Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum St. Fatmawati.L; M. Yusuf; Muhammad Abdillah; Rifkah Anniza Rahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: Desember (2021)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya pembangunan di kawasan kota menjadi daya pikat bagi kaum di pedesaan untuk mengadu nasib. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi yang besar. Akibatnya terjadi perurbanisasi secara masif dari area perdesaan ke area perkotaan tanpa didukung kapasitas yang memadai. Munculnya fenomena pengemis di perkotaan menjadi salah satu implikasi dari persoalan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan kawasan perkotaan menjadi daya pikat akan gelandangan dan pengemis di Kota Kendari. Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan studi di lapangan bahwa gelandangan pengemis yang ada di tempat umum telah meningkat lebih dari 50%. Hal ini diimplikasikan dengan meningkatnya Kemiskinan disebabkan oleh redupya sector perekonomian akibat COVID 19. Oleh karena itu, perlunya di adakan tindakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis dan juga upaya penertibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Model pembinaan terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari St. Fatmawati.L; Rifkah Anniza Rahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Agustus (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III  Kendari terhadap Narapidana antara lain pelaksanaan pembinaan kepribadian, yang mana terdiri dari pembinaan kerohanian agama (Islam, Kristen, Katholik, dan Budha), Pembinaan terkait eksistensi kesadaran nasionalisme, penyuluhan terkait  Hukum maupun HAM, penyuluhan pada aspek  kesehatan, pembinaan rekreasi yang terdiri atas pembinaan olahraga, kegiatan acara nonton tv, dan pelayanan perpustakaan. Selanjutnya ada pembinaan kemandirian atau ketrampilan dan kesenian. Seluruh Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III  Kendari yang berjumlah 106 orang telah menerima program pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS dengan aman dan tertib. Sedangkan Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari antara lain adalah kurangnya jumlah petugas pengamanan yang berjaga, masih adanya oknum petugas yang menjembatani Narapidana mempunyai barang-barang terlarang seperti (handphone, powerbank, kabel charge), kurangnya dana untuk bahan makanan yang akan diberikan kepada Narapidana sehingga menyebabkan makanan yang dikonsumsi kurang layak, kurangnya pengetahuan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari mengenai tata cara penggunaan senjata api, sehingga menyebabkan petugas yang berjaga tidak di bekali dengan senjata apapun untuk berjaga-jaga ketika terjadi keributan antar Narapidana di dalam blok hunian
Penyuluhan Hukum terhadap Perkawinan Campuran di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara Suriani Bt Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; St. Fatmawati L; Amir Faisal; Satria Boikole; Santiaji
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2: Desember (2022)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pengembangan masyarakat kearah terbinanya masyarakat harmonis serta siap menempuh perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan norma dan  nilai-nilai social budaya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Unsultra, yaitu berupa penyuluhan tentang Perkawinan campuran dilihat  dari segi 1. Keabsahannya, 2. Pencatatan perkawinan agar anak dan isteri mendapat perlindungan hukum, 3. Status kewarganegaraan  anak hasil dari perkawinan campuran. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian kepada masyarakat di Desa Puulemo Kec.Lembo kab. Konawe Utara, yang merupakan Desa Lokasi Pertambangan yaitu: masyarakat sangat berterima kasih atas kehadiran Tim Pengabdian Kepada masyarakat dari Unsultra, karena memang  di desa tersebut sudah  ada yang melaksanakan perkawinan campuran. Perkawinan campuran dilaksanakan hanya berdasar Adat istiadat setempat., Sedang ada aturan-aturan yang harus dilakukan agar anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran mendapat  status sebagai subyek hukum sekaligus mendapat perlindungan hukum.
