Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Jurnal Magister Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Jurnal Serambi Engineering JURNAL MERCATORIA Media Iuris Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Dahlan Dahlan
Universitas Syiah Kuala
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Penggunaan Elektronik Banking Selly Maulina; Dahlan Dahlan; Mujibussalim Mujibussalim
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 3 (2016): Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK. Perekonomian kuat membutuhkan lembaga keuangan yang aman untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan. Salah satunya dengan menggunakan elektronik banking atau lebih dikenal dengan internet banking yaitu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan transaksi perbankan, dengan cepat, serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Transaksi internet banking juga dapat menimbulkan beberapa risiko, pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Managemen Risiko bagi Bank Umum, yang menyebutkan bahwa risiko adanya potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, seperti risiko yang dialami oleh nasabah PT. BNIS dan PT. BCA. Merujuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan, nasabah yang mengalami kerugian dapat mengajukan pengaduan ke bank. Perlindungan nababah dari segi hukum belum ada aturan terinci tentang internet banking, maka pihak bank melakukan perjanjian standar yang dibuat oleh pihak bank, perjanjian tersebut lebih mengutamakan kewajiban daripada hak nasabah. Responsibility to Customers Who Experience Bank Losses in The Use of Electronic Banking ABSTRACT. The strong development economy requires a bank as a financial institution that is safe for undertaking various financial activities.The positive impact of developments on financial services is the use of e-bankingis also known as internet banking is the bank services that enable customers to obtain information, communicate and conduct banking transactions through the internet, quickly, can be done anywhere and anytime. Internet banking transactions can also pose some risk, Article 1, paragraph (2) of Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 on the Application of Risk Management for Commercial Bank said that the risk is the potential for the occurrence of an event  that can cause harm. Risks experienced by customers of PT. BNIS and PT. BCA. According to the Bank Indonesia Regulation Number 10/10/PBI/2008 on the Settlement of customer complaints,customers who suffered the financial  losses can lodge a complaint by means of submitting a complaint to the bank. The protection from a legal perspective rule has no detail rules yet about internet banking so bank makes initiave on internet banking terms and condition.The agreement prioritize customer client obligations rather than rights.
Kesaksian Notaris terkait Pemalsuan Surat di Bawah Tangan Dahlan Dahlan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 3 (2014): Vol. 16, No. 3, (Desember, 2014)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to explore and explain the thoughts regarding theory and concept of witness value witness provided by a notary having registrated and recorded underhand deed which is in fact later alleged to be a crime of signature conterfeiting. This research is also purpused of making investigation fully understand the meaning of the witness the case and it is eligible for the evidence as required by criminal justice procedure law. A Notary Witness in Relation to Underhand Conterfeiting Letter
Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana Linda Ulfa; Mohd. Din; Dahlan Dahlan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 2 (2017): Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Implementasi penerapan ajaran turut serta dalam kasus tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan penerapan ajaran ini yang tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur keadilan. Implikasinya adalah para pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa dihukum setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Selama ini para pelaku tindak pidana korupsi itu dijerat dengan Pasal 55 KUHP yang mengakibatkan pelaku utama tindak pidana korupsi tersebut tidak tersentuh hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap adanya pelaku lain yang tersangkut dalam tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam terhadap adanya pelaku baru yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Pemerintah harus menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, agar semua pelaku tindak pidana korupsi dapat tersentuh hukum. Joint Criminal Enterprise Principle Implementation in Corruption Cases Related to Criminal Liability Theories ABSTRACT: The research shows that the implementation of the principle of joint criminal enterprise is not in accordance with theories of criminal responsibility as the implementation is not based on the justice elements, it results from the perpetrators of corruption cases cannot be punished fairly and balanced as what they have committed towards the case of corruption, recently, the corruption perpetrators is imposed by Article 55 of KUHP causing the principals of the corruption case is not being punished. The legal efforts that can be done towards the perpetrators are that are committing the corruption crime that is being investigated are by conducting investigation and the accusation process deeply towards the new perpetrators committing the crime. It proves that the corruption case is committed jointly; hence by finding new suspects would bring justice, usefulness and certainty of laws. It is recommended that the Government of Republic of Indonesia should immediately revise or complement the Act Number 31, 1999 in relation to the Act Number 20, 2001 on the Corruption Crime, hence all the perpetrators of the corruption cases can be punished and touched by the law and there are no one of the perpetrators are free from the imposition of law.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. Indotruck Utama Rizqa Maulinda; Dahlan Dahlan; M. Nur Rasyid
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 3 (2016): Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK. Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha/ perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban keduabelah pihak untuk melakukan hubungan kerja. Pasal 1 Ketentuan Umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Kepmenaker Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu tertentu di jelaskan bahwa PKWT Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Keterlibatan antara pengusaha dan pekerja/buruh yang menimbulkan perbedaan bahwa pekerja yang tidak didasarkan pada jenis, kegiatan yang bersifat sementara dapat diperjanjikan berdasarkan PKWT atas dasar jangka waktu. Dalam Pasal 62 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti kerugian sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Perlindungan hukum bagi pekerja waktu tertentu harus diperbaiki sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang mengenai jangka waktu berlakunya suatu perjanjian kerja, agar para pekerja/buruh tidak dirugikan oleh pihak pengusaha/perusahaaan. Legal Protection for Workers in Particular Time Contract Agreement in PT. Indotruck Utama ABSTRACT. The employment agreement is an agreement between the workers/laborers and employers/companies or employers that contains the terms of the rights and obligations of both parties to the employment relationship. Article 1 General Provisions Certain Time Employment Agreement According to Decree No. 100 of 2004 on the Implementation of the Employment Agreement Provisions specific time in explaining that PKWT work agreement between the workers/laborers with employers to hold a working relationship within a certain time or to work certain. Complicity between employers and workers/laborers who make a difference that the workers were not based on the type of activity that is temporary may be contracted by PKWT on the basis of the time period. In Article 62 Act No. 13, 2003 on Employment states that the parties terminate the employment relationship shall pay compensation amounting to the wages of workers until the time of expiry of a work contract. Legal protection for workers specified time should be corrected as specified by law regarding the period an employment agreement, workers/laborers are not harmed by pihakt employers/firms.
Co-Authors Dara Raihan Widya Dina Refina Fadhil Hidayatullah Fahmi Sara Iskandar A. Gani Linda Ulfa M. Jafar M. Nur Rasyid Mohd. Din Muhammad Farhan Muhammad Rhazi Mujibussalim Mujibussalim Muzailin Affan Nora Mia Azmi Nur Azizah Rahayu, Sri Walny Rizqa Maulinda Sakafa Guraba Selly Maulina