Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.134
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Hukum Adigama
R. Rahaditya
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
KEPASTIAN DASAR HUKUM PEMIDANAAN PELAKU PENIMBUN OBAT COVID-19 DI INDONESIA Deren Adi Chandra; R. Rahaditya
Jurnal Hukum Adigama Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 virus spread so widely that it was declared a pandemic in Indonesia, thus increasing the need for Covid-19 drugs when the Covid-19 drug was scarce on the market, it became difficult for people who needed the Covid-19 drug to cause drug prices to soar . This is used as an opportunity to buy drugs and make drug prices soar. The research method used is normative juridical research. The results of this study are that the Indonesian government has made efforts to create legal certainty for unscrupulous business actors who are not responsible because they have hoarded Covid-19 drugs which can already be classified as important items during a pandemic emergency, namely with the sanctions contained in the Trade Law, specifically in Article 107 juncto Article 29 paragraph (1). In an effort to overcome the hoarding of Covid-19 drugs, in addition to establishing laws and regulations related to the crime of hoarding, the Government of Indonesia has also issued a policy regarding the implementation of HET for several drugs intended for Covid-19 sufferers. In addition, the government is also cooperating with law enforcement officials in taking action against drug hoarders.
Pelaksanaan Hukum Terkait Pembajakan Hak Cipta Film Di Masa Pandemi Melalui Media Internet Menurut UU No. 28 Tentang Hak Cipta Matthew Husada; R. Rahaditya
Jurnal Hukum Adigama Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The film is part of the copyright when the film is published, it will appear with exclusive rights, which consist of moral rights and economic rights. These two things cannot be separated from copyright. Because both rights are a gift for the hard work of the creator. However, even though there is a copyright in a film that has been protected by the state, piracy still exists even though it has been banned. Even though it has decreased, during the Covid-19 pandemic, piracy has increased. This is due to the emergence of official streaming services that offer benefits and low prices. With more and more choices, it makes film piracy increases. many advantages offered and also the price. this becomes a boomerang because it is increasingly mushrooming. It seems impossible for someone with no purchasing power to rent all the streaming platforms. Therefore, many people prefer to pirate than have to pay more. Sanctions for piracy itself vary from criminal sanctions and fines to even closing websites that have been proven to violate copyright. The public's lack of knowledge about intellectual property and people's habits has been the reason for the rampant piracy of films during the pandemic. This study uses a statutory approach. then use primary and secondary legal materials
Tinjauan Prinsip Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Hukum Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/PN Niaga Mdn) Nadya Enjelin Kusuma; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1218

Abstract

Merek adalah tanda pengenal yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan hal yang sangat penting karena peran merek digunakan sebagai identitas yang dapat memberikan perbedaan terhadap asal-usul suatu barang atau jasa. Namun di Indonesia sering terjadi kasus sengketa merek, padahal hak atas adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merrk yang terdaftar. Namun masih banyak terdapat sengketa merek, salah satunya sengketa merek antara “Indorent” dan “Indorental”. Kedua merek tersebut terlibat sengketa merek. Oleh dimana penyelesaian persengketaan merek dagang “Indorent” dan “Indorental” ditempuh melalui jalur litigasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan berpendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa ini dilakukan di Pengadilan Niaga. Gugatan penggugat di pengadilan ditolak oleh majelis hakim dengan alasan bahwa tidak terdapat kesamaan merek karena nama merek bersifat umum dan unsur itikad tidak baik tidak terpenuhi karena merek “Indorent” telah dilakukan pemererikasaan oleh turut tergugat. First to file system dan implementasi itikad baik merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi perlindungan merek.
Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid.Sus/2020 Gunawan, Chyntia; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1729