Kegiatan Kemitraan Masyarakat Perbaikan Manajerial dan Pemasaran Produk UMK Kopsa Chicken Erni Danggi; St. Fatmawati L; Wa Ode Dien Indalestari; Andi Bahrun
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2: Desember (2022)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Kendari sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi yang besar untuk berkembangnya usaha mikro kecil (UMK) kuliner makanan khas daerah yang mampu menyerap tenaga kerja dan bisa menjadi mesin penggerak perekonomian daerah.  UMK Kopsa Chicken mengembangkan produk makanan khas lokal khususnya wilayah Kesultanan Buton yang disebut Naswol sehingga dijadikan mitra pelaksanaan KKM Unsultra. Tujuan dari KKM ini adalah memperbaiki pengelolaan proses produksi, promosi dan pemasaran produk melalui perbaikan ruang dan kualitas proses produksi pangan yang terstandarisasi dan higienis, peningkatan pengetahuan dan keterampilan distribusi,  promosi dan pemasaran berbasis digital sehingga UMK Kopsa Chicken maju dan berkembang serta dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung dari bulan November – Desember 2022 di UMK Kopsa Chicken Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Langkah operasional pelaksanaan kegiatan meliputi  sosialisasi, penyusunan  rencana  bersama,  penyuluhan     dan  workshop,  pengadaan sarana prasarana pendukung serta praktek operasionalnya. Berkaitan permasalahan UMK Kopsa Chicken Tim KKM  memberikan solusi seperti pengadaan alat yang memungkinkan sirkulasi udara (ventilasi), pembuatan dan perbaikan SOP, desain dan pengadaan delivery box produk Naswol, branding gedung dan desain website Kopsa Chicken, penyuluhan dan workshop pengelolaan UMK Kopsa Chicken, kualitas proses produksi pangan yang terstandarisasi dan higienis, pentingnya branding dan promosi serta pemasaran berbasis digital, dan penyuluhan hak-hak konsumen. Adapun luaran KKM ini berupa 1) terpasang 1 unit exhaust fan blower yang bisa operasional dengan baik pada ruang produksi sehingga terjadi sirkulasi udara dengan baik, 2) Empat SOP yang diperlukan dan berkualitas yaitu SOP karyawan, SOP penarikan produk, SOP penggunaan air dan SOP rework produk, 3) Pengadaan 2 unit delivery box produk dengan branding Naswol yang mudah digunakan kurir, 4) Ada brand produk, branding tempat usaha dan Website “ Kopsa Chicken (Kopsachicken.com) yang menarik. Karyawan UMK Kopsa Chicken  sebagai mitra  kegiatan  penerapan  ipteks  dan mahasiswa yang terlibat  sangat  antusias  untuk  mengikuti  program KKM. Hasil KKM menunjukkan bahwa tingkat   penerimaan, pemahaman  dan   penguasaan   karyawan UMK Kopsa Chicken   terhadap   materi   yang disuluhkan cukup tinggi dan adanya perbaikan sirkulasi udara produksi, branding produk, delivery box  Naswol, promosi dan pemasaran berbasis digital  dapat memperbaiki pengelolaan proses produksi dan produk Naswol higienis dan terstandarisasi, produk Naswol yang merupakan makanan khas daerah khususnya wilayah kesultanan Buton akan menjadi pembicaraan public dan dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai kalangan  secara local, nasional dan global sehingga UMK Kopsa Chicken bisa maju dan berkembang serta dapat menggerakkan perekonomian  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Perbaikan manajerial dan pemasaran UMK Kopsa Chicken akan berkontribusi pada sektor pembangunan lain khususnya sektor pendidikan seperti menjadi mitra yang baik untuk implementasi program MBKM khusunya sebagai tempat magang mahasiswa dan pemanfaatan (hilirisasi) berbagai produk hasil penelitian perguruan tinggi.
Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Wanita Hamil Pasca Melahirkan Dilembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III A Kendari St. Fatmawati.L; Irda Riski
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1: April (2023)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v3i1.182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak  narapidana wanita  hamil pasca  melahirkan  di lembaga  pemasyarakatan   perempuan kelas III Kendari dan kendala yang di hadapi lembaga pemasyarakatan dalam Melaksanakan hak-hak narapidana wanita pasca melahirkan dilembaga pemasyarakatan perempuan kelas III  Kendari, Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, pada Kantor Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak  terhadap narapidana wanita pasca melahirkan diLembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari tetap disamakan dengan pembinaan Narapidana wanita lain pada umumnya, terdapat dua pembinaan yang diterapkan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Narapidana wanita   hamil pasca melahirkan mendapatkan keringanan dari pihak Lapas untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat-berat seperti rutinitas piket kamar, kegiatan senam disetiap hari sabtu, serta gotong royong ataupun kegiatan lain yang membahayakan kondisi kandungan ataupun Ibunya. Dapat dikatakan bahwa Pembinaan yang diberikan pihak Lapas Perempuan terhadap Narapidana wanita yang hamil sesuai dengan yang penulis teliti saat ini, untuk pemenuhan hak-haknya belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan dari faktor kurangnya dana dan Kendala yang  dihadapi erdapat didalam pelaksanaan pembinaan yang diberikan terhadap Narapidana wanita hamil pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari, diantaranya :Kurangnya sarana prasarana dari bidang kesehatan, Tidak tersedianya Dokter pribadi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Kelas III Kendaari Tidak adanya makanan tambahan, Tidak tersedianya kamar khusus untuk anak dari Narapidana, Tidak tersedianya makanan untuk anak Narapidana. Terjadinya hambatan tersebut dikarenakan kurangnya dana yang diperoleh pihak Lapas Perempuan untuk memenuhi kebutuhan Narapidana, terutama Narapidana dalam keadaan hamil serta kurangnya fasilitas yang harus dilengkapi oleh pihak Lapas Perempuan.
