Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.517
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Analisa Sosiologi Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Jurnal Abdidas BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Keadilan Journal La Sociale Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)
Flambonita, Suci
Faculty Of Law, Universitas Sriwijaya, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Dentistry Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa Suci flambonita; Vera Novianti; Putu Samawati; Artha Febriansyah; Lusi Apriyani
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 1 (2022): JPMI - Februari 2022
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.477

Abstract

Pengelolaan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Pada dasarnya tulisan ini membahas salah satu siklus dari pengelolaan Keuangan desa yaitu Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Tujuan dari tulisan ini adalah memberikan pengetahuan bagi aparatur desa yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, terutama Kepala Desa sebagai tampuk pimpinan di desa serta pertanggungjawabannya. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Pembahasan pada tulisan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemeritahan desa, dimana kepala desa bertanggung jawab kepada camat, tetapi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka kepala desa langsung bertanggungjawab kepada Bupati/walikota, yaitu terkait bagaimana pengelolaan dana desa secara baik.
Preventive Protection for Indonesian Migrant Workers as Part of an Effort to Prevent Human Trafficking in Johor Bahru Malaysia Suci Flambonita; Vera Novianti; Artha Febriansyah
Journal La Sociale Vol. 3 No. 3 (2022): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v3i3.659

Abstract

The issues of Indonesian migrant workers are interminable; practically all bordering countries, including Malaysia, are destinations for Indonesian migrant workers. Administrative issues, salary disparities, exploitation, and human trafficking are all issues that Indonesian migrant workers encounter abroad. As the country's representative, the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia plays a vital role in defending Indonesian migrant workers and Indonesian nationals overseas. The government's legal protection normally begins with document registration, followed by preparation, training, and placement. This study used a normative strategy with a statutory and case approach. Preventive protection takes the form of providing protection based on Law Number 21 of 2007 about TIP, Law Number 18 of 2017 concerning PMI Protection, and Malaysian Law in Deed 670 concerning the Anti-Trafficking in Persons and Anti-Migrant Smuggling Deed 2007. The Consulate General of the Republic of Indonesia Malaysia provides legal protection for Indonesian employees who are victims of illegal acts of human trafficking through both litigation and non-litigation routes.
KEWENANGAN PEMAKZULAN TERHADAP KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI Rio Muzani Rahmatullah; Suci Flambonita
Lex LATA Vol 4, No 1 (2022): Vol 4, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK:  Wabah pandemi virus covid-19 yang saat ini terjadi tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat dibelahan dunia, melainkan juga menembus pula kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bahkan hukum. Untuk meminimalisir kasus penularan covid-19 diberbagai daerah di Indonesia, pemerintah lewat Kemendagri membuat produk hukum yang berupa “Instruksi  Nomor 6  Tahun  2020  tentang  Penegakan  Protokol  Kesehatan Untuk  Pengendalian  Penyebaran  Corona Virus  Disease   2019”  yang dalam hal ini  menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah  agar dapat menegakkan secara konsisten protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19 yang semakin meningkat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah Bagaimanakah pengaturan yang seharusnya terkait Pemakzulan Kepala Daerah di masa Pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Pendekatan filosofis, Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Penafsiran dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian pengaturan yang ideal terkait Pemakzulan Kepala Daerah pada saat pandemi covid-19 saat ini ialah dengan cara merevisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah menambahkan sanksi berupa pemakzulan bagi Kepala Daerah yang melanggar dan tidak menegakkan protokol kesehatan dimasa pandemi.
Provisions for The Use of Foreign Workers in Indonesia Suci Flambonita; Emilda Kuspraningrum; Suartini
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.82

Abstract

The use of foreign workers in Indonesia is intended to transfer knowledge and SKILL. Various requirements must be met as a condition if the entrepreneur/company wishes to bring in foreign workers. The purpose of placing foreign workers in Indonesia; first, is to meet the need for skilled and professional workers in certain fields that cannot be filled by Indonesian Migrant Workers; second, accelerating the process of national development by accelerating the process of technology transfer or knowledge transfer, especially in the industrial sector; third, provide expansion of employment opportunities for Indonesian Migrant Workers; fourth, increase foreign investment as a support for development capital in Indonesia. This type of research uses normative methods by analyzing legal provisions with statutory and case approaches, is descriptive analysis in nature which aims to describe, inventory, and analyze regarding the provisions governing foreign workers in Indonesia through library research. The discussion in this study is an effort to avoid legal problems and the excessive use of foreign workers, the government must carefully determine the policies to be taken in order to maintain a balance between foreign workers and domestic workers. The manpower aspect, especially in terms of the obligation to use Indonesian workers and the necessity to hold industrial training, transfer of knowledge and technology as well as work permits for foreign workers is an absolute requirement in relation to the use of labor.
PENGELOLAAN DAN INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN DESA Suci Flambonita; Ridwan Ridwan; Ahmaturrahman Ahmaturrahman; Lusi Apriyani
Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2022): November
Publisher : FKIP Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.217 KB) | DOI: 10.29303/jppm.v5i4.4227

