Garuda - Garba Rujukan Digital

Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna Hijriani, Hijriani; Bt. Tolo, Suriani; Munawir, La Ode; Kasmawati, Kasmawati; Danggi, Erni; Jawiah, St.; Abdul Manan, La Ode
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.259 KB)

Terjadinya kawin lari di Desa Lagasa dalam masyarakat adat Suku Bajau disebut dengan “silayyang” merupakan bentuk perkawinan yang sangat tercela. Pada tahun 2019-2020 terdapat hampir delapan belas pasangan yang melakukan silayyang. Pada umumnya, yang melakukan kawin lari adalah anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak pernah bersekolah, bahkan banyak juga anak-anak yang masih dibawah umur. Masalah dalam penelitian ini : apakah penyebab terjadinya kawin lari yang terjadi pada Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna? serta bagaimana risiko kawin lari terhadap pasangan kawin, keluarga serta masyarakat Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna?. Penelitian ini mengangkat persoalan kawin lari yang ada di Desa Lagasa Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang sampai saat ini masih terus terjadi, sehingga sangat layak untuk diteliti dan dijadikan referensi terkait dengan fenomena kawin lari. Hasil pembahasan penelitian ini menganalisis dan menguraikan faktor utama penyebab terjadinya silayyang yaitu, syarat dan pembiayaan perkawinan tidak dapat dipenuhi, perempuan belum mendapatkan izin menikah, perempuan telah bertunangan/dijodohkan, orang tua atau keluarga menolak lamaran pihak laki-laki dan perempuan telah hamil lebih dulu. Faktor lainnya karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor usia. Dampak yang ditimbulkan yaitu : timbulnya kedudukan superior dan inferior, tidak tercatatnya perkawinan, masalah dalam administrasi negara, segala bentuk hubungan hukum yang berkaitan dengan administrasi perkawinan tidak dapat dilakukan, keharmonisan keluarga tidak tercipta, ketidakmampuan pasangan untuk mempertahankan perkawinan, pelaku kawin lari yang masih remaja dan belum memiliki pekerjaan yang tetap, dan dapat diproses secara hukum. Kesimpulannya bahwa praktek silayyang ini masih berjalan di masyarakat Adat Suku Bajau di Desa Lagasa, sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah setempat dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat, agar tidak berdampak secara terus menerus.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT TERLARANG Suriani BT Tolo
PLENO JURE Vol 8 No 1 (2019): Pleno Jure, Juni
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk dan ukuran makanan yang mengandung zat terlarang, untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap makanan yang mengandung zat terlarang dan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa kasus makanan yang mangandung zat terlarang. Penelitian ini dilaksanakan di kota kendari, tepatnya pada Kantor Balai POM dan Metode yang digunakan adalah wawancara ( interview ) dan observasi serta melalui kusioner yang dibagikan kepada responden, serta data analisis secara normative. Selanjutnya dianalisa secara deskriptif kuantitatif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dan ukuran suatu makanan yang mengandung zat terlarang dapat diketahui melalui informasi dan iklan yang disampaikan oleh pelaku usaah pada masyarakat dan perlindungan hukum terhadap makanan yang mengandung zat terlarang dapat diselesaikan secara komppromi antara pelaku usaha dan konsumen melalui mediasi Balai POM Kendari yang secara hukum kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap makanan yanag mengandung zat terlarang hanya dapat diselesaikan secara kompromi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PERSPEKTIF HUKUM ADAT KAWIN LARI (SILAYYANG) SUKU BAJAU DI DESA LA GASA KABUPATEN MUNA Yaya Alfia; Suriani Bt Tolo; La Ode Munawir
Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i1.15706

This study aims to explain the legal perspective of the unregistered Kawin Lari (Silayyang) of the Bajau Tribe in Lagasa Village, Muna Regency which is contrary to Law no. 1/1974. This research is an empirical juridical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results showed that Silayyang which is a marriage that is considered valid based on consensual, and with the existence of silayyang which is an alternative for young people to get married without having to be burdened with expensive costs, and is a marriage that is registered and gets legal legality. As a result, there are marriages that are registered according to the marriage law, but some are not. Marriages that are not registered according to the marriage law and the imposition of sanctions, namely the payment of a fine by paying an amount of money according to the customary rules that apply in the village that have been agreed upon. Basically, elopement is an act that violates the value of customary law, violates the power of parents, and destroys the honor of the dignity of the parents and relatives of the party being taken. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna yang tidak tercatat yang bertentangan dengan UU No. 1/1974. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kawin lari (silayyang) merupakan perkawinan yang dianggap sah berdasarkan suka sama suka, dan dengan adanya silayyang merupakan alternatif bagi kalangan muda mudi untuk melakukan perkawinan tanpa harus terbebani dengan biaya yang mahal dan merupakan perkawinan tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Dampaknya ada perkawinan yang tercatat sesuai dengan undang-undang perkawinan namun ada pula yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat sesuai undang-undang perkawinan serta pemberian sanksi yaitu pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang sesuai aturan adat yang berlaku di desa yang telah disepakati. Pada dasarnya kawin lari merupakan salah satu tindakan yang melanggar nilai hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat dari pihak yang dilarikan.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERDAFTAR JASA WARUNG KOPI DI KOTA KENDARI Ismail Salam; Muhammad Fitriadi; Suriani BT Tolo
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6251