RIGHTS AND DUTIES OF FOREIGN SHIPS TO INDONESIAN ARCHIPELAGIC SEA LANES PASSAGE St Fatmawati L; Rifkah Anniza Rahman; Nadya Khaeriyah Yusran
Diponegoro Law Review Vol 8, No 1 (2023): Diponegoro Law Review April 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.8.1.2023.25-40

Abstract

Every country has the right to sail in its territorial sea, exclusive economic zone, high seas, and other countries' territorial seas. However, when crossing the territorial areas of other countries, foreign ships must obey and follow all regulations in that area to go through. This research uses a normative legal research typology method which includes field research focusing on positive legal norms in the form of laws and regulations and literature research to determine the regulation of the rights and obligations of foreign ships to cross the Indonesian archipelagic sea lanes. The results of this study indicate that the rights and obligations of foreign ships to cross the Indonesian archipelagic sea lanes have been regulated in several regulations, both national regulations and international regulations, but in practice, the high intensity of foreign ships passing through ALKI causes many problems. The problems that arise because of these passages have not all been resolved by existing laws and regulations, so these regulations are considered ineffective and insufficient in overcoming the problems of the Indonesian archipelagic sea lanes.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan oleh Nelayan Asing pada Pengadilan Negeri Perikanan Bitung musdamin; St. Fatmawati L; M Yusuf
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2: Agustus (2023)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v3i2.226

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan teoritis.  Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum primer yang diperoleh wawancara di lokasi penelitian, dianalisis, kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing meskipun telah diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat (4) dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan namun penerapan dan eksekusinya masih menyisahkan permasalahan. 2) Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana perikanan oleh nelayan asing melalui instrumen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan memiliki problem pada tingkat pelaksanaan putusan pidana denda dan belum dapat menyentuh korporasi.  Problem tersebut diselesaikan dengan pendekatan proporsionalitas, dimana asset pelaku tindak pidana perikanan oleh nelayan asing disita dan membangun kerjasama dengan negara bendera kapal.
Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha Pangan di Desa Tunduno Ranomeeto Barat Kecamatan Konawe Selatan Suriani Bt Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; Erni Danggi; St. Fatmawati L; Muhammad Fitriadi; Subhan
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2: Desember (2023)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha secara timbal balik didapatkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen  yaitu UU No. 8 Tahun 1999.  Regulasi/ atruran ini sudah lama diberlakukan  akan tetapi jika dilihat pada kenyataana yang ada pada masyarakat, bahwa hal tersebut  belum terlaksana secara efektif dan efisien. Masih banyak ditemukan pangan yang beredar dalam masyarakat yang tidak layak komsumsi, misalnya : masih banyak ditemukan makanan yang kadaluarsa, menggunakan bahan makan yang tidak sesuai dengan standar pemakaian, masih menggunakan bahan yang bukan bahan tambahan pangan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa memberikan penyuluhan Hukum, yang bertujuan untuk menberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat  pentingnya  untuk memahami hak dan kewajibannya terhadap pangan. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah bentuk penyuluhan menyampaikan materi powerpoint  menggunakan infokus, Tanya jawab serta diskusi. Adapun hasil diskusi pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Tunduno  antara lain adanya perubahan pengetahuan untuk, pemahaman pada pangan yang layak dan tidak layak dikomsumsi. Hak konsumen atas keamanan pangan adalah seperangkat hak yang diberikan kepada konsumen untuk melindungi mereka dari potensi risiko dan bahaya yang terkait dengan konsumsi pangan. Tujuan dari hak ini adalah untuk menjamin bahwa  pangan yang dikonsumsi aman, sehat dan bermutu tinggi. Pelaku usaha  wajib memiliki sistem jaminan keamanan pangan (SJKP) yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat. SJKP merupakan suatu sistem yang menjamin keamanan konsumsi pangan yang diproduksi. Tanggung jawab pelaku usaha dalam industri keamanan pangan adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya yang ditularkan melalui makanan. Hal ini penting karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus terjamin keamanannya.