Articles
<![CDATA[Implementasi Peraturan Gubernur Bali No.46 Tahun 2020 Di Desa Batubulan ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Agung Ika Pramesti]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KW.2020.v10.i01.p06
<![CDATA[The purpose of writing this journal is to find out the results of the implementation of the Governor of Bali Regulation No.46 of 2020 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019 in a New Era Life Order in Batubulan Village in improving discipline and law enforcement in order to prevent the spread of covid-19. In this paper, an empirical legal research method is used with interviews and data requested from the Batubulan village government. The results of this study show that the people of Batubulan village have been active and participatory in preventing the spread of the corona virus by complying with the calls and regulations submitted by the government. The Batubulan village government continues to socialize this regulation but does not implement administrative sanctions to its people who violate it, with the implementation of this regulation in Batubulan village patients confirmed positive for the corona virus experienced a very significant decrease even when this research was carried out there were no Batubulan villagers who were still exposed and no increase in the number of cases. Key Words: Application, Bali Governor Regulation, Corona Virus]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN YANG DIRUMAHKAN DAN MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Audric Devnaya]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i03.p6
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan hukum bagi karyawan dirumahkan dan terdampak pemutusan-hubungan kerja akibat dampak Pandemi Covid-19. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan statute approach (perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konseptual). Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit Covid-19. Hal ini tentu memberikan dampak yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan agar dapat memutus penyebaran Covid-19. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya Covid- 19 yaitu Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kepada para pekerja dengan alasan force majeure atau mengalami kerugian. Alasan tersebut menjadi kontroversial. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi karyawan yang dirumahkan akibat dampak pandemi Covid-19 tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020, sedangkan perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dirumahkan, PHK, Pandemi Covid-19 ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection towards the temporary laid off and permanent laid off employees due to Pandemic Covid-19’s effect. This study uses a normative legal method with a statute approach and conceptual approach. Indonesia is one of the countries affected by Covid-19. This of course has an impact that can harm the country and society. Therefore, the government issued a policy of Large-Scale Social Restrictions (LSSR) with the aim of being able to stop the spread of Covid-19. One of the impacts felt by the community with the presence of Covid-19 is Termination of Employment carried out by several companies to workers on the grounds of force majeure or experiencing losses. This reason is controversial. The study shows that legal protection towards the temporary laid off has been regulated in Ministry of Labour and Employement’s Circular Letter Number M/3/HK.04/III/2020 and legal protection towards permanent laid off employees Constitution Number 13 Year 2003 and Government Regulation Number 35 Year 2021. Key Words: Legal Protection, Temporary Paid Off, Permanent Paid Off, Covid-19 Pandemic]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Terhadap Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ]]>
<![CDATA[I Komang Adi Saputra]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kontroversi terhadap pro-kontra dari keberadaan undang-undang pornografi di dalam kehidupan masyarakat memang sangat menarik untuk dibahas. Masyarakat seakan terpecah menyikapi keberadaan undang-undang pornografi ini, terdapat kalangan yang menerima, tidak menerima, serta kalangan yang meminta revisi terhadap beberapa pasal. Dalam penulisan ini penulis mencoba untuk melakukan analisis yuridis, sosiologis, dan filosofis terhadap UU No. 44 tahun 2008 yang mengatur mengenai pornografi dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai peran pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945 dalam suatu aturan perundang-undangan, serta eksistensi undang-undang pornografi bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Pancasila dan UUD 1945 dalam UU No. 44 Tahun 2008 sangat penting mengigat peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, sehingga undang-undang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum tertinggi. UU ini didalam masyarakat dinilai belum bisa menjalankan fungsi hukum itu sendiri mengingat masih terdapat pro-kontra didalam masyarakat serta dinilai belum memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS MENGENAI SINGKRONISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA PENJARA ]]>