The existence of problems with registered trademarks of coffee shop services in various regions in Indonesia, does not mean that in Kendari City, which has many coffee shop service businesses, it will be spared from piracy of registered trademarks of coffee shop services. Therefore, this study aims to determine the form of legal protection for registered trademark holders of coffee shop services in Kendari City. The type of research used is normative-empirical legal research, with a theoretical approach. While the legal materials used are primary legal materials from library research and secondary legal materials from field research. Then the two legal materials were analyzed qualitatively. The results show that in the business world or the business world, registered trademarks in coffee shop business services are exclusive intellectual property rights. The owners are given legal protection both preventively and repressively as regulated in Law no. 20 of 2016. If there are other parties who hijack a registered coffee shop service mark with bad ethics, then the "owner of a coffee shop service registered mark" can take legal action both civilly and criminally, without overriding alternative dispute resolution efforts.Keywords: Legal Protection; Registered Mark; Kendari Coffee Shop Services.ABSTRAKAdanya permasalahan merek terdaftar jasa warung kopi di berbagai wilayah di Indonesia, bukan berarti di Kota Kendari yang memiliki banyak dunia usaha jasa warung kopi akan luput dari pembajakan merek terdaftara jasa warung kopi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar jasa warung kopi di Kota Kendari. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan teori (theoretical approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dari penelitian kepustakaan dan bahan hukum sekunder dari penelitian lapangan. Yang kemudian kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam dunia bisnis atau dunia usaha, merek terdaftar dalam jasa usaha warung kopi merupakan hak kekayaan intelektual bersifat exclusive. Yang kepada pemiliknya diberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016. Apabila masih ada pihak lain yang melalukakan pembajakan merek terdaftar jasa warung kopi dengan etikad tidak baik, maka kepadanya “pemilik merek terdaftar jasa warung kopi” dapat menempuh upaya hukum baik secara perdata maupun secara pidana, tanpa mengesampingkan upaya alternatif penyelesaian sengketa.

FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PERIKANAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MUNA Sitti Amalia; Suriani BT. Tolo
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6257

The existence of the authority for the local government to collect retribution for business services in the fishery sector has not been properly optimized by the Regional Government of Muna Regency. As a result, it has an impact on the local revenue of the fisheries sector which has experienced a downward trend over the last three years. Therefore, it is very important to conduct a study to reveal the inhibiting factors in the management of business service fees in the fisheries sector in increasing PAD in Muna Regency. In this study, the author uses a type of juridical-empirical research, with the research approach used is a theoretical approach (Theoretical Approach). The legal materials used are primary legal materials and secondary materials obtained through library research and observation, which are then analyzed qualitatively descriptively. The results showed that the inhibiting factor experienced by the Muna Regency Government in managing fishery sector business services levies in order to increase local revenue is, because the regional regulations governing fishery sector business service retribution rates are no longer relevant to the price index and current economic developments. . In addition, the absence of exemplary employees in collecting retribution, inadequate retribution infrastructure facilities, and the lack of legal awareness of the community to make retribution payments, are also factors inhibiting the management of levies in the fisheries sector in increasing local revenue in Muna Regency.Keywords: Retribution Inhibitor, Fishery, PAD Muna. ABSTRAKAdanya kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pungutan retibusi jasa usaha sektor perikanan, ternyata belum dioptimalkan secara baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Akibatnya, berdampak pada pendapatan asli daerah sektor perikanan yang mengalami tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan suatu penelitian untuk mengungkap tentang faktor penghambat pengelolaan retibusi jasa usaha sektor perikanan dalam peningkatan PAD di Kabupaten Muna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori (Theoretical Approach). Untuk bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam pengelolaan retribusi jasa usaha sektor perikanan guna peningkatan pendapatan asli daerah adalah, dikarenakan peraturan daerah yang mengatur tentang tarif retribusi jasa usaha sektor perikanan sudah tidak relevan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini. Selain itu, belum adanya keteladanan pegawai dalam melakukan pungutan retibusi, belum memadainya sarana prasarana retibusi, dan masih minimnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pembayaran retibusi, juga menjadi faktor penghambat pengelolaan retribusi sektor perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Muna.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN BOMBANA Wa Ode Intan Kurniati; Suriani BT. Tolo
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.4617

This article discusses law enforcement against gold mining without a business license in Bombana Regency. This type of research uses empirical normative legal research, using a theoretical approach. The legal materials used are primary legal materials obtained through interviews, and secondary legal materials obtained through library studies, then analyzed qualitatively. The results show that enforcement The law against gold mining without a business license in Bombana Regency is not optimal. This is due to humanitarian considerations, in which this activity is the only livelihood that can meet the economic needs of the household members of the gold mining community without a business permit. Business permits in the gold mining sector are difficult to obtain, and it is also a consideration that law enforcement has not been carried out against community members who carry out gold mining activities without a business license in Bombana Regency.Keywords: Gold Mining, No Business Licensing, Bombana Regency. ABSTRAKArtikel ini membahas tentang penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan teori (theoretical approach. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana, kurang maksimal. Hal itu dikarenakan pertimbangan kemanusian, yang mana kegiatan tersebut merupakan sebuah mata pencaharian satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga warga masyarakat penambang emas tanpa perizinan berusaha. Selain itu, proses perizinan berusaha dibidang penambangan emas yang sulit didapatkan, juga menjadi pertimbangan belum dilakukannya suatu penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana.