Abstract

Di negara hukum seperti Indonesia, menaati aturan dalam bertindak di masyarakat adalah sebuah kewajiban. Namun tindakan yang tidak sesuai seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Teknologi yang semakin canggih juga memperbesar peluang terjadinya kejahatan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia telah membentuk sistem peradilan pidana dengan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Namun proses peradilan tidak selalu menghasilkan penjatuhan pidana yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis alasan-alasan meringankan hukuman pidana dan dampaknya terhadap masyarakat. Diuraikan kasus tindak pidana narkotika, di mana tersangka mendapat pengurangan hukuman dari 10 tahun menjadi 8 tahun setelah melalui proses banding dan kasasi. Alasan meringankan pidana antara lain pertimbangan hakim terhadap berbagai faktor, seperti upaya terdakwa untuk mengurangi berat ringannya perbuatannya atau keadaan pribadi tertentu, meskipun hal ini diharapkan dapat menciptakan keadilan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut mempunyai dampak. efek negatif. Konsekuensi ini mencakup peningkatan kejahatan, ketidakadilan dalam sistem peradilan, berkurangnya efektivitas rehabilitasi, potensi ancaman terhadap keselamatan masyarakat, dan berkurangnya pencegahan kejahatan. Mengurangi hukuman pidana juga dapat merugikan korban kejahatan, yang mungkin tidak puas dengan penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mendeskripsikan dampak tersebut secara rinci.
Upaya Perlindungan Anak oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Korban Pelecehan Seksual Majolica Ocarina Fae; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1851

Abstract

This research analyzes the efforts of child protection agencies in Indonesia to protect victims of sexual abuse. By employing qualitative analysis methods on relevant data, the main conclusion of this study is that child protection agencies face several constraints that limit their effectiveness in providing adequate protection to victims of sexual abuse. These constraints include limited resources, lack of coordination among agencies, low public awareness, limited access to protection services, and inconsistent law enforcement. Close collaboration between the government, civil society organizations, and all elements of society is needed to address these constraints and enhance child protection in Indonesia, particularly in the context of sexual abuse victims.
Quo Vadis Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Pemenuhan Keadilan Terhadap Korban Mishael Joshua; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1880

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang semakin marak dan kompleks dan sulit untuk dibuktikan terkait kepemilikan aset dari tindak pidana tersebut. Bahkan pada tindak pidana pencucian uang, dimungkinkan terdapat aset milik korban yang mungkin tidak menyadari posisinya sebagai korban dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana pada contoh kasus Indra Kenz. Sebagai negara hukum, pemerintah haruslah mampu dalam menjunjung tinggi upaya hukum yang difokuskan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban tindak pidana. Oleh sebabnya artikel ini berfokus pada bagaimana upaya pemenuhan keadilan terhadap korban tindak pidana pencucian uang melalui pengembalian aset milik pelaku yang telah dirampas. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan berfokus pada penalaran dan telaah atas peraturan perundang-undangan dan didasari pada studi kepustakaan dan pendekatan analisis. Sehingga pada akhirnya didapatkan jawaban pembaharuan substansial pasal rancangan undang-undang perampasan aset untuk lebih menitikberatkan keadilan kepada korban melalui mekanisme pembuktian terhadap aset milik pelaku tindak pidana pencucian uang yang telah dirampas.
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim Jessica, Jessica; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2015

Abstract

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, penelitian ini melihat bagaimana asas hukum lex specialis derogat legi generalis berlaku terhadap sanksi pidana dalam kasus penipuan aplikasi kencan online. Pendekatan penulisan penelitian sesuai dengan keputusan nomor 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim tentang metodologi penelitian. Temuan dan saran terkait isu yang diperdebatkan dalam penelitian ini meliputi penerapan unsur tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan online dalam putusan nomor 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim sesuai dengan prinsip Lex Specialis derogat legi generali, yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), serta langkah-langkah hukum yang diambil terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi kencan online beserta hasil diskusi mengenai unsur-unsur yang terkait.
Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 210/Pid.B/2019/PN Mam) Rossellini, R.A Steffie; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2016

