Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.445
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Panorama Hukum CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal de jure Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Legal Spirit Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Taun Taun
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren Di Bandung Komala Sari; Taun Taun
Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i2.4102

Abstract

Children are gifts that have been given by God to always be guarded and protected. Children are referred to as the young generation who play a role and become the nation's successor, and their physical growth and development must be guaranteed. The number of cases of violence against minors today is not only in open society but can also occur in Islamic boarding schools. This writing aims to provide information on legal protection against sexual violence against minors and the factors that cause sexual violence by unscrupulous owners of Islamic boarding schools in Bandung. The research method used is the method of writing normative law. The results of the study can be said that the important role of parents, society and government in terms of child protection has also been regulated through positive law in Indonesia, both for prevention and for what is currently stated in written form which includes people who commit crimes with criminal threats. The occurrence of sexual violence in Islamic boarding schools is the result of the power factor.
Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia Farhan Fauzie Achmad; Taun Taun
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.7969

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mengetahui peran kesaksian seorang justice collaborator di dalam mempengaruhi putusan seorang hakim dan Mengetahui aspek apa saja yang menjadi pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang ketikan sebelum dan sesudah menjadi justice collaborator, metode yang digunakan dalam pembuatan penulisan ini melalui pendekatan hukum normative berdasarkan fakta dan contoh yang sudah ada pada saat sekarang ini.. pemerintah Indonesia sudah menjadikan justice collaborator sebagai konsensus yang sedang di bahas antara pemerintah dan DPR yang akan di jadikan instrumen dan dimasukan dalam 1 pasal di KUHAP,Justice collaborator dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius.Majelis hakim pidana memberikan putusan peradilan kepada pelaku yang berstatus Justice Collaborator sesuai dengan aturan hukum.
Penguatan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menggunakan Visum Et Repertum Nadia Faza Salsabila; Taun - -
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.114 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v5i2.307-313

Abstract

Polisi menggunakan metode "visum et repertum" untuk memeriksa petunjuk potensial dan mengumpulkan bukti yang mereka butuhkan untuk memecahkan suatu kasus. Kesaksian ahli yang dikatakan di pengadilan, baik secara tertulis dalam bentuk laporan maupun lisan yang disampaikan langsung di pengadilan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi tidak ada istilah maupun definisi Visum Et Repertum. Penulisan ini mengkaji pertanyaan empiris mengenai peran apa yang dimainkan Visum Et Repertum yang merupakan alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang berakhir dengan kematian korban.
Implementasi dan Peran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karawang Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Karina Luana Pramesti Karina; Taun taun
Jurnal Panorama Hukum Vol 7 No 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v7i2.7551

Abstract

The purpose of the study is to determine and analyse the role of the Karawang Regency SME Cooperative Office in empowering and protecting cooperatives and MSMEs as well as having obstacles and solutions in the implementation of Karawang Regency Regional Regulation No. 7 of 2022 concerning Protection and Empowerment of Cooperatives and Micro Enterprises. The results of the study found that the Karawang Regency local government made the regulation of Regional Regulation No. 7 of 2022 considering the inauguration of the Job Creation Law as described in PP No.7 of 2021 for cooperatives and MSMEs. The research method is empirical juridical, in substance it aims to develop MSME cooperatives in establishing cooperatives, making cooperatives carry out modernisation and digitalisation (training), and MSMEs have higher quality. Some examples of empowerment and protection provided such as ease in arranging business licences, business capital assistance, provision of promotional places for MSEs in public infrastructure (outlets) Dinkop Karawang, and provision of legal aid services and legal assistance. Some of the difficulties that arise in the development of MSMEs and cooperatives include the low quality of cooperatives and the lack of MSME operations that are in accordance with relevant legal regulations.
REFORM OF THE CRIMINAL LAW OF ACTIONS ABOUT THE MISUSE OF FIRE WEAPONS IN INDONESIA Debby Khoirunisa; Indra Yudha Koswara; Taun Taun
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2023): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i3.8323