<![CDATA[Hendra Rusliyadi]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Imprisonment is a punishment that often given to the criminals, but imprisonment is not have a detterent effect to the criminals. Different case with the concept of a correctional institution that seeks to educate the inmates. This research uses the juridical normative method, due to the conflict norms between of the Criminal Code by Act No. 12 of 1995 about Penitentiary. In terminology terms, imprisonment can be interpreted as a criminal seizure of independence. However, the concept is incompatible with the purpose of sentencing. On the other side, the correctional institution established to educate inmates. When they are out of the penitentiary, they have the skills and can live in a society very well. Therefore, it can be concluded that the concept of correctional institution is accordance with the purposes of the punishment is more concerned with the making process of the inmates.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN SISTEM PENGURAI KEMACETAN LALU LINTAS DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM GENAP-GANJIL DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Ayu Komang Yuliantari Candra Dewi]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemacetan merupakan sebuah persoalan yang hendak diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Bali terlebih dalam upaya menjangkau lebih banyak wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Penerapan sistem Ganjil-Genap dipandang sebagai solusi berbasis kebijakan kondisional yang menarik untuk dianalisis. Rumusan masalah pada jurnal ini adalah pertama, apakah kebijakan Ganjil-Genap yang diterapkan di Provinsi Bali telah memenuhi asas-asas hukum lalu-lintas di Indonesia? Kedua, Bagaimana dampak yang ditimbulkan pelanggar terhadap sistem Ganjil-Genap dalam penyelenggaraan hukum lalu-lintas di Indonesia? Tujuannya adalah Untuk meninjau sejauh mana kebijakan Ganjil-Genap di Provinsi Bali tersebut telah memenuhi asas pemberlakuan hukum pidana atas integritas lalu-lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan; serta Untuk menelaah prinsip pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar kebijakan Ganjil-Genap pada beberapa ruas jalan tersebut diatur secara khusus ataukah disamaratakan dengan kebijakan lalu-lintas pada umumnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis dan konseptual, pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penyusunan jurnal ini menunjukan bahwa pertama, kebijakan genap ganjil masih memiliki kelemahan pada aspek keberlanjutan manfaatnya; sedangkan kedua, kebijakan ganjil genap merupakan kebijakan kondisional yang belum memiliki pengaturan secara khusus. Kata Kunci: Genap Ganjil, Lalu-Lintas, Kemacetan, Kondisional.]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK (TUNA RUNGU) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Octavia Dewi Indrawati]]>;
<![CDATA[I. G. N. Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. Keterbatasan fisik maupun mental yang dimaksud terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dalam proses peradilan pidana, penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata dan dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang saksi karena keterbatasan yang dimilikinya. Tujuan penulisan jurnal hukum ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penyandang disabilitas tuna rungu dapat menjadi saksi dalam pembuktian pidana dan bagaimana kekuatan pembuktian penyandang disabilitas di pengadilan. Metode penelitian yang dipergunakan untuk menulis jurnal hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pada dasarnya, konstitusi telah menegaskan, pada pasal 27 UUD NRI 1945 bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama sama hukum atau pemerintahan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah keterangan saksi yang memiliki keterbatasan tuna rungu, kekuatan pembuktiannya adalah sama dengan keterangan saksi saksi non-disabilitas, sepanjang orang tersebut memenuhi syarat sebagai saksi sesuai apa yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP dan mau untuk diambil sumpahnya sebelum menerangkan kesaksiannya. Mengenai dapat diterima atau tidaknya kesaksian tersebut merupakan wewenang majelis hakim sebagai aparat penegak hukum.Kata kunci: pembuktian, disabilitas, peradilan pidana]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DALAM KAMPANYE POLITIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wayan Putri Parameswari]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh perihal perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami eksploitasi dalam kampanye politik dan sanksi pidana terhadap pelaku ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai korban eksploitasi dalam kampanye politik diberikan dalam bentuk upaya preventif melalui kebijakan formulasi dan pelaksanaan pemilu ramah anak serta pemberian hukuman sanksi bagi para pelaku sebagai upaya represif. Terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak dalam kampanye politik dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Kampanye Politik, Sanksi Pidana.]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MALPRAKTEK MEDIS ]]>