Abstract

Tindak Pidana kekerasan kepada orang lain merupakan perbuatan atau tindakan yang dikenakan pemidanaan. Delik pengeroyokan pada KUHP termasuk dalam perbuatan terhadap fisik yang merugikan orang lain dan dapat berakibat fatal menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka perlindungan tindak pidana kekerasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam. Dengan mengaplikasikan metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan analisis metode kualitatif. Penelitian normatif dilakukan karena berfokus untuk menganalisis norma dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP sebagai bentuk pemidanaan bagi kasus penelitian. Adapun hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan kepada orang lain dalam hasil studi terhadap kasus Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam ini dengan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa atas tindakan pidana pengeroyokan dengan penjatuhan sanksi penjara selama 4 (empat bulan). Adapun dalam Putusan kasus Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam seharusnya permasalahan perselisihan atau konflik antar personal dalam masyarakat hendaknya dapat diselesaikan dengan cara yang baik serta kepala dingin dan lapang dada sehingga tindak pidana kekerasan ini dapat dihindari.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pedro Sutanto; R. Rahaditya
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2022

Abstract

Children are very important for human survival and the survival of a country or nation. Children experience very important changes as they grow and develop. Starting from birth and continuing until puberty, childhood is marked by the process of exploring a child's identity. Children during puberty often commit deviant acts or crimes without realizing it. the majority of children who commit crimes without intending to cause harm do not receive adequate and comprehensive legal protection. So it is necessary to protect children who are perpetrators of criminal acts. The research method used in the research is Normative Juridical research. The primary data sources used in normative research are those contained in statutory regulations and other statutory regulations. In normative studies, library research is used to collect data. The data collected was tested through qualitative analysis. This research examines normative or legal variables through the use of descriptive analysis techniques, which include providing descriptive explanations for the data obtained, connecting various pieces of evidence, and drawing inductive conclusions. Legal protection for children as perpetrators of criminal acts in the juvenile criminal justice system in Indonesia is contained in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System which aims to protect children who commit criminal acts. Children who commit crimes are given protection at every opportunity in the juvenile criminal justice system. starting from the arrest, detention stage, investigation stage, prosecution, trial stage as well as during the coaching period.
PENGGABUNGAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK DAN GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK Elisabeth D.A.N; R. Rahaditya
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1240

Abstract

Problems in registering a mark that is conceptually identical to another mark can be resolved by filing a trademark cancellation lawsuit. However, in drafting a lawsuit, the owner or its attorney must prepare the lawsuit correctly and straight to the issue. Cause lawsuits are often found whose contents are inappropriate, causing the lawsuit become vague and unclear. Thus, in the dispute between Buttonscarves and Umamascarves trademarks, the plaintiff was suing for cancellation of the trademark but asked for a stop to production, sales, and promotion of products from the trademark that were conceptually identical to its own; this claim can only be requested for a trademark infringement lawsuit. This research aims to analyze the combination of trademark cancellation lawsuits and trademark infringement lawsuits. This type of research is normative legal research accomplished with literature studies supported by primary and secondary data obtained from interviews and related legal materials. This research shows that mixing a lawsuit for trademark cancellation and a lawsuit for trademark infringement cannot be fulfilled because different parties are drawn as defendants. In a trademark cancellation lawsuit, the defendant is the registered trademark owner, whereas in a trademark infringement lawsuit, the defendant is the party who does not have the right or permission to use the trademark. Other than that, there are different demands in those lawsuits. In the trademark cancellation lawsuit, the demand is for the trademark cancellation, whereas in the trademark infringement lawsuit, the demand is for compensation or closure of activities related to the trademark.
Co-Authors AISYA VIJAYASHREE Chrysto Fransco Siletty Deren Adi Chandra Eka Aprilia Elisabeth D.A.N Grace Kezia Caroline Gunawan, Chyntia Helena Damai Ratih Jessica Jessica Jevano Tri Alexander Jose Adiguna Karen Abigael Pangkey Kevin Pramadani Majolica Ocarina Fae Matthew Husada Mishael Joshua Monika Romauli Manurung Muhammad Faiz Rizqi Nadya Enjelin Kusuma Pedro Sutanto Renald Saputra Reyner Darell Sidharta Rossellini, R.A Steffie Sandra Gloria Satriani Tamara Arruum Shafira Velia Audia Septian Vicky Vicky Yeremia Aprilio Yohanes Kevin Manik Yosua Hasudungan Wilbur