Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Wawasan Yuridika Nagari Law Review Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum Lareh Law Review
Yoserwan Yoserwan
Andalas University
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Unes Law Review

 1 
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI HUKUM ADAT SEBAGAI MANIFESTASI HAK ASAL USUL DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPAN DAN ANAK DI SUMATERA BARAT Yoserwan Yoserwan
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.375

Abstract

Women and children are groups that are vulnerable to acts of violence. National and international laws have provided protection for women and children from acts of violence. In addition, customary law as one of the rights of origin also provides protection. In West Sumatra, protection for women and children is provided through customary law contained in the Undang-Undang nan Salapan and in the Petatah Petitih that exist and lives in society. Through the nagari government, protection is provided through the resolution of acts of violence against women and children through customary settlements of acts of violence that are mild in nature. Meanwhile, serious acts of violence are resolved through the criminal justice system. It is necessary to prepare a nagari regulation to provide a legal basis for optimizing legal protection for women and children that is truly in line with the conditions that exist in customary law communities.
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL SETELAH PENGESAHAN KUHP BARU Yoserwan Yoserwan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.577

Abstract

Hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia. Pembaruan hukum Pidana Indonesia untuk mengganti hukum pidana kolonial telah mengakomodasi hukum pidana adat sebagai dasar legalisasi atau pengakuan keberadaan hukum pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Namun di pihak lain pengaturan hukum pidana adat berimplikasi kepada eksistensi hukum pidana adat itu sendiri karena adanya formalisasi, persyaratan dan pembatasan pemberlakuannya. Tulisan ini mengkaji implikasi pengaturan hukum pidana adat dalam Pidana KUHP Baru yang akan diberlakukan. Pengkajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Dari kajian yang dilakukan disimpulkan bahwa walaupun tujuan pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP Baru untuk memberikan landasan hukum dan perlindungan berlakunya hukum pidana adat, namun pengaturan tersebut membuat pembatasan-pembatasan yang dapat melemahkan eksistensi hukum adat itu sendiri. Yang dibutuhkan pada dasarnya adalah dasar hukum yang menghormat dan melindungi hukum pidana adat untuk hidup dan berkembang dengan norma hukumnya sendiri, namun tentu saja tetap dalam bingkai filosofi bangsa dan negara.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG Lovely Fortuna; Elwi Danil; Yoserwan Yoserwan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.607

Abstract

Criminal offenses related to gambling are regulated in Article 303 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and Article 303 bis of the KUHP. Additionally, the criminalization of gambling conducted through electronic media is addressed in Article 27 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. However, the effective implementation of this law has not yet been enforced in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort. The research aims to address the following issues: (1) What efforts are being made by the police authorities in enforcing the law against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort? (2) What are the inhibiting factors or obstacles faced by the police authorities in enforcing the law against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort? This research adopts an empirical juridical approach and a descriptive method. Primary data collection involves interviews conducted at the Padang Panjang City Police Resort, while secondary data collection entails document analysis. The research findings reveal that law enforcement efforts against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort can be carried out through preventive measures such as public awareness campaigns and collaborations with relevant parties. Repressive measures include gathering information from the community, investigation and prosecution, site blocking, and providing rehabilitation for offenders. The obstacles faced by the police authorities include weaknesses in the Electronic Information and Transactions Law No. 11 of 2008, lower penalties for online gambling offenses compared to those in Article 303 of the KUHP, difficulties in obtaining evidence through the internet, lengthy case processing, and inadequate understanding and skills of investigators in the field of information technology.
PENERAPAN RESTITUSI PADA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUNGO Laras Yudari; Ismansyah Ismansyah; Yoserwan Yoserwan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.696

Abstract

Korban, keluarga atau ahli waris dapat mengajukan ganti kerugian yang disebut dengan restitusi. Korban, keluarga atau ahli waris terlebih dahulu mengajukan permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi ke pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Adapun permasalahannya yakni: 1) Bagaimanakah Penerapan Restitusi Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 2) Apakah Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. 3) Bagaimanakah Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian yaitu: 1) Penerapan Restitusi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menggabungkan surat keputusan pengajuan restitusi kedalam surat tuntutan, dengan nominal kerugian yang dialami korban yaitu Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Jaksa Penuntut Umum menggabungkan restitusi ke dalam surat tuntutan dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. 2) Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, penggabungan restitusi tindak pidana pembunuhan kedalam surat tuntutan yaitu dengan adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Awalnya keluarga korban mengajukan permohonan restitusi terlebih dahulu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan peninjauan terkait tindak pidana pembunuhan yang dialami korban. Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum. Surat keputusan pengajuan restitusi ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum. 3) Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan pengajuan restitusi korban, memberikan bantuan pengobatan atau biaya medis, dan melakukan penghitungan kerugian yang dialami oleh korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengabulkan pengajuan restitusi korban dengan memberikan surat keputusan pengajuan restitusi.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Sry Wahyuni; Yoserwan Yoserwan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.851

Abstract

This article explores the legal ramifications of defamation on social media as well as the types of behavior that fall under the heading of criminal defamation on social media. To make daily tasks easier for people to complete, technology is still being created. Internet-based criminal acts such as insults or defamation, perpetrated by one person against another person or organization, are becoming more common in Indonesia. The concept of error is one of the legality concepts used in the criminal responsibility system. Normative juridical research, which focuses on the application of constructive legal standards or principles, is the method used in this study. According to the findings of this study, Article 27 paragraph 3 of Law Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions and Article 45 paragraph 3 of Law Number 19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions both govern how those who commit criminal acts of defamation through social media can be held legally accountable. Article 310 (1) of the Criminal Code governs the crime of slander. Basically, it happens when someone writes a post on Facebook with the intent to insult and libel the offender. Thus, the distribution of electronic material that involves insults or defamation is prohibited by Article 45 paragraph 3 of the ITE Law.
Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak Melia Kantosa; Yoserwan Yoserwan; Siska Elvandari
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.905