Abstract

Since March 8, 1946, the Criminal Code has been used as criminal law in Indonesia, although changes have been made several times in the criminal law code. It is now realized that the Criminal Code is no longer able to accommodate the aspirations of the people who are developing rapidly due to several factors. The development of crimes that occur in society is also evidence that the Criminal Code does not provide legal protection to the community. In analyzing criminal law, one must pay attention to the social norms and standards that have been established and applied by the criminal law. As a result, social norms turn into legal norms. In the context of a democratic society, congruence eventually occurs between various social norms, through social ethics and legal norms. The development of punishment raises the idea or principle of punishment, making the convict a subject rather than an object so that he views the convict as a whole human being. by the Indonesian people, which has received social attention as a result of the search for alternative punishments for other independence crimes.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022) Wahyu Diningrum; Taun Taun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.716

Abstract

Penelitian ini tujuannya agar diketahuinya dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak studi Putusan Mahkaman Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Pendekatan penelitian metodenya yang dipakai yakni yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah pemeriksaan dilakukan oleh 3 (tiga) Hakim dengan membaca dokumen perkaranya dari pengadilan lainnya daripada Mahkamah Agung, yaitu Tuntutan Pidana di Kejaksaan Negeri Bandung dari Penuntut Umum, keputusan peradilan Tingkat I, Putusan Pengadilan Tingkat II, Akta Permohonan Kasasi, Memori Kasasi dari Pengacara Terdakwa serta Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa serta Penuntut Umum alasan kasasinya tidak bisa dibetulkan, keputusan Judex Facti yang menerangkan dibuktikan sudah dilakukan tindakan terpidana kekerasan seksual pada anak melebihi 1 anak berkali-kali serta menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa telah tepat dan disertai dengan pertimbangan yang cukup termasuk sudah dipertimbangkan situasi yang membebankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP karena kejahatan tersebut termasuk dalam the most serious crime. Putusan hakim menolak permohonan dari Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa telah sesuai sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia Siti Fatimah; Taun Taun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.717

Abstract

Perkembangan zaman yang mendorong kemajuan pada bidang teknologi dan internet memiliki dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses segala hal yang ada pada media elektronik. Tetapi, perkembangan pada media elektronik berbasis internet juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya permasalahan sosial baru, yakni dengan timbulnya kasus perjudian online. Perjudian online merupakan suatu bentuk aksi taruhan antar sesama pemain dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya yang ditentukan oleh pemain serta oleh pelaku perjudian online tersebut yang dilakukan di media elektronik yang terkoneksi internet. Tindakan perjudian online merupakan suatu hal yang ilegal serta melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya tindak pidana secara tegas yang dijatuhkan kepada pelaku perjudian online. Ketentuan tindak pidana bagi pelaku perjudian online di Indonesia diatur dalam Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP, Pasal 2 ayat (1), (2), (3) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian serta Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE.
Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa Taun Taun; Nia Amelia Kartika; Noer Nilam Sari; Oktaviano Mangaraja Sihotang; Putri Aulia Azhar; Rafly Oktavairuz; Septi Amelia; Vella Novira Fahma
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v11i2.14852

Abstract

Jumlah pemilih yang tidak memiliki hak pilih atau biasa disebut “golongan putih” atau “golput". Di Indonesia, kelompok golongan putih terus berkembang di setiap pemilihan umum atau pemilu. Fenomena golongan putih yang semakin tinggi dari masa ke masa adalah bentuk tanggapan kritis dari masyarakat sekaligus peduli demokrasi dengan tujuan untuk mendaur ulang demokrasi yang tidak benar dan tidak bekerja untuk masyarakat, untuk menciptakan demokrasi yang adil, berbudaya, damai dan indah. Golongan putih adalah bentuk Anti Demokrasi dan Kritik Ideologi Demokrasi yang tidak akan memberikan nilai kebajikan kepada pemilih. Itu adalah mengapa meninggalkan ideologi adalah tindakan, keputusan politik yang bijak, pada saat yang sama, itu etis sebagai demokratisasi demokrasi. Tindakan golput yang semakin tinggi dan tinggi adalah bentuk yang menyedihkan masyarakat tentang kampanye dan janji partai untuk mendapatkan suara pemilih dengan moto yang sangat bagus namun itu tidak mengubah pandangan politik para pemilih baik secara realistis maupun ideologis.
TINJAUAN PROGRAM MAGANG KAMPUS MERDEKA DALAM ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN Elgi Hikmat Syah; Taun Taun
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i1.3090