<![CDATA[Ngurah Nandha Rama Putra]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Maraknya kasus malpraktek di Indonesia terjadi karena kesalahan atau kelalaian seorang dokter dalam upaya mengambil tindakan medis terhadap pasien, sehingga timbul ketidakpuasan bagi pasien yang merasa haknya telah dicederai dan ingin menuntut dokter yang telah merugikannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui terkait pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek medis serta untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindakan malpraktek medis. Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat ditarik beberapa permasalahan yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pengaturan hukum terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek medis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dokter tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur dari adanya suatu kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan adanaya pertanggungjawaban pidana. Pengaturan mengenai malpraktek medis dalam hukum pidana Indonesia secara tidak langsung dapat dikenakan sanksi sesuai pasal yang terdapat dalam KUHP, sedangkan dalam UU Praktek Kedokteran dokter yang melakukan tindakan malpraktek medis akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk menerima dan memeriksa pengaduan serta memberikan keputusan terkait pelanggaran displin yang dilakukan oleh dokter. Kesimpulannya, tindakan dokter yang melakukan malpraktek medis dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya jika telah memenuhi unsur-unsur dari adanya suatu kesalahan.Dikarenakan dalam hukum positif Indonesia dokter yang melakukan tindakan malpraktek masih belum mempunyai payung hukum yang jelas atau dasar hukum yang khusus maka secara tidak langsung dokter yang melakukan malpraktek dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 359 dan 360 KUHP apabila korban tersebut sampai mengalami kematian atau luka berat. Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, dokter, malpraktek]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE SEBAGAI KURIR NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Satya Gita Adhyaksa]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemunculan teknologi transportasi online membantu masyarakat menuju suatu tempat maupun mengirim barang hanya dengan menggunakan telepon. Kemajuan pesat di bidang transportasi disalahgunakan oleh oknum-oknum jahat. Pengemudi transportasi online digunakan untuk mengantarkan barang narkotika. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sanksi bagi pengendara transportasi online yang mengantarkan narkotika atas pesanan pelaku melalui akun aplikasi online, serta mengetahui upaya untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan pengemudi transportasi online yang dimanfaatkan sebagai kurir narkotika. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yakni pengemudi transportasi online dapat dijerat pidana narkotika apabila sebagai perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), namun apabila tidak sebagai perantara melainkan sebagai pengantar dijerat dengan Pasal 132 UU Narkotika. Upaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan transportasi online yaitu lebih kepada upaya preventif pencegahan berupa antisipasi oleh pengemudi itu sendiri contohnya pengecekan barang dan pemberian informasi peredaran narkotika. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pengemudi Transportasi Online, Kurir Narkotika, Upaya Antisipasi]]>
<![CDATA[HAK EKSEKUTORIAL PEMEGANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.298 KB)
<![CDATA[Pemberian kredit pada umumnya menggunakan berbagai jaminan. Objek jaminan menurut Bank sebagai kreditur dianggap paling efektif dan aman adalah hak atas tanah. Lembaga Jaminan yang dapat dibebankan pada hak atas tanah adalah hak tanggungan. Hak tanggungan memberikan hak preferen bagi pemegangnya. Tetapi Menurut Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 apabila terjadi kepailitan objek jaminan ditangguhkan selama 90 hari, sehingga ketentuan ini dapat menghalangi pelaksanaan hak parate executie pemegang hak tanggungan, dengan latar belakang tersebut maka dibuat karya ilmiah dengan judul “Hak Eksekutorial Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang Kepailtan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kerugian pemegang hak parate executie dalam Undang-Undang Kepailitan apabila terjadi penangguhan penjualan benda jaminan serta untuk mengetahui bisa atau tidaknya dilakukan penangguhan penjualan benda jaminan dalam setiap kepailitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan(Statue approach) serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penangguhan 90 hari dalam Undang-Undang Kepailitan sangat bertentangan dengan konsep parate executie yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi baik dari sudut hasil penjualan objek jaminan maupun bagi kreditur lainnya. Oleh karena itu disarankan kepada kreditur pemegang hak tanggungan hendaknya melakukan analisa yang mendalam terhadap jaminan yang akan digunakan agar tidak terjadi penurunan nilai jaminan serta kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat diharapkan melakukan revisi Pasal 56 ayat (1) agar penangguhan penjualan benda jaminan dilakukan dengan seleksi yang benar. Kata Kunci : Hak Eksekutorial, Hak Tanggungan, Kepailitan]]>