Abstract

Sexual violence is a form of crime in society whose development is increasingly diverse in terms of its motives, nature, form, intensity and modus operandi. As a social reality, the problem of sexual violence cannot be avoided and has always existed, giving rise to anxiety, because sexual violence is considered a disturbance to the welfare of society and its environment. Cases of sexual violence that are rife at this time occur in early childhood committed by Herry Wirawan against 13 of his female students, this can cause deep trauma and destroy a child's future. The form of law enforcement for Herry Wirawan is being sentenced to death. However, the National Commission for the Protection of Human Rights had given a rejection and protection of human rights to Herry Wirawan's death penalty because it was considered that this sentence was not in accordance with human rights. To answer this question, it is necessary to know how the death penalty exists in the new Criminal Code and what forms of legal protection for victims and children resulting from sexual violence committed by Herry Wirawan. This research is a type of legal research using a normative juridical legal research approach. The results of this study indicate that the death penalty provisions in the new Criminal Code are no longer the same as capital punishment in the Dutch heritage Criminal Code. Death penalty in the Dutch heritage Penal Code is known as the main criminal sanction with the first order, while the death penalty in the new Penal Code is no longer a type of principal punishment but only as an alternative punishment for certain criminal acts specified in the law. And the perpetrator was sentenced to death to pay restitution of Rp. 322,923,122.00 and confiscated all of Herry Wiwan's assets/assets to be used for the education and survival costs of the victims' children and their babies until they were adults and married.
Paradigma Critical Legal Studies Terhadap Asas Legalitas di dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia Yonar Harada Taquas Elta; Yoserwan Yoserwan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1036

Abstract

Hukum pidana di Indonesia erat kaitannya dengan asas legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas di bawah hegemoni paradigma positivisme, menekankan suatu perbuatan dapat dipidana apabila ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu yakni aturan hukum pidana dalam bentuk undang-undang pidana. Jika hanya berorientasi pada undang-undang saja maka keadilan yang diwujudkan hanyalah keadilan formal. Paham critical legal studies menentang dan mengkritik pemahaman tersebut. Fokus sentral critical legal studies adalah untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum atau asas hukum, termasuk asas legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa paradigma critical legal studies memberikan pandangan yang berbeda terhadap asas legalitas. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofi, perundang-undangan, dan hermeneutik. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa paham critical legal studies telah masuk di dalam sistem hukum di Indonesia, baik melalui teori hukum maupun melalui undang-undang. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan refleksi dari pemahaman critical legal studies. Pasal tersebut memberikan arti yang berbeda mengenai asas legalitas dari apa yang dipahami selama ini serta mengisyaratkan peluang untuk mengisi kelemahan dari asas legalitas status quo.
Penitipan Sertipikat Tanah pada Kantor Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Kota Bukittinggi Sari Wulan; Kurnia Warman; Yoserwan Yoserwan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1125

Abstract

The agreement of sale and purchase made before notaries is commonly referred to as the Deed of Sale and Purchase, hereinafter referred to as PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli). PPJB is a temporary agreement made when the conditions for the sale and purchase process are not yet fulfilled. In the practice of notarial deeds, it is common to store land title certificates related to the deed, whether it is Right to Build (Hak Guna Bangunan) or Right of Ownership (Hak Milik). In reality, many parties have ill intentions, leading to cases of reporting notaries for alleged embezzlement of the deposited land certificates. This thesis addresses the following issues: 1) What are the reasons for storing land certificates in the making of Sale and Purchase Deeds in the city of Bukittinggi? 2) What are the responsibilities of notaries regarding the storage of land certificates at the Notary Office in Bukittinggi? 3) What legal protections are available for land certificate holders who have entrusted their certificates to the Notary Office? The research method used in this study is the empirical juridical method, which involves approaching the problem by examining the applicable legal norms and connecting them with the legal facts found in the field. The reasons for depositing certificates at the notary office, especially with Notary Elfita Achtar, are due to the incomplete legal process and the absence of clear and immediate elements in the sale and purchase agreement. The responsibilities of a notary regarding the deposited certificates can be categorized into three types: administrative responsibility, civil responsibility, and criminal responsibility. Legal protection for certificate owners can be sought through administrative means (filing a report with the Notary Supervisory Board), civil means (filing a civil lawsuit with the District Court), and criminal means (submitting a report to the Police Office).
Co-Authors A. Irzal Rias Anak Agung Gede Sugianthara Arief Hidayat Bayu Pratama Yuda Diana Arma Diana Arma Edita Elda Edo Pahmi Sandoyo Elwi Danil Fadilah Sabri Indah Nadilla Indy Zhafira Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Iwan Kurniawan Laras Yudari Lovely Fortuna Lucky Raspati Melia Kantosa Nani Mulyati Rahma Noviyanti Ridho Ridho Ilham Riki Afrizal Sari Wulan Shinta Agustina Siska Elvandari Sry Wahyuni Syofiarti Syofiarti Tenofrimer Tenofrimer Yonar Harada Taquas Elta