Customary Payment to Achieve A Justice in The Land Disputes Marlin Marlin; Farida Patittingi; Suriani BT Tolo
Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v14i1.2408

The indigenous people of South Konawe highly uphold the Tolaki customary law from ancient times to the present, namely through the Kalosara media, which is considered very sacred to its existence. Land dispute resolution through customary payment has a purpose to restore disturbed conditions caused by the disputing parties. This research examines and describes the implementation of customary payments for land disputes, whether it can fulfill a sense of justice for the indigenous people of South Konawe. The research uses some secondary data through literature studies and primary data through the interview. The result indicates that the customary payment in giving a sense of justice in land disputes in South Konawe is considerably applicable. However, a comprehensive study is needed to find the justice which is aspired by the Tolaki Indigenous People in South Konawe.

Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia Diwilayah Hukum Kota Kendari la ode Munawir; Eliyanto Eliyanto; Suriani BT Tolo
Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.430

Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Ekseskusi jaminan fidusia selalu menimbulkan polemik baik sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi masih ditemukan dibeberapa Finance yang mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui persetujuan pihak pemberi fidusia atau eksekusi tanpa permohonan ke Pengadilan Negeri. Tujuan untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia yang dieksekusi tanpa persetujuan pemberi fidusia, Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empris dengan megunakan sosiologis, hasil penelitian menunjukan bahwa di beberapa finance dikota kendari masih ada yang melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Simpulan Akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang di eksekusi tanpa persetujuan pemberi fidusia. Bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa persetujuan pemberi fidusia bertentangan dengan UUD, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, jika terpenuhi unsur-unsurnya.

Penyuluhan Hukum terhadap Perkawinan Campuran di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara Suriani Bt Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; St. Fatmawati L; Amir Faisal; Satria Boikole; Santiaji
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2: Desember (2022)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pengembangan masyarakat kearah terbinanya masyarakat harmonis serta siap menempuh perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan norma dan nilai-nilai social budaya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Unsultra, yaitu berupa penyuluhan tentang Perkawinan campuran dilihat dari segi 1. Keabsahannya, 2. Pencatatan perkawinan agar anak dan isteri mendapat perlindungan hukum, 3. Status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian kepada masyarakat di Desa Puulemo Kec.Lembo kab. Konawe Utara, yang merupakan Desa Lokasi Pertambangan yaitu: masyarakat sangat berterima kasih atas kehadiran Tim Pengabdian Kepada masyarakat dari Unsultra, karena memang di desa tersebut sudah ada yang melaksanakan perkawinan campuran. Perkawinan campuran dilaksanakan hanya berdasar Adat istiadat setempat., Sedang ada aturan-aturan yang harus dilakukan agar anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran mendapat status sebagai subyek hukum sekaligus mendapat perlindungan hukum.

Penerapan Tenggang Waktu Upaya Hokum terhadap Putusan Verstek: Nomor : 85/Pdt. g/2017/PN.Kdi Sumantri; Suriani Bt Tolo; La Niasa
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.98

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang upaya hukum perlawanan (verzet) yang dipraktekan di Pengadilan Negeri Kendari khususnya yang berkenaan dengan limit waktu pengajuan upaya hukum perlawanan dalam hal putusan disampaikan secara tidak langsung kepada Tergugat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deksriptif kualitatif yang terkait dengan limit waktu upaya hukum perlawanan yang diterapkan dalam hal putusan verstek disampaikan secara tidak langsung. Selain itu juga penulis menganalisis perlakuan pejabat peradilan (juru sita, panitera dan hakim) terhadap tergugat, sehingga akan diketahui bagaimana independensinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa terkait dengan upaya hukum verzet, di Pengadilan Negeri Kendari menerapkan limit waktu 14 hari meskipun pemberitahuan putusan disampaikan secara tidak langsung sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR. Hal ini, tentu sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat. Perlakuan yang demikian itu juga bertentangan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Talcot Parson yaitu hukum sebagai mekanisme integrasi dan Teori Roscoe Pound di mana hukum dilihat sebagai keseimbangan kepentingan. Selain bertentangan dengan 2 teori hukum di atas perlakukan pejabat peradilan yang demikian itu juga bertentangan dengan asas equal justice under law di mana manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan asas audi et alteram partem atau asas mendengar kedua belah pihak.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search