Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Demography Journal of Sriwijaya

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG KOLABORASI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN Dwi Diansari; Sriati Sriati; Andries Lionardo
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 2 No 2 (2015): Vol 2, No 2, Januari 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) Provinsi Lampung secara kolaboratif dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah yang ada di dalam kawasan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Tahura secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama. Lambannya implementasi kebijakan kolaborasi pengelolaan Tahura WAR menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Perda Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2012 tentang kolaborasi pengelolaan Tahura WAR. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif kualitatif dengan unit analisis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui UPTD Tahura WAR. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan materi audio visual. Hasil tesis menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan adalah menetapkan tata cara dan persyaratan untuk menjadi Tim Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR, menetapkan panitia seleksi dan jadual pelaksanaan seleksi calon anggota Tim Kolaborasi, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan, menyusun Rencana Pengelolaan dan melakukan upaya untuk mengkaji ulang isi Perda No. 3 Tahun 2012. Perbedaan pemahaman diantara para pihak baik mengenai konsep kolaborasi maupun isi kebijakan yang dianggap bertentangan, kurangnya komunikasi, ketiadaan anggaran dan fasilitas, biasnya kewenangan antara UPTD Tahura WAR dan Tim Kolaborasi menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No. 3 Tahun 2012. Berdasarkan hasil tesis tersebut, diperlukan adanya klarifikasi terhadap isi Perda No. 3 Tahun 2012 dan penyamaan persepsi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan Tahura WAR.
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) BUDIDAYA PERIKANAN TAHUN 2013 DI KABUPATEN LAHAT Eko Pebrianata; Kgs. M. Sobri; Sriati Sriati
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 2 No 2 (2015): Vol 2, No 2, Januari 2015
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Kelautan dan Perikanan Ketahanan Masyarakat Mandiri (PNPM) (Studi tentang kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pedesaan Mina (PUMP) 2013 di Kabupaten Lahat) dan juga untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan merangkum serangkaian kegiatan proses yang dilaksanakan oleh pelaksana terhadap kondisi atau situasi kelompok sasaran realitas sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan pendukung, observasi dan dokumentasi. Untuk menentukan implementasi kebijakan menggunakan teori Ripley dan Franklin (1986) dengan fokus penelitian seperti tingkat kepatuhan, rutinitas lancar berfungsi, kinerja yang diinginkan dan dampak. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena masih ada masalah pada tingkat kepatuhan dari pelaksana dan kelompok sasaran, rutinitas yang berfungsi lancar yang tidak berjalan sebaik, dan kinerja serta dampak yang diinginkan telah belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, juga dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini terdiri dari intervensi dalam membuat penentuan calon penerima, kurangnya pelatihan dan bimbingan di bidang budidaya ikan pada asisten dan kelompok sasaran, dikurangi jumlah BLM dapat menjadi faktor penghambat. Sementara itu, faktor pendukung ketersediaan sumberdaya (lahan untuk budidaya ikan dan rumah tangga nelayan) dan Unit Teknis (UPT) dari Dinas Peternakan dan Perikanan di kecamatan dapat menjadi faktor pendukung ketika program dilaksanakan.