Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
7.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ADMINISTRASI BISNIS Jurnal Agregasi Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Journal of Public Administration and Government (JPAG) Intermestic: Journal of International Studies Journal Publicuho AGRI-SOSIOEKONOMI Jurnal Administrasi Bisnis
Waworundeng, Welly
Universitas Sam Ratulangi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DI KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA Dotulong, Citra Glory Pratiwi; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam pelaksanaannya kegiatan pendampingan desa yang ada di Kecamatan Kalawat belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, hal ini ditunjukan adanya permasalahan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari tenaga pendamping desa melalui pendampingan yang dilakukan dimasing-masing desa serta minimnya informasi kepada masyarakat tentang program pendampingan desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan dari model implementasi George Edward yaitu melihat implementasi kebijakan dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari faktor komunikasi antara pemerintah dan tenaga pendamping sudah ada dan terlaksana dengan baik akan tetapi sosialisasi dengan masyarakat terkait program pendampingan desa masih kurang; dari faktor sumberdaya dalam hal sdm pelaksana kebijakan (tenaga pendamping) dinilai cukup baik, sedangkan sumber daya finansial, dalam hal ini pendanaan kegiatan pendampingan direlokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dari faktor sikap pelaksana menunjukan sikap yang terbuka, bertanggung jawab dengan pekerjaan dan karakter yang suka memberi arahan dan bantuan kepada pemerintah desa serta selalu berusaha untuk bekerja secara profesional; dan untuk faktor struktur birokrasi sudah jelas, karena sesuai dengan struktur organisasi yang ada masing-masing sudah memiliki pembagian, yaitu Pendamping Desa (PD) bertugas di kecamatan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas didesa-desa.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendampingan Desa
Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Sipil Negara dalam Penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Lumi, Raymond Verrel; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, standar kualitas pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat sesuai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan, Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan E-Government ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat setempat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan lokal.Kualitas pelayanan prima yang dimaksud yaitu pelayanan yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.dengan melihat bahwa kualitas pelayanan publik Aparatur Sipil Negara dalam penerapan E-Government maka semakin mempermudah akses dari masyarakat karena melihat indikator pelayanan publik yaitu mengenai Produktivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas dan Kualitas Layanan atau Profesionalitas ASN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik ASN dalam penerapan E-Government dan Metode penelitian dan penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Pemerintah, E-Government
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2017 DI DESA BARANGKA KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Takasihaeng, Welem Aliando; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana seperti korupsi. Keterbukaan sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam akuntabilitas, tanpa adanya keterbukaan tidak dapat diketahui oleh pegawai dan masyarakat (Carino, 2009:157). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Dana Desa tersebut yang dilakukan Pemerintah Desa Barangka kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam proses pemberian informasi mengenai pengelolaan Dana Desa masih mengalami beberapa kendala. Hal ini dilihat dari Pemerintah Desa Barangka yang masih kurang jelas dan kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa.Kata Kunci : Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa
KOORDINASI CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado) Tampake, Regynald Prasatya; Gosal, Ronny; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenagan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas sebagai pengkoordiner, penggerak dan juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan di wilayah kecamatan mempunyai tugas-tugas yakni mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di seluruh kecamatan termasuk dalamnya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintaha Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mencakup Partisipasi, Pembinaan dan Evaluasi di Kecamatan Malalayang ditinjau dari tugas dari fungsi yang diamantkan dalam peraturan pemerintah tentang kecamatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memecahkan masalah penelitian, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan koordinasi camat dalam pemberdayaan masyarakat mengikuti beberapa aspek salah satunya adalah aspek partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan baik.Kata Kunci : Koordinasi, Camat, Pemberdayaan Masyarakat.
EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA) Rarung, Julio A.; Pioh, Novi; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia saat ini sangat berupaya dalam meningkatkan pembangunan nasional, daerah, kota, dan desa guna tercapainya keseimbangan dan pemerataan dalam pembangunan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan Alokasi Dana Desa adalah kebijakan pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten /Kota.Alokasi Dana Desa adalah Dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% dikurangi Dana Alokasi Khusus. Hasil yang diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa yaitu dengan terciptanya keuangan desa yang lebih baik untuk membiayai program-program pemerintah desa, baik operasional desa maupun pemberdayaan masyarakat desa agar supaya dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan desa, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori evalauasi kebijakan dari William Dunn dalam Riant Nugroho (2014:713) dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, reponsivitas, dan ketepatan. Fokus penelitian yakni Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan alokasi dana desa yang ada di Kabupaten Minahasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pengawasan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Minahasa.Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Pemerintahan
MANAJEMEN SISTEM APARATUR SIPIL NEGARA (Studi tentang Sistem Merit dalam penempatan jabatan pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintahan kabupaten kepulauan sangihe) Sahambangung, Osvaldo; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem merit mengubah manajemen ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Lewat Sistem Merit pegawai yang ada sudah terseleksi haruslah benar-benar memenuhi kriteria yang ada bukan sebaliknya hanya karena memiliki kedekatan dengan pejabat yang terkait mengakibatkan ia mendapatkan posisi tersebut. Kabupaten Sangihe merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang telah mengimplementasikan sistem merit dalam penempatan pejabat tinggi khususnya pejabat eselon II, hal tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2018 melalui proses open bidding. Namun Konsep sistem merit tidak akan berjalan dengan sempurna jika tidak dibarengi dengan pengawasan proses seleksi yang ketat sehingga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat terjamin kaulifikasi dan legalitasnya. Diharapkan dengan adanya system merit dapat meminimalisir bahkan mencegah praktek jual beli jabatan. Dan tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Manajemen Sistem Merit Aparatur Sipil Negara Dalam Penempatan Jabatan Pimpinan Tertinggi melalui kegiatan open bidding tahun 2018 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan konsep yang dipakai untuk mengetahui Sistem Merit dalam penempatan Jabatan Pimpinan Tertinggi adalah konsep yang dikemukakan oleh Wungu (2005:47-51) yang mengatakan ada 3 kebijakan pokok sebagai sub sistem dari Sistem Merit; 1. “Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja” Prestasi kerja adalah tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang diselesaikan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. 2 “Karir” : Merekrut dan mempromosikan karyawan atas dasar kemampuan dengan persaingan terbuka pada awalnya. 3. “Pelatihan”: Peningkatan kinerja ASN salah satunya dapat dilakukan dengan pelatihan terhadap kemampuan manajemen pekerjaan dan pelatihan terhadap skill serta kemampuan bekerja dengan tim untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam pekerjaan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mendukung selesainya penelitian ini.Kata Kunci : Sistem Merit, Penempatan Pejabat
KOORDINASI ELITE DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Desa Pampalu Ecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud) Madila, Oklian; Waworundeng, Welly; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koordinasi antara elite desa dalam pembangunan sangatlah penting. Melaluipembangunan yang dilaksanakana di desa dapat dilihat sejauh mana keterlibatan dankoordinasi dari elite kekuasaan dan elite non kekuasaan, dalam menunjang sukses danlancarnya pembangunan di desa Pampalu. Perlunya keterlibatan dari elite desa dalampembangunan terutama elite non kekuasaan, Agar keputusan dalam pelaksanaanpembangunan tidak hanya berada di satu pihak tetapi hasil keputusan secara bersama.Karena tujuan dari koordinasi untuk menyelasarkan, menyerasikan pemikiran,menjaga iklim responsive dalam organisasi dan juga untuk mencegah konflik.Koordinasi adalah untuk bekrja bersama-sama atau menyepakati bersama. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatankualitatif. Teknik pengumpulan data dengan jenis data primer berupa wawancara danobservasi di desa Pampalu kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Danpengumpulan data dengan jenis data sekunder berupa dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukan bahwa koordinasi elite desa dalam pelaksanaan pembangunan desa didesa Pampalu kecamatan beo selatan kabupaten kepulauan talaud masih belum baikhal ini dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan antara elite kekuasaan dan elitenon kekuasaan jarang dilakukan dan masih kurangnya pakar-pakar pemikir atauprofesor yang mengerti dengan baik tentang pembangunan dan pemberdayaan sertapenggunaan dana desa.Kata Kunci: Koordinasi, Elit, Pembangunan Desa