Abstract

The internship program currently implemented in Indonesia has several types of internships, some are intended for job seekers or job training, for academic purposes, or internships to meet certain professional requirements. The Merdeka Campus Internship is carried out as an effort to prepare students to face the changes that occur, including cultural, social, world of work aspects, and rapid technological advances, from the program the competencies of students need to be prepared as an effort to integrate abilities with the needs of the world of work market and industry (link and match). The purpose of this paper is to find out the legal position of the students of the Independent Campus interns and the legal protection of the trainees is reviewed in the aspects of labor law. The approach taken in this writing is the statue approach; conceptual approach; and analytical approach. The results of this paper found that there was a problem where the Merdeka Campus Internship program did not have a firm and strong legal basis for the implementation of internships carried out by students, there were problems with the occurrence of legal vacancies making the MBKM program less legally certain. The legal protection of independent campus internship participants is based on the provisions contained in the MSIB Brief Guide and the good faith of IDUKA Partners, as for if there is a violation, students can report it to the Ministry of Education and Culture and the authoritiesAbstrakProgram pemagangan yang saat ini dilaksanakan di Indonesia memiliki beberapa jenis pemagangan, ada yang ditujukan untuk para pencari kerja atau pelatihan kerja, untuk tujuan akademis, maupun magang untuk memenuhi syarat profesi tertentu. Adapun Magang Kampus Merdeka dijalankan sebagai upaya menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan yang terjadi, meliputi aspek budaya, sosial, dunia kerja, dan pesatnya kemajuan teknologi, dari program tersebut kompetensi dari mahasiswa perlu disiapkan sebagai upaya mengintegrasikan kemampuan dengan kebutuhan pasar dunia kerja dan industri (link and match). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum mahasiswa peserta magang Kampus Merdeka dan perlindungan hukum peserta pemagangan ditinjau dalam aspek hukum ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah statue approach; conceptual approach; dan analytical approach. Hasil dari penulisan ini menemukan bahwa terdapat problematika dimana program Magang Kampus Merdeka belum memiliki dasar hukum yang tegas dan kuat atas pelaksanaan magang yang dilakukan mahasiswa, terdapat permasalahan dengan terjadinya kekosongan hukum menjadikan program MBKM kurang akan kepastian secara hukum. Perlindungan hukum peserta Magang Kampus Merdeka didasarkan pada ketentuan yang termuat pada Panduan Singkat MSIB serta itikad baik dari Mitra IDUKA, adapun bila terdapat pelanggaran maka mahasiswa dapat melaporkannya kepada Kemendikbudristek maupun pihak berwajib
Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan Firda Zahrah; Taun Taun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6256

Abstract

Konsep keadilan restoratif (Restorative Justice) telah muncul dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Restorative Justice adalah sebuah konsep yang menunjukkan berbagai praktik keadilan dengan nilai-nilai yang sama, tetapi prosedur yang sangat bervariasi. Nilai-nilai ini mendorong para pelanggar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum melalui pendekatan restorative justice penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan. Maraknya tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak orang, salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan upaya restorative justice yang dalam perkembangannya pada tahun 2020 lahir surat Keputusan Dirjend Badilum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) nomor 1692 tahun 2020 yang mulai berlaku 22 Desember 2020. Restorative Justice menjadi salah satu upaya penegakan hukum yang diharapkan bisa mencapai tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
Co-Authors Ananda Nugraha Angreani Triana Annisa Chaerani Arif Sofiyan Berlianto Audia Nervalina Purba Daniel Hasiholan Marpaung Daud Munasto Debby Khoirunisa Dina Margalena Elgi Hikmat Syah Fakhri Rizki Zaenudin Farhan Fauzie Achmad Firda Zahrah Imam Budi Santoso Imanudin Affandi Indra Yudha Koswara Karina Luana Pramesti Karina Komala Sari M Tanto Mulyana M.Rusli Arafat M.Rusli Arafat Majiyatun Nisa Maulida Fathia Azhar Nadia Faza Salsabila Nia Amelia Kartika Noer Nilam Sari Nur Azza Morlin Iwanti Oktaviano Mangaraja Sihotang Pamungkas Satya Putra Puti Priyana Putri Aulia Azhar Rafly Oktavairuz Rahman Rani Apriani Roni Saepul Rohman Septi Amelia Siti Fatimah Syaharani Putri Ubaidillah Syifa Miftahuljannah Theodora Melvine Sinta Manurung Vella Novira Fahma Venni Avionita Vinne Tri Rahim Safavi Wahyu Diningrum