Abstract

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sebagai pengejawantahan dari prinsip good governance melalui prinsip transparansi yaitu keterbukaan informasi publik, seluruh informasi tentang penggunaan dana desa harus diberikan secara rinci dan transparan kepada masyarakat sebagai konsekuensi pertangggungjawaban kepala desa dalam mengelola dana desa. Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan PKM ini adalah memberikan penyuluhan mentransfer informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan dan perencanaan anggaran desa bagi perangkat desa yang mempunyai kewenangan untuk membuat anggaran desa. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan diskusi dan tanya jawab. Simpulan yang didapat bahwa pada kegiatan ini menginformasikan mengenai perencanaan anggaran desa kepada aparat desa khususnya kepala desa, sebab mereka di tuntut untuk bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan dana desa untuk mengembangkan potensi desa yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, oleh karenanya pemerintah desa harus menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik untuk mewujudkan good governance.
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE R.M. Iman Rifai Rusdy; Suci Flambonita
Lex LATA Vol 5, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2351

Abstract

Abstrak Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka dalam rangka penerapannya perlu diatur berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Sejarah (Historical Approach) dan Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach). Terselenggaranya good governance dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang jelas dan nyata sehingga Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. karena masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah yang masih belum melaksanakan SPBE karena itu di masa mendatang dengan membuat dasar hukum yang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE agar SPBE dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, E-government, Good Governance AbstractThe implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Regional Governments is aimed at realizing an efficient, effective, transparent and accountable work process, as well as improving the quality of public services. In order for the implementation of the SPBE to run in accordance with its objectives, in the context of its implementation, it is necessary to regulate it based on the principles of Good Governance. The research method used is normative research with the Statute Approach, the Historical Approach and the Futuristic Approach. The implementation of good governance can realize the aspirations of the people in achieving the goals and ideals of the nation and state. Therefore, it is necessary to develop and implement a clear and tangible system of participation, transparency and accountability so that the implementation of SPBE in local governments can take place in an efficient, effective, clean and responsible manner. because it is still found in some local governments that have not implemented SPBE because of that in the future by making a higher legal basis than Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning SPBE so that SPBE can be implemented by local governments properly.Keywords: Electronic-Based Government System (SPBE), Local Government, Public Service, E-government, Good Governance
PERLINDUNGAN ANAK SELAKU KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI Dwi Yulia Sari; Suartini Suartini; Suci Flambonita
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v8i1.1879

Abstract

AbstrakTerhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh anak yang terpaksa harus berkonflik dengan hukum pada tabel diatas tidak terlepas dari pengaruh Juvenile Deliquency (Kenakalan anak) yang menjadi pendorong kriminalitas. Hukum perlindungan anak sangat esensi sekali dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Kedua, bagaimana Ganti rugi terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Ketiga, apakah Putusan Hakim Pengadilan Negri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Anak. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Perlindungan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. belum memenuhi rasa keadilan.Kata Kunci: Perlindungan Anak, Korban Perkosaan, AborsiAbstractAgainst crimes committed by children who are forced to come into conflict with the law in the table above cannot be separated from the influence of Juvenile Deliquency (Child Delinquency) which drives crime. The child protection law is very essential in determining the future of forming a family, society, nation and state. The formulation of the problem in this research is: First, what is the legal protection for child victims of rape who have abortions related to decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Second, what about compensation for child victims of rape who have abortions related to decision No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Third, is the Muara Bulian District Court Judge's Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn in accordance with the principles of legal protection for children? The research method used is normative legal research method. The theoretical framework used is the Child Protection Theory. The conclusion in this study is that legal protection for the crime of abortion committed by children is in decision number: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. not fulfilling a sense of justice.Keywords: Child Protection, Rape Victims, Abortion
Co-Authors Ahmaturrahman Ahmaturrahman Artha Febriansyah Dwi Yulia Sari Emilda Kuspraningrum imam komarodin Lusi Apriyani Lusi Apriyani Lusi Apriyani Putu Samawati, Putu R.M. Iman Rifai Rusdy Ridwan Ridwan Rio Muzani Rahmatullah Ruben Achmad Suartini Triastuti Andayani Vera Novianti Wahyu Ernaningsih