumayas, Neni NGONGOLOY, VENNY RIA Novie pioh, Novie Oktofianus W. Ch. Tumundo Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Paputungan, Saiful Pioh, Aldi Pioh, Novi Pioh, Novie R Pioh, Novie R. Rarung, Julio A. Ratulangi, Axelia Caroline Runtukahu Joi Meinhart Moningka Sahambangung, Osvaldo Samugyo Ibnu Redjo Sarah Sambiran Sarah Sambiran, Sarah Sasauw, Chindy Stefanus Sampe Stefanus Sampe, Stefanus Suawa, Pascallino Julian Sumampow, Ismail T. A. M. Ronny Gosal Tabuni, Nes Takasihaeng, Welem Aliando Tampake, Regynald Prasatya Taroreh, Gleydi Natalia Tompunu, Rithania Michelie Tongkotow, Nadia F Trifena Revangelista Mambu Tude, Nixon E. S. Tulung, Trilke E Wangania, Ericksen W. Wehelmina Rumawas Wehelmina Rumawas Wowor, Mario