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO Wowor, Mario; Singkoh, Frans; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis system kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistempolitik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan contoh yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso, dengan menggunakan metode penelitian kualitiatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUMDes Desa Kamanga memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi desa. Untuk itu jenis usaha BUMDes desa Kamanga ada 3 jenis usaha yakni Peternakan babi, gas lpg dan distributor gula pasir.Kata Kunci : Pengelolaan, Bumdes, PADes.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MANADO DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN NGONGOLOY, VENNY RIA; KIMBAL, MARTHEN; WAWORUNDENG, WELLY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 80 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Infrastructure plays an important role for public to do activity everyday, with existing facilities andinfrastructure can provide success in a process of efforts made by the government in public services markedby economic growth, indistrualisasi and modernization. Infrastructure development is an important andvital aspect to accelerate the development process in Indonesian. The purpose of this study is to analyze thepolicy implementation in the public works and spatial planning department of District Manado inmaintaining road Infrastructure. This study uses a qualitative descriptive method. The focus of this researchuses the theories from Edward III (in Subarsono 2011: 90-92) by looking at aspects: communication,resources, disposition, and bureaucratic structure. There are 10 informans. Data collection techniquesthrough observation, interviews, documentation and triangulation. In the result of this study indicate thatpolicy implementation in the public works and spatial planning department of District Manado inmaintaining road Infrastructure it’s implementation has not been going well. In Communication aspect,government district and community has often complained about road for improvements being proposed butuntil now public works and spatial planning department of District Manado not responding to theircomplaints and suggestions. In the aspect resources, implementation of road maintenance from budgetresources adjusting from the existing budget, and there is lack of equipment resources asphalt mixing plant(AMP) which result in the production of asphalt, so it must wait for the time of the tender partners inproducing asphalt. Aspect of disposition, attitude or disputation from public works and spatial planningdepartment of District Manado in maintaining road Infrastructure tend to show a bad attitude like notresponding to complaints the road Infrastructure by government district and community. And bureaucraticstructure, in maintaining road Infrastructure public works and spatial planning department of District33Manado based on priorities, result of deliberations, complaints from the community, and oing down to thesurvey locations that have road damage points.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA Tude, Nixon E. S.; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan basis melayani masyarakat melaui instansi pemerintah yang tersebar dengan visi dan misi melayani kepentingan umum masyarakat. Pelayanan umum dimasyarakat yang disediakan oleh pemrintah ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap banyaknya akan kebutuhan individu atau umum yang digunakan dalam berbagai kepentingan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Maluku Utara. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan. Berangkat dari pemikiran diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara” Kendala yang dihadapi dalam menciptakan pelayanan yang prima di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, adalah sering terjadinya ganguan jaringan yang menghambat proses pengurusan surat-surat, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melengkapi berkas saat melakukan pengurusan dokumen. Juga sering terjadinya pemadaman listrik yang dapat menggangu proses pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dapat meningkatkan sarana pendudukung yang sering menghambat proses pelayanan, yaitu peningkatan jaringan yang digunakan dalam proses pelayanan. Selain itu juga perlu adanya penambahan alat penyejuk ruangan (AC) agar supaya masyarakat tidak merasakan kepanasan saat melakukan pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Co-Authors Abidin Mantoti Agustinus B. Pati Alfon Kimbal Alivia Tawaang Amelia Mentang Ansik, Militia Assa, Aprillia P.G Bahudin, Rezky Benny Dame Branden Lomban Britney W. H Tamboto Burhan Niode Burhan Niode Chalim, Dewi Mustika Dame, Benny Daud M, F Liando Debora Yunike Mongkaren Deby Anastasia Jacobus Dede Mariana Dilago, Raflianto Dissa, Rivaldo Josua Donald K Monintja Dotulong, Citra Glory Pratiwi Fanley N Pangemanan Frans Singkoh, Frans Hendra Lumi, Hendra Hendra Stevi Lumataw Iroth, Prisilia Injilia Dewi Ismail Rachman Jemty Budiman Johny Lumolos Jorgy Jr. Inkiriwang Joyce J. Rares Joyce Jacinta Rares Juan Julio Mowoka Kaaro, Stefan Brian Kading, Valentin Kainde, Jenny Valeria Kakunsi, Medelin Andreani Kimbal, Alfon Kristedi Bastian Rajalahu Lamia, Riana M.N Launde, Agata Pransiska Lenak, Syalom C.M LENGKONG, JOHNY Leonardo Jacky Pattylima Liow, Swingli R. Loho, Gelnata M. Lombongbitung, Combyan Lumi, Raymond Verrel Mac A.M.H Tompodung Madila, Oklian Makalew, Marlen Novita Manis, Priskila Esdayanti Mantiri, Michael Maramis, Armando P.P.M Marlien T Lapian Marlien T Lapian Marthen Kimbal, Marthen Max ., Rembang Michelly G Lumintang Monintja, Donald K Muabuay, Beactrix C.A. Muhammad Is Jibran Nasrullah Natsir Nayoan, Ekapetra E. N. Nayoan, Herman Neni Kumayas Neni Kumayas, Neni NGONGOLOY, VENNY RIA Novie pioh, Novie Oktofianus W. Ch. Tumundo Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Paputungan, Saiful Pioh, Aldi Pioh, Novi Pioh, Novie R Pioh, Novie R. Rarung, Julio A. Ratulangi, Axelia Caroline Runtukahu Joi Meinhart Moningka Sahambangung, Osvaldo Samugyo Ibnu Redjo Sarah Sambiran Sarah Sambiran, Sarah Sasauw, Chindy Stefanus Sampe Stefanus Sampe, Stefanus Suawa, Pascallino Julian Sumampow, Ismail T. A. M. Ronny Gosal Tabuni, Nes Takasihaeng, Welem Aliando Tampake, Regynald Prasatya Taroreh, Gleydi Natalia Tompunu, Rithania Michelie Tongkotow, Nadia F Trifena Revangelista Mambu Tude, Nixon E. S. Tulung, Trilke E Wangania, Ericksen W. Wehelmina Rumawas Wehelmina Rumawas Wowor, Mario