Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten Gowa Agus Agus; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.229 KB)

Tujuan penelitian menganalisa proses Penyidikan Polres Gowa Terhadap Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian hukum empiris Hasil penelitian ini menggambarkan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah. The research objective to analyze the Gowa Police Investigation Process Against Corruption Crimes of Soybean Seed Social Assistance in Gowa Regency. This research is a study that conducts empirical legal research. The results of this study describe any person who with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or means available to him because of a position or position that can harm state finances or the country's economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and a minimum fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000, - (one billion rupiah.

Implementasi Penanganan Bomb Joke Dalam Keamanan Penerbangan Guna Menanggulangi resiko Terorisme Akbar Rahman; Ma'ruf Hafidz; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2968.835 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris atau pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelelitian menunjukkan bahwa Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, telah ditangani secara efektif berdasarkan SOP dan aturan yang berlaku oleh petugas keamanan Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin adalah faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana. The research objective to analyze the implementation of handling bomb jokes in flight and the factors that influence it. The research method used is the empirical juridical method or the normative and empirical approach. The results of the study indicate that the handling of Bomb Jokes in flight at Sultan Hasanuddin Airport Makassar has been handled effectively based on SOPs and applicable rules by security officers at Sultan Hasanuddin Airport. In addition, the factors that influence the implementation of the Bomb Joke Handling in flight at Sultan Hasanuddin Airport are legal substance factors, legal structure factors, community legal awareness factors, community legal cultural factors and facilities and infrastructure factors.

Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Andi Jusriadi S; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.811 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone telah dilaksanakan tapi berjalan kurang efektif; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor penyuluhan hukum. The research objective to analyze the effectiveness of the service for the extension of the Motorized Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the Bone One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) and the influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the service for the extension of the Motor Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the Bone One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) has been implemented but is not effective; (2) the factors that affect the effectiveness of the service for the extension of the Motorized Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) Bone are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal counseling factors.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI: Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar Ahmad Ridha; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI. Penelitian ini menggunakan data prmer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar) dengan putusan perkara Daeng Zakaria Mukhtar (40) dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI sesuai tuntutan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. The research objective to analyze to analyze the law enforcement against narcotics abuse crimes committed by members of the TNI. (2) To find out the factors that cause narcotics abuse by members of the TNI. This study uses primary data and secondary data. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) law enforcement against narcotics abuse by members of the TNI (Case Study of the Makassar Military Court) with the decision of the case of Daeng Zakaria Mukhtar (40) in the trial has fulfilled the subjective and objective elements of criminality. (2) the factors causing narcotics abuse by members of the TNI in accordance with the criminal charges for Narcotics Abuse of Group I as regulated and subject to criminal penalties in Article 127 paragraph (1) letter a of the Republic of Indonesia Law no. 35 Year 2009.

Penegakan Hukum Delik Aduan Di Kota Parepare: Studi Kasus: No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No. 219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre Rasdiyanah Rasdiyanah; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum delik aduan di kota parepare dan faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan mengambil salinan putusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penegakan Hukum Delik Aduan di Kota Parepare masih kurang efektif dalam hal penegakan hukum, khususnya dalam kasus delik aduan Putusan No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum delik aduan di kota parepare yakni dikarenakan kualitas aparat penegak hukum yang masih kurang kompeten baik dari segi pengetahuan hukum dan juga kurangnya kesadaran hakiki aparat penegak hukum dalam berbangsa dan bernegara. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement on complaint offences in the city of Parepare and the influencing factors. The research method in this study uses normative and empirical approaches. Data collection techniques were carried out through interviews and taking a copy of the decision. The results of this study indicate that: (1) Law Enforcement Effectiveness of Complaint Offenses in Parepare City is still not effective in terms of law enforcement, especially in cases of complaint offences on Decisions No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre and No.219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. (2) the factors that affect the ineffectiveness of law enforcement on complaint offences in the city of Parepare are the quality of law enforcement officials who are still incompetent both in terms of legal knowledge and also the lack of awareness of the true nature of law enforcement officials in the nation and state.

Implikasi Perjanjian TRIMs terhadap Perekonomian Domestik di Abad 21: Studi Pengembangan Hukum Satrih Hasyim; La Ode Husen; Nasrullah Nasrullah
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.224

This study aims to analyze the implications of the TRIMs agreement for Indonesia. It discusses the exceptions to the TRIMs agreement, the utilization of transition periods, as well as the efforts of the Government to increase the investment value. This normative legal study uses statute, sociological, and comparative approaches with a literature study technique. The study results a show that Indonesia implements the TRIMs agreement, considering the exceptions and transition period. The Government’s efforts to increase investment include clear legal protection, improvement of human resources, a conducive investment environment, digital technology, innovative approach, and simplifying the investment process. Therefore, it is recommended that the Government strengthens investment regulations and policies that consider the development of society and the business world and increases investment in education and digital technology. The community must also actively participate in helping to increase investment by creating a conducive investment environment. With reasonable efforts and cooperation, investment in Indonesia is expected to increase and positively impact Indonesia’s economic growth in the 21st century.

Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Nasrullah Nasrullah
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 2: Oktober 2022 - Maret 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i2.282

This study aims to understand and analyze how chemical castration aligns with Indonesia’s criminal law framework and human rights principles. This study uses normative legal research methods with the statute and conceptual approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives. The results show that chemical castration punishment, as regulated in Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 and Government Regulation Number 70 of 2020, was established as a preventive measure against child sexual abuse. However, the relevance of this punishment must be viewed from two primary perspectives: criminal law and human rights. From the criminal law perspective, chemical castration serves the functions of retribution, rehabilitation, and deterrence, working synergistically to offer optimal protection for children from sexual violence. Meanwhile, from a human rights standpoint, there’s a critical need to ensure child protection without sidelining the human rights principles outlined in the UDHR, the 1945 Constitution, and Law Number 39 of 1999. Therefore, several recommendations regarding a comprehensive evaluation of the implementation of chemical castration punishment can be proposed to the Government. First, even though this policy aims to prevent child sexual abuse, an in-depth study from the criminal law viewpoint must be reinforced to ensure the effectiveness of the punishment’s three main functions: retribution, rehabilitation, and deterrence. Secondly, a review from the human rights perspective is equally essential. This policy must be ensured to align with the human rights principles embedded in the UDHR, the 1945 Constitution, and Law Number 39 of 1999. As a result, concrete steps such as amendments, law enforcement training, and public education are vital to optimize the chemical castration punishment in safeguarding children without neglecting human rights.

Peningkatan Perdagangan Anak di Makassar: Sebuah Analisis Kriminologi Nasrullah Nasrullah
SIGn Jurnal Hukum Vol 5 No 1: April - September 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v5i1.284

This research analyzes the factors contributing to escalating child trafficking activities in Makassar. This research uses an empirical legal research method with a criminology-based approach. All collected data is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the research objectives. The results show that the incidence of child trafficking in Makassar has escalated due to the complexity of multiple factors, including economic, community, education, social, gender inequality, technology, and law enforcement. Therefore, several recommendations can be proposed to the relevant stakeholders. First, the Makassar Municipal should consider implementing economic stabilization programs centered on protecting vulnerable children and families. Second, the development and enhancement of education quality should be prioritized, aiming to augment access to knowledge and awareness about children’s rights. Additionally, efforts to reduce poverty and promote gender equality must be intensified to prevent the exploitation of women and children. Third, the government and tech regulators must devise and implement policies to curb the misuse of social media in the context of child trafficking. Lastly, there must be an enhancement in law enforcement involving the optimization of the PPA Unit in its investigative role. Concurrently, inclusive and comprehensive legal reforms should be pursued to fortify the child protection system and mitigate the multifaceted factors exacerbating child trafficking in Makassar.

Peran, Hambatan, dan Tantangan Polisi Kehutanan di Wilayah Kerja RPH Pesapa Nasrullah Nasrullah
SIGn Jurnal Hukum Vol 5 No 2: Oktober 2023 - Maret 2024
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v5i2.281

This research examines the role of the Forestry Police and the obstacles and challenges they face in combating illegal logging in the Pesapa FMR’s Work Area. Employing empirical research methods, it utilizes primary and secondary data from April to June 2023 in Batulappa Sub-district, Pinrang Regency, Indonesia. The study then analyzes the acquired data qualitatively to describe the problem and answer the research objectives. The findings reveal that the Forestry Police in the Pesapa FMR’s Work Area encounter several obstacles and challenges in executing forest protection. These obstacles include limited functional officers and equipment, the extended area of the protection forest requiring safeguarding, and the Batulappa community’s lack of understanding about forest boundaries and functions. Another emerging factor is the suboptimal law enforcement by the Forestry Police, especially in illegal logging cases involving local communities. Therefore, the Head of the TIU of Sawitto FMU is recommended to increase the number of functional officers and ownership of Forestry Police equipment in the Pesapa FMR’s Work Area. Furthermore, a continuous education program on the importance of forest conservation and the dangers of illegal logging for the Batulappa community must also be implemented. The Local Government must also seek alternatives for agricultural and plantation land use. Lastly, the Forestry Police must show a more substantial commitment to handling illegal logging cases, reinforcing the Government’s dedication to forest protection